Toyota: Pemerintahan Baru Biasanya Jadi Berkah Industri Otomotif
12 Oktober 2024 9:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Toyota: Pemerintahan Baru Biasanya Jadi Berkah Industri Otomotif
Toyota berharap dengan bergantinya pemerintahan dalam waktu dekat turut memberi dampak meningkatnya daya beli masyarakat. #kumparanOTO #dailyupdatekumparanOTO
Perbesar"Sekarang fokusnya ialah bagaimana pemerintahan baru ini bisa cepat mengembalikan daya beli. Sebab kalau daya beli tidak tumbuh, investasi pun tidak datang. Industri jadi melambat," ujar Bob ditemui di BSD, Tangerang belum lama ini.
Otomotif menjadi salah satu sektor industri yang melibatkan banyak orang. Lebih kurang 1,5 juta jiwa bergantung pada bidang tersebut yang tersebar di lini industri seperti pemegang merek, perakitan, karoseri, komponen, hingga lembaga pembiayaan.
"Soal isu deflasi tadi, ya. Itu kan bisa dari dua sumber antara suplai barangnya berlebih atau permintaan yang sedang melemah, tapi kalau suplai barang harusnya tidak, ya. Pasti permintaannya yang melemah, supaya tumbuh perlu didorong daya belinya," beber Bob.
Bob berharap, dari situasi tersebut pemerintah mau menimbang kembali rencana menaikkan tarif pajak. Utamanya soal Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang nilainya direncanakan menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
"Mungkin (kebijakan) PPnBM-DTP (Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) kalau bisa dilakukan itu akan jauh lebih efektif lagi, syaratnya waktu itu kan tingkatkan local content. Jadi itu contoh bagaimana relaksasi itu sebenarnya tidak seperti yang dikhawatirkan," paparnya.
Hal dikhawatirkan yang dimaksud Bob seperti adanya keraguan program relaksasi dalam bentuk apa pun bisa memangkas anggaran pemerintah atau mengurangi pendapatan negara. Justru, setelah adanya kebijakan tersebut penjualan dan penerimaan pajak membaik.
"Ternyata enggak, kan. Musuh kita itu, sering kali kebijakan yang dibuat telat turunnya. Jadi ini kita berharap jangan sampai telat, menyebabkan recovery cost akan menjadi lebih tinggi," katanya.
Ia tak menampik, meski negara sudah menurunkan interest rate seperti negara-negara lainnya, tetapi itu belum cukup untuk mendobrak daya beli masyarakat. Kendati demikian, Bob tetap yakin pemerintahan baru tetap bisa memberikan terobosan.
"Pengalaman kita itu, setiap ada pemerintahan baru menjadi berkah untuk otomotif biasanya karena confidence meningkat. Ada direction-direction baru," katanya lagi.
Indonesia dikategorikan masuk fase melemahnya daya beli karena indeks jumlah penduduk kelas menengah turun, menuju ke ambang garis kemiskinan dalam jangka lima tahun terakhir. Semula 57,33 juta orang, menjadi 47,85 juta orang pada 2024 berdasarkan data BPS.
Sementara untuk ranah industri, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk pertama kalinya di bawah 50 yang merupakan nilai ideal atau lebih tepatnya berada 48,9 berdasarkan kajian S&P Global.
***