Konten dari Pengguna
Prabowo Klaim Rakyat Bahagia, Padahal Nggak Relate
9 Januari 2026 8:09 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Prabowo Klaim Rakyat Bahagia, Padahal Nggak Relate
Pemerintah gagal paham bahwa rakyat bahagia karena doa dan hidup bertetangga, bukan karena kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Mataharitimoer
Tulisan dari Mataharitimoer tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Rilis Global Flourishing Study (GFS) 2024-2025 yang menempatkan Indonesia di urutan pertama dunia dalam hal "kesejahteraan utuh" menjadi bahan retorika bagi Presiden Prabowo Subianto. Seolah-olah, predikat Negara Paling Bahagia adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang patut dirayakan dengan gegap gempita.
Mari kita sejenak menanggalkan kacamata kuda kekuasaan. Ada sebuah kekeliruan logika yang fatal ketika pemimpin negeri ini mengklaim kebahagiaan rakyat sebagai capaian politik. Pemerintah seolah gagal paham bahwa rakyat bahagia karena doa dan hidup bertetangga, bukan karena kebijakan politik dan ekonomi yang mereka lakukan.
PerbesarKebahagiaan Rakyat Bukan Output Birokrasi
Data GFS memang menempatkan kita di puncak, namun pendorong utamanya bukanlah angka pertumbuhan ekonomi atau efektivitas birokrasi. Skor tinggi Indonesia ditopang oleh domain non-material, yaitu religiusitas yang mendalam, makna hidup yang spiritual, dan hubungan sosial yang erat. Ini adalah aset organik yang sudah ada dalam napas rakyat jelata sejak zaman nenek moyang. Bukan hasil dari rapat-rapat kabinet di Jakarta.
Menganggap skor GFS sebagai prestasi pemerintah sama saja dengan seorang seorang Gen Z yang sedang selfie di sebuah lokasi wisata yang indah dan mengklaim bahwa keindahan pemandangan di belakangnya merupakan hasil dari kamera yang dia shot.
Ada aroma Wellbeing Washing, sebuah upaya pencucian citra melalui narasi kesejahteraan yang tercium dari podium kepresidenan. Saat Presiden memuji rakyat yang "tetap bahagia meskipun hidup sederhana," ia sebenarnya sedang meromantisasi kemiskinan.
Lagi pula survei GFS itu konteksnya tentang peri kehidupan rakyat, bukan tentang kinerja pemerintah. Jika rakyat kita masih bisa tersenyum di tengah himpitan harga bahan pokok dan biaya pendidikan yang mencekik, itu bukanlah bukti keberhasilan pemerintah. Itu adalah bukti bahwa rakyat kita sudah terlalu terbiasa "nrimo" atau menggunakan mekanisme koping religius karena negara absen memberikan jaminan sosial yang nyata. Kebanyakan rakyat kita kan gitu, semenderita apapun hidup di Indonesia, tetap saja harus disyukuri. Se-ndableg apapun pejabat pemerintahnya, tetaplah bahagia karena begitulah budaya yang ditanamkan sejak kecil.
Ketika negara mendiktekan narasi bahwa "kita bangsa paling bahagia," maka setiap keluhan tentang ketidakadilan, korupsi, atau banjir akan segera didelegitimasi sebagai sikap "kurang bersyukur". Ini adalah taktik retoris yang sinis untuk mengabaikan ketidakpuasan publik.
Tugas pemerintah bukanlah memuji betapa kuatnya rakyat menahan penderitaan, betapa menyesalnya 58% pemilih setelah melihat kabinetnya kongkalikong, melainkan memastikan penderitaan dan frustasi rakyat berakhir. Mengklaim posisi pertama dalam Global Flourishing Study sebagai pencapaian politik adalah sebuah kesimpulan di luar nurul dan berbahaya.
Data ini seharusnya menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan bahwa, Indonesia memiliki modal sosial yang luar biasa kuat sebagai fondasi. Tugas kalian sebagai orang yang digaji dari pajak rakyat adalah membangun rumah ekonomi yang layak di atas fondasi tersebut. Jangan biarkan rakyat terus kepanasan dan kehujanan di luar, sementara Anda di dalam ruangan ber-AC sibuk memuji betapa hebatnya mereka menahan dingin dan terik sambil menunjukkan sertifikat dari lembaga award-award.
Jadi, sebrengsek apapun oknum pejabat negara kita, sebebas apapun koruptor menggerogoti aset negara, rakyat tetap berusaha bahagia. Karena rakyat sadar, menangis dan menjerit sekalipun, tak akan bisa membuat negara berpihak pada mereka.