Konten dari Pengguna
Pertumbuhan 8%: Dari Target menuju Kapasitas
15 November 2025 11:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Pertumbuhan 8%: Dari Target menuju Kapasitas
Menjaga pertumbuhan 8% memerlukan lebih dari sekadar stimulus jangka pendek; Indonesia perlu memperkuat tenaga kerja, modal, dan produktivitas agar laju ekonomi tinggi dapat berkelanjutan. #userstoryMuhamad Fakhryrozi
Tulisan dari Muhamad Fakhryrozi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPresiden Prabowo Subianto telah bertekad meraih pertumbuhan ekonomi tahunan 8%. Pertanyaan besarnya bukan hanya bagaimana meraihnya untuk 1-2 tahun, tetapi bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan 8% dalam jangka waktu selama mungkin.
Jika kita melihat negara-negara maju di Asia, mereka berhasil menggapai status sebagai negara maju setelah melalui periode di mana pertumbuhan ekonomi tahunan berada pada tingkat yang tinggi selama periode yang panjang, sebelum akhirnya mulai melambat.
Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 8% hingga 11% selama kurang lebih 20 tahun, dari 1950-an hingga 1970-an. Korea, tumbuh rata-rata di kisaran di atas 9% per tahun selama periode 1960-an hingga awal 1990-an. Singapura tumbuh sekitar rata-rata 8% dari 1960-an hingga 2000-an awal.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut jauh lebih rendah, bahkan cenderung stagnan, tetapi mereka sudah masuk ke gelanggang negara maju berkat periode high growth tersebut.
Kini Indonesia berada pada titik awal yang menjanjikan. Pemerintah, di bawah koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan, antara lain menambah likuiditas perbankan agar kredit lebih deras, mempercepat realisasi belanja pusat dan daerah agar anggaran tak mengendap, serta menjaga keseimbangan fiskal dengan tidak terburu-buru menaikkan pajak.
Dari sisi teori makroekonomi, langkah-langkah tersebut dinilai tepat. Likuiditas yang lebih longgar diharapkan menurunkan biaya pinjaman, mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan sektor riil, walaupun adanya lag effect dari kebijakan perlu dicermati. Belanja pemerintah yang ekspansif pun menjadi katalis penting, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan program sosial produktif.
Namun, seperti pengalaman banyak negara lain, stimulus jangka pendek hanyalah tahap awal. Ia dapat mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi tidak cukup untuk menjaga pertumbuhan tinggi secara berkelanjutan. Begitu ekonomi mencapai kisaran 5,5–6 %, dorongan tambahan memerlukan langkah yang lebih mendasar: peningkatan kapasitas ekonomi itu sendiri.
Bayangkan perekonomian Indonesia seperti pabrik es krim dengan kapasitas seribu unit per tahun. Saat ini, pabrik tersebut baru beroperasi di angka tujuh ratus unit. Stimulus fiskal dan moneter dapat membantu pabrik beroperasi kembali pada kapasitas penuh dan menyerap tenaga kerja yang menganggur.
Namun, untuk meningkatkan produksi per tahun menjadi 1.500 unit atau 2.000 unit dan seterusnya, diperlukan penambahan lini produksi, tenaga kerja yang lebih terampil, dan mesin yang lebih efisien. Analogi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan memerlukan ekspansi kapasitas dan peningkatan produktivitas, bukan sekadar percepatan aktivitas ekonomi.
Secara teori, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh tiga faktor utama: tenaga kerja (labor), modal (capital), dan produktivitas total faktor (total factor productivity atau TFP). Ketiganya harus tumbuh secara harmonis agar perekonomian bisa naik kelas.
Dari sisi tenaga kerja, Indonesia memiliki peluang besar melalui bonus demografi. Namun, jumlah penduduk usia produktif tidak otomatis menjadi kekuatan jika tidak diikuti peningkatan kualitas. Tantangannya adalah memastikan setiap lulusan—baik dari sekolah kejuruan maupun perguruan tinggi—memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Dengan tenaga kerja yang terampil dan adaptif, produktivitas bisa meningkat tanpa harus menambah jumlah tenaga kerja secara besar-besaran.
Dari sisi modal, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan dana. Sektor swasta memiliki aset finansial besar, APBN mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, dan investasi asing terus mengalir. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan dana tersebut benar-benar bertransformasi menjadi aset produktif: pabrik, mesin, teknologi, dan kapasitas produksi baru. Rasio investasi terhadap PDB Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mendekati negara-negara yang pernah mengalami fase pertumbuhan tinggi di masa industrialisasinya.
Faktor ketiga, yakni TFP, sering kali menjadi pembeda utama antara ekonomi yang tumbuh cepat dan yang stagnan. TFP mencerminkan kemampuan suatu negara untuk berinovasi dan bekerja lebih efisien. Karena itu, riset dan pengembangan, adopsi teknologi, serta kemitraan industri antara perusahaan lokal dan asing perlu diperkuat secara sistematis.
Negara-negara yang berhasil membangun daya saing tidak menutup diri dari kompetisi global. Sebaliknya, mereka justru menciptakan ekosistem kolaboratif dan kompetitif yang mendorong inovasi. Tiongkok, misalnya, membangun persaingan bisnis yang sangat ketat di sektor kendaraan listrik domestik, memacu lahirnya perusahaan-perusahaan dengan daya saing global.
Dalam konteks Indonesia, upaya memperkuat basis konsumsi masyarakat dan memperluas program-program sosial—seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih—memiliki manfaat sosial dan pemerataan ekonomi.
Namun, agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang, setiap program pembangunan perlu dikaitkan dengan tiga fondasi utama pertumbuhan—kualitas tenaga kerja, investasi produktif, dan peningkatan produktivitas. Bila korelasinya masih terbatas, arah kebijakan dapat dievaluasi dan disesuaikan kembali agar mendukung transformasi struktural perekonomian.
Target pertumbuhan 8% bukanlah hal yang mustahil. Dengan arah kebijakan yang konsisten, tata kelola yang baik, dan implementasi yang disiplin, Indonesia berpeluang menempuh lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun, agar laju tersebut bertahan lebih dari satu dekade, dibutuhkan keseimbangan antara langkah taktis jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang.
Masa jabatan seorang presiden mungkin terbatas, tetapi arah pembangunan harus dirancang melampaui siklus politik. Pemimpin yang visioner mampu meletakkan fondasi bagi pertumbuhan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tahan lama, untuk 20 bahkan 30 tahun ke depan. Dengan fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi nasional, Indonesia tidak hanya berpotensi mencapai 8%, tetapi juga menjaganya secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, pertumbuhan sejati tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita berlari, tetapi dari daya tahan kita menempuh perjalanan panjang pembangunan.