Ramai Kasus Aktivis Neni Di-doxing, Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Punya Buzzer
21 Juli 2025 20:26 WIB
·
waktu baca 3 menit
Ramai Kasus Aktivis Neni Di-doxing, Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Punya Buzzer
"Yang pertama, saya tidak punya buzzer. Tim media juga tidak punya," ujar Dedi kepada kumparan, Senin (21/7).kumparanNEWS
PerbesarGubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengklaim tidak punya buzzer. Politikus Gerindra itu menyatakan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membayar buzzer.
"Yang pertama, saya tidak punya buzzer. Tim media juga tidak punya," ujar Dedi kepada kumparan, Senin (21/7).
Isu buzzer ini mengemuka usai Dedi membuat video pada 15 Juli 2025. Dedi pada intinya mengklarifikasi bahwa pemangkasan anggaran APBD Rp 47 miliar tidak dipakai untuk membayar buzzer.
Video Dedi tersebut merespons video aktivis demokrasi atau Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati, pada 5 Mei 2025.
Dalam video Dedi, tidak dicantumkan foto Neni.
Neni membuat video yang mengkritik siapa pun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan, dan penggunaan buzzer untuk menyerang siapa pun yang kontra dengan kebijakan kepala daerah tersebut.
Neni menyebut, "Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekadar mengalihkan dari yang anggaran belanja media ini untuk membayar 'buzzer'."
Dedi menjelaskan, bahwa ia harus meluruskan soal isu buzzer tersebut.
"Waktu saya posting, (itu karena) ada yang menuduh bahwa saya menggunakan buzzer, menggunakan dana APBD, saya tidak tahu nama si ibu itu siapa, sama sekali tidak tahu. Yang jelas ada ibu-ibu, teteh-teteh, pakai kerudung, ngomong, ya saya harus jelaskan dong karena itu beritanya hoaks menurut saya, saya harus jelaskan, hak saya menjelaskan," kata Dedi.
Dedi berpesan, agar dapat dibedakan antara berpikir akademis dengan berpikir politis.
"Sekarang ini saya pusing membedakan akademisi dengan politisi, hampir mirip. Harusnya akademis itu kritis pada semua, ini kan kritisnya pada saya saja, ha-ha-ha," kata Dedi.
Neni Di-doxing
Ndilalah, pada 16 Juli 2025, akun-akun Diskominfo Jabar, yakni Diskominfo Jabar, Jabar Super App, Pemda Provinsi Jawa Barat, Pemdaprov Jabar, dan Jabar Saber Hoaks, memuat sebuah video.
Video tersebut adalah video Dedi bicara soal klarifikasi buzzer, namun akun Diskominfo Jabar dan afiliasinya itu memasang foto wajah Neni. Alhasil, Neni menuai beragam hujatan di media sosial pribadinya.
Dedi menyatakan tidak mengarahkan Diskominfo untuk memasang foto Neni.
"Jadi saya jalan sendiri, Diskominfo jalan sendiri," ujar Dedi.
Neni Somasi Diskominfo Jabar
Neni pun melayangkan somasi kepada Diskominfo Jabar.
“Pada hari ini kami menyampaikan somasi kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami,” kata kuasa hukum Neni, Ikhwan Fahrojhi, saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Senin (21/7).
Neni melalui kuasa hukumnya menuntut Diskominfo Jabar untuk melakukan take down atas postingan yang menampilkan wajahnya. Termasuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Penjelasan Diskominfo Jabar
Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk mempublikasikan identitas seseorang ke ranah publik. Tujuan konten tersebut untuk memudahkan audiens menerima informasi.
“Diskominfo Jabar melakukan teknik komunikasi publik sesuai dengan platform (dalam hal ini media sosial) yang dilihat dan dicerna sesuai audiens dan konteks. Dalam postingan tersebut, Diskominfo Jabar melakukan teknik stitch atau melampirkan atau mengutip konten sebelumnya yang terkait sesuai konteks, dan informasi yang sifatnya terbuka,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Meskipun begitu, Adi belum memberikan keterangan terkait somasi dari Neni.