Konten dari Pengguna
Literasi vs. Scroll Tanpa Henti: Siapa Pemenangnya?
8 Desember 2025 12:40 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Literasi vs. Scroll Tanpa Henti: Siapa Pemenangnya?
Sesi membaca bisa dibuat lebih santai dan relevan: diskusi ringan, debat ide dari buku, atau pementasan cerita. Mugi Muryadi
Tulisan dari Mugi Muryadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKita hidup di zaman ketika perhatian hanya bertahan seumur kedipan dan setiap kedipan disambut notifikasi baru. Itulah realitas kita hari ini! Banyak orang sebenarnya ingin membaca buku, tetapi kalah telak oleh suara “pling...!” dari gawai. Pemerintah, melihat situasi ini, mencoba menghidupkan kembali budaya membaca, meski tantangannya tidak main-main: otak masyarakat kini bekerja dalam mode fragmented, alias terpecah-pecah.
Istilah “otak terfragmentasi” bukan sekadar kiasan. John Sweller, lewat teori cognitive load (1988), menjelaskan kondisi ketika otak menerima terlalu banyak informasi hingga kewalahan memprosesnya. Ibarat memaksakan sepuluh mobil masuk ke satu garasi kecil. Hasilnya? Fokus melemah, ide sulit dirangkai, dan perhatian gampang terganggu. Ini terjadi di kelas, di rumah, bahkan ketika seseorang mencoba membaca satu bab buku saja.
Tantangan makin besar ketika data menunjukkan minat baca kita memprihatinkan. UNESCO (2024) menyebut minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Sementara itu, hasil PISA 2022 kembali menempatkan kemampuan literasi siswa Indonesia di posisi bawah. Ironisnya, kita hidup di era ketika akses informasi melimpah tapi kedalaman interaksi dengan bacaan justru menurun.
Semua serba cepat. Serba singkat. Serba melompat!
Budaya “scrolling” menggantikan budaya membaca. Membuka buku terasa seperti jogging jarak jauh, sementara menonton video pendek rasanya seperti naik eskalator: cepat dan tidak melelahkan.
Melihat situasi ini, pemerintah mencoba menanamkan kembali fondasi literasi lewat program membaca buku dan menulis resensi. Pada Munas XX IKAPI, Mendikbud Abdul Mu’ti menekankan bahwa ekosistem perbukuan nasional perlu diperkuat: dari penerbit, sekolah, hingga keluarga. Dana BOS yang bisa dipakai membeli buku, inovasi bahan bacaan, dan program wajib membaca merupakan bagian dari strategi tersebut. Tujuannya jelas mendorong generasi muda membaca secara lebih mendalam dan kritis.
Upaya pemerintah tidak berjalan di ruang kosong. Ada “musuh-musuh kecil” yang diam-diam melemahkan kemampuan fokus kita: doomscrolling dan brain rot.
Doomscrolling adalah kebiasaan menelusuri berita negatif tanpa henti. Laporan khusus dari The Guardian Digital Stress Report (2024) menyatakan kebiasaan ini meningkatkan kecemasan dan membuat otak cepat lelah. Akibatnya, membaca 30 menit terasa seperti maraton. Baru lima menit membuka buku, jari otomatis ingin menggeser layar ponsel.
Lalu ada brain rot, istilah gaul yang menggambarkan kebiasaan menonton konten pendek terus-menerus. Remaja bisa menikmati ratusan video tiap malam, tetapi kesulitan menyelesaikan satu bab buku nonfiksi. Konten cepat memang seru, tapi ia melatih otak untuk hanya tahan pada stimulasi pendek. Aktivitas yang membutuhkan kedalaman seperti membaca pun terasa “berat”.
Masalah literasi di Indonesia juga bukan cuma soal psikologi digital. Ia bersinggungan dengan akses dan infrastruktur. Kasus korupsi proyek BTS Kominfo serta pengadaan perangkat pembelajaran (Kompas, 19/11/2025) memperlihatkan bagaimana kebijakan yang salah bisa menghambat pemerataan pengetahuan. Di banyak daerah, perpustakaan kosong, buku jarang, dan internet tidak stabil. Bayangkan menjalankan program wajib membaca di sekolah-sekolah yang bahkan tidak punya rak buku layak.
Di titik ini, konsep literasi dari Warschauer (2003) menjadi relevan: literasi adalah praktik sosial yang membutuhkan perangkat, konten, kompetensi, serta dukungan ekosistem. Buku dan teknologi seharusnya bukan musuh. Keduanya bisa bersinergi jika diarahkan untuk membentuk budaya belajar yang sehat.
Kebijakan membaca yang mewajibkan siswa menuntaskan satu hingga dua buku dan menulis resensi sebenarnya punya semangat baik: membangun critical thinking. Tetapi tanpa perubahan budaya di rumah dan masyarakat, kebijakan ini terasa seperti mendaki dengan satu kaki. Banyak keluarga tidak memiliki kebiasaan membaca, harga buku dianggap mahal, sementara pengeluaran digital seperti konser dan in-game purchase justru tidak dianggap masalah.
Padahal Permendikbudristek No. 8 Tahun 2025 mewajibkan sekolah mengalokasikan 10 persen anggaran untuk buku. Namun aturan administratif saja jelas tidak cukup. Lingkungan membaca perlu dibangun, bukan sekadar diwajibkan.
Pendekatan pendidikan pun harus lebih kreatif. Membaca tidak bisa selalu diperlakukan sebagai pekerjaan rumah. Sesi membaca bisa dibuat lebih santai dan relevan: diskusi ringan, debat ide dari buku, atau pementasan cerita. Koleksi perpustakaan perlu diperbarui dengan topik yang dekat dengan minat remaja, seperti teknologi, fiksi populer, atau isu lingkungan.
Perpustakaan sekolah bisa dikonsep ulang menjadi ruang literasi hidup dengan sudut baca nyaman, buku digital, ruang diskusi, dan kurasi buku yang menarik. Daerah terpencil bisa memanfaatkan perpustakaan keliling atau komunitas book sharing.
Alih-alih memerangi teknologi, sekolah bisa menggunakannya sebagai alat. Ulasan buku versi vlog, podcast literasi, atau posting carousel ringkasan buku bisa menjadi cara baru membuat membaca terasa kekinian. Gamifikasi tantangan membaca juga bisa memanfaatkan budaya digital yang sudah akrab di kalangan remaja.
Selain itu, kebiasaan digital buffering seperti 30 menit membaca tanpa gawai sebelum tidur—bisa membantu memulihkan stamina fokus.
Pada akhirnya, menghidupkan budaya membaca adalah proyek jangka panjang. Pemerintah memberi fasilitas, sekolah berinovasi, keluarga memberi teladan, dan masyarakat menghargai pengetahuan. Jika buku dan teknologi berhasil berjalan berdampingan, generasi muda tidak hanya akan lebih rajin membaca, tetapi juga lebih mampu berpikir mendalam, kemampuan yang sangat penting di tengah banjir informasi hari ini.