Konten dari Pengguna
Tahun Berganti, Etika Kita di Mana?
30 Desember 2025 12:38 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Tahun Berganti, Etika Kita di Mana?
Pergantian tahun kerap dirayakan dengan capaian, bukan pengakuan kesalahan. Tradisi mandok hata mengingatkan bahwa etika publik menuntut keberanian pemerintah dan bangsa untuk jujur, bertanggung jawabLikon Lubis
Tulisan dari Likon Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKita sering menutup tahun dengan gemerlap angka pertumbuhan, capaian kebijakan, dan laporan keberhasilan. Kalender berganti, statistik dibanggakan, dan slogan-slogan pembangunan dikumandangkan. Namun di luar gemerlap itu, satu pertanyaan yang jarang diutarakan dengan tegas adalah: apakah etika kita juga ikut berubah? Atau kita hanya sibuk memperbaiki citra, sementara cara kita bertanggung jawab tetap sama?
Di tengah hiruk-pikuk pergantian tahun, tradisi Batak yang dikenal sebagai mandok hata—moment keluarga untuk mengakui kekurangan dan meminta maaf—menawarkan cermin yang tajam. Tradisi ini bukan sekadar ritual keluarga, tetapi sebuah praktik moral yang menempatkan perdamaian batin dan tanggung jawab personal di atas pencapaian materiil. Ketika budaya semacam ini mengajarkan kesediaan untuk berkata jujur, ruang publik kita tampaknya justru sedang menghadapi defisit etika yang nyata dan terukur.
Data survei independen menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Indonesia memang relatif tinggi, dengan sekitar 69 persen masyarakat menyatakan mereka mempercayai Pemerintah Indonesia di pertengahan 2025, sebuah angka yang meningkat dibanding periode sebelumnya. Namun angka ini hanya satu sisi cerita. Kepercayaan kepada institusi tidak serta-merta berarti kepuasan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberanian pemerintah mengakui kesalahan.
Survei lain dari Litbang Kompas menemukan bahwa 78,3 persen responden yakin pemerintahan mampu menuntaskan kasus korupsi, dan sekitar 73,6 persen menyatakan puas dengan upaya pemberantasan korupsi. Persentase ini tampak membanggakan, tetapi di sisi lain tidak menjelaskan sejauh mana bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf disuarakan secara eksplisit oleh pemerintah ketika kebijakan atau program tertentu tidak berjalan sesuai harapan.
Krisis etika yang saya maksud bukan sekadar statistik kepercayaan, tetapi cara pemerintah merespons kegagalan publik. Di tahun terakhir, kita menyaksikan beberapa contoh nyata di mana perlunya keberanian moral lebih besar—bukan hanya klarifikasi informasi. Kebijakan yang semula diumumkan kemudian harus direvisi atau dibatalkan karena kurang sosialisasi, seperti rencana perubahan aturan elpiji yang memicu penolakan publik, menunjukkan lemahnya mekanisme pemeriksaan etika dalam penyusunan kebijakan. Ketika klarifikasi itu berhenti pada penjelasan teknis tanpa pengakuan “kami salah dalam sosialisasi”, publik justru merasa diabaikan.
Permintaan maaf bukan sekadar kata retoris. Ia adalah indikator keberanian pemerintah untuk mengakui bahwa kebijakan atau program tertentu berdampak buruk, bahkan jika dimaksudkan untuk kebaikan. Di negara demokratis besar sekalipun, pergeseran narasi dari pembenaran menjadi pengakuan kesalahan sering memerlukan proses panjang dan nyali politis yang kuat. Realitas ini terasa ketika institusi hukum atau antikorupsi juga menghadapi dinamika kepercayaan; tren penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di periode sebelumnya menunjukkan bahwa publik mulai mengukur etika berdasarkan tindakan konkret, bukan label institusi.
Mandok hata memberi pelajaran sederhana: status, kekuasaan, dan capaian teknokratis tidak cukup bila tidak disertai kejujuran moral. Ketika seseorang secara pribadi mengakui salah di hadapan keluarga, penghormatan tumbuh. Ketika pemimpin publik atau institusi sama enggannya untuk mengatakan “kami salah”, yang tumbuh justru skeptisisme. Tanpa itikad untuk bertanggung jawab, kebijakan yang baik sekalipun bisa memunculkan perasaan ditinggalkan oleh masyarakat yang melihat dampak real di lapangan.
Etika publik bukan sekadar slogan dalam pidato kenegaraan. Ia adalah praktik harian yang terukur—bagaimana pemerintah berkomunikasi ketika kebijakan gagal, bagaimana lembaga menanggapi kesalahan internal, bagaimana pejabat merespons kritik publik tanpa defensif. Ini bukan soal citra, tetapi kepercayaan yang hidup.
Kalau kita terus menutup tahun hanya dengan angka dan klaim keberhasilan, sementara kesalahan dan dampaknya tidak diakui secara terbuka, maka yang berubah hanyalah tanggal di kalender. Etika kita, cara kita bertanggung jawab, dan cara kita meminta maaf terhadap publik tetap di tempat yang sama—sebuah tempat yang jauh dari standar moral yang ideal.
Kita boleh bangga pada pertumbuhan ekonomi, persentase kepercayaan publik, atau capaian tertentu. Namun jika etika dan keberanian moral tidak diukur sejajar dengan itu, kita hanya sibuk mengganti angka, bukan memperbaiki diri. Tahun boleh berganti. Tapi jika etika kita tidak ikut berubah, maka esensi peralihan tahun hanyalah sebuah ilusi.