Respons Lambat Pemerintah dan DPR atas Tuntutan Rakyat Bikin Kerugian Bertambah
2 September 2025 17:50 WIB
·
waktu baca 12 menit
Respons Lambat Pemerintah dan DPR atas Tuntutan Rakyat Bikin Kerugian Bertambah
Pemerintah dan parpol-parpol di DPR baru bertindak pada Minggu (31/8) dalam merespons aksi demo yang meluas dan berubah anarki. Kerusakan dan penjarahan kadung terjadi. #kumparanNEWSkumparanNEWS
Di tengah sesi siaran langsung (live streaming) gim yang sedang seru-serunya, interaksi Hendi dengan ratusan penonton setianya terputus. Saat itu Sabtu (30/8) sekitar pukul 21.00 WIB, siaran reguler TikTok yang baru ia mulai sejak pukul 19.30 tiba-tiba berhenti begitu saja di luar kendalinya.
Putus di tengah siaran sebetulnya biasa—risiko teknis yang sebelumnya bisa ia atasi. Umumnya karena gangguan koneksi internet atau pemadaman listrik. Tapi kali ini terasa berbeda.
Mulanya Hendi mengira live-nya terkena strike pelanggaran komunitas TikTok. Namun, saat ia cek, tak ada peringatan tersebut di akunnya. Seketika, Hendi merasakan sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi.
“Aku lihat teman-teman kreatorku juga banyak yang enggak livestreaming pada saat itu. Bukan aku doang yang [siarannya tiba-tiba mati] kayak gitu, tapi banyak,” kata Hendi yang meminta nama aslinya disamarkan.
Kecurigaan Hendi terkonfirmasi beberapa menit kemudian setelah pesan jarkom dari agensi yang menaunginya masuk melalui aplikasi perpesanan, mengabarkan bahwa TikTok telah menangguhkan fitur siaran langsung untuk sementara waktu di wilayah Indonesia.
Penyebabnya, menurut Juru Bicara TikTok melalui pernyataan resminya, yakni “Meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia.”
Kericuhan massa usai unjuk rasa di DPR memang terjadi. Di antara massa, ada sejumlah orang yang melakukan siaran langsung via medsos dari lokasi kerusuhan, termasuk ketika massa tak dikenal menjarah kediaman anggota DPR (kini nonaktif) Ahmad Sahroni, Sabtu sore (30/8).
Lead Analyst Drone Emprit Rizal Nova Mujahid menyebut, siaran kerusuhan demo banyak disawer atau diberi gift oleh audiens yang mempromosikan akun-akun judi online di TikTok.
Hendi membenarkan. Ia pun melihat kejanggalan itu. Keanehan lain adalah sebagian di antara akun live demo itu bukan streamer reguler seperti dirinya.
Kini, Hendi yang berprofesi sebagai streamer gim interaktif pun otomatis terimbas kerusuhan. Pekerjaannya terhenti sementara sehingga pundi-pundinya mandek terisi. Dengan dua sesi siaran per hari, ia biasa meraup pendapatan yang bervariasi. Namun, ia menghitung kerugian rata-ratanya mencapai sekitar Rp 400 ribu per hari.
Kerugian yang dialami Hendi hanya sekeping kecil dari mozaik kerugian publik yang lebih besar. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang biasa berjualan lewat TikTok menjadi terdampak.
Di luar sana, fasilitas umum seperti halte dan gedung-gedung yang dibangun dengan pajak rakyat rusak, dan sekolah serta kantor terpaksa kembali ke mode daring. Sebagian roda aktivitas masyarakat menjadi terganggu, melahirkan kerugian yang lebih sulit untuk dihitung.
Demo Tak Direspons Serius sampai Minggu
Kerugian yang dialami Hendi dan para pelaku ekonomi lainnya adalah dampak langsung dari demonstrasi yang berlarut-larut tanpa respons cepat dan empatik dari pemerintah maupun DPR.
Sosiolog UGM Derajad Sulistyo menilai, api kemarahan publik sejatinya sudah terakumulasi jauh sebelum kerusuhan pecah. Menurutnya, aksi yang awalnya terjadi pada Senin (25/8) dan berlanjut pada Kamis (28/8) tidak mendapat respons yang layak.
Demonstrasi itu di antaranya menyasar sejumlah isu. Mulai dari protes kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tak peka dengan kesusahan rakyat; pernyataan anggota DPR yang kontroversial; hingga isu-isu perburuhan seperti penghapusan sistem outsourcing dan upah murah.
Namun, alih-alih menemui konstituennya, gedung parlemen justru dijaga ketat.
