Konten dari Pengguna

Pancasila atau Kitab Suci?: Pertanyaan Cringe Teroris!

Mataharitimoer
penulis, blogger, aktivis literasi digital
1 Januari 2026 11:42 WIB
Β·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kiriman Pengguna
Pancasila atau Kitab Suci?: Pertanyaan Cringe Teroris!
Benarkah anak-anak Gen Z terpapar radikalisme karena bingung memilih antara "Pancasila atau Kitab Suci"? Jika negara MASIH menggunakan ini sebagai diagnosa utama, VALID! kita harus khawatir
Mataharitimoer
Tulisan dari Mataharitimoer tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Angka-angka statistik maupun hasil survei diungkap. Laporan terkini dari Densus 88 maupun BNPT, mencatat lonjakan drastis anak-anak yang terpapar jaringan teror, dari belasan menjadi lebih dari seratus orang dalam satu dekade. Ini bukan sekadar laporan kinerja melainkan berbagi kekhawatiran. Laporan ini mengirimkan pesan bahwa benteng pertahanan terakhir kita, yakni keluarga dan ruang aman anak-anak, telah berhasil ditembus bukan dengan dobrak pintu paksa, melainkan melalui pendar cahaya layar yang kita anggap hiburan semata.
ilustrasi ini dipahami sebagai pengintai rekrutmen teroris atau penculik anak?
zoom-in-whitePerbesar
ilustrasi ini dipahami sebagai pengintai rekrutmen teroris atau penculik anak?
Di hadapan kenyataan baru ini, godaan terbesar bagi negara adalah mengambil langkah sangat biasa: melarang. Muncul rasa aman semu saat kita membayangkan memblokir akses gim daring atau memperketat regulasi digital. Namun, izinkan saya menyampaikan kegelisahan ini dengan penuh hormat. Menutup akses gim hari ini ibarat mematahkan termometer saat pasien sedang demam tinggi. Kita mungkin tidak lagi melihat angkanya naik, tetapi penyakit di dalam tubuh bangsa ini tetap menjalar ganas tanpa terdeteksi.
Riset memaparkan bahwa gim hanyalah beranda depan. Bahaya sesungguhnya justru bermigrasi ke ruang-ruang privat yang terenkripsi, tempat di mana negara tidak mungkin dan tidak boleh mengintip. Jika respons pemerintah berhenti pada pemblokiran, kita sedang menantang arus zaman.
Kritik paling serius yang perlu saya sampaikan kepada para pemangku kepentingan bukanlah tentang ketegasan, melainkan ketepatan membaca peta ancaman. Ketidakpahaman aparat kita terlihat telanjang ketika laporan tersebut menonjolkan narasi bahwa indoktrinasi berujung pada pertanyaan dikotomis: "Mana yang lebih baik, Pancasila atau Kitab Suci?"
Orang yang memahami dinamika gerakan bawah tanah, klaim ini terdengar seperti naskah film mata-mata usang. Aparat seolah lupa bahwa seni merekrut adalah seni memenangkan hati, bukan seni debat kusir teologis. Apalagi untuk merekrut Generasi Z dan Alpha, yang memiliki radar sensitif terhadap hal-hal yang kaku dan artifisial (cringe), pertanyaan seberat itu justru akan memicu penolakan instan. Mereka akan mengabaikan perekrut seperti itu seperti membuang sampah digital.
Narasi "Pancasila vs Kitab Suci" ini kemungkinan besar hanyalah simplifikasi birokratis. Sebuah upaya menyederhanakan fenomena psikologis yang rumit menjadi barang dagangan "hitam-putih" yang mudah dirilis ke publik. Padahal realitas di lapangan jauh lebih cair dan sunyi.
Perekrut yang paham tren dan budaya digital tidak akan masuk lewat pintu dalil agama yang kaku. Mereka menyusup lewat pintu "persaudaraan" dan "validasi". Mereka tidak bertanya, "Pilih negara atau agama?", β€œPilih jantung atau paru-paru?” melainkan berbisik, "Dunia nyata membosankan dan jahat padamu, ayo sini, kami punya tempat di mana kamu akan lebih hepi dan bisa jadi pahlawan."
