Tiga Hari yang Mencekam
8 September 2025 20:39 WIB
·
waktu baca 13 menit
Tiga Hari yang Mencekam
Penjarahan rumah pejabat dan pembakaran markas polisi pada 29-31 Agustus lalu menunjukkan situasi bak ketiadaan kendali. Kenapa itu terjadi? #kumparanNEWSkumparanNEWS
Di belakang podium di Kantor Presiden, wajah-wajah kaku itu memancarkan kesan serius. Minggu malam (31/8), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tampil di hadapan sorotan kamera, diapit Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Sementara berdiri di belakangnya adalah para kepala staf dari tiga matra TNI.
Sjafrie—yang baru menerima penugasan dari Presiden Prabowo Subianto—menyampaikan pesan utama dari Sidang Kabinet Paripurna hari itu: TNI-Polri solid dan bekerja sama memulihkan keamanan dan kenyamanan negara.
Situasi keamanan yang guncang itu membuat Sjafrie mendadak pulang ke Indonesia, Jumat (29/8). Saat huru-hara pecah Kamis malam (28/8), Sjafrie berada di Australia untuk menghadiri pertemuan bilateral 2+2 antara Menlu-Menhan RI dan Australia.
Sesungguhnya bila tak terjadi kekacauan di tanah air, ia direncanakan langsung terbang dari Australia ke Beijing untuk menghadiri parade militer China bersama Prabowo. Namun, melihat perkembangan situasi yang cukup genting, Sjafrie dipanggil pulang terlebih dahulu
Setibanya di Jakarta, Jumat (29/8), Sjafrie langsung mendampingi Prabowo melayat ke rumah Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas rantis Polri pada Kamis malam (28/8).
Dua hari kemudian, Minggu (31/8), ia memberikan keterangan pers terkait pembagian tugas untuk kementerian/lembaga dalam menangani kerusuhan, seperti disampaikan Prabowo kepada para menterinya dalam sidang kabinet.
Sjafrie yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional menyatakan, TNI-Polri bakal bersikap tegas menghadapi semua hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta kedaulatan negara.
Ia mendetailkan, Panglima TNI beserta ketiga kepala staf angkatan akan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang digunakan tanpa acuan undang-undang, sedangkan Kapolri dan Jaksa Agung bakal bekerja sama dalam penegakan hukum.
“Presiden memberi penegasan agar semua tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, supaya dilaksanakan satu penindakan yang tegas dan secara hukum,” ujar Sjafrie.
Pesan-pesan tegas itu disampaikan setelah kekacauan dan kerusuhan merebak selama 72 jam di berbagai wilayah Indonesia.
Dari kematian Affan yang dilindas rantis aparat yang tengah membubarkan massa, petang usai aksi demonstrasi, Kamis (28/8), kemarahan rakyat tersulut menjadi ledakan kekacauan yang tak terkendali.
Alat monitor media sosial, Drone Emprit, mencatat pada malam itu lebih dari satu juta interaksi tercipta di medsos gegara video penabrakan Affan. Penyebarannya dari TikTok ke Instagram, Facebook, kemudian X.
Percakapan medsos yang semula fokus pada kemarahan terkait situasi ekonomi dan politik, berubah arah menjadi amuk kepada polisi. Amarah itu tak berhenti di medsos, tapi mewujud pada demo lanjutan yang kemudian berubah menjadi aksi anarki di berbagai daerah.
Hingga tiga hari berikutnya, Sabtu (30/8), situasi mencekam terlihat di sejumlah titik di Jakarta, juga kota-kota lain. Jalanan dikuasai kerumunan yang marah, fasilitas umum dirusak di mana-mana, dan penjarahan terjadi bergantian.
Kegentingan yang Tak Diperhitungkan
Kamis malam (28/8), setelah Affan tewas dilindas, rekan-rekannya sesama pengemudi ojek online mendatangi Markas Komando Satuan Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Sebagian massa kemudian membakar pos polisi di bawah flyover Senen yang berada sekitar 250 meter dari Mako Brimob.
Hingga Jumat dini hari (29/8), massa ojol dan warga masih bertahan di Mako Brimob. Mereka melempar tuntutan, salah satunya: keluarkan tujuh polisi yang mengendarai rantis yang melindas Affan.
Ojol hendak merangsek masuk ke Mako Brimob, namun dihalau oleh pasukan yang berjaga dan tembakan gas air mata. Di tengah keriuhan, ada orang-orang yang menembakkan petasan ke aparat.
Menurut sumber di lingkar Polri, saat itu petugas kepolisian bersikap defensif. Mereka berusaha menahan emosi agar tak lebih memicu amarah massa.
Seiring pemakaman Affan, Jumat pagi, kemarahan publik tak mereda. Massa kembali mendatangi Mako Brimob Kwitang. Siang hari, jumlahnya bertambah.
Tengah hari jelang salat Jumat, Prabowo berusaha menenangkan masyarakat lewat pernyataan video. Ia mengatakan akan mencatat semua keluhan masyarakat dan menindaklanjutinya, juga meminta kasus penabrakan Affan ditangani secara transparan dan cepat.
Namun, pernyataan itu tak meredakan kegusaran. Massa tetap berkonsolidasi untuk melakukan aksi. Sejak malam, tak lama setelah kabar kematian Affan menyebar, poster-poster seruan demo sudah disebar, salah satunya oleh BEM UI yang meminta para mahasiswa kampusnya berkumpul di kampus Depok sesudah jumatan pukul 13.00 WIB.
Hari itu, massa dari berbagai kelompok berdemonstrasi di depan Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, dan di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo.
Banyaknya massa membuat Jalan Tirtayasa VII di depan kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diblokade; dan kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) di Jalan Tirtayasa Raya, dekat Mabes Polri, dijaga polisi bersenjata. Pada salah satu pagar PTIK bahkan tertera coretan “Pembunuh”.
Jumat itu, 29 Agustus, aksi demo di Mabes Polri berlangsung kondusif meski diwarnai pembakaran ban. Sementara massa demonstran di Polda Metro Jaya sorenya bergeser ke Gedung DPR RI. Beberapa di antaranya berhasil masuk ke kompleks DPR, namun disambut gas air mata.
Malamnya, demonstrasi berubah jadi anarki. Tujuh halte bus di berbagai penjuru Jakarta, termasuk hub vital Halte TransJakarta Senen Sentral, ludes dibakar.
Pakar keamanan yang juga Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menyatakan bahwa aparat kepolisian keliru membaca situasi sejak awal. Menurutnya, ada dua potensi eskalasi aksi yang diremehkan (underestimate), yakni demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus.
“Saya agak kaget ketika tanggal 25, polisi yang turun cuma 1.300-an dengan estimasi [massa] 10.000 orang … Lalu tanggal 28, ada demo buruh—lebih tertib, tapi jangan lupa eksesnya. Ekses ini harus dibaca oleh teman-teman Intelkam (Intelijen Keamanan Polri), BIN, BAIS (Badan Intelijen Strategis TNI), Intel Kodam, Intel Kodim, Intel Polres, dan lain-lain—yang kelihatannya underestimate gerakan massa,” ujar Muradi, memaparkan analisisnya.
Ia sempat berkomunikasi dengan beberapa rekannya di Baintelkam Polri karena heran dengan perhitungan polisi yang menurutnya tak seperti biasanya.
“Saya bilang, ‘Hati-hati loh pasca jam 4 atau jam 6 sore,’” kata eks penasihat Kapolri era Idham Azis itu.
Kekeliruan membaca situasi tersebut diperparah oleh pola kerusuhan yang, menurut Ketua SETARA Institute Hendardi, bersifat anomali. Ada massa yang didrop di jalan tol menggunakan truk-truk dan melakukan aksi perusakan pada malam hingga dini hari.
Hendardi meyakini massa anarkis yang melakukan pembakaran dan perusakan itu di luar kelompok demonstran buruh dan mahasiswa. Mereka terorganisir, terlatih, dan terarah. kumparan memotret karakteristik massa anarkis ini dalam Liputan Khusus “Demo Berubah Amuk, Siapa Bermain?” edisi 2 September 2025.
