Sjafrie Gelar Rapat DPN Bahas Pengamanan & Penertiban Pengelolaan SDA
11 September 2025 16:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
Sjafrie Gelar Rapat DPN Bahas Pengamanan & Penertiban Pengelolaan SDA
Menko Polkam Ad Interim sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas SDA. Apa yang dibahas?kumparanNEWS
PerbesarMenteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam pada Kamis (11/9).
Rapat tersebut turut mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga Kepala Staf Angkatan, serta Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro.
“Rapat kali ini membahas penataan tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi,” ujar Karo Infohan Kemhan, Brigjen Frega Wenas Inkiriwang.
Frega menyampaikan, rapat dibuka dengan paparan dari Dirut PT Timah tentang kondisi pertambangan di Indonesia yang masih marak terjadi penambangan ilegal. Kebijakan atau regulasi terkait penertiban pun dipaparkan oleh Menteri ESDM.
Lebih lanjut, Frega mengatakan, Menkeu Purbaya menyoroti persoalan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan kebeacukaian. Rapat itu juga turut membahas mengenai tenaga kerja asing yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara Mendikti Saintek, kata Frega, menyampaikan mengenai pemanfaatan SDA tak hanya sebatas dari timah saja, komoditas mineral lainnya juga harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
“Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral menekankan bahwa pemanfaatan timah tidak hanya sebatas pada produksi semata, tetapi juga mencakup potensi strategis dari logam tanah jarang,” tuturnya.
Frega mengatakan, melalui rapat DPN ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kepada presiden terkait tata kelola pertambangan timah yang terkoordinasi lintas kementerian/lembaga.
“Sinergi lintas kementerian/lembaga dipandang sangat penting untuk menertibkan praktik penambangan ilegal. Dengan demikian, produksi PT Timah dapat terus ditingkatkan, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor, demi mendukung kemakmuran bangsa,” tutup dia.
Sjafrie saat ini juga menjabat sebagai Menko Polkam Ad Interim, mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Budi Gunawan.