Konten dari Pengguna
Aliansi Global untuk Palestina, Peta Dunia Diplomasi Berubah Total
26 September 2025 20:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Aliansi Global untuk Palestina, Peta Dunia Diplomasi Berubah Total
Aliansi Global untuk Palestina, Peta Dunia Diplomasi Berubah Total. Sidang Umum PBB tahun ini mencatat momentum bersejarah. Setidaknya, 156 negara kini secara resmi mengakui kedaulatan Palestina.Muh Khamdan
Tulisan dari Muh Khamdan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sidang Umum PBB tahun ini mencatat momentum bersejarah. Setidaknya, 156 negara kini secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Lonjakan dukungan ini, yang sebelumnya stagnan selama puluhan tahun, mencerminkan pergeseran fundamental dalam lanskap diplomasi global. Dari perspektif hubungan internasional, kita sedang menyaksikan lahirnya arsitektur baru yang tidak lagi tunduk pada dikotomi lama Perang Dingin, melainkan pada solidaritas global terhadap hak asasi bangsa Palestina.
Sejak Agustus 2025, Palestina telah diakui oleh 147 negara. Namun kini, sembilan negara baru termasuk Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Luksemburg, Malta, Andorra, Monako, dan Belgia ikut bergabung dalam barisan pendukung. Fakta ini tidak hanya menambah legitimasi politik Palestina, tetapi juga mempertegas bahwa isu ini telah bergeser dari persoalan regional menjadi isu global yang menantang dominasi narasi Barat, terutama Amerika Serikat dan Israel.
Di Eropa, simbol dukungan ini terlihat jelas. Bendera Palestina berkibar di jantung kota London, sebagai lambang pengakuan resmi dan representasi diplomatik. Bukan sekadar seremoni, melainkan pesan politik yang menggema ke seluruh dunia. Palestina bukan lagi entitas bayangan, melainkan sebuah negara yang sah di mata komunitas internasional.
Uni Eropa kini berada pada persimpangan besar. Wacana boikot diplomatik terhadap Israel dan Amerika Serikat semakin nyaring terdengar. Meski pemerintahan Italia tidak mengakui Palestina, namun aksi demo warga Italia berhasil mengepung kota dan berakhir rusuh dengan aparat pengamanan. Terdapat dinamika internal yang berbeda, terutama terkait kepentingan energi dan militer, langkah sejumlah negara anggota UE seperti Luksemburg dan Inggris memperbarui peta dunia dengan Palestina sebagai negara merdeka, menandai terobosan besar dalam konsolidasi kebijakan luar negeri Eropa.
Di Timur Tengah, realitas semakin tegas. Mesir mengusulkan pembentukan aliansi militer pertahanan sebagai respons terhadap serangan Israel terhadap Qatar pada 9 September 2025. Serangan udara tersebut, yang dianggap melanggar norma internasional, justru memperkuat solidaritas kawasan Arab dan Muslim terhadap Palestina. Bahkan Qatar, yang sebelumnya dikenal dekat dengan AS dan Israel, kini merasakan rapuhnya jaminan keamanan dari aliansi Barat.
Dalam perspektif teori diplomasi modern, dukungan global ini adalah hasil dari “koalisi moral”. Sebuah diplomasi berbasis nilai dan legitimasi, bukan semata-mata kalkulasi kekuasaan. Kolaborasi Prancis dan Arab Saudi, misalnya, berhasil meyakinkan puluhan negara untuk mendukung Palestina. Ini menunjukkan bahwa diplomasi nilai kini bisa menyaingi bahkan mengungguli diplomasi realpolitik yang selama ini mendominasi percaturan internasional.
Namun, hambatan tetap ada. Empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB kini mendukung Palestina, menyisakan Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya. Hal ini menahan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Fenomena ini memperlihatkan paradoks tatanan internasional: ketika mayoritas dunia sudah bersuara, satu negara bisa tetap menghambat legitimasi penuh karena struktur lama Dewan Keamanan.
