Konten dari Pengguna
Ledakan di SMAN 72: Respon Pemerintah Clueless Banget
11 November 2025 7:09 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Ledakan di SMAN 72: Respon Pemerintah Clueless Banget
Ledakan di SMAN 72 mengungkap logika tambal ban pemerintah. Kenapa solusinya selalu blokir game, bukan literasi digital yang bukan proyekan?Mataharitimoer
Tulisan dari Mataharitimoer tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ledakan di SMAN 72 Jakarta bukan cuma menggetarkan dinding sekolah, tapi juga mengguncang cara berpikir kita tentang apa itu keamanan bagi anak-anak di sekolah Seperti biasa, begitu ada kejadian heboh, pejabat negara berusaha tampil gagah di layar, bikin konferensi pers, klarifikasi sudah punya regulasi, kasih pernyataan, sampai akhirnya muncul kalimat pamungkas: “Pemerintah sedang mengkaji pembatasan game online seperti PUBG.”
Jderrr!!! Para pemain PUBG auto saling pandang lalu teriak, “Apaan, sih?!”
PerbesarBuat yang mengikuti pola pikir pejabat negara, rasanya kayak déjà vu nggak, sih? Ada kasus kekerasan, dilaranglah game. Ada kasus pornografi, blokirlah situs. Ada hoaks, dibatasilah media sosial. Pemerintah kita kayak punya satu jurus pamungkas untuk semua masalah sosial: “Batasi, blokir, denda.”
Padahal yang meledak bukan cuma bom di sekolah. Yang juga meledak adalah rasa aman anak-anak di ruang belajar.
Anak-anak kita, terutama generasi sekolah menengah, tumbuh di dua dunia sekaligus: dunia fisik dan dunia digital. Mereka butuh ruang aman di keduanya. Tapi di lapangan, sekolah belum benar-benar jadi ruang aman dari perundungan, kekerasan, maupun akses informasi yang membingungkan.
Kasus di SMAN 72 harusnya bikin pemerintah mikir: Kenapa anak-anak bisa membawa bom dan terpapar hal-hal yang berbahaya di sekolah? Apakah anak-anak merasa aman untuk bicara soal minat, tekanan, atau ketakutan yang mereka rasakan?
Tapi sayang seribu sayang, pemerintah malah fokus ke gim PUBG, ke rating IGRS, ke seakan-akan gim adalah biang kerok utama kerusakan moral. Padahal gim cuma salah satu jendela ekspresi anak muda. Kalau di luar jendela itu isinya kekerasan dan rasa takut, anak bakal cari pelarian di dunia digital, di komunitas anonim, atau malah di simbol-simbol aneh yang nggak dipahami orang dewasa.
Menterinya santuy bilang, “Kita sudah punya IGRS.” Oke sip! Kamu update banget sama kasus ini.
Ya, di kita ada Indonesia Game Rating System atau sistem klasifikasi usia untuk gim lokal. Tapi pertanyaannya, sudah punya atau sudah jalan? Soalnya, kalau IGRS cuma nampang di label halaman website, tanpa edukasi, tanpa pengawasan di lapangan, itu cuma melindungi administrasi, bukan melindungi anak.
Kita sadar, IGRS bukan cuma soal “rating 13+ atau 18+”, tapi soal bagaimana orang tua, sekolah, dan platform bisa kerja bareng memahami perilaku digital anak. Kalau cuma nempelin label tapi nggak ada kontrol dan literasi, ya sama aja kayak nempelin tulisan “Dilarang buang sampah” di tumpukan sampah. Simbolnya ada, efeknya nggak ada.
Mindset “Cari Aman” dan Budaya Blokir
Aku sering banget melihat kebijakan kita kayak tambal ban. Begitu bocor, entah karena kasus sosial, tragedi, atau viral, langsung ditambal dengan aturan dadakan. Padahal nih, Guys, tambalan itu nggak pernah bikin ban lebih kuat, tapi cuma menunda kempes lagi.
Mindset birokrasi kita tuh masih kayak gini:
“Kalau gak bisa diatur, ya dilarang.”
“Kalau gak bisa diawasi, ya diblokir.”
“Kalau melanggar, ya denda.”
Jarang banget ada refleksi: Kenapa bisa terjadi? Apa akar sosialnya? Apakah anak-anak punya ruang aman buat berekspresi, buat gagal, salah, dan belajar?
Mestinya kebijakan digital fokus ke penguatan literasi, bukan larangan. Kurikulum sekolah mengintegrasikan digital empathy, di mana anak-anak belajar memahami dampak perilaku daring, bukan cuma dibilang “jangan main game”. Sekolah hingga dinas pendidikan dan pemerintah mestinya juga menyediakan rehabilitasi digital dan bimbingan psikologis. Pejabat pemerintah harus mulai permanently delete kebiasaan sibuk mencari siapa yang salah, lalu berpikir, apa yang salah dari sistemnya.
Ruang aman buat anak bukan berarti sekolah penuh kamera CCTV, satpam, atau razia mendadak. Ruang aman itu ketika anak merasa nyaman ngomong, didengerin, dan dibimbing. Bukan ditakut-takuti, bukan dicurigai.
Kalau pemerintah serius mau bikin anak-anak terlindungi, yang dibenahi bukan cuma game, tapi juga iklim sosial sekolah, budaya digital, dan cara negara memahami remaja.
Negara seharusnya jadi pagar, bukan palu. Karena kalau setiap masalah dijawab dengan larangan, jangan heran kalau anak-anak tumbuh jadi generasi yang cuma tahu satu hal: takut, bukan tangguh.
(Penulis adalah mantan pemain GTA, AoE, Pacman, dan Ludo)