Konten dari Pengguna
Pernyataan Pigai, Negara Gagap Membaca Lanskap Digital
6 Januari 2026 12:34 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Pernyataan Pigai, Negara Gagap Membaca Lanskap Digital
Menteri HAM tuduh laporan teror cuma demi "follower"? Ini bukti negara gagap algoritma. Di era Interest Graph, klaim "playing victim" adalah gaslighting struktural yang bahayakan nyawa warga.Mataharitimoer
Tulisan dari Mataharitimoer tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Menyedihkan sekali ketika seorang Menteri Hak Asasi Manusia, di tengah laporan ancaman dan teror, justru mencurigai narasi tersebut sebagai strategi playing victim demi mendulang subscriber dan follower. Sikap ini bukan sekadar skeptisisme, melainkan pengakuan terbuka bahwa negara gagap membaca lanskap digital hari ini.
PerbesarSang Menteri seolah terjebak dalam algoritma media sosial dekade lalu, di mana jumlah pengikut dianggap sebagai segalanya. Padahal, logika “jumlah followers” kini kian tidak relevan sebagai tolok ukur tunggal pencapaian seorang kreator atau aktivis.
Argumen tersebut melihat dunia digital secara linear: teror sama dengan simpati, dan simpati sama dengan pengikut baru. Realitas saat ini jauh lebih kompleks dari sekadar matematika pengikut. Algoritma telah lama bergeser dari Social Graph (siapa yang kita ikuti) menuju Interest Graph (apa yang membuat kita bertahan di layar).
Hari ini algoritma tidak lagi peduli apakah Anda mengikuti seorang influencer atau tidak. Kita hidup dalam algoritma atensi. Yang dicari bukan lagi pengikut, melainkan durasi tonton dan relevansi minat. Seseorang bisa viral hingga ditonton puluhan juta kali tanpa mendapatkan tambahan pengikut yang signifikan. Mengapa? Karena di halaman For You Page atau Shorts, konten adalah panglima, sementara profil pemiliknya hanyalah catatan kaki.
Dalam tren Interest Graph, hubungan antara kreator dan pengikut telah memudar. Seseorang bisa memiliki sepuluh juta pengikut namun videonya hanya menjangkau ratusan akun jika kontennya tidak memicu atensi. Maka menuduh seseorang merekayasa teror demi pengikut adalah argumen yang kehilangan konteks zaman. Di era ini, engagement (reaksi, debat, kemarahan) jauh lebih berharga daripada angka pengikut yang pasif. Jika memang ada motif manipulasi, tujuannya adalah memicu algoritma agar konten meledak lewat pintu masuk emosi, bukan sekadar menumpuk angka di profil.
Mungkin Kementerian Komunikasi dan Digital, yang punya program literasi digital, perlu mengundang Pigai dan mungkin pejabat lainnya untuk jadi peserta pelatihan. Literasi digital para pejabat seperti Pigai perlu ditingkatkan agar mampu membaca lanskap zaman yang terus bergerak.
Sebab yang lebih mengkhawatirkan bukanlah ketidaktahuannya soal algoritma, melainkan posisinya sebagai pemegang mandat penjaga HAM. Ketika seorang pejabat negara melabeli laporan teror sebagai playing victim sebelum adanya investigasi tuntas, ia sedang melakukan gaslighting struktural.
Boro-boro memastikan ruang digital aman dari intimidasi, sang Menteri justru memberikan amunisi bagi pelaku teror untuk bersembunyi di balik narasi “ah, itu cuma demi konten.” Ini adalah preseden buruk. Jika setiap aktivis yang mendapat ancaman langsung dituduh sedang “jualan drama,” maka siapa lagi yang akan menjamin kebebasan berpendapat?
Negara seharusnya tidak menjadi komentator media sosial yang sinis. Tugas negara adalah membedah ancaman tersebut dengan perangkat hukum dan forensik digital yang mumpuni. Kecurigaan tanpa basis pemahaman teknologi hanya akan membuat negara terlihat konyol dan yang lebih parah, abai.
Menilai ancaman pembunuhan atau teror fisik hanya sebagai upaya “cari pengikut” adalah penyederhanaan masalah yang membahayakan keselamatan warga negara. Sudah saatnya perspektif HAM diperbarui. Dari yang sekadar menghitung angka di layar, menjadi perlindungan nyata bagi setiap nyawa yang terancam di dunia nyata.