Seteru di Pucuk NU
22 Desember 2025 19:54 WIB
·
waktu baca 11 menit
Seteru di Pucuk NU
Pucuk pimpinan NU terbelah. Gus Yahya dipecat Syuriyah PBNU imbas isu Israel hingga masalah keuangan. Tapi diduga ada pula persoalan rebutan tambang. Seperti apa konflik di baliknya? Simak artikelnyakumparanNEWS
Kamis pagi (27/11), sehari usai dipecat oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf secara tak sengaja berada satu pesawat dengan pimpinan Syuriyah, Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Dalam penerbangan dari Jakarta ke Surabaya tersebut, kursi Kiai Miftachul dan Ketum PBNU itu hanya terpisah satu baris di bagian depan. Namun sepanjang penerbangan, kedua pimpinan PBNU itu sama sekali tak berbincang.
Baru setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya, Gus Yahya—sapaan Yahya Cholil—meminta waktu Kiai Miftachul untuk sowan, yang dijawab, “Mangke kulo ningali jadwal (nanti saya lihat jadwal).”
Foto-foto pertemuan yang tak disengaja itu sempat tersebar. Tampak Gus Yahya dan Kiai Miftachul sempat berjalan beriringan di koridor terminal Bandara Juanda.
Dalam keterangannya, Wasekjen PBNU Nur Hidayat mengonfirmasi peristiwa tersebut. Hidayat menyatakan foto maupun video itu diambil sejak Kiai Miftachul turun dari pesawat hingga menuju area parkir Bandara Juanda. Namun percakapan keduanya hanya terjadi saat Gus Yahya meminta sowan.
Tersandung soal Israel dan Keuangan
Pertemuan yang tak direncanakan dan upaya Gus Yahya meminta sowan terjadi di tengah konflik yang memanas di pucuk pimpinan PBNU.
Sepekan sebelumnya, tepatnya Kamis (20/11) di Hotel Aston Kemayoran City, Jakarta Pusat, rapat harian Syuriyah PBNU meminta Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum PBNU dalam waktu tiga hari sejak menerima surat.
Terdapat dua pertimbangan utama yang melatarbelakangi keputusan itu. Pertama mengenai kehadiran Peter Berkowitz, akademisi Universitas Stanford, Amerika Serikat, yang dikenal pro-Israel, sebagai narasumber di Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU pada pertengahan Agustus. Ketika itu Berkowitz mengisi materi tradisi politik Barat.
Pertimbangan kedua terkait pelanggaran tata kelola keuangan PBNU.
“Jadi ini bukan soal pribadi, tetapi soal nilai dan prinsip organisasi,” ujar Wasekjen PBNU kubu Syuriyah, Imron Rosyadi, pada kumparan di Jakarta, Kamis (18/12).
Keputusan Gus Yahya mengundang Berkowitz itu dinilai bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Saat persoalan ini mencuat akhir Agustus, Gus Yahya meminta maaf karena khilaf dan tak cermat memeriksa rekam jejak Berkowitz.
Sumber kumparan di elite PBNU menyatakan, koneksi jaringan internasional Gus Yahya terhubung melalui Charles Holland Taylor, Penasihat Khusus Ketum PBNU untuk Urusan Internasional. Belakangan, Charles juga dicopot dari jabatannya oleh Kiai Miftachul.
Sumber itu menyebut, Gus Yahya sedianya ingin meningkatkan kapasitas para pengurus PBNU dengan menggelar AKN yang mengundang narasumber-narasumber internasional, mayoritas dari AS.
Menurutnya, Gus Yahya tahu persis bahwa para narasumber dari AS yang terafiliasi dengan pemerintahan Donald Trump pasti pro-Israel. Tetapi di saat yang sama, para narsum yang diundang juga mendukung Palestina merdeka melalui skema two-state solution, sehingga upaya tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi Gus Yahya untuk kemerdekaan Palestina.
Isu Israel bukan cuma kali ini menimpa Gus Yahya. Pada Juni 2018 atau tiga tahun sebelum menjabat sebagai Ketum PBNU, Gus Yahya pernah membuat geger karena berkunjung ke Israel. Saat itu Gus Yahya menjadi pembicara di acara American Jewish Committee (AJC) dan bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu.
