Konten dari Pengguna
Memimpin: antara Melayani dan Menguasai
26 Agustus 2025 11:06 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Memimpin: antara Melayani dan Menguasai
ADA sebuah paradoks abadi dalam kepemimpinan: apakah pemimpin hadir untuk menguasai atau untuk melayani? Di satu sisi ia menjanjikan ruang pengabdian, di sisi lain membuka celah bagi kepongahan.Mohammad Isa Gautama
Tulisan dari Mohammad Isa Gautama tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarADA sebuah paradoks abadi dalam kepemimpinan: apakah seorang pemimpin hadir untuk menguasai atau untuk melayani? Di satu sisi ia menjanjikan ruang pengabdian, di sisi lain membuka celah bagi kepongahan dan otoritarianisme. Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi selalu krusial untuk direnungi dalam berbagai episode sejarah, dari masa kerajaan, rezim otoriter, hingga demokrasi kontemporer saat Indonesia sudah berumur 80 tahun ini.
Konsep kepemimpinan sebagai kerja melayani sebenarnya bukan hal baru. Robert K. Greenleaf, dalam gagasannya tentang servant leadership, menekankan, inti kepemimpinan adalah keberanian untuk menjadi pelayan terlebih dahulu (1987). Seorang pemimpin yang melayani menempatkan kebutuhan rakyatnya di atas kepentingan dirinya sendiri, bahkan ketika harus mengorbankan kenyamanan pribadi. Dari sudut pandang ini, kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan.
Celakanya, praktik sehari-hari di ruang kekuasaan kerap menampilkan wajah berbeda. Di Indonesia, tahun-tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyingkap betapa tipis batas antara memimpin dan menguasai. Sejumlah menteri justru memperlihatkan sikap pongah, jauh dari semangat melayani. Ada menteri yang akhirnya mundur karena dianggap kasar kepada bawahannya, bahkan sampai memecat staf kecil dengan cara yang tidak manusiawi.
Ada pula pejabat tinggi yang berasal dari TNI aktif yang ditempatkan dalam jabatan sipil, seolah-olah hukum dapat dikesampingkan atas nama kebutuhan politik. Di bidang energi, sebuah kebijakan terkait distribusi gas melon 3 kilogram pernah menimbulkan antrean panjang dan bahkan merenggut korban jiwa, sebelum akhirnya Presiden harus turun tangan untuk meredakan keresahan.
Belum lagi menteri yang berkelit dari tugas dan amanat konstitusi dalam pengarusutamaan pendidikan melalui framing urunan publik membiayai pendapatan dosen. Semua peristiwa itu menunjukkan bahwa pelayanan bisa tergelincir menjadi penguasaan ketika empati tidak hadir dalam pengambilan keputusan.
Gambaran serupa juga tampak dalam kepemimpinan di daerah. Bupati Pati, Sudewo, (untuk sementara) menjadi contoh paling mencolok sepanjang 2025. Di bawah kepemimpinannya, pajak bumi dan bangunan dinaikkan secara drastis hingga 250 persen. Rakyat kecil yang sehari-hari bergulat dengan harga kebutuhan pokok langsung merasakan dampaknya.
Protes pun bergelombang, bahkan sampai berujung bentrokan di jalanan. Namun alih-alih mengendurkan sikap, sang bupati justru menantang, seakan demonstrasi puluhan ribu orang hanyalah angka yang bisa diremehkan. Sebuah sikap yang lebih menyerupai penguasa feodal daripada pelayan publik.
Sudewo juga sempat menuai sorotan karena mengundang grup dangdut dengan goyangan erotis dalam acara resmi pemerintah daerah. Tindakan itu tampak sepele, namun menyingkap cara pandang seorang pemimpin yang cenderung memberhalakan diri sendiri ketimbang merawat wibawa jabatan. Figur ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kepemimpinan dipahami sebagai sarana untuk melayani, atau sekadar ruang untuk menguasai dan menikmati privilege?
