Timwas Haji DPR Dorong Pelayanan Jemaah Haji Naik Kelas Tanpa Tambahan Biaya

14 Juni 2025 16:42 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Timwas Haji DPR Dorong Pelayanan Jemaah Haji Naik Kelas Tanpa Tambahan Biaya
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti rendahnya kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia, khususnya saat puncak haji di Armuzna, yang selama ini masih berada pada kategori Grade D.
kumparanNEWS
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid, saat pengawasan ibadah haji 2025 di Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025). Foto: Dok. DPR RI
zoom-in-whitePerbesar
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid, saat pengawasan ibadah haji 2025 di Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025). Foto: Dok. DPR RI
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti rendahnya kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia. Khususnya saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang selama ini masih berada pada kategori Grade D.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid menyebut bahwa pelayanan haji pada saat ini masih berada pada kategori Grade-D. Ia menegaskan bahwa pelayanan tersebut perlu ditingkatkan menjadi Grade C atau bahkan Grade B di masa mendatang.
"Untuk pelayanan Grade D, memang sesuai dengan anggaran jemaah reguler. Tapi saya temukan sendiri di Arafah, ada syarikah yang meskipun hanya mendapat anggaran Grade D, mereka mampu memberikan pelayanan sekelas Grade B atau C. Ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas itu memungkinkan," ujar Abdul Wachid dalam keterangannya dikutip Sabtu (14/6).
Menurutnya, peningkatan grade pelayanan tersebut harus dimulai dari tenda, akomodasi, hingga konsumsi jemaah.
"Mulai dari tenda hingga konsumsi harus lebih baik. Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan jemaah tentang pelayanan yang tidak layak di Armuzna," imbuhnya.
Anggota Komisi VIII DPR dari Gerindra Abdul Wachid. Foto: Youtube/ TVR Parlemen
Terkait kekhawatiran bahwa peningkatan pelayanan akan membebani biaya haji, Abdul Wachid menegaskan hal tersebut bisa diatasi tanpa harus menaikkan biaya bagi jemaah.
"Kalau kita pakai Grade B atau C, itu tidak perlu menaikkan biaya haji. Banyak temuan kami yang menunjukkan pemondokan tidak sesuai dengan nilai anggaran yang dibayarkan," jelasnya.
Ia menuturkan bahwa DPR RI akan mendorong sistem kontrak jangka panjang untuk pemondokan jemaah di kawasan khusus Indonesia.
"Kami ingin satu blok kawasan Indonesia, dan nanti akan kita kontrak selama lima tahun. Itu lebih murah dan efisien. Dana efisiensinya bisa kita alihkan untuk peningkatan layanan di Armuzna," pungkasnya.
Trending Now