RUU KUHAP: Penyidik Periksa Tersangka Diawasi CCTV, Advokat Bisa Akses

12 November 2025 15:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
RUU KUHAP: Penyidik Periksa Tersangka Diawasi CCTV, Advokat Bisa Akses
Komisi III DPR dan pemerintah masih membahas RUU KUHAP.
kumparanNEWS
Suasana rapat panja RKUHAP di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana rapat panja RKUHAP di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
Panja Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Komisi III dan pemerintah sepakat pemeriksaan tersangka dalam penyidikan akan diawasi dengan kamera pengawas.
Aturan itu disepakati Panja RKUHAP dalam rapat pembahasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11). Berikut bunyinya:
Pasal 31
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat konferensi pers usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar untuk mendengarkan masukan terkait RUU KUHAP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025). Foto: Melalusa Susthira K/Antara
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyarankan agar rekaman tersebut dapat diakses oleh advokat daripada si tersangka.
“Kalau di-draf yang lama, kamera pengawas hanya untuk kepentingan penyidikan padahal sebetulnya ada usulan teman-teman itu ini kan dalam konteks kan untuk mengawasi penyidik juga, agar tidak melakukan intimidasi dan sebagainya, ada mengusulkan jangan hanya untuk penyidikan, tapi juga untuk pembelaan,” ucap Habiburokhman di dalam rapat.
“Jadi, akses terhadap kamera pengawas itu juga harus bisa didapat oleh advokat, ini biar fair, biar ada keseimbangan,” tambahnya.
Habiburokhman menjelaskan, kamera ini nantinya bisa juga dipakai untuk pembelaan advokat dan tersangka dalam persidangan apabila mendapatkan kekerasan dari penyidik saat pemeriksaan.
“Supaya aparatnya gak dituduh sewenang-wenang juga, dia gak gebukin, ‘wah ini gebukin padahal gak ada buktinya’, kalau sama-sama bisa akses CCTV kan enak, yang bicara CCTV itu,” ucap Habiburokhman.
Ilustrasi CCTV indoor. Foto: Phonlamai Photo/Shutterstock
Saran Habiburokhman ini disetujui oleh Panja dari pemerintah.
“Pemerintah setuju, Pak, karena dengan penggunaan kamera pengawas ini yang secara berimbang baik kepada pelapor dan terlapor itu bisa diberikan pak,” ucap Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej selaku Ketua Panja Pemerintah.
Pasal ini pun telah disetujui oleh seluruh anggota Panja dan diketok Habiburokhman.
“Bagaimana? Aman? Ketok ya?” ucap Habiburokhman disambut sorakan setuju oleh para anggota.
Trending Now