Konten dari Pengguna
Dari Karet Hingga Kopi: Saatnya Pasar Berpihak pada Petani
4 Desember 2025 22:14 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Dari Karet Hingga Kopi: Saatnya Pasar Berpihak pada Petani
Memperbaiki sistem pasar komoditas bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan wujud nyata dari keadilan sosial dan cita-cita kebangsaan.Kuntoro Boga Andri
Tulisan dari Kuntoro Boga Andri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Indonesia adalah salah satu kekuatan besar dunia dalam sektor pertanian. Kita merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar, pemasok karet alam kedua, serta eksportir kopi dan kakao yang signifikan secara global. Tahun 2023, produksi minyak sawit mentah Indonesia mencapai sekitar 47 juta ton, tertinggi di dunia. Sementara itu, produksi kopi nasional menembus 807 ribu ton pada 2024, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Namun, di balik performa ekspor yang gemilang, kesejahteraan petani justru belum beranjak jauh. Ketika petani bekerja keras di kebun sawit, mereka hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang diciptakan dalam rantai industri perkebunan.
Di sektor kopi, kisahnya serupa. Meski harga kopi dunia sempat menembus rekor, petani tidak ikut menikmati lonjakan itu karena hasil panen menurun akibat cuaca ekstrem dan tanaman tua. Sekitar 40% pohon kopi Indonesia kini dalam kondisi kurang produktif, sehingga meski harga naik, volume panen tak mencukupi untuk meningkatkan pendapatan petani. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di sektor kakao dan karet. Produksi kakao Indonesia telah merosot tajam dari 590 ribu ton (2006) menjadi hanya 200 ribu ton (2025), membuat industri pengolahan terpaksa mengimpor hingga 157 ribu ton biji kakao pada 2024. Ketika harga dunia melonjak akibat gagal panen di Afrika, petani dalam negeri justru tidak punya cukup pasokan untuk dijual. Sementara itu, 80% karet alam Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah. Margin terbesar tetap dinikmati oleh industri manufaktur dan eksportir, bukan penyadap karet yang bekerja sejak pagi di kebun.
Pola ini terjadi karena rantai pasok yang panjang dan tidak adil. Dari pengepul desa, pedagang besar, pabrik, eksportir, hingga perusahaan ritel global, setiap perantara mengambil porsi signifikan. Dalam industri sawit global senilai US$282 miliar, dua pertiga keuntungan dinikmati perusahaan konsumen dan ritel, sementara petani kecil hampir tidak memperoleh margin yang memadai. Dalam rantai nilai kopi pun demikian, dari harga biji kopi mentah sekitar US$1 per pound, nilai jualnya bisa berlipat setelah pengolahan dan pemasaran, namun petani hanya mendapat bagian yang sangat kecil. Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa reformasi tata niaga dan keberpihakan struktural, petani akan terus menjadi pihak paling lemah dalam rantai komoditas, meskipun merekalah yang pertama menanam dan terakhir menikmati hasil.
Lemahnya Posisi Petani
Struktur pasar komoditas perkebunan di Indonesia masih timpang, terutama akibat dominasi tengkulak dan kartel perusahaan besar. Di banyak wilayah, petani terpaksa menjual hasil panen ke tengkulak lokal dengan harga yang ditentukan sepihak. Ketimpangan informasi, kebutuhan uang tunai, dan akses pasar yang terbatas membuat posisi petani sangat lemah. Tengkulak membeli murah lalu menjual mahal ke pabrik atau pasar ekspor. Dalam pola perkebunan inti-plasma, petani plasma pun sering merasa dikunci oleh dominasi perusahaan inti. Saat harga dunia naik, alasan biaya transportasi atau kualitas sering digunakan untuk menahan harga beli di tingkat petani. Sebaliknya, ketika harga global turun, penurunan harga di tingkat petani terjadi seketika. Ketimpangan ini semakin terasa karena lebih dari separuh lahan sawit nasional dikuasai perusahaan besar, sementara jutaan petani kecil berbagi sisanya.
Ketimpangan ini turut memperparah kemiskinan relatif di sentra-sentra perkebunan. Meski sektor ini menyumbang devisa besar, banyak petani karet, kakao, dan kopi hidup pas-pasan. Mereka menanggung beban fluktuasi harga, namun tidak ikut menikmati lonjakan nilai ekspor. Hal ini memicu kecenderungan petani muda enggan meneruskan usaha tani. Misalnya, banyak petani karet di Sumatra dan Kalimantan beralih ke sawit karena harga karet tak kunjung membaik.
Untuk memperbaiki kondisi ini, penguatan kelembagaan petani menjadi sangat krusial. Koperasi tani terbukti mampu memperpendek rantai pasok dan meningkatkan posisi tawar petani. Di sektor karet, lebih dari 450 Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) kini mampu membeli, mengolah, dan menjual getah karet secara kolektif ke pabrik, dengan harga 10–15% lebih tinggi dari jalur tengkulak. Di sektor sawit, kopi, dan kakao, koperasi yang dikelola transparan memungkinkan petani bernegosiasi langsung dengan pembeli besar. Koperasi juga bisa menyediakan akses informasi harga, pembiayaan, dan pelatihan mutu hasil kebun, mendorong petani menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri.
Selain koperasi, digitalisasi menawarkan solusi masa depan. Lewat marketplace agritech dan aplikasi seluler, petani kini bisa mengetahui harga pasar harian, menawarkan komoditas langsung ke pembeli besar, bahkan mengakses pembiayaan berbasis teknologi. Program seperti Sistem Resi Gudang juga memungkinkan petani menyimpan hasil panen dan menjual saat harga membaik. Pemerintah, bersama startup dan LSM, perlu mendorong adopsi teknologi ini secara lebih luas. Dengan akses informasi dan pembiayaan yang lebih adil, posisi tawar petani akan meningkat, ketergantungan pada tengkulak bisa dikurangi, dan nilai ekonomi dari hasil bumi lebih banyak tinggal di desa.
Infrastruktur untuk Keadilan Pasar
Upaya membenahi sektor perkebunan tidak cukup hanya dari sisi petani di hulu, perbaikan juga harus menyentuh sisi hilir melalui hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung. Selama ini, sebagian besar komoditas perkebunan Indonesia diekspor dalam bentuk bahan mentah, membuat nilai tambah dinikmati pihak luar. Program hilirisasi, seperti mandatori biodiesel (B30–B35), mulai membuahkan hasil di sektor sawit, memperluas industri pengolahan domestik dan menyerap produksi petani. Namun, hilirisasi komoditas lain masih tertinggal. Investasi pada pabrik barang jadi seperti ban, sarung tangan, cokelat, dan kopi kemasan harus didorong ke sentra produksi, agar nilai tambah dinikmati juga oleh petani dan ekonomi lokal. Selain itu, infrastruktur jalan, logistik dingin, gudang, dan pasar lelang komoditas sangat penting agar distribusi efisien dan harga petani lebih stabil.
Tak kalah penting adalah pembenahan regulasi tata niaga yang adil. Pemerintah perlu memastikan harga dasar bagi komoditas strategis seperti TBS sawit, agar petani terlindungi dari volatilitas pasar global. Skema sliding scale pungutan ekspor, insentif untuk hilirisasi, dan transparansi data harga serta distribusi akan mempersempit ruang bagi praktik manipulatif di pasar. Krisis minyak goreng 2022 menjadi pelajaran nyata, meski Indonesia produsen sawit terbesar dunia, distribusi yang buruk membuat rakyat kesulitan mendapat minyak goreng. Reformasi pasar domestik tidak hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi menyangkut kedaulatan pangan, keberlanjutan industri, dan kesejahteraan rakyat.
Akhirnya, memperbaiki sistem pasar komoditas bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan wujud nyata dari keadilan sosial dan cita-cita kebangsaan. Ketimpangan desa-kota bisa dikurangi jika petani menikmati pendapatan yang adil. Mereka juga akan lebih siap mengadopsi pertanian berkelanjutan bila didukung pasar yang berpihak. Dengan sistem pasar yang transparan dan berpihak, narasi keberhasilan komoditas Indonesia akan menjadi juga kisah sukses petaninya.