Meski demikian, isolasi politik terhadap AS semakin terlihat. Jika sebelumnya Washington menjadi pusat rujukan dalam isu keamanan Timur Tengah, kini banyak negara melihatnya sebagai penghambat perdamaian. Alih-alih memfasilitasi dialog, kebijakan AS justru dianggap memperkuat arogansi Israel. Secara teori, ini menegaskan keruntuhan hegemonic stability theory dalam konteks Timur Tengah.
Israel sendiri semakin terisolasi. Dengan serangan ke Qatar, ia kehilangan simpati bahkan dari negara-negara yang sebelumnya bersikap netral. Dalam studi perdamaian, tindakan Israel ini disebut sebagai self-isolating aggression, strategi militer yang justru menciptakan alienasi diplomatik global.
Sementara itu, negara-negara di Eropa Barat yang selama ini dianggap sekutu tradisional AS mulai menunjukkan keberanian politik. Inggris tidak hanya mengakui Palestina, tetapi juga memperbarui peta resmi negara dengan batas-batas Palestina yang diakui. Langkah simbolis ini memiliki implikasi besar karena menyangkut pendidikan, kebijakan migrasi, dan hubungan bilateral.
Australia dan Kanada juga bergeser. Sebagai anggota kelompok negara Persemakmuran yang biasanya selaras dengan kebijakan luar negeri Washington, keputusan mereka untuk mengakui Palestina mencerminkan transformasi doktrin kebijakan luar negeri yang lebih independen dan berorientasi pada legitimasi moral global.
Di ranah Timur Tengah, usulan Mesir soal aliansi militer pertahanan memperkuat gagasan bahwa kawasan ini tidak lagi bisa mengandalkan aktor eksternal untuk menjamin keamanan. Dari perspektif studi perdamaian, aliansi ini bukan sekadar militeristik, tetapi juga upaya menciptakan collective security yang dapat menekan agresi Israel dan membatasi intervensi sepihak AS.
Qatar menjadi titik balik penting. Dengan serangan Israel, Doha kini memahami rapuhnya status quo keamanan yang dibangun melalui diplomasi ekonomi dan energi. Ketidakmampuan AS melindungi Qatar menandai penurunan kredibilitas aliansi strategis yang selama ini menjadi andalan kawasan.
Lebih jauh, dinamika ini membuka ruang baru bagi pembentukan blok diplomatik global pro-Palestina. Jika mayoritas negara di Eropa Barat dan Timur Tengah bersatu, maka isolasi Israel dan AS bukan lagi wacana, tetapi kenyataan geopolitik. Dalam teori diplomasi modern, ini disebut sebagai diplomatic containment, strategi isolasi melalui legitimasi global, bukan sekadar kekuatan militer.
Tentu, tantangan masih besar. AS akan terus menggunakan kekuatan ekonominya untuk memengaruhi negara-negara lain, sementara Israel akan melancarkan narasi bahwa pengakuan Palestina adalah ancaman bagi keamanan regional. Namun, dengan semakin banyak negara bergabung dalam barisan pro-Palestina, narasi tersebut kehilangan daya tarik.
Fenomena ini juga mengajarkan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan semata-mata oleh veto Dewan Keamanan. Sidang Umum PBB, meski tidak memiliki kekuatan mengikat, justru menjadi panggung moral yang mampu menciptakan isolasi politik terhadap aktor hegemonik. Palestina kini menjadi simbol perlawanan global terhadap ketidakadilan struktural dalam tata dunia.
Dalam konteks hubungan internasional, kita sedang menyaksikan reorientasi besar. Diplomasi kolektif berbasis solidaritas global menggantikan diplomasi bilateral berbasis patronase. Isolasi terhadap Israel dan AS mencerminkan betapa norma internasional dapat memaksa aktor besar untuk menghadapi kenyataan baru.
Jika tren ini terus berlanjut, masa depan bisa mencatat Palestina bukan hanya sebagai negara merdeka yang diakui secara luas, tetapi juga sebagai katalis perubahan sistem internasional menuju tatanan yang lebih adil. Dunia sedang bergerak dari paradigma kekuasaan menuju paradigma legitimasi. Dan dalam arsitektur perdamaian baru itu, Israel dan Amerika Serikat semakin berada di pinggir sejarah.