Konten dari Pengguna
Nirvana Fallacy: Problematika Kritik Terhadap Polemik Kebijakan di Negeri Kita
8 Juni 2025 15:03 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Nirvana Fallacy: Problematika Kritik Terhadap Polemik Kebijakan di Negeri Kita
Tulisan ini membahas bahaya nirvana fallacy dalam kritik kebijakan di Indonesia - ketika solusi nyata ditolak karena dianggap tidak sempurna, sambil berkhayal tentang alternatif ideal yang mustahil.Nazam
Tulisan dari Nazam tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarNirvana fallacy adalah kesalahan logika di mana seseorang menolak solusi yang ada hanya karena belum sempurna, sambil berkhayal tentang alternatif ideal yang belum tentu bisa diwujudkan. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh ekonom Harold Demsetz pada tahun 1969.
Dalam konteks pembangunan dan polemik kebijakan pemerintahan, nirvana fallacy kerap terdengar bagus dan logis sekali saat dilontarkan oleh kalangan intelektual negeri ini dalam mengkritisi pemerintah, namun sebenarnya malah berpotensi menghambat kemajuan negeri kita (termasuk memperpanjang siklus sumber daya manusianya dalam jebakan pikiran).
Misalnya, program bansos (bantuan sosial) untuk masyarakat kalangan ke bawah (miskin). Kritik yang sering muncul adalah, "Untuk apa bagi-bagi bantuan kalau rakyatnya tetap miskin?" Padahal, bansos ditujukan untuk mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (bukan menghilangkan kemiskinan sekaligus).
Alih-alih memperbaiki distribusi (yang mestinya menjadi target perhatian/kritik yang konstruktif karena rentan terjadi penyalahgunaan wewenang atau pembelokan anggaran yang berpotensi terjadinya korupsi) kita malah terjebak dalam dikotomi palsu antara membandingkan kebijakan nyata dengan fantasi 'penghapusan kemiskinan seketika' Voltaire pernah berkata, "The perfect is the enemy of the good" — dan itu persis yang terjadi di negeri ini.
Yah! Saya sepakat memang untuk program-program tertentu memang ada yang sangat menjengkelkan, mungkin itu juga yang mereka rasa. Misal, saya tidak setuju atas program unggulan makan bergizi gratis yang dibangga-banggakan oleh presiden kita ketika masa kampanye sebelum akhirnya terpilih. Tetapi, ketika hari ini dia berkuasa, dan menjalankan programnya melalui Badan Gizi Nasional. Maka, pertanyannya adalah, apakah saya masih sah mengkritiknya? Jawabnya adalah, saya tidak akan mengkritik mengapa program makan bergizi gratis itu ada (ini adalah risiko demokrasi).
Tetapi, tentang bagaimana pelaksanaannya mestilah kita perhatikan bersama, mulai dari teknis pencarian bahan, pengolahan hingga distribusinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan tanpa mengurangi kualitas yang ada dan hal ini sah untuk dikritik atau diberikan saran jika terdapat kekeliruan atau ada ide brilian. Karena mau tidak mau, pernyataan setuju dan tidak setuju tidaklah relevan lagi. Jika kita memaksakan tidak setuju dan masih berkutat pada pemikiran tentang bagaimana semestinya program itu tiada (entah karena dianggap kurang baik apalagi dianggap cacat konsep), maka kita sebenarnya sedang terjebak dalam logika nirvana fallacy.
Dalam ranah kebijakan publik, efek nirvanafallacy bisa lebih parah lagi. Misal, reaksi masyarakat saat pemerintah meluncurkan aturan emisi kendaraan Euro 4, banyak yang mengecam: "Ini tidak cukup, harus langsung Euro 6!" Padahal, transisi bertahap mempertimbangkan kesiapan industri otomotif lokal dan daya beli masyarakat. Kritik seperti ini mengabaikan prinsip comparative institutional analysis yang ditegaskan oleh Demsetz dalam Information and Efficiency: Another Viewpoint (1969), pilihan seharusnya bukan antara ideal dan realitas, tapi antara opsi yang benar-benar feasible agar tidak seperti menuntut sepeda motor sebelum menguasai teknik bersepeda.
Di level individu, fallacy ini menjelma jadi mentalitas all or nothing. Lihatlah fenomena anak muda yang resign dari pekerjaan tertentu karena ingin bekerja 'sesuai passion' dengan gaji fantastis. Mereka menolak karir bertahap, lalu menganggur sambil menunggu pekerjaan impian yang mungkin tak pernah datang. Filosofi jepang, Kaizen mengingatkan bahwa perbaikan kecil yang konsisten justru lebih sustainable daripada revolusi instan .
Lantas, sebagai rakyat, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam nirvana fallacy ini? Pertama, gunakan pendekatan layered solutions seperti dijelaskan dalam teori Comparative Institutional Analysis. Misal, alih-alih menolak PLTU batubara mentah-mentah, bisa dorong transisi energi dengan co-firing biomassa. Kedua, tanamkan mindset good enough for now — tapi bukan sebagai pembenaran untuk berdiam diri juga, melainkan tetap sambil mencari solusi ideal yang realistis. Ketiga, untuk pemerintah, tak perlu memusingkan kritik yang tidak masuk akal, fokuslah pada progress yang sedang dikerjakan. Meski demikian, tetaplah pertimbangkam segala kritikan yang masuk.
Kita perlu keberanian memilih di antara opsi yang tersedia, lalu memperbaikinya perlahan. Seperti kata ekonom Arnold Kling, "When you find a perfect solution, let me know". Sampai saat itu tiba, mari bekerja dengan yang mungkin bisa dikerjakan— bukan berandai-andai tentang yang mustahil.
Singkatnya, kebijakan apapun (dengan segala kekurangannya) masih bagus dibandingkan solusi utopis yang belum mampu diterapkan dan itu berarti sama dengan tidak ada solusi sama sekali. Dengan demikian, tidaklah logis untuk menolak mentah-mentah suatu kebijakan atau tindakan hanya karena belum mencapai titik ideal—kecuali kita mampu menawarkan pilihan lain yang benar-benar lebih baik dan dapat diwujudkan dalam praktik nyata.
Jadi, apakah kita bisa menyamai Jepang, Finlandia atau Singapore, seperti yang diidealkan oleh kalangan intelek itu? Jawabnya tidak sesederhana bisa atau tidak. Negeri kita sangat kaya, kita punya Kalimantan, Sumatera dan Papua yang banyak menyimpan sumber daya besar. Sekarang tinggal bagaimana mengelolanya saja lagi, bukan tidak mungkin pendidikan kita semaju Jepang, bukan tidak mungkin pula insfrastruktur kita sebagus Singapore. Tapi, apakah saat ini bisa? Mustahil! Maka, teruslah kritik, teruslah bersuara, teruslah sorot pengelolaannya tanpa harus selalu membandingkannya dengan negara luar yang punya historis berbeda dengan segala kompleksitas negeri kita.
Dengan demikian, kritik tetaplah perlu, bahkan kritik tidak selalu harus dengan solusi, tetapi kritik mestilah menggunakan referensi historis dalam melontarkan tanya atau argumen, pemahaman psikologis untuk membaca karakter dan beban kerja pejabat bahkan memahami gaya politik juga diperlukan agar kritik benar-benar tepat sasaran.
Ets! Belum selesai, disclaimer dulu (agak belakangan), nirvanafallacy yang saya jelaskan di atas bertujuan untuk mengkritik para pengkritisi intelektual. Mereka yang mestinya memahami betul format kritik dan argumen ideal, tetapi terjebak dalam fallacy ini (sama seperti saya terkadang masih sering terjerumus karena sikap perfeksionis) atau sengaja mengabaikannya (untuk membuat chaos nuasa politis).
Namun, saya juga teringat pesan guru saya yang mengatakan, "Hari ini, kritik sekecil apapun perlu diapresiasi, dari dan dalam bentuk apapun. Narasi ilmiah, puisi, lirik lagu, animasi, hingga satu kata 'bangsat' pun baik dan dibutuhkan (untuk mengutuk kekejian yang dilakukan oleh satu individu atau kolektif yang dampak sosialnya sangat terasa di negeri ini, semisal korupsi triliunan)."
Lanjutnya, "Jangan batasi ekspresi kritikan (kemuakan) hanya dalam satu format; berbasis data dan santun. Sebab, tak semua orang mampu mengurai masalah secara sistematis, tapi semua bisa faham (merasakan) bahwa (negeri) ini ada masalah."
Mereaksi pesan itu, saya hanya bisa diam dan bergumam bahwa, setiap orang punya caranya sendiri, ilmuwan dengan penelitiannya, para sarjana dengan narasi ilmiahnya dan yang awam dengan macam ragamnya. Yang perlu digarisbawahi dalam tulisan ini hanyalah para intelek (tidak terbatas pada latar pendidikan) bahwa kritikan mereka semestinya dapat dipertanggungjawabkan sebagai garda terdepan penyampai pesan agar tidak terjebak dalam logika nirvana fallacy.
(Nz)