Konten dari Pengguna
Ketika Gunung, Laut, Pulau, Hutan, dan Jabatan Diperdagangkan
14 Desember 2025 16:15 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Ketika Gunung, Laut, Pulau, Hutan, dan Jabatan Diperdagangkan
Dulu kelihatannya seperti parodi politik atau lelucon sinis dari stand-up comedian. Tapi hari ini, di Indonesia, kelihatannya lelucon itu sudah … nyata.Mugi Muryadi
Tulisan dari Mugi Muryadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBayangkan: suatu hari kamu buka pesan WhatsApp, dan ada saja iklan seperti ini: “Dijual! Paket wisata ekstrim: satu gunung, satu pulau, satu hutan, plus bonus jabatan. Harga miring! Hubungi pemilik rahasia.”
Dulu kelihatannya seperti parodi politik atau lelucon sinis dari stand-up comedian. Tapi hari ini, di Indonesia, kelihatannya lelucon itu sudah … nyata.
Jabatan: Barang Dagangan
Mari kita mulai dari yang simpel: jabatan. Kasus terbaru di Pemerintah Kota Bandung menunjukkan betapa “jualan jabatan” bukan fiksi. Laporan menyebut penyidik sudah memeriksa lebih dari enam puluh saksi, dari pejabat sampai swasta, dalam dugaan jual beli jabatan. (Lintas Pewarta, 2025). Bagi yang suka membeli jabatan, mungkin itu seperti membeli tiket VIP ke klub eksekutif. Harga bisa mahal, tapi imbalannya berpotensi puluhan bahkan ratusan kali lipat dalam proyek, izin, rekomendasi.
Bukan rahasia lagi bahwa menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara 2016–2021 ada tujuh kepala daerah terbukti terlibat jual beli jabatan (ANTARA News, 2021). Praktik ini biasa melibatkan posisi lurah, camat, kepala sekolah, hingga kepala dinas (Kompas TV, 2021). Kalau barang elektronik bisa diprivatiskan, kenapa jabatan publik tidak?
Pulau, Laut, Gunung dan Hutan pun: Komoditas
Tapi tunggu dulu, bagi mereka yang punya modal besar dan koneksi, jabatan hanyalah satu opsi. Opsi lain: aset alam gunung, laut, pulau, dan kini hutan. Artikel ini bukan hanya bicara rasa sedih, tapi juga rasa ironis yang kadang bikin kita ingin ketawa tetapi kenyataannya bikin sesak.
Contoh nyata: di wilayah hutan Indonesia, angka kehilangan tutupan hutan terus mengkhawatirkan. Menurut laporan resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (2025), pada akhir 2024 luas hutan di Indonesia tercatat 95,5 juta hektare. Namun masih terjadi deforestasi netto seluas 175.400 hektare pada 2024. Deforestasi ini mayoritas berlangsung di hutan sekunder atau wilayah konsesi perkebunan dan pertambangan
Sederhananya: di mana ada hutan hijau kemarin, bisa jadi hitungan bisnis hari ini. Lebih parah lagi, kasus ilegal di hutan terus terjadi. Dalam penindakan 2025, pemerintah menyita jutaan hektare kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan (ANTARA News, 2025). Ibarat supermarket besar, rak-rak hutan itu diserbu: sebagian disita, sebagian disalurkan ke korporasi besar. Tapi apakah semuanya dikembalikan ke warga atau komunitas adat? Itu kisah lain.
Siapa yang diuntungkan?
Jika kamu berpikir bahwa penindakan itu tanda negara serius menjaga alam, pikirkan ulang. Ratusan ribu hektare hutan yang disita sering dilimpahkan ke perusahaan negara atau korporasi besar bukan ke komunitas lokal. Warga adat, nelayan, dan masyarakat pesisir yang dulu hidup dari hutan dan laut, malah sering jadi korban tergusur.
Ironinya, mereka yang awalnya mengambil secara illegal tapi punya koneksi justru kadang lolos atau malah di-“resmikan”. Sementara masyarakat kecil, yang sejak dulu menjaga hutan, justru dipaksa relokasi, tanpa opsi yang adil.
Komodifikasi Alam + Korupsi Politik: Resep Kekacauan
Bagi penggemar teori ya, seperti Marx dan para analis politik apa yang terjadi di negeri ini adalah definisi klasik dari komodifikasi: sesuatu yang seharusnya bukan barang dagang diubah menjadi komoditas ekonomi. Kekuasaan, alam, bahkan identitas komunitas diubah jadi angka di neraca korporasi atau tanggan kantong.
Ketika pejabat bisa membeli jabatan, lalu izin makin gampang, lalu perusahaan besar mengepung hutan dan pulau hasilnya: alam dijual, jabatan dijual, masa depan generasi dijual. Semua dengan tanda tangan izin, stempel korupsi, dan sutradara birokrasi.
Relaks, Tapi … Mau Ketawa atau Nangis?
Kalau kamu senang humor gelap, bayangkan survei wisata : “Jazz, sambutan hangat, dan Anda bisa punya hutan sendiri! Bonus: bisa jadi camat dalam seminggu!”
Tapi kemudian kamu cek satelit hutan sudah hilang. Pohon besar tinggal kenangan. Sungai yang dulu jernih kini berlumpur. Komunitas pesisir kehilangan lautnya. Dan pejabat? Well, dia sudah pesan vila pantai dalam paket “resign tapi kaya mendadak.”
Ternyata “jual beli aset tak bergerak” di Indonesia bukan cuma jargon. Ia nyata seperti utang kartu kredit yang menumpuk tanpa bunga.
Bukan Hanya soal Moral Tapi soal Identitas Bersama
Masalah ini bukan sekadar persoalan moral antara “orang baik vs penjahat.” Ini soal identitas kolektif: apakah kita memandang alam sebagai warisan bersama, atau sebagai tumpukan barang dagang? Apakah kita melihat jabatan sebagai amanah, atau sebagai tiket emas untuk meraup untung?
Kala alam dijual, kita tidak cuma kehilangan pemandangan. Kita kehilangan akar warisan budaya, keanekaragaman hayati, kelangsungan hidup komunitas lokal. Sama seperti ketika jabatan dijual, kita kehilangan ikatan keadilan, pelayanan publik, dan kepercayaan.
Bagaimana Jika Kita Berani Memperbaiki?
Ya, solusinya tidak mudah. Tapi ada jalan. Pertama, kita butuh transparansi: data izin, izin konsesi, status lahan, harus terbuka. Ibarat dapur restoran: kalau pintu dibuka, konsumen bisa lihat daging dibumbui apa, dan apakah kantong plastik itu kantong bersih atau bekas belanja berlian.
Kedua: penegakan hukum betulan bukan tegas di pers konferensi, tetapi tegas di pengadilan. Izin ilegal dicabut, aset disita, korporasi besar harus dipertanggungjawabkan. Komunitas adat dan nelayan harus direstitusi.
Ketiga: komunitas lokal diberi ruang kelola bukan hanya izin setengah hati, tetapi hak nyata merawat alam mereka. Jika komunitas terlibat, kemungkinan eksploitasi ala mall minimal.
Keempat: edukasi publik. Bukan sekadar “hutan lestari itu penting”, tapi “ini ruang hidup kita, bukan komoditas investor.” Jangan biarkan slogan ramah lingkungan hanya jadi pajangan brosur.
Rumah Kita, Bukan Supermarket
Indonesia bukan supermarket raksasa yang menjual barang di etalase. Indonesia adalah rumah besar rumah kita bersama. Gunung, laut, pulau, hutan dan juga jabatan publik bukan untuk diperjualbelikan diam-diam. Mereka seharusnya dilindungi, dirawat, diwariskan.
Kalau kita biarkan mereka dijual, kita bukan cuma kehilangan kekayaan alam. Kita kehilangan harga diri. Kita kehilangan identitas bersama. Bisa jadi generasi mendatang hanya tahu bahwa nenek moyang mereka pernah punya hutan, pulau, laut dan jabatan. Tapi mereka takkan tahu bagaimana rasanya hidup bersama alam itu, bagaimana rasanya mempercayai pemerintahan, bagaimana rasanya mewarisi tanggung jawab.
Jadi, apakah kita mau tertawa melihat iklan “dijual pulau”? Atau ingin menangis karena tahu itu nyata? Atau lebih baik bangkit, menutup katalog, dan mengunci pintu supermarket itu selamanya. Negeri ini bukan barang dagangan. Negeri ini rumah kita bersama, Bung!