Jika negara masih terpaku mencari musuh yang mengajukan pertanyaan teologis, berarti mereka sedang perang melawan hantu masa lalu. Sementara itu, musuh yang sebenarnya sedang sibuk merangkul anak-anak kita yang kesepian, menawarkan rasa berdaya (agency) dan rasa memiliki (belonging) yang gagal disediakan oleh rumah dan sekolah.
Anak-anak kita bisa saja melakukan kenekatan lagi, seperti meledakkan bom di sekolah, bukan karena kesadaran teologis tapi karena dendam dan alienasi sosial. Kenekatan mereka juga bukan sekadar dampak dari gim kekerasan, melainkan manifestasi dari kegagalan sistem sosial dan pendidikan kita dalam menjamin ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh.
Sayangnya, alih-alih introspeksi mendalam, yang muncul justru produksi narasi "hantu" baru. Temuan tentang tren global ekstremis sayap kanan atau Neo-Nazi yang menyusup lewat Roblox dijadikan bahan baku sempurna untuk menciptakan kecemasan.
Hari ini, orang tua ditakut-takuti dengan hantu Neo-Nazi. Besok, mungkin muncul hantu Neo-NII, Neo-JI, atau Neo-PKI. Deretan istilah "Neo" ini diproduksi silih berganti seolah kita hidup di tengah kepungan musuh tak kasat mata.
Di sinilah letak bahaya terbesarnya. Ketika masyarakat dibuat paranoid dan menuntut perlindungan ekstra, kita cenderung lupa mengawasi sang pelindung. Kita terlalu sibuk mencari hantu radikalisme di layar ponsel anak, sampai luput menyadari bahwa yang diam-diam bangkit justru Neo-Orba: sebuah pola kekuasaan lama yang memusatkan kontrol, membungkam kritik dengan dalih stabilitas, dan menggunakan isu keamanan untuk membenarkan intrusi negara ke ranah privat. Jangan sampai kita digiring kembali ke masa di mana rasa aman ditukar dengan kebebasan, dan negara hadir bukan sebagai pengayom, melainkan sebagai mandor yang memegang pentungan di ruang tamu digital kita.
Lantas, ke mana arah kita melangkah? Strategi kontraterorisme tidak boleh lagi sekadar berbicara penegakan hukum atau menciptakan ketakutan.
Pertama, negara harus hadir dengan wibawa diplomatik di hadapan raksasa teknologi global. Pemerintah harus mendesak penyedia platform bertanggung jawab atas algoritma mereka. Deteksi dini terhadap pola grooming harus menjadi standar keamanan produk digital yang masuk ke Indonesia.
Kedua, kemenangan di dunia nyata. Menangani ancaman radikalisme digital bukan dengan seberapa canggih alat sadap yang dimiliki negara, melainkan seberapa hangat kehadiran kita bagi anak-anak. Jika perekrut teror menawarkan "keluarga artifisial" di dunia maya, maka kita harus menyediakan keluarga yang nyata dan hangat di dunia fisik. Bagi keluarga yang sudah jarang ngobrol, miskomunikasi akut, mungkin berat tetapi ini harus tetap dipulihkan.
Jangan biarkan negara ini terjebak menjadi otoritas yang kaku dan curigaan. Jadilah negara yang menyalakan pelita nalar dan empati, sehingga segelap apapun lorong digital yang dilalui anak-anak kita, mereka tidak akan tersesat karena mereka tahu jalan pulang ke rumah yang penuh penerimaan.
Terakhir, zaman sudah semakin digital, tentu disadari oleh Densus88 maupun BNPT bahwa perekrut terorisme begitu mudah menemani anak-anak kita di berbagai platform digital, termasuk gim daring. Nah, apakah Densus88 dan BNPT mampu menggantikan peran perekrut itu, bukan untuk melakukan indokrinasi dan meng-counter pertanyaan "mana yang lebih baik: Pancasila atau Kitab Suci?" tetapi untuk melatih logical fallacy dan menangkap hati anak-anak yang frustasi karena perilaku pejabat negara yang korup dan kehilangan kehangatan keluarga?
Trending Now