Pembusukan Struktural
Apa yang membuat seorang pemimpin begitu mudah tergoda oleh kesombongan? Jawabannya mungkin terletak pada struktur dan budaya politik kita sendiri. Birokrasi yang hierarkis membuat pemimpin terbiasa diperlakukan bak raja kecil.
Lebih jauh, partai politik yang oligarkis melahirkan pemimpin yang lebih loyal pada patron daripada pada rakyat. Sementara budaya patronase membuat rakyat sering kali pasrah, hingga kritik dianggap sebagai laku kontra-produktif. Dalam ekosistem semacam itu, kerja melayani dan mengabdi terasa seperti beban dan nyaris “utopia”, sedangkan laku menguasai tampak menggiurkan dan memabukkan.
Padahal sejarah selalu bicara, kepemimpinan yang benar-benar meninggalkan jejak panjang justru lahir dari kerendahan hati dan empati. Nelson Mandela dikenang bukan karena kekuatan politiknya, melainkan keberaniannya memaafkan kesungguhannya merestorasi nasib bangsa. Mahatma KGandhi abadi bukan karena strategi militernya, melainkan karena keberaniannya hidup sederhana dan menolak privilese. Di Indonesia, Bung Hatta diingat bukan karena kedigdayaannya, tetapi karena keteguhan menjaga integritas dan empati sampai mati.
Dalam konteks Indonesia hari ini, kita berhadapan dengan krisis moral kepemimpinan moral ketimbang kapabilitas. Kita tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan pejabat yang fasih beretorika, tidak kekurangan birokrat yang menguasai administrasi. Kita defisit pemimpin yang benar-benar mau menundukkan diri, mendengarkan, dan melayani. Krisis inilah yang menjadikan banyak kebijakan publik terasa dingin, bahkan kejam, karena abai pada rasa keadilan rakyat kecil.
Ruang Digital: Panggung Kekuasaan?
Era digital sejatinya memberi peluang besar pemimpin untuk sungguh-sungguh memperbaiki keadaan. Rakyat pun lebih mudah mengawasi dan menyuarakan kritik. Namun kodrat ruang digital juga menawarkan panggung pencitraan semu. Mayoritas pemimpin sibuk membangun persona di media sosial, seakan dekat dengan rakyat, padahal kebijakannya jauh dari problema rakyat. Di sinilah ujian terbesar kepemimpinan era digital: apakah ia akan memanfaatkan teknologi untuk memperluas partisipasi, atau sekadar memperindah tampilan diri?
Pada akhirnya, kita sampai pada kesadaran: memimpin berarti terus-menerus berjuang melawan godaan untuk menguasai. Jabatan adalah ujian dan ladang pengabdian. Ia menguji apakah seseorang sanggup merendahkan hati, atau justru terperangkap dalam kepongahan. Pemimpin sejati akan memahami bahwa kekuasaan hanyalah pinjaman dari rakyat, yang pada saatnya akan direbut kembali.
Sebagai warga negara, rakyat juga punya tanggung jawab moral. Rakyat seyogyanya bukan penonton an sich, karena diam berarti ikut menopang kesombongan pemimpin. Kritik yang sehat adalah bagian dari kontribusi aktif rakyat kepada pemimpinnya, agar mereka tidak terjerumus terlalu jauh dalam euforia glorifikasi penguasa.
Alhasil, Indonesia tidak sedang kekurangan orang cerdas. Di peringatan 80 tahun kemerdekaan ini kita rindu pemimpin yang mau berjalan bersama rakyat, bukan memanfaatkan keluguan rakyat. Pemimpin yang menundukkan kepala, bukan meninggikan dagu, yang paham mengelola tanggung jawab, bukan privilege. Sejarah tidak akan mencatat agrerat kuasa yang dikumpulkan para pemimpin, tetapi seberapa tulus mereka melayani, mengabdi, mengimplementasikan amanah, mengartikulasikan makna kepemimpinan sesungguhnya.[*]
