Konten dari Pengguna
Mali dan Nigeria di Bawah Bayang Teror: Mengungkap Dimensi Politik Kekerasan
7 November 2025 18:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Mali dan Nigeria di Bawah Bayang Teror: Mengungkap Dimensi Politik Kekerasan
Mali dan Nigeria di Bawah Bayang Teror: Mengungkap Dimensi Politik Kekerasan. Afrika Barat kembali menjadi sorotan internasional. kini dilanda gelombang kekerasan yang mengancam perdamaian regional.Muh Khamdan
Tulisan dari Muh Khamdan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Afrika Barat kembali menjadi sorotan dunia internasional. Di Mali dan Nigeria, dua negara yang pernah menjadi simbol harapan bagi integrasi demokrasi di benua Afrika, kini dilanda gelombang kekerasan yang semakin mengancam fondasi perdamaian regional. Di Mali, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda memperkuat cengkeramannya, sementara di Nigeria, kelompok ekstremis seperti Boko Haram dan ISIS terus menebar teror.
Kondisi di Mali telah berubah drastis sejak awal September, ketika JNIM memblokade pasokan bahan bakar sebagai bagian dari strategi perang ekonomi terhadap pemerintahan militer. Konvoi truk tangki yang mencoba menembus blokade menjadi sasaran serangan. Kini, Bamako sebagai ibu kota Mali, diberitakan dalam kepanikan dan kelumpuhan ekonomi. Sejumlah SPBU tutup, mobilitas warga terhenti, dan rasa takut menebal di jalanan.
Dalam konteks teori perdamaian Johan Galtung, situasi Mali menggambarkan positive peace deficit, ketiadaan struktur sosial yang adil dan kapasitas politik yang inklusif. Pemerintah militer yang memegang kekuasaan sejak kudeta 2021 gagal membangun legitimasi sosial dan politik. Kekosongan inilah yang dimanfaatkan JNIM untuk tampil sebagai “alternatif otoritas” di pedesaan, menawarkan keamanan, keadilan, dan bahkan distribusi logistik kepada warga, meski melalui teror dan kontrol represif.
Ketika Al-Qaeda di Mali memperkuat posisi melalui JNIM, dunia internasional mulai gelisah. Amerika Serikat, Italia, dan Jerman telah mengeluarkan peringatan perjalanan. Ancaman bahwa Mali akan jatuh sepenuhnya ke tangan kelompok teroris bukan lagi hipotesis akademik, melainkan skenario realistis. Jika ini terjadi, Mali bisa menjadi “emirat jihad” pertama di jantung Afrika Barat. Membuka koridor baru bagi ekspansi ideologi ekstrem di kawasan Sahel.
Strategi blokade bahan bakar bukan hanya taktik militer, melainkan bentuk economic warfare. Dengan menutup arus logistik dan energi, JNIM menekan pemerintah Mali untuk bernegosiasi dalam kondisi lemah. Dalam teori negosiasi konflik, langkah ini dikenal sebagai conflict leverage. Upaya menguasai sumber daya vital agar lawan politik tunduk pada tuntutan tertentu.
Namun, di balik kekerasan yang tampak, konflik di Mali berakar pada kegagalan struktural negara. Ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan (Bamako) dan utara (Timbuktu, Gao, Kidal) telah lama melahirkan rasa terpinggirkan. Militerisasi pemerintahan justru memperlebar jurang ketidakpercayaan. Masyarakat sipil kehilangan ruang partisipasi, dan dalam vakum itu, kelompok militan menawarkan narasi keadilan versi mereka.
Sementara itu, di Nigeria, dinamika konflik menunjukkan pola yang serupa namun dengan dimensi religius yang lebih kompleks. Tuduhan dari Donald Trump bahwa pemerintahan Nigeria membunuh umat Kristen segera dibantah Presiden Bola Ahmed Tinubu. Ia menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi bukan kebijakan negara, melainkan ulah kelompok teroris seperti Boko Haram, Al-Qaeda, dan ISIS yang menargetkan siapa pun, tanpa pandang agama.
Nigeria, dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa, adalah mosaik demografis yang rumit. Utara mayoritas Muslim, selatan mayoritas Kristen. Di wilayah timur laut, konflik bersenjata telah berlangsung lebih dari 15 tahun. Menurut berbagai laporan, sebagian besar korban justru warga Muslim yang hidup di daerah konflik. Narasi agama sering kali digunakan untuk membungkus konflik politik, ekonomi, dan etnis yang lebih mendasar.
Dari perspektif teori conflict transformation milik John Paul Lederach, konflik di Nigeria tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan militer. Ia membutuhkan transformasi sosial yang melibatkan aktor lokal, pemimpin agama, dan komunitas akar rumput. Dalam banyak kasus, ketidakadilan ekonomi dan korupsi pejabat lokal menjadi sumber bahan bakar bagi ekstremisme, bukan sekadar ideologi agama.
Baik di Mali maupun Nigeria, terorisme telah berevolusi menjadi ekosistem yang kompleks, dengan menggabungkan unsur agama, ekonomi, dan politik. Di Mali, kelompok jihad memanfaatkan ketiadaan pemerintahan efektif. Di Nigeria, mereka mengeksploitasi kesenjangan sosial dan lemahnya tata kelola daerah. Keduanya menunjukkan bagaimana kekerasan bisa berakar dari structural violence, ketidakadilan sistemik yang berlangsung lama.
Peran komunitas internasional kini menjadi krusial. Namun intervensi militer semata, seperti yang pernah dilakukan di Afghanistan, tidak akan menyelesaikan akar masalah. Bantuan keamanan harus disertai dengan program rekonsiliasi nasional, penguatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Tanpa itu, setiap kemenangan militer hanya bersifat sementara.
Mali dan Nigeria membutuhkan pendekatan peacekeeping plus, yakni gabungan antara operasi penjaga perdamaian, diplomasi negosiasi, dan pembangunan sosial. Uni Afrika, ECOWAS, serta PBB perlu menghidupkan kembali mekanisme negosiasi multilateral untuk membuka jalur damai. Dialog antara kelompok militan dan pemerintah, meski kontroversial, dapat menjadi langkah pragmatis jika diiringi jaminan perlindungan warga sipil.
Salah satu kunci keberhasilan perdamaian adalah membangun kembali kepercayaan publik terhadap negara. Pemerintah harus memperlihatkan bahwa mereka bukan sekadar kekuatan militer, tetapi pelindung dan penyedia keadilan sosial. Dalam jangka panjang, kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia akan menjadi benteng paling kuat melawan radikalisme.
Dalam konteks global, krisis Mali dan Nigeria menunjukkan bahwa perang melawan teror tidak lagi bersifat geografis, melainkan ideologis dan sosial. Ketika kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, ideologi ekstrem menemukan tanah subur untuk tumbuh. Perdamaