Konten dari Pengguna
Catatan Akhir Tahun: Tutorial jadi Pemerintah yang nggak Boomer di Era AI
30 Desember 2025 16:08 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Catatan Akhir Tahun: Tutorial jadi Pemerintah yang nggak Boomer di Era AI
Kritik rakyat itu dataset, bukan ancaman! Simak tutorial jadi pemerintah anti-boomer di era AI agar tak cuma jago gimik & bungkam suara. Baca refleksi tajam 2025 sebelum rakyat.... eaaaMataharitimoer
Tulisan dari Mataharitimoer tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pernahkah jempol kalian mendadak kaku di layar smartphone? Ragu-ragu menekan tombol kirim, gemetar karena terlintas satu pikiran horor, "Kalau gue post ini, bakal dijemput paksa nggak, ya?"
Tahun 2024 ketakutan semacam itu cuma jadi materi stand-up comedy atau meme di medsos. Tapi hari ini, di penghujung 2025, sudah jadi teror nyata yang bersemayam di kepala kita.
PerbesarSaya memulai catatan ini dengan sebuah brief sederhana, yang sepertinya luput diajarkan saat kabinet "gemoy" retreat di Akademi Militer Magelang, bahwa demokrasi itu butuh feedback atau umpan balik. Bukan butuh tepuk tangan, klarifikasi, apa lagi trending topic di medsos.
Ibarat kata, negara ini adalah sebuah Aplikasi. Rakyat adalah user-nya, pemerintah adalah developer-nya. Ketika aplikasi buggy, sering crash, lelet, atau malah menyedot data pribadi tanpa izin, user pasti akan melapor. Laporan itu, entah berupa rating bintang satu di PlayStore atau sumpah serapah di kolom komentar, adalah data gratis. Itu adalah bug report berharga yang memberi tahu developer di mana letak kerusakan sistemnya agar segera bisa di-patch atau diperbaiki.
Tapi apa yang terjadi di era pemerintahan Prabowo? Boro-boro memperbaiki bug, Pemerintah malah “menangkap” pemilik akun medsos yang mengkritik, bahkan mengirim polisi untuk menciduk mereka karena dianggap "mengancam developer aplikasi".
Narasi usang bahwa aktivis adalah dalang kerusuhan kembali digaungkan. Tengok saja kasus Delpedro Marhaen dan pengguna medsos lainnya. Mereka diciduk bukan karena melempar molotov, melainkan karena dituduh "menghasut" lewat konten media sosial. Yaelah, negara kok tingkahnya kayak admin akun gosip baperan? Delpedro jadi tersangka cuma karena aparat paranoid sehingga ia dianggap sebagai provokasi demo Agustus 2025.
Padahal, kalau kata Haji Siman bin Haji Naipin, lembaran hitam demonstrasi Agustus 2025 itu terjadi bukan karena status medsos Delpedro. Bukan karena jempol netizen. Itu terjadi karena tabiat pejabat negara yang halu dan makin berani bersuara karena tewasnya Affan Kurniawan.
Masih ingat Affan? Pengemudi ojek online yang menjadi martir karena terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demonstrasi memanas di depan Gedung DPR. Bukannya mengevaluasi brutalitas aparat yang bikin nyawa melayang, negara justru sibuk membungkam mereka yang berteriak menuntut keadilan di media sosial.
Pola pembungkaman ini terkonfirmasi valid dalam laporan SAFEnet dan Amnesty International Indonesia. Kritik kebijakan dibalas serangan digital, pembela HAM dikriminalisasi, dan warga adat ditangkapi karena mempertahankan tanah dari tambang, lahan sawit, atau proyek strategis nasional yang menguntungkan korporasi. Pola ini tak berubah sejak Orde Baru: hukum tajam ke pengkritik, tapi tumpul ke perusak lingkungan. Negara bukannya menangkap esensi kritik, malah menangkap orang yang mengkritik.
Karena kebanyakan gimik, pemerintah pun lupa bahwa memidanakan kritik tak lagi menciptakan efek jera, tetapi malah bikin tertantang. Semakin kalian menutupi bau bangkai dengan membungkam mulut orang yang mencium baunya, semakin penasaran orang satu kampung untuk mencari sumber bangkainya.
Kondisi ini melempar ingatan saya ke Catatan Akhir Tahun 2022: Negeri Gimik. Dulu saya menulis, pemerintahan kita disusun berdasarkan kepentingan politik yang doyan gimik. Ternyata di 2025, gimik itu bukannya hilang, malah berevolusi menjadi tone-deaf yang mengerikan.
Jika dulu gimiknya adalah "kerja, kerja, kerja" atau masuk gorong-gorong, sekarang gimiknya "pencitraan dan klarifikasi di atas bencana".
Lihatlah banjir bandang di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan, dan daerah lainya Desember ini. Rakyat butuh logistik dan evakuasi, tapi pejabat kita melihatnya sebagai set up konten. Ada menteri yang sibuk cosplay jadi kuli panggul beras di depan kamera. Ada anggota DPR yang turun ke lumpur pakai rompi tactical ala militer. Entah mau perang lawan siapa, mungkin melawan rasa malunya sendiri. Dan yang paling epik, Gubernur yang melempar bantuan dari helikopter, membiarkan beras berhamburan di tanah becek lalu dipunguti rakyat yang kelaparan. Itu bukan bantuan, itu penghinaan. Nir-empati nggak sih?
Ini juga mengingatkan saya pada Catatan Akhir Tahun 2017: Politik Pelintiran Kebencian. Bedanya, kalau dulu kebencian dipelintir untuk menang Pemilu, sekarang kejadian nyata dipelintir untuk mematikan nalar.
Pejabat sering berdalih kritik adalah hoaks. Salah besar. Distrust atau ketidakpercayaan masyarakat hari ini lahir bukan karena hoaks, tapi karena mata rakyat melihat sendiri ketidakadilan yang telanjang, no sensor. Rakyat melihat sendiri Affan tewas terlindas rantis. Rakyat melihat sendiri beras dilempar dari langit kayak ngasih makan ayam. Rakyat melihat sendiri aktivis ditangkap sementara koruptor dapat diskon hukuman. Ini bukan hoaks. Ini fakta yang menyakitkan.
Rupanya keadilan masih tersesat dalam kenikmatan kekuasaan. Semakin reaksioner pemerintah menyikapi kritik dengan label "makar", semakin tebal tembok ketidakpercayaan. Public trust tidak bisa dibeli dengan bansos, MBG, apalagi dengan mengerahkan buzzer.
Tutorial Jadi Pemerintah yang Tidak Boomer di Era AI
Sebelum tembok kepercayaan ini benar-benar runtuh dan menimpa kita semua, saya mau kasih sedikit saran. Gratis. Anggap saja ini konsultasi manajemen buat bapak-ibu pejabat yang masih gagap menghadapi netizen di era AI.
Pertama, Anggap Kritik sebagai Dataset, Bukan Ancaman.
Di era AI, data adalah "new oil". Kritik rakyat adalah training data terbaik buat memperbaiki algoritma kebijakan pemerintah. Kalau ada ribuan orang teriak, jangan kirim polisi atau ormas. Jangan juga kirim intel. Nggak guna! Kirimlah data analyst. Pakai Sentiment Analysis. Jadikan amarah rakyat sebagai insight untuk tahu di mana letak kekeliruan kalian. Kalau kalian memenjarakan pengkritik, sama saja kalian merusak dataset yang kalian butuhkan. Hasilnya? Kebijakan kalian bakal halu.
Kedua, Berhenti Pakai Buzzer.
Masih mengerahkan buzzer untuk memuji pemerintah di tahun 2025 itu norak. Rakyat makin pintar membedakan mana akun organik dan mana akun ternakan. Pasukan siber berbayar itu cuma menciptakan noise, bukan voice. Buzzer cuma membuat kalian makin bodoh karena merasa dicintai. Padahal itu cinta palsu, cintanya love scammer yang menyebar bujuk rayu demi cuan.
Ketiga, Jadilah Admin Negara, Bukan Admin Grup Chat Keluarga.
Berhenti pakai bahasa birokrat kaku atau gimik cringe kayak pakai rompi perang di lokasi bencana. Rakyat punya radar pendeteksi kebohongan yang canggih, yaitu hati nurani. Jawab kritik dengan data dan solusi konkret, bukan dengan pasal karet di Undang-Undang.
Sebagai rakyat yang waras, sebaiknya kita jangan berhenti mengkritik. Diam adalah pengkhianatan terhadap akal sehat. Ingat, kita hidup di era algoritma, di mana kebenaran akan mencari jalannya sendiri, sekecil apapun celahnya. Celah yang seringkali tak terlihat oleh penguasa yang duduk gelisah di singgasana, dibodohi bisikan para pembantu dan staf khusus yang menganut paham ABS: Asal Bowo Senang.
Yang seharusnya ditakuti pemerintah bukan saat linimasa penuh caci maki. Yang seharusnya membuat Presiden dan sirkelnya tidak bisa tidur nyenyak adalah ketika rakyat diam membisu.
Benar-benar diam. Tak peduli lagi. Tetiba Angkat Bendera.
Sebab ketika rakyat sudah berhenti bicara dan berhenti mengeluh, biasanya itu tanda jempol mereka sedang beristirahat, dan berganti dengan pergerakan nyata mengembalikan keadilan yang telah lama tersesat.
MT, 30 Desember 2025