Langkah Gus Yahya ke Israel saat itu dituding tidak sejalan dengan perjuangan PBNU mendukung kemerdekaan Palestina. Namun bagi Gus Yahya justru sebaliknya. Upaya membuka komunikasi dengan Israel bertujuan untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina.
“Itu saya nyatakan di semua kesempatan, dan saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi itu,” ucap Gus Yahya pada 23 November 2025.
Mengenai masalah tata kelola keuangan, berdasarkan dokumen berjudul evaluasi audit PBNU yang diterima kumparan, terdapat tiga persoalan yang disorot. Pertama, adanya uang masuk Rp 100 miliar ke rekening PBNU pada 20–21 Juni 2022 dari PT Batulicin Enam Sembilan, perusahaan milik Mardani Maming, Bendahara Umum PBNU periode Januari–Juli 2022.
Atas transaksi itu, rekening PBNU dikhawatirkan menjadi tempat pencucian uang, sebab sejak 16 Juni 2022 Mardani telah dicegah ke luar negeri, dan pada 22 Juni ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian izin tambang di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Persoalan keuangan kedua yakni dugaan penyimpangan dana Religion 20 di Bali pada awal November 2022. Audit menemukan ada pengeluaran sebesar Rp 28,57 miliar yang belum ada bukti pertanggungjawabannya.
Sementara persoalan yang ketiga yakni potensi kecurangan terkait gelaran Harlah 1 Abad NU pada Februari 2023. Belum ada dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran Harlah yang menghabiskan dana Rp 67,07 miliar itu.
Sumber kumparan di internal PBNU membenarkan adanya transfer masuk Rp 100 miliar dari Mardani. Namun tak berlangsung lama uang tersebut ditarik kembali oleh Mardani. Menurutnya, eks Bupati Tanah Bumbu itu diduga khawatir rekeningnya keburu dibekukan KPK sehingga memakai rekening lain untuk menampung sementara uangnya.
Sumber itu berujar, PBNU sebenarnya menggandeng auditor untuk menelisik keuangan mereka periode setelah Muktamar 2021 hingga 2025. Namun hasil audit tersebut belum selesai, sebatas di periode Mardani Maming, serta baru mengecek rekening koran.
Sementara itu, pihak-pihak yang disebut belum dikonfirmasi. Hanya Gus Yahya yang pernah dimintai keterangan Syuriyah dan menyebut tak tahu-menahu soal keuangan. Menurut Gus Yahya, segala informasi yang belum tuntas diklarifikasi bisa menjadi fitnah.
Di sisi lain, Imron menyatakan masalah tata kelola keuangan di era Gus Yahya tak cuma itu. Ia mencontohkan dalam gelaran AKN NU, terdapat beberapa transaksi yang tidak tepat seperti transfer ke rekening di AS pada awal 2025 melalui rekening PBNU yang bertanda tangan Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, adik Gus Yahya.
“Gus Yaqut adalah mantan Menteri Agama, bukan pengurus PBNU. Itu terjadi di transaksi 2 Januari dan Maret 2025,” kata Imron.
Bagaimanapun, atas keputusan Syuriyah itu, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir lantas menyerahkan hasilnya kepada Gus Yahya di Hotel Mercure Ancol pada 21 November. Namun Gus Yahya mengembalikan lagi hasil rapat ke Kiai Afifuddin.
Kemudian pada 23 November pukul 00.45 WIB, hasil rapat harian Syuriyah dikirim secara elektronik kepada Gus Yahya. Tiga hari setelahnya, 26 November pukul 00.45 WIB, Gus Yahya sudah tak lagi dianggap sebagai Ketum PBNU oleh Syuriyah.
Gus Yahya melawan keputusan itu. Menurutnya, sesuai AD/ART PBNU, rapat harian Syuriyah tidak bisa memberhentikan ketua umum. Sesuai Pasal 93 ayat (3) AD/ART, rapat harian Syuriyah hanya berwenang membahas kelembagaan, pelaksanaan, dan pengembangan program kerja.
Sementara jika menilai ada pelanggaran berat oleh ketum, kata Yahya, pembuktiannya harus diproses melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) sesuai Pasal 74 AD/ART. Di samping itu, Pasal 57 ayat (2) AD/ART mengatur tugas Syuriyah sebatas merumuskan kebijakan umum, mengarahkan, dan mengawasi Tanfidziyah (pengurus).
“Syuriyah enggak punya wewenang memecat ketua umum hasil Muktamar. Menegur boleh, kan pengawas. Memang dia (Syuriyah) institusi lebih tinggi, tapi [ketum] bukan bawahan,” ujar Ketua PBNU Savic Ali pada kumparan, Kamis (18/12).
Pun demikian, kubu Syuriyah menegaskan pemberhentian Gus Yahya telah sesuai aturan. Soal faktor Berkowitz yang pro-Israel, kubu Syuriyah berpegangan pada Pasal 8 huruf a Perkum NU Nomor 13/2025. Pasal itu mengatur fungsionaris PBNU bisa diberhentikan tidak dengan hormat jika mencemarkan nama baik PBNU.
Selain itu, menurut Imron, Rais Aam Kiai Miftachul berwenang mendepak Gus Yahya lantaran posisinya adalah pemimpin tertinggi PBNU. Dalam Haul Akbar ke-66 Kiai Ahmad Siroj Umar di Solo pada Juli lalu, Gus Yahya juga mengakui Rais Aam merupakan pemimpin tertinggi NU dan Ketum PBNU sebagai bawahannya.
“Prinsip di dalam anggaran dasar bahwa Rais Aam adalah pemimpin tertinggi di Nahdlatul Ulama,” ucap Imron.
Konflik pun semakin runcing ketika masing-masing kubu merombak kepengurusannya. Pada akhir November, Gus Yahya mengganti posisi Sekjen PBNU dari Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjadi Amin Said Husni, serta Bendahara Umum dari Gudfan Arif Ghofur ke Sumantri Sumarno.
Adapun di kubu Syuriah, posisi Gus Yahya digantikan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketum PBNU, sedangkan posisi Sekjen tetap dijabat Gus Ipul dan Bendum tetap Gudfan.
Konsesi Tambang Pemicu Perpecahan
Walau persoalan Berkowitz dan pengelolaan keuangan jadi pertimbangan Syuriyah memecat Gus Yahya, tetapi faktor terbesar gegeran di PBNU sedianya dipicu masalah tambang.
Gus Yahya pun merasa demikian. Kamis (11/12), ia berkata, “Mungkin saja [terkait tambang], tapi bukan cuma itu. Ada yang lain.”
PBNU mendapat konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi pada Juni 2024. Konsesi itu merupakan janji Jokowi saat Muktamar NU di Lampung pada Desember 2021.
Sumber-sumber kumparan di lingkaran Gus Yahya maupun elite PBNU menyebut, pada masa awal mendapat konsesi itu, Gus Yahya menyerahkan pengelolaan tambang kepada Gus Ipul maupun Gudfan.
Keduanya lantas disebut sepakat menjalin kerja sama dengan PT APN. Perusahaan tersebut disinyalir terafiliasi dengan keluarga seorang menteri yang dekat dengan Jokowi. Mulanya Gus Yahya tak mempermasalahkan rencana kerja sama itu, namun belakangan ia berubah sikap.
Masih menurut sumber-sumber kumparan, ketika persoalan tambang dipegang Gus Ipul dan Gudfan, Gus Yahya tak begitu tahu detail. Hingga kemudian Gus Ipul ditunjuk menjadi menteri dan tak terlalu aktif sebagai Sekjen PBNU. Gus Ipul dilantik sebagai Menteri Sosial di masa akhir kepemimpinan Jokowi pada 11 September 2024. Ia dipercaya lagi sebagai Mensos pada era Presiden Prabowo Subianto.
Saat Gus Ipul tak begitu aktif, Gus Yahya dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha lain yang tertarik bekerja sama menggarap tambang PBNU, salah satunya kerabat dekat Istana. Pihak yang mempertemukan, kata sumber kumparan, ialah kelompok eks Ansor era Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut di PBNU.
Sumber itu menyebut memang terjadi rivalitas atau perebutan pengaruh antara kelompok eks Ansor pada 2015-2024 di era Gus Yaqut—yang notabene adik Gus Yahya—dengan eks Ansor masa Gus Ipul (2000-2010) di internal PBNU. Usai Gus Yahya tak aktif di PBNU, Gus Yahya lebih sering bersinggungan dengan kelompok lainnya.
Mendapat tawaran dari berbagai pengusaha lain yang dianggap lebih menguntungkan PBNU, Gus Yahya lantas menimbang-nimbang. Di sisi lain, Gus Ipul dan Gudfan disebut sudah kadung menjalin komitmen dengan PT APN.
Ketua PBNU Savic Ali mengamini dinamika mengenai pengelolaan tambang itu. Menurutnya, “Seiring Gus Ipul sudah gak begitu aktif [di PBNU], ada teman-teman lain yang menjembatani pihak-pihak lain yang ingin jadi partner. Gus Yahya melihat proposal dari pihak lain lebih baik sehingga menimbang lagi.”
Sumber-sumber kumparan di PBNU menyatakan, pertimbangan lain Gus Yahya menahan kelanjutan proses PT APN karena belakangan ia tahu Presiden Prabowo tidak cocok dengan sosok di belakangnya. Hal itu diketahui Gus Yahya usai bertemu Prabowo di Istana Negara pada 24 Juni.
Bagi Gus Yahya, menurut sumber-sumber itu, penentuan partner pengelola tambang lebih baik menunggu arahan Presiden. Jika sebelumnya konsesi diberikan era Presiden Jokowi, tetapi kini presiden dijabat Prabowo.
Savic tak menampik ada faktor presiden terkait pengelolaan tambang yang kini dalam status quo.
Keputusan Gus Yahya disebut tak membuat happy Gus Ipul maupun Gudfan yang telah berkomitmen dengan PT APN sehingga, menurut sumber kumparan di elite PBNU, Gus Ipul mencoba mempengaruhi Rais Aam.
Begitu pula yang dilihat Savic Ali. Ia berujar, “Menurut saya, di sisi Saifullah dan Gudfan ada [upaya] fait accompli ke Rais Aam.”
kumparan telah menghubungi Gus Yahya maupun Gudfan untuk mengonfirmasi ribut-ribut masalah tambang itu, namun hingga kini belum direspons.
Sementara saat Gus Ipul hendak dikonfirmasi soal dinamika internal di PBNU, ia hanya menjawab, “Untuk urusan PBNU, saya hanya ikut keputusan para kiai di jajaran Syuriah PBNU.”
Ia tak menjawab lebih lanjut pertanyaan soal urusan tambang maupun tudingan friksi antara dirinya dengan Gus Yahya.
Imron Rosyadi menegaskan, rapat Syuriyah yang memberhentikan Gus Yahya sama sekali tak menyinggung persoalan tambang. Menurutnya, upaya mengaitkan konflik PBNU dengan isu tambang merupakan distorsi terhadap hasil dan substansi keputusan rapat Syuriah.
“Tujuannya untuk menciptakan kesan seolah-olah konflik PBNU bermotif ekonomi dan rebutan kepentingan tambang. Ini kan melemahkan legitimasi keputusan Syuriyah,” kata Imron.
Ia menampik ada tarik-menarik tambang antara Gus Yahya dengan Gus Ipul. Menurutnya, posisi Gus Yahya justru sangat dominan dalam struktur perusahaan bentukan PBNU terkait tambang, yakni PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN).
Di PT BUMN, Gus Yahya menjabat sebagai Direktur Utama, sementara Gus Ipul sebagai Komisaris dan Kiai Miftachul menjadi Komisaris Utama. Bersama Kiai Miftachul, Gus Yahya menggamit 0,5% saham PT BUMN, sedangkan 99% saham PT BUMN dikuasai Koperasi Produsen Bangkit Usaha Mandiri Nusantara. Di koperasi tersebut, Gus Yahya tercantum sebagai ketua.
“Fakta ini menunjukkan bahwa isu tarik tambang antara Gus Yahya dan Sekjen (Gus Ipul) dalam menarasikan urusan PBNU tidak relevan … Justru Gus Yahya sendiri menjadi figur sentral dan pengendali utama, selain Komisaris Utama yang dipegang Rais Aam,” ujar Imron.
Imron menyatakan sejauh ini belum ada keputusan di PBNU mengenai perusahaan mana yang ditunjuk sebagai operator tambang. Di sisi lain, Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj mendorong agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.
“Melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar NU di Ponpes Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12).