Muradi menilai, Polri seharusnya tahu dan bisa menakar potensi eskalasi massa. Terlebih, perkara manajemen kerumunan telah diajarkan di Akademi Kepolisian.
Salah perhitungan itu berakibat fatal. Korban sipil jatuh dan petugas-petugas polisi di lapangan jadi sasaran utama amuk massa.
Eskalasi kemarahan publik juga menimbulkan efek gentar bagi polisi. Mereka jadi gagap menghadapi aksi anarki yang merambat cepat.
“Polisi cukup kewalahan … dan ketika itu belum ada bantuan atau peran TNI,” kata Hendardi.
Situasi itu, menurut Muradi dan sumber-sumber di internal kepolisian, membuat Polda Metro Jaya meminta bantuan ke Kodam Jaya pada Jumat, 29 Agustus. Hari itu, pasukan TNI tanpa senjata terlihat di tengah massa aksi di Polda.
Di Mako Brimob Kwitang, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi datang menenangkan massa pada dini hari. Sekitar pukul 10, giliran Asintel Kostrad Brigjen TNI Mohammad Nas memediasi dan beraudiensi dengan massa untuk meredam kemarahan mereka.
Bersamaan dengan itu, anggota TNI hadir lebih banyak untuk mempertebal pengamanan.
Polri Surati TNI, Minta Bantuan Resmi
Situasi mencekam semalaman pada Jumat (29/8). Halte-halte di Jakarta dibakar; demikian pula gerbang tol Pejompongan dan dua bus di Markas Gegana Korps Brimob Polri di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Di Markas Gegana itu pula massa melakukan penjarahan.
Kejadian serupa terjadi di luar Jakarta. Di Bandung, massa membakar Wisma MPR yang berada di depan DPRD Jabar. Di Makassar, kantor DPRD dibakar massa sampai menewaskan tiga orang yang terjebak di dalamnya. Di Yogyakarta, gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY pun hangus terbakar usai diserang massa.
Muradi yang Jumat malam berada di Yogya sampai terheran-heran. Menurutnya, polisi setempat sudah pasti kena mental karena secara logika, tidak mudah merusak Mapolda DIY.
“Saya tahu lokasi [posisi bangunan] Mapolda DIY. Dengan jalan selebar itu, harusnya nggak mudah bagi kelompok anarki untuk merusak. Tapi ternyata mereka hanya butuh satu jam untuk datang menggeruduk dan membakar gedung SPKT. Itu anomali. Harusnya polisi mempertahankan [wilayahnya], tapi ternyata enggak. Mereka sudah kena efek gentar,” jelas Muradi.
Esoknya, Sabtu (30/8), perusakan dan pembakaran terus menyebar ke berbagai wilayah seperti Solo, Bali, Kediri, Serang, dan Surabaya. Di Surabaya, Gedung Grahadi yang dibangun sejak abad ke-18 dan merupakan bangunan cagar budaya, dibakar massa.
Pada hari itu pula, dari petang sampai subuh, penjarahan terjadi berturut-turut di rumah anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, serta rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, yang sampai dua kali dijarah.
Dalam rentetan aksi penjarahan tersebut, tak ada pengamanan, pencegahan, maupun penjagaan polisi. Padahal aksi jarah-menjarah dan alamat orang-orang yang ditarget sudah beredar di medsos sejak Sabtu siang.
Alih-alih polisi, justru terlihat aparat TNI yang bersiaga tanpa senjata saat dan usai kejadian. Soal ini, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan, tidak ada pembiaran penjarahan oleh pihaknya.
“Kami taat konstitusi. Kami memberi bantuan kepada institusi lain karena permintaan konstitusi,” kata Tandyo, Senin (1/9).
UU Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan revisi atas UU TNI Tahun 2004 mengatur bahwa satu dari dua tugas pokok TNI ialah operasi militer selain perang, di antaranya membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban.
Sementara Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebut bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI—yang detailnya diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah.
