Puan Bicara 9 Isu Prioritas DPR: Penanganan Super Flu-Persiapan Haji 2026
13 Januari 2026 11:40 WIB
·
waktu baca 2 menit
Puan Bicara 9 Isu Prioritas DPR: Penanganan Super Flu-Persiapan Haji 2026
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut akan ada 9 isu strategis nasional yang akan menjadi prioritas DPR dalam Masa Sidang III Tahun 2025-2026.kumparanNEWS
PerbesarKetua DPR RI, Puan Maharani menyebut, akan ada 9 isu strategis nasional yang akan menjadi prioritas DPR dalam Masa Sidang III Tahun 2025-2026 yang bergulir hari ini, Selasa (13/1).
“Dalam pembahasan di Alat Kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat,” ucap Puan di Rapat Paripurna DPR RI, di DPR, Jakarta.
Adapun beberapa prioritas itu di antaranya adalah penanganan virus super flu hingga persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2026. Berikut selengkapnya:
1. Ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya.
2. Evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru.
3. Evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik.
4. Proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
5. Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tanpa diskriminatif.
6. Penanganan kasus super flu di berbagai wilayah di Indonesia.
7. Permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah atau Tahun 2026 Masehi.
9. Evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.
Selain kesembilan isu itu, Puan menyebut DPR masih fokus pada penanganan bencana banjir-longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, ia memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak akan dilakukan secara cepat.
“Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik,” ucap Puan.
“Sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu,” tambahnya.
Usai paripurna, Puan mengatakan, semua isu prioritas ini akan didistribukan ke komisi terkait. Dengan begitu, pembahasan akan lebih efektif.
"Kita akan sampaikan kembali ke semua AKD untuk bisa dijalankan lebih efektif, lebih baik, dan kami berkomitmen untuk bisa menjalankan itu bersama-sama dengan pemerintah supaya bisa pada tahun 2026 ini memang berjalan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh DPR, pemerintah, dan sesuai dengan target-targetnya," ucap dia.