Rapat dengan DPRD, Pramono Sampaikan Upaya Atasi Macet hingga Pengangguran
9 September 2025 11:37 WIB
·
waktu baca 3 menit
Rapat dengan DPRD, Pramono Sampaikan Upaya Atasi Macet hingga Pengangguran
Pramono yang diwakilkan Rano Karno memaparkan langkah strategis yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait mengatasi kemacetan, ketersediaan pangan, air minum, hingga pengangguran.kumparanNEWS
PerbesarWakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan langkah strategis yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait mengatasi kemacetan, ketersediaan pangan, air minum, hingga pengangguran.
Hal tersebut disampaikan Rano Karno mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2026, Senin (8/9).
"Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, disampaikan bahwa eksekutif (pemprov) telah melakukan upaya penanganan melalui manajemen rekayasa lalu lintas jangka pendek," kata Rano saat membacakan pidato Pramono Anung.
Rekayasa lalu lintas jangka pendek tersebut di antaranya:
Pramono Anung dalam pidatonya itu, juga menjawab ketidakseimbangan pemberian PMD dengan kontribusi deviden serta Roadmap kinerja BUMD.
"Pemprov Jakarta terus mengupayakan peningkatan kinerja BUMD melalui penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, diagnostik kinerja guna mengembangkan potensi pendapatan, optimalisasi aset, dan restrukturisasi BUMD," katanya.
Terkait penanganan pengangguran di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, lanjut Rano, terus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kompetensi, peningkatan produktivitas, pertumbuhan wirausaha dan tenaga kerja mandiri melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja.
Meningkatkan akses informasi kesempatan kerja melalui pameran kesempatan kerja (Job Fair) dan portal informasi lowongan kerja berbasis web; melaksanakan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan lainnya untuk menurunkan tingkat pengangguran," ujarnya.
"Meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pelatihan kerja melalui peningkatan sarana dan prasarana kerja seperti Mobile Training Unit (MTU), peningkatan kapasitas pelatihan baik pelatihan regular dan MTU, akreditasi lembaga sertifikasi, serta pengelolaan database penempatan kerja setelah pelatihan," tambah Rano.
Sementara terkait air bersih bagi warga Jakarta, dalam pidatonya itu Pramono menjamin perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) tidak semata untuk mengejar profit, melainkan untuk pemenuhan hak warga.
"Eksekutif (Pemprov) memahami bahwa air bukan sekadar komoditas, melainkan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya bukan untuk mengejar profit semata, tetapi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan dan kualitas layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan," katanya
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menyampaikan, Pramono Anung sudah menjawab pertanyaan, saran, dan masukan kritis yang disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Menurut Chico, semua jawaban Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sangat maksimal dalam menjawab setiap persoalan publik yang ada di Jakarta.
"Jawaban Pak Gubernur Pramono di rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah sangat komprehensif dan warga Jakarta juga bisa memahami langsung bahwa apa saja yang sudah diperbuat Pemprov Jakarta untuk menangani semua persoalan publik di Jakarta mulai persoalan air bersih, transportasi, ketersediaan pangan, hingga pengangguran," tutur Chico.