Namun, UU TNI terbaru tidak mengharuskan perbantuan TNI kepada Polri menggunakan Peraturan Pemerintah. Hal ini, menurut pengamat militer Al Araf, perlu dicermati.
“[Perbantuan TNI ke Polri] tidak perlu keputusan politik presiden. Mereka terlibat tanpa tahu sampai kapan, berapa lama, jumlah pasukan berapa, deployment di mana. Rule of engagement-nya enggak jelas,” kata Al Araf yang juga Koordinator Centra Initiative.
Menurut sumber-sumber di lingkar militer dan kepolisian, setelah situasi makin mencekam dengan pembakaran dan penjarahan tak terkendali, Presiden Prabowo memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke kediamannya di Hambalang, Sabtu (30/8).
Pada kesempatan itu, menurut sumber, Prabowo menanyakan kesanggupan Kapolri untuk mengatasi situasi. Kapolri menjawab tidak sanggup, dan Prabowo bertanya kepada Panglima TNI mengenai jumlah pasukan yang bisa didatangkan ke Jakarta. Panglima menyebut 150 ribu, dan Prabowo meminta 75 ribu personel TNI disebar di ibu kota untuk menjaga ketertiban—tiga kali lipat dari sehari-hari yang hanya 25 ribu.
Dalam pertemuan tersebut, ujar dua sumber di kalangan kepolisian, dinyatakan pula komitmen Polri untuk mengatasi situasi karena itu adalah bagian dari marwah organisasi.
Masih pada hari yang sama, Polri akhirnya menyurati TNI secara resmi untuk meminta bantuan. Surat tersebut penting agar tidak ada dua komando dalam operasional lapangan. Bila polisi memang sudah tidak sanggup, ujar sumber, maka komando ibu kota langsung dipegang Pangdam Jaya.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi mengatakan, TNI memang baru turun membantu Polri setelah diminta, agar tidak melampaui wewenangnya.
“Saat tanggal 30 [Agustus] dipanggil Presiden, mungkin ada permintaan [bantuan], makanya tanggal 31 [Agustus] kami turun,” ujar Tandyo.
Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy mengonfirmasi hal tersebut.
“Polri menyampaikan surat permintaan bantuan kepada TNI pada tanggal 30 Agustus 2025,” ujarnya kepada kumparan, Jumat (5/9).
Hari itu juga, pasukan TNI didatangkan dari luar kota. Seorang sumber menyebut, truk-truk TNI antara lain terlihat datang dari arah Bandung.
Pada Sabtu, 30 Agustus, Muradi menilai situasi memang semakin sulit dikendalikan. Polisi mengalami demoralisasi karena aksi pembakaran masif yang dipertontonkan di media sosial dan televisi.
“Selain itu, dugaan saya, ada distrust di level bawah (kepolisian). Pimpinan kelihatan tidak terlalu solid menangani ini. Akhirnya di berbagai daerah terjadi pembakaran, perusakan,” kata Muradi.
Minggu (31/8), sesuai permintaan Prabowo, 75 ribu personel TNI dikerahkan ke Jakarta untuk membantu menjaga keamanan bersama Polri.
Khairul Fahmi, pengamat keamanan ISESS, berpendapat langkah Polri yang baru berkirim surat permintaan bantuan ke TNI pada Sabtu, 30 Agustus, tampak masuk akal karena sehari setelah tragedi Affan, Jumat 29 Agustus, mereka masih mencoba mengatasi masalah itu sendiri.
“[Namun] di lapangan kemudian menjadi jelas bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sudah retak,” kata Fahmi, Minggu (7/9).
Sementara soal Prabowo yang baru memanggil Kapolri dan Panglima TNI pada 30 Agustus, juga dinilai Fahmi terukur. Sebab hari sebelumnya, 29 Agustus, Prabowo menyampaikan pesannya kepada publik via video dan bertakziah ke rumah almarhum Affan.
“Itu langkah empati yang menunjukkan negara hadir,” jelasnya.
Barulah pada 30 Agustus, Prabowo menggelar konsolidasi dengan Panglima TNI dan Kapolri setelah kerusuhan meluas dan banjir disinformasi terjadi.