“Sebenarnya kan mereka (demonstran) awalnya tidak marah, ingin bertemu, tapi kan tidak direspons [tuntutannya]. Ketika mereka dijauhkan dengan wakil rakyatnya sendiri, otomatis amarah akumulasi ini akan semakin menguat,” ujar Derajad.
Api itu kemudian meledak menjadi kobaran dahsyat pada Kamis malam, dipicu oleh peristiwa tragis yang menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Ia ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) kepolisian yang tengah memukul mundur massa aksi.
Rekaman video insiden tersebut menyebar dengan cepat di media sosial, menjadi martir yang menyulut solidaritas dan kemarahan yang lebih besar. Drone Emprit mencuplik video itu mendapat lebih dari 1 juta interaksi malam itu itu.
“Videonya jelas, cuma dikasih tahu ini kejadian tanggal 28 Agustus saat demo buruh, orang langsung paham. Itu lompat [menyebar] dari TikTok ke Instagram, Twitter, ke Facebook hanya dalam hitungan kurang dari satu jam,” kata Rizal Nova Mujahid, Sabtu (30/8).
Esoknya, Jumat (29/8), massa kembali turun ke jalan. Selain ke menyasar Gedung DPR, massa juga bertahan di Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, sejak malamnya.
Di tengah situasi genting itulah Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengeluarkan pernyataan video. Ia meminta kasus yang menewaskan Affan diusut secara transparan. Namun, pernyataan itu tidak menyentuh akar tuntutan massa terkait tunjangan DPR dan rasa ketidakadilan ekonomi.
“Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti,” kata Prabowo, Jumat siang, tanpa mendetailkan keluhan mana dan tindak lanjut apa yang bakal diambil pemerintah soal tuntutan masyarakat.
Bukannya mereda, gelombang protes tak lagi terbendung di Jakarta dan menyebar ke kota-kota lain. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarahan massa berujung pada pembakaran gedung DPRD yang menewaskan tiga orang ASN di dalamnya.
Puncaknya terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu pagi, 30–31 Agustus, ketika massa tak dikenal mulai menjarah kediaman sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio–yang sempat merespons tuntutan masyarakat dengan kata-kata kontroversial. Bahkan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak luput dari sasaran.
Usai penjarahan itu, barulah sejumlah fraksi seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan Demokrat mulai ramai-ramai menyatakan sikap mendukung penghapusan tunjangan DPR. PKS sejatinya sudah menyatakan sikap sejak Sabtu di situs dan medsos resmi partai. Sekjen PKS Muhammad Kholid pada Minggu pagi sampai memastikan sendiri bahwa sikap partainya itu telah diberitakan di kumparan.
Seminggu setelah demonstrasi merebak, barulah pada 31 Agustus Presiden Prabowo memanggil seluruh pimpinan parpol parlemen. Usai pertemuan pada pukul 11.00 WIB itu, Prabowo mengumumkan bahwa ia meminta partai politik peka terhadap aspirasi rakyat dan segera mencabut tunjangan anggota DPR tersebut.
Sore harinya, satu per satu partai politik mengumumkan penonaktifan kader-kader mereka yang dianggap bermasalah dari keanggotaan DPR seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya—sebuah respons yang datang setelah kerusakan fasum dan korban jiwa berjatuhan.
Apa yang Ingin Didengar Rakyat dari Prabowo?
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pemerintah dan DPR telat merespons krisis yang perangainya muncul sejak demo Senin.
“Kadang politikus kita habit-nya, kalau (demo) enggak anarkis, enggak ada pembakaran, dan tekanan yang kuat, seolah dianggap angin lalu demo yang tertib itu,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.
Menurut Pangi, pola pikir pejabat menyikapi aksi demo masyarakat perlu dibalik. Sebab, jika aksi yang damai tak digubris, para demonstran dapat menjadikan demo anarkis sebagai standar agar didengar. Kita bisa berkaca, sejak 2007 Aksi Kamisan pekanan berdiri di depan Istana Negara menuntut penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu juga baru sekali diundang Presiden pada 2018.
“Selama ini demo tertib damai kan seperti [protes] Omnibus Law hingga pelemahan KPK dianggap anjing menggonggong kafilah tetap berlalu,” kata Pangi.
Pangi juga menyorot pidato Prabowo yang menyinggung adanya potensi makar dan terorisme yang menunggangi aksi. Menurutnya, narasi itu seharusnya tidak perlu diumbar ke publik karena berpotensi memicu tuduhan sumir terhadap para demonstran.
“Justru itu enggak bagus sebenarnya. Harusnya, itu biarlah informasi yang diperoleh oleh BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menjaga keamanan. Tapi kalau kemudian itu ditunjukkan ke publik, bahwa itu seolah-olah dialihkan isunya ke teroris, menurut saya terlalu berlebihan,” jelas Pangi.
