Konten dari Pengguna
Menengok Kampung Jawa di Tanah Mandar
27 Oktober 2025 8:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Menengok Kampung Jawa di Tanah Mandar
Program Kolonisasi di masa Pemerintahan Hindia Belanda pada 1934 di District Kolonie, Sulawesi menyisakan satu wilayah jejak kiprah orang Jawa: Kampung Jawa di Tanah Mandar. #userstoryMohamad Jokomono
Tulisan dari Mohamad Jokomono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam sebuah video call, Si Sulung yang menjadi salah seorang anggota Tim Ekspedisi Patriot dan bertugas di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, antara lain menceritakan tentang sebuah wilayah kecamatan di kabupaten lain yang banyak mempunyai populasi penduduk orang Jawa.
Dia menyebutkan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, masih di Provinsi Sulawesi Barat; terkenal dengan julukan Kampung Jawa di Tanah Mandar. Kecamatan ini terdiri atas 1 kelurahan dan 13 desa. Dari jumlah itu terdapat 10 yang merupakan nama yang tersusun dalam bahasa Jawa. Sementara itu, 4 sisanya merupakan nama yang tidak dikenali sebagai bahasa Jawa, yaitu Banua Baru, Bakha-Bakha, Nepo, dan Tumpiling.
Nama Kecamatan Wonomulyo yang menaunginya pun berasal dari bahasa Jawa. Merujuk pada makna “hutan yang membawa kemuliaan”. Terdapat 1 kelurahan, yaitu Sidadadi, “sudah tercapai atau terwujud (cita-cita pembentukan suatu harapan yang baik). Kemudian ada Desa Bumimulyo yang bermakna harapan agar “tanah atau bumi yang mereka tinggali dengan rida Allah memberikan kemuliaan kehidupan”.
Selain itu, ada Desa Bumiayu (mirip nama sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dan memang para transmigrannya berasal dari daerah itu), bermakna “tanah atau wilayah yang elok (bisa jadi terkait dengan pemandangan atau kesuburanya). Desa Campurjo (mungkin pengucapannya hampir sama dengan “Campurejo”), tafsiran maknanya kira-kira “ketika suatu tempat didatangi banyak orang dari berbagai suku, jadi suatu campuran interaksi sosial, sehingga mengakibatkan tempat itu menjadi ramai”.
Lalu ada Desa Kebonsari (tempat yang makmur), Sidorejo (sudah tercapai kemakmuran), Sugihwaras (harapan agar masyarakat memiliki keberuntungan secara ekonomi dan kesehatan), Sumberjo (harapan agar tempat ini menjadi pusat keramaian), Wirasatama (harapan agar masyarakat di desa ini menjadi terdepan sebagai teladan dalam perbuatan yang membanggakan), Arjosari (tempat yang aman dan indah).
Jejak-Jejak Jawa di Tanah Mandar
Tentu ini menarik dan menjadi pertanyaan: Mengapa di Sulawesi Barat itu, ada satu noktah wilayah yang begitu banyak nama-nama yang terukir dalam bahasa Jawa? Bahkan sampai-sampai di Kecamatan Wonomulyo, sebanyak 71,43% desa/kelurahan di sana merupakan nama dari bahasa Jawa dan karena itu dijuluki Kampung Jawa di Tanah Mandar.
Bahkan terkuak fakta, menurut data sensus pada 2022, komposisi penduduk di Desa Sidorejo terdiri atas 40,80% suku Jawa, 25,13% suku Mandar, 20,46% suku Bugis, dan 8,46% suku Makassar. Sementara itu di Kelurahan Sidodadi, bahasa Jawa masih digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Pertunjukan ketoprak, wayang, campursari masih sering dipentaskan.
Meskipun tidak tersaji dengan angka persentase, dominasi suku Jawa juga terasakan di Desa Bumiayu. Mulai dari penamaan desa sesuai dengan asal-usul mereka dari Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, kemudian tentang kesenian Jawa seperti wayang kulit dan jaranan yang masih sering dipertunjukkan, hingga menjadi tempat penyelenggaraan Festival Kampung Jawa 2023. Hal ini menunjukkan masih kuat perayaan identitas dan budaya Jawa di sana.
Di Desa Sugihwaras terdapat populasi suku Jawa yang mayoritas. Desa ini awalnya bernama Ngablak dan sekitar pada pengujung akhir tahun 1930-an, nama tersebut diganti dengan nama sekarang ini (Sugihwaras). Ada peran besar dalam pengelolaan lahan. Keturunan suku Jawa di sana masih mempertahankan tradisi dan bahasa, sehingga menjadi bagian dari penanda identitas desa ini. Peran serta mereka dalam kegiatan desa pun begitu tampak menonjol.
Demikian pula di Desa Campurjo dan Desa Kebonsari, budaya dan bahasa Jawa menunjukkan sisi yang dominan di sana. Termasuk di Desa Wirasatama pun ada pelestarian bahasa, di samping akulturasi dengan bahasa Mandar yang menghasilkan dialek khas yang hanya ada di wilayah transmigrasi Kecamatan Wonomulyo. Begitu pula di Kelurahan Sidodadi, integrasi sosial dan akulturasi budaya suku Jawa dengan Mandar telah mewujud.
Bermula dari Kolonisasi
Pada masa lalu, saat Pemerintah Hindia Belanda masih berkuasa di Nusantara, muncul kebijakan kolonisasi tahap awal pada 1905. Program ini di bawah inisiasi Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan menanggulangi masalah kemiskinan.
Kebijakan kolonisasi tersebut dengan cara memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke daerah lain di luar pulau tersebut. Daerah tujuan kolonisasi yang pertama, yaitu Lampung di Pulau Sumatera. Tahapan uji coba berlangsung dari tahun 1905 hingga 1911. Sebanyak 155 keluarga dari Jawa dipindahkan ke sana.
Setelah program ini dibuka lagi pada 1922, sasaran berikutnya Sumatera Utara. Program kolonisasi kali ini terkait dengan penyediaan tenaga kerja untuk perkebunan karet, tembakau, dan kelapa sawit yang tengah berkembang pesat kala itu. Lalu di Sumatera Selatan, terutama wilayah di sekitar Palembang, tersedia area-area yang menjadi permukiman baru bagi para kolonis dari Pulau Jawa.
Program Kolonisasi juga menyentuh District Kolonie di telatah yang sekarang ini bernama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada masa silam, Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan para koloni dari Pulau Jawa pada tahun 1934. Awalnya, wilayah itu masih berupa hutan belantara.
Para kolonis dari Pulau Jawa itu, berdasarkan arahan Pemerintah Hindia Belanda, sedikit demi sedikit mampu mengubah hutan belantara menjadi wilayah permukiman lengkap dengan lahan garapannya. Pada 1 September 1937, namanya pun berubah menjadi District Wonomoeljo (ejaan lama dari Wonomulyo) dan resmi berstatus kecamatan pada 19 Desember 1961.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun 1950 mengubah istilah “kolonisasi” menjadi “transmigrasi”. Meski demikian, istilah ini sudah muncul sebelumnya. Soekarno muda telah memakai istilah “transmigrasi” dalam sebuah artikelnya di Harian Soeloeh Ra'jat Indonesia pada 1927.
Sementara itu, Mohammad Hatta atau Bung Hatta pernah menekankan betapa penting transmigrasi untuk industrialisasi di luar Jawa dalam suatu Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, pada 3 Februari 1946. Empat tahun kemudian (1950), program transmigrasi nasional pun mulai digalakkan.
Pada masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998), program transmigrasi nasional mengalami puncak realisasi. Pemerintahan Presiden Soeharto menempatkannya sebagai prioritas besar. Jutaan orang Jawa dipindahkan ke luar Jawa demi tujuan pemerataan penduduk serta pembangunan.
Sejak era Reformasi dan Otonomi Daerah, program transmigrasi mengalami penurunan drastis. Terjadi pergeseran fokus dari pemindahan massal menuju ke pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi yang sudah ada.
Dewasa ini, pendekatannya lebih modern, berkelanjutan, dan fokus pada pengembangan kawasan ekonomi. Semua itu, demi lebih mempertegas tujuan penanggulangan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan bangsa Indonesia.
Pemerintah Indonesia mengokohkan program transmigrasi dengan basis pada kawasan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan daerah strategis dengan potensi pertumbuhan pesat. Bukan lagi pemindahan sumber daya manusia secara besar-besaran dari luar daerah, melainkan pengembangan potensi di dalam daerah tempat kawasan transmigrasi yang sudah ada.