Konten dari Pengguna
MBG: Antara Harapan Nutrisi dan Tantangan Implementasi
10 Oktober 2025 18:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
MBG: Antara Harapan Nutrisi dan Tantangan Implementasi
MBG: Antara harapan nutrisi dan tantangan implementasi. Keberhasilan program publik bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga bagaimana komunikasi dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. #userstoryLuthfy Rijalul Fikri
Tulisan dari Luthfy Rijalul Fikri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKasus keracunan makanan dalam program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang terus terjadi beberapa waktu lalu hingga saat ini di berbagai daerah—menjadi sorotan dan perhatian publik. Program yang alih-alih menyehatkan, justru menimbulkan dampak negatif berupa korban keracunan massal. Pertanyaannya: Di mana letak gizi yang terkandung dalam makanan tersebut? Persoalan ini bukan sekadar soal higienitas makanan, melainkan juga menyangkut komunikasi organisasi dalam tata kelola program pemerintah dari pusat hingga makanan tersebut sampai di meja siswa.
Komunikasi Organisasi: Jantung Koordinasi Publik
Kegagalan distribusi program MBG memperlihatkan bagaimana komunikasi organisasi berperan vital dalam menghubungkan pemerintah pusat, daerah, penyedia makanan, hingga penerima manfaat (dalam hal ini para siswa). Menurut Katz dan Kahn (1966) dalam teori open system, organisasi adalah sistem terbuka yang hanya bisa bertahan jika mampu melakukan komunikasi efektif dengan lingkungannya. Bila aliran informasi terhambat, risiko kesalahan akan semakin tinggi.
Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, pesan nampaknya tidak terhambat, hanya mengalami distorsi pesan dan kurangnya monitoring serta evaluasi dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Sampai pada kesimpulan sederhana, program tersebut terkesan buang-buang tenaga, waktu, dan dana, serta tidak “mengena” pada tujuan mulia yang direncanakan semula.
Selanjutnya, dalam konteks MBG, komunikasi vertikal (pemerintah pusat ke daerah) dan horizontal (antara penyedia makanan, sekolah, dan puskesmas) tampak tidak sinkron. Tidak adanya standar baku yang dikomunikasikan dengan jelas menyebabkan pemasok makanan bekerja dengan interpretasi bahkan tekanan masing-masing. Akibatnya, aspek penting seperti kontrol kualitas, prosedur distribusi, dan standar penyimpanan terabaikan. Semua yang dilakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban sebagai penyedia makanan semata.
Belajar dari Teori dan Praktik
Chester I. Barnard, tokoh klasik komunikasi organisasi, menekankan bahwa fungsi utama seorang pemimpin tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga memastikan sistem komunikasi berjalan dengan lancar. Ia menyebut komunikasi sebagai “saluran kehidupan” organisasi. Jika saluran itu tersumbat, organisasi akan gagal mencapai tujuan, betapa pun mulianya program yang dirancang.
Selain itu, teori koordinasi organisasi dari James D. Thompson menegaskan bahwa semakin kompleks suatu organisasi, semakin besar kebutuhan pada koordinasi yang intensif. Program MBG jelas melibatkan multiaktor: kementerian, dinas pendidikan, dinas kesehatan, penyedia katering, hingga sekolah. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, program mudah terjebak dalam miskomunikasi yang berujung pada tragedi yang menyedihkan.
Dimensi Krisis: Komunikasi yang Terlambat
Tragedi keracunan MBG juga menunjukkan lemahnya komunikasi krisis. Publik menilai pemerintah lamban memberi klarifikasi dan solusi. Menurut W. Timothy Coombs dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT), dalam situasi krisis, kecepatan komunikasi, transparansi, dan empati adalah kunci mengurangi kerusakan reputasi organisasi. Ketika respons pemerintah cenderung defensif dan tidak seragam antarinstansi, kepercayaan masyarakat pun tergerus.
Belajar dari kasus ini, ada beberapa solusi berbasis komunikasi organisasi yang bisa ditawarkan; Pertama, membangun SOP komunikasi yang baku. Setiap penyedia makanan harus memahami standar operasional yang sama terkait pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi. SOP harus dikomunikasikan secara tertulis, jelas, dan terpantau. Kedua, menerapkan model feedback loop. Komunikasi tidak boleh hanya top-down. Harus ada mekanisme umpan balik dari sekolah dan penerima manfaat agar pemerintah tahu jika ada masalah di lapangan sebelum meluas.
Kemudian, membentuk tim koordinasi multi–stakeholder. Pemerintah perlu membentuk tim komunikasi lintas sektor yang menghubungkan kementerian, dinas, penyedia makanan, dan masyarakat. Prinsip cross-functional communication bisa meminimalisir miskomunikasi. Terakhir, memperkuat komunikasi krisis. Pemerintah harus menyiapkan strategi komunikasi darurat, termasuk press release yang cepat, kanal pengaduan publik, dan keterlibatan tokoh tepercaya. Transparansi akan lebih dihargai dibanding menunda informasi.
Program MBG lahir dari niat baik: memperbaiki gizi anak bangsa. Namun, niat baik tanpa komunikasi organisasi yang matang hanya akan menimbulkan bencana baru. Seperti ungkapan mengatakan, “Cara lebih utama daripada isi”. Begitu pula Barnard mengatakan bahwa organisasi akan gagal jika gagal dalam berkomunikasi. Kasus keracunan MBG semestinya menjadi pelajaran bahwa keberhasilan program publik bukan hanya soal kebijakan, melainkan juga bagaimana komunikasi dijalankan secara efektif, terstruktur, dan berkelanjutan.