Meski akhirnya tuntutan soal penghapusan tunjangan DPR dipenuhi dan sejumlah anggota Dewan dinonaktifkan, Pangi menilai hal itu belum memenuhi tuntutan rakyat.
Ada agenda-agenda krusial lain yang sesungguhnya ingin didengar rakyat dari presidennya, seperti keseriusan dalam penegakan hukum, keberanian untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, hingga perombakan kabinet untuk mencopot menteri-menteri yang kebijakannya dianggap menyusahkan rakyat.
“Sudah waktunya Presiden Prabowo menghentikan pola ‘mengasuh’ orang-orang warisan Jokowi. Menteri yang berpolemik, tidak berpihak dan tidak berempati sedikit pun kepada rakyat, dan gagal menunjukkan keberpihakan kebijakan, harus dicopot,” katanya.
Menurut Pangi, dengan mengambil sikap konkret tersebut, Prabowo sesungguhnya memiliki kesempatan emas untuk berdiri bersama rakyat dan melawan oligarki melalui kebijakan seperti menertibkan tambang ilegal hingga melawan mafia migas seperti Riza Chalid.
Jika presiden berani menunjukkan keberpihakan yang jelas, maka rakyat akan menjadi benteng utamanya.
“Karena kalau presiden ini enggak di-back up rakyat, khawatir kalah sama oligarki,” tegas Pangi. “Oligarki berhitung, kalkulasi ulang. Karena sekuat apapun oligarki mengkudeta, mengganggu presiden, kalau ada di hati rakyat, enggak bisa.”
Drone Emprit juga mencuplik setelah penanganan massa yang menyebabkan Affan tewas, kemarahan publik juga tak kunjung reda meski Prabowo meminta penanganan kasusnya transparan. Sebab, publik telah melihat preseden penanganan kasus serupa seperti Tragedi Kanjuruhan pada 2022 hingga penembakan anak Harun Al Rasyid saat demo Pilpres 2019 lalu.
“Itu membuat ketidakpercayaan publik semakin besar. Itu juga membuat tuntutan kepada Polri tidak berhenti pada transparansi, tetapi pada reformasi Polri bahkan ganti Kapolri, karena sudah berulang (polanya),” kata Rizal Nova dari Drone Emprit.
Bagaimana Situasi Sekarang Dibanding 1998?
Akumulasi kekecewaan yang memuncak akibat tata kelola negara yang rusak, dipicu oleh ulah elite yang arogan dan peristiwa tragis yang menimpa rakyat kecil, membuat ada pihak yang menarik paralel antara gejolak saat ini dengan situasi menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998.
Analisis itu datang dari pengamat sosial-politik Universitas Negeri Jakarta dan aktivis 1998, Ubedilah Badrun. Ia melihat situasi saat ini memiliki kemiripan yang mencemaskan dengan masa-masa jelang Reformasi.
"Ada semacam akumulasi kekecewaan yang memuncak akibat dari tata kelola negara yang rusak sepanjang 10 tahun terakhir ini," ujar Ubedilah.
Peristiwa tewasnya Affan Kurniawan, menurutnya, menjadi pemicu yang memicu gelombang protes tak terkendali, terutama karena respons aparat dan elite kepolisian yang dinilai publik lambat dan tidak setimpal.
Pola ini mengingatkan pada hari-hari terjungkalnya Soeharto. Dalam bukunya, Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia, analis politik Kevin O'Rourke mencatat bagaimana krisis ekonomi 1997-1998 memicu gerakan mahasiswa yang mulanya menuntut perbaikan ekonomi.
Para mahasiswa turun ke jalan sambil meneriakkan "Turunkan harga sembako!" yang kemudian dengan cepat bereskalasi menjadi seruan agar Soeharto mundur. Puncaknya adalah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998.
Kejadian ini bermula ketika massa mahasiswa Trisakti balik ke kampus usai seharian bernegosiasi alot dengan kepolisian saat akan long march menyampaikan aspirasi ke gedung MPR/DPR. Seharian berhadapan antara massa mahasiswa dan barikade polisi, keduanya sepakat mundur.
Ketika situasi sudah mereda jelang sore, O’Rourke mencatat momen krusial yang membalikkan keadaan karena ada pria bernama Mas’ud–yang mengaku alumni tapi tak dikenali mahasiswa–meneriaki dan menuduh mahasiswa pengecut. Mahasiswa balas menuduhnya provokator yang sengaja memancing keributan.
“Meski para komandan polisi menyangkal bahwa dia bertindak atas perintah mereka, para saksi kemudian melihatnya lari untuk mencari perlindungan di sebuah kantor polisi terdekat,” catat O'Rourke.
Sesaat setelah insiden provokasi itu, aparat mulai menembak ke dalam kampus Trisakti. Empat mahasiswa tewas, menjadi martir yang menyulut kemarahan lebih luas dan memicu kerusuhan besar di Jakarta pada 13–15 Mei.
Dalam periode tersebut, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan 1998 menemukan adanya perusakan, penjarahan, pembunuhan, penculikan dan intimidasi yang menjurus menjadi teror.
“Para pelakunya pun beragam, mulai dari massa ikutan yang mula-mula pasif tetapi kemudian menjadi pelaku aktif kerusuhan, provokator, termasuk ditemukannya anggota aparat keamanan,” tulis temuan TGPF.
Kerusuhan ditambah dengan desakan aksi mahasiswa yang makin tinggi tekanannya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatan pada 21 Mei.
Namun lengsernya Soeharto tidak serta-merta mengakhiri kekerasan. Sejarah mencatat, jalan menuju reformasi yang sesungguhnya masih panjang dan berdarah. O'Rourke mendokumentasikan bagaimana kekerasan terus berlanjut bahkan setelah B.J. Habibie menggantikan Soeharto.
Pada November 1998, saat Sidang Istimewa MPR, mahasiswa kembali turun ke jalan menuntut reformasi yang lebih substantif. Aksi mereka dihadapi dengan kekerasan oleh aparat, yang berujung pada Tragedi Semanggi I di mana belasan mahasiswa, pelajar, dan warga tewas.
Setahun kemudian, pada September 1999, peristiwa serupa terulang dalam Tragedi Semanggi II. Mahasiswa yang memprotes Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya—yang dianggap akan melanggengkan kekuasaan militer—kembali menjadi korban tewas di tangan aparat.
Dua tragedi ini menjadi pengingat getir bahwa jatuhnya seorang pemimpin tidak secara otomatis menyelesaikan masalah sistemik; elite lama masih bercokol, dan aparat keamanan tetap menjadi ancaman.
Ubedilah melihat adanya fragmentasi dan konflik tersembunyi di antara lapisan elite politik yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir pada peristiwa demonstrasi yang berubah rusuh belakangan ini.
"Diperparah karena diduga kuat ada problem atau rasa ketidakadilan ruang antara entitas yang sama-sama memiliki otoritas pemegang senjata," jelasnya.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengingatkan bahwa ada elemen yang terencana di balik kerusuhan yang tampak spontan. Ia mendeteksi adanya upaya untuk membangkitkan memori kolektif dan romantisme kerusuhan 1998, bahkan sebelum aksi besar 25 Agustus dimulai.
"Narasi-narasi rasial, narasi yang berisi romantisme '98 dan situasi '98 soal Glodok (yang diasosiasikan dengan etnis Tionghoa) itu kan sudah muncul. Kita lihat. Jalan di grup-grup WA, di medsos, di YouTube," ungkap Fahmi.
Menurut Fahmi, tujuan para penunggang aksi ini bisa sangat beragam. Mulai dari yang bersifat taktis dan kriminal untuk sekadar menjarah, hingga tujuan yang lebih strategis: menciptakan kekacauan untuk mendelegitimasi pemerintah, DPR, dan Polri secara keseluruhan.
Menurut Ubedilah, buruknya penanganan situasi oleh aparat keamanan memang telah memperkeruh keadaan dan memudahkan “apa yang oleh para ahli intelijen disebut sebagai cipta kondisi.” Ia mengaku tak tahu siapa yang menciptakan kondisi semacam itu, namun ia menjulukinya sebagai silent actor yang mendalangi kerumunan tak terpimpin.
Di tengah situasi yang karut-marut ini, Pangi Syarwi menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengevaluasi program-program premiumnya yang membebani anggaran seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
Pemerintah sebaiknya fokus memberikan kebijakan konkret yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat untuk meringankan beban mereka, misalnya melalui bantuan sosial (bansos) atau token listrik gratis.
Pada akhirnya, rakyat biasa seperti Hendi berharap situasi segera mereda. Kabar baiknya, menurut Hendi, fitur live TikTok kembali seperti sedia kala per 2 September 2025.
Pantauan kumparan, pada pukul 16.30 WIB sejumlah warganet sudah kembali menayangkan siaran langsung di platform tersebut, dan Hendi sudah siap kembali menyapa penontonnya melalui live streaming regulernya.
Rakyat berharap suara mereka yang riaknya sudah memakan korban jiwa ini didengar dan ditindaklanjuti secara serius. Pada saat yang sama, kewaspadaan juga harus tetap terjaga agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi sebagai lahan untuk mengambil keuntungan pribadi yang hanya akan semakin merugikan rakyat.
***
Pesan redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.