Konten dari Pengguna
Ketika Literasi Keuangan Tak Cukup untuk Bertahan Hidup
10 Juni 2025 12:55 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Ketika Literasi Keuangan Tak Cukup untuk Bertahan Hidup
Tulisan ini mengangkat realitas pahit bahwa literasi keuangan saja tidak cukup untuk membuat masyarakat bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.M Abdul Rahman
Tulisan dari M Abdul Rahman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSudah bukan menjadi rahasia umum lagi, kalau sedari dini, kita telah mendapatkan literasi keuangan dasar dari keluarga terdekat kita, ya Orangtua kita. Tentu saja kita diajarkan untuk sering menabung, bahkan sebelum kita memahami betul pentingnya fungsi dari memiliki uang itu sendiri. Begitu telah dewasa, dan memiliki penghasilan yang tetap, kita tetap disarankan untuk saving penghasilan minimum 10% s.d. 30% dari nilai gaji untuk investasi, atau untuk menyiapkan dana darurat yang justru ironisnya, terkadang penghasilan yang kita terima, ternyata pas-pasan atau bahkan tak cukup untuk mendanai kebutuhan dasar terutama bagi seseorang yang telah berkeluarga.
Di media sosial, para influencer yang berkecimpung di dunia keuangan, tidak henti-hentinya menyuarakan betapa pentingnya literasi keuangan di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia dalam mempersiapkan kejadian ekonomi yang terus terang saja, akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Gelombang PHK dimana-mana, efisiensi anggaran, dan kelihatannya situasi ekonomi saat ini, lebih mengerikan dibandingkan dengan masa Covid19, bila saya fikir masak-masak belakangan ini. Namun dibalik semua euforia dan hegemoni kampanye tentang “literasi keuangan”, jujur saja, kita perlu bertanya di dalam benak kita semua, “Apakah benar semua orang bisa merdeka secara finansial hanya dengan manajemen keuangan pribadi ?” bagaimana bila kita memperhatikan variabel lain yang justru akan mempengaruhi keadaan ekonomi seseorang, seperti situasi ekonomi yang sedang sulit misalnya ?
Lebih lanjut, bila saya mengamati lebih mendalam, pendekatan tentang bagaimana literasi keuangan dikampanyekan adalah menggunakan pendekatan yang terkesan subjektif dan individualistik, yang justru hanya berfokus tentang bagaimana cara mereka lebih cermat melakukan pengelolaan terhadap pendapatan. Literasi keuangan yang terjadi, umumnya hanya mengatur bagaimana strategi agar dapat melakukan pengelolaan pendapatan secara efisien, namun mereka lupa, bahwa tantangan tersulit adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Bagaimana caranya masyarakat mampu mengatur kondisi ekonomi, bila memperoleh penghasilan saja serba sulit ? Lihat saja, beberapa pemberitaan yang saat ini beredar, berapa banyak masyarakat yang harus terkena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja ? Apakah lebih baik dan bijak, kita mengkritisi Pemerintah, bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia lebih stabil ?
Ironisnya, narasi tentang literasi keuangan terkadang, banyak yang mengangkat isu “pinggiran” yang seolah-olah masyarakat gagal dalam melakukan pengelolaan pendanaan atau penghasilan, sehingga secara finansial mereka akan terdampak secara langsung. Misalnya terdapat isu tentang kiat sukses mengatur keuangan meskipun penghasilan berada di bawah UMR, terlihat tidak masuk akal bukan ? Jangankan untuk dapat berinvestasi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun, masyarakat yang berada di golongan tersebut pun sangat sulit untuk bertahan, disamping ada beban hidup yang mereka harus tanggung seperti biaya anak sekolah, biaya kontrakan rumah, bahkan ada beberapa masyarakat yang terpaksa harus melakukan pinjaman online akibat kurangnya pendapatan yang memadai untuk mengcover biaya hidup mereka.
Disamping itu, bila kita mengamati di media sosial atau konten digital yang beredar tentang bagaimana cara influencer mengampanyekan konten literasi keuangan seperti menekankan pada motivasi ketimbang edukasi yang komprehensif. Seperti misalnya membuat judul “Kita sukses mencapai financial freedom di bawah usia 30 tahun”, “Kiat mencapai ensiun dini di usia 40 tahun dengan financial freedom”, yang menurut saya pribadi hanya menjual harapan ketimbang realitas yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Mereka pun sebetulnya harus sadar bahwa, keinginan melakukan pengelolaan keuangan pun pasti ada, bilamana kondisi ekonomi di Indonesia membaik, ekosistem bisnis yang terus berkembang, lowongan pekerjaan yang melimpah, penghasilan yang stabil, seperti itu misalnya.
Refleksi : Kita Butuh Lebih dari Sekedar Tips Mengatur Uang
Yes, saya sangat setuju kalau perencanaan keuangan itu penting, sangat penting bahkan. Berbekal pengalaman saya sebagai Perencana Keuangan, kondisi mengelola keuangan merupakan hal fundamental yang dibutuhkan oleh setiap orang, di berbagai jenjang penghasilan yang dimiliki. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana menyikapi di tengah kondisi ekonomi saat ini yang begitu suram, kalau hanya membahas perencanaan keuangan pribadi, sangat terlihat menyederhanakan sebuah konflik atau masalah. Justru, masyarakat lebih membutuhkan sistem yang adil terutama dalam mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan yang layak dari pemberi kerja, upah yang masuk akal di masa yang tidak menentu saat ini, pendidikan gratis yang dapat meringankan beban masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya, serta layanan kesehatan yang terjangkau.
Literasi keuangan, harus dibentuk dengan narasi yang lebih baru, seperti masyarakat pun harus disadarkan dengan kondisi politik ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Tujuannya adalah, agar masyarakat tidak hanya diajarkan untuk mengelola uang, tetapi juga harus memahami konflik dan problem utama, mengapa mendapatkan penghasilan di masa saat ini sangat sulit. Refleksi ini penting, karena selama masa pendekatan terhadap literasi keuangan, seringkali bersifat netral secara politik. Yang umum dibahas adalah kegagalan sistemik dari masyarakat terhadap cara mereka mengelola keuangan, tapi tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi dan situasi ekonomi maupun politik di sebuah negara, misalnya di Indonesia.
Padahal, bila kita mau fair, seluruh aspek pengelolaan keuangan individu sangat dipengaruhi oleh keputusan politik negara yang sifatnya berbasis kebijakan publik, seperti misalnya penetapan UMR, kebijakan subsidi, pendidikan layanan kesehatan, dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Hal ini yang harus menjadi tantangan khususnya bagi saya sebagai Perencana Keuangan, untuk menggeser fokus dalam memberikan saran maupun edukasi tentang bagaimana literasi keuangan itu berjalan, yang tidak hanya membahas bagaimana melakukan pengelolaan namun, bagaimana sistem ekonomi di sebuah Pemerintahan itu bekerja. Literasi keuangan itu harus bisa menjadi alat pembebasan, bukan menjadi bentuk alat penghakiman.
Terakhir, kita harus melihat bagaimana perencanaan keuangan itu dipandangan tidak sebagai bentuk tujuan akhir, tetapi sebagai sebuah tools untuk menciptakan kehidupan manusia lebih terjamin, ini bukan tentang menjadi kaya atau meraih financial freedom dalam waktu yang singkat. Ini juga bukan tentang seberapa banyak harta yang dapat kita simpan dan kita wariskan kepada anak cucu kita, ini tentang bagaimana pandangan kritis tentang sistem ekonomi yang mempengaruhi kehidupan finansial masyarakat, ini bergantung
kepada masyarakat untuk berani mengkritisi sistem-sistem yang sekiranya tidak mendukung kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama.