Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Integritas: Jauhi Korupsi
18 November 2025 21:03 WIB
·
waktu baca 3 menit
Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Integritas: Jauhi Korupsi
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.kumparanNEWS
PerbesarWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
Hal itu disampaikannya usai penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
“Kepala Daerah kita minta untuk tidak ada cerita-cerita yang tidak baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, menjauhi praktik-praktik korupsi, dan fokus kepada upaya membangun integritas. Dan itu betul-betul kita harapkan,” tegas Bima.
Menurutnya, para kepala daerah kini menghadapi tugas yang semakin kompleks dan harus selaras dengan arah kebijakan nasional.
“Hari ini Kepala Daerah menghadapi tantangan yang sangat berat dan tugas yang tidak mudah. Harus selaras dengan program nasional pertumbuhan ekonomi, kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan. Nah karena itu, itu semua membutuhkan kepemimpinan yang efektif,” ujarnya.
Bima menjelaskan, KPPD dirancang untuk mengasah kemampuan kepemimpinan kepala daerah lewat pembelajaran langsung yang dilakukan di Singapura. Dari negara tersebut, mereka banyak belajar soal integritas dalam pelayanan publik.
“Program pelatihan yang merupakan kolaborasi Lemhannas, PYC, dan Kementerian Dalam Negeri ini targetnya adalah ke sana. Para Kepala Daerah mengasah skill kepemimpinannya, menimba ilmu, mempelajari best practices sehingga kemudian mereka memiliki bekal untuk menghadapi berbagai tantangan tadi. Dari Singapura utamanya belajar dan terinspirasi soal integritas,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berharap tidak ada hal-hal yang mengecewakan dari program ini.
“Jangan sampai ada hal-hal yang mengecewakan yang lahir dari program-program ini. Kita optimis mereka semua tetap bisa menjaga integritas dan semangatnya. Ada rencana aksi di lapangan. Ada hal-hal yang kita targetkan dari mereka yang merupakan hasil konkret dari program ini,” tutur Bima.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa pelatihan berlangsung sejak 5 November hingga 18 November 2025. Selama proses pendidikan, para peserta tidak hanya belajar di Lemhannas RI, tetapi juga di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
“Selama proses pendidikan tadi telah dilakukan selama 5 hari di Lemhannas Republik Indonesia dan setelah itu ke Singapura, tepatnya di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore,” kata Ace.
Di Singapura, peserta mendalami model pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan transportasi publik.
Mereka juga mendapat materi langsung dari sejumlah tokoh penting, di antaranya Perdana Menteri kedua Singapura, Goh Chok Tong, serta Menteri Koordinator Pelayanan Publik yang juga Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing.
Ace menambahkan bahwa usai rangkaian pelatihan, para kepala daerah telah menyusun rencana aksi untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Beberapa fokus yang muncul dari tiga daerah adalah transformasi digital, hilirisasi sektor pangan, dan pengelolaan sampah.
“Dari program unggulan masing-masing daerah, dari ke-25 daerah tersebut nanti antara kami, Lemhannas, Kementerian Dalam Negeri, dan PYC akan memonitor sejauh mana tindak lanjut dari proses pendidikan atau KPPD angkatan kedua ini bisa berlangsung dengan baik,” tandasnya.