“Presiden perlu memastikan semua unsur, baik Polri, TNI, dan kementerian terkait, punya informasi dan pemahaman yang sama sebagai landasan bertindak,” kata Fahmi.
Namun Hendardi menilai situasi tersebut lebih dari sekadar respons teknis. Ia melihat ada kontestasi politik di baliknya.
“Ada persaingan kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis ini. Ada ketegangan sipil, ketegangan elite, kontestasi kekuasaan, adventurer politik…” kata Hendardi.
Di tengah kerusuhan yang meluas, muncul video di medsos yang menyebut ada intel BAIS TNI yang tertangkap anggota Brimob. Ia dituding menjadi provokator dalam aksi demonstrasi.
Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy.
“Tidak ada penangkapan [anggota TNI] oleh Polri. Murni tugas negara untuk memantau karena pengumpulan data [demonstrasi] dibutuhkan oleh pimpinan. Bagaimana menentukan akan memperkuat daerah A atau B kalau kita tidak tahu situasi di situ?” jelas Freddy.
Muradi menjelaskan, biasanya dalam operasi pengamanan demonstrasi, aparat saling berkoordinasi antara kepolisian, BIN, BAIS, hingga intelijen TNI di satuan teritorial. Di forum koordinasi itulah aparat negara berembuk untuk menentukan kode operasi supaya saling tahu siapa-siapa saja aparat di lapangan yang tengah bertugas.
“Jadi enggak ada tiba-tiba intel ditangkap, dipukulin, [baru ketahuan] ternyata intel. Enggak begitu. Misal saya [intel yang tertangkap], saya langsung bilang, ‘Saya dari sini. Kodenya ini.’ Sudah, selesai,” ujar Muradi.
TNI Masih Terus Dampingi Polri
Presiden Prabowo kembali rapat dengan Kapolri dan Panglima TNI pada Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih 31 Agustus. Usai rapat, Menhan Sjafrie menyampaikan perintah Prabowo agar ada penindakan tegas dan penegakkan hukum pada masa anarkis dan penjarah oleh TNI-Polri.
Mulai sejak itu, massa berangsur-angsur mengembalikan barang jarahan. Patroli Skala Besar juga digalakkan oleh TNI-Polri di wilayah Jakarta, Depok, dan Bekasi. Tak luput Bandara Soetta di Tangerang Banten juga masuk bagian dari wilayah patroli tersebut.
Panser-panser tampak berjaga di sejumlah titik di Jakarta pada Rabu (3/9), seperti wilayah Monas dan gedung-gedung kementerian di sekitarnya hingga di depan pusat perbelanjaan Harco, Glodok.
Pada Jumat (5/9), rangkaian mobil dan motor trail TNI bahkan tampak berpatroli di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, menjelang tengah malam. Di formasi paling depan terdapat mobil TNI bertoa yang mengimbau agar masyarakat selalu menjaga keamanan dan ketertiban.
Dua sumber kumparan menyebut, dalam pertemuan tertentu dengan Presiden, Polri sempat menyampaikan data soal siapa yang bermain di balik kerusuhan 29, 30, dan 31 Agustus.
Melihat data tersebut, menurut sumber, Prabowo lantas memberi dukungan moral kepada polisi yang menjadi korban aksi anarki dengan menjenguk mereka di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9).
Didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Prabowo mengatakan telah mendapat laporan soal banyaknya polisi yang jadi korban letusan petasan yang diangkut menggunakan truk.
Prabowo menyebut para pembakar petasan tersebut berniat jahat. Ia pun mencontohkan ada anggota polisi yang terbakar di leher dan paha akibat tindakan tersebut.
“Ini sudah menurut saya sudah perusuh, niatnya membakar diketemukan truk isinya alat-alat-alat untuk membakar,” kata Prabowo.
Kini, Polri menggandeng TNI, BAIS, dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada 25–31 Agustus yang terjadi di berbagai daerah, terutama Jakarta. Sementara TNI masih terus berjaga untuk membantu Polri mengamankan ibu kota.