Konten dari Pengguna
BNPB dan Tantangan Koordinasi Nasional: Pelajaran dari Sumatera
1 Desember 2025 23:52 WIB
Β·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
BNPB dan Tantangan Koordinasi Nasional: Pelajaran dari Sumatera
Indonesia rawan bencana, namun koordinasi nasional masih lemah. BNPB perlu memimpin sistem terpadu relawan, data, dan komando agar respons lebih cepat, terstruktur, dan efektif.Muhammad Nasrullah Maruf
Tulisan dari Muhammad Nasrullah Maruf tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra dalam beberapa hari terakhir kembali membuka diskusi penting mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi situasi darurat berskala besar. Ratusan warga terdampak, sejumlah wilayah terisolasi, serta distribusi logistik yang belum merata menunjukkan bahwa sistem manajemen bencana kita masih membutuhkan penguatan yang lebih serius. Dalam kondisi seperti ini, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai National Disaster Management Coordinator mendapatkan sorotan utama β bukan untuk disalahkan, tetapi untuk dievaluasi dan diperbaiki.
Respons di lapangan memang telah melibatkan berbagai pihak: Basarnas sebagai unit pencarian dan pertolongan (SAR), TNI/Polri untuk dukungan keamanan dan logistik, BPBD di level daerah, serta ormas dan relawan. Namun persepsi publik yang muncul adalah adanya respons yang masih terlihat lambat, tidak seragam, dan belum menunjukkan pola komando terpadu yang efektif. Permasalahan utama bukan hanya pada jumlah personel ataupun peralatan yang tersedia, melainkan pada koordinasi sumber daya nasional yang belum optimal β tugas yang sejatinya berada di ranah BNPB sebagai koordinator utama.
PerbesarPadahal, Indonesia memiliki ekosistem relawan yang kuat. Berbagai organisasi masyarakat, tim kemanusiaan, komunitas pecinta alam, hingga ormas dengan struktur komando dan kelengkapan lapangan sudah lama aktif dalam penanganan bencana. Beberapa di antaranya bahkan terbiasa bergerak cepat dengan standar operasi yang teruji di lapangan. Sayangnya, potensi besar ini belum terhubung, tercatat, dan terkelola dalam satu sistem nasional yang dipimpin oleh BNPB.
Idealnya, BNPB tidak hanya melaksanakan fungsi perencanaan dan kebijakan, tetapi juga menjadi otoritas pusat pengelola data relawan, pengendali alur komando, dan penentu strategi penugasan di seluruh fase bencana. Peran ini mencakup:
Pendataan relawan secara nasional berdasarkan pengalaman, pelatihan, sertifikasi, dan wilayah operasi.
Pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan secara berkala dengan standar nasional SAR.
Sistem penugasan satu pintu sejak bencana terjadi hingga fase pemulihan.
Dengan mekanisme itu, relawan tidak muncul sebagai gerakan spontan, tetapi menjadi bagian dari kekuatan nasional yang terstruktur, terlatih, dan siap dikerahkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan lapangan, di bawah koordinasi BNPB. Basarnas kemudian berperan sebagai pelaksana teknis SAR yang bergerak cepat dalam operasi penyelamatan dan evakuasi, selaras dengan arahan komando BNPB hingga fase pemulihan.
---
Mengambil Pelajaran dari Model Turki
Turki adalah salah satu negara yang memiliki sistem penanganan bencana yang dapat menjadi rujukan. Negara ini memiliki lembaga AFAD (Afet ve Acil Durum YΓΆnetimi BaΕkanlΔ±ΔΔ± / Disaster and Emergency Management Presidency) yang mengatur seluruh fase penanganan bencana β mulai dari mitigasi, respons, hingga rehabilitasi.
AFAD bekerja bersama organisasi relawan seperti AKUT Search and Rescue Association, yang terdaftar, terlatih, dan bergerak berdasarkan standar nasional. Semua pihak β mulai dari militer, sipil, hingga relawan β berada dalam satu struktur komando yang sama.
Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari model ini: bahwa koordinasi bukan sekadar mengumpulkan bantuan, tetapi menyatukan arah penugasan, data lapangan, penempatan sumber daya, dan eksekusi operasi.
---
Indonesia Rawan Bencana β Maka Sistemnya Tidak Boleh Biasa-Biasa Saja
Secara ilmiah, Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia, karena berada di:
Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) β jalur tektonik aktif dengan ratusan gunung berapi.
Zona pertemuan tiga lempeng aktif: Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.
Wilayah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, sehingga rentan banjir dan longsor.
Artinya: bencana bukan kejadian luar biasa β tetapi siklus alam yang pasti berulang. Maka manajemen bencana tidak boleh diposisikan sebagai βopsi cadanganβ atau kebijakan sekunder. Ia harus menjadi prioritas nasional yang berkelanjutan β mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan.
Bencana Bukan Lagi βProgram Sampinganβ
Negara dengan tingkat ancaman seperti Indonesia tidak boleh menganggap mitigasi bencana sebagai sektor sekunder. Penanganan bencana harus menjadi kebijakan prioritas nasional, didukung:
---
Satu Data, Satu Komando, Satu Pintu
Jika pola koordinasi terpadu diterapkan dalam respons bencana di Sumatra, maka mekanismenya bisa berbentuk:
1. Pemutakhiran data wilayah terdampak secara real-time menggunakan teknologi citra satelit, laporan pemerintah daerah, dan laporan masyarakat.
2. Pemetaan kekuatan relawan dan ormas terdaftar berdasarkan:
jumlah personel, kemampuan teknis, pengalaman lapangan dan wilayah operasi.
3. Pembagian tugas dan wilayah oleh Basarnas, misalnya:
Dengan demikian tidak ada tumpang tindih, duplikasi misi, atau wilayah kosong yang tidak tertangani.
---
Indonesia membutuhkan lompatan dalam manajemen bencana β bukan sekadar respons lebih cepat, tetapi sistem yang lebih matang, terstruktur, dan terintegrasi. BNPB memiliki posisi sentral untuk memimpin perubahan ini.
Jika langkah-langkah ini tidak dimulai sekarang, maka pola lama akan terus terulang: bencana datang, relawan bergerak sendiri, koordinasi lambat, dan publik kembali mempertanyakan arah sistem nasional.
Pertanyaannya kini bukan lagi: "Apakah sistem ini perlu diperbaiki?", Tetapi: "Kapan negara serius memulai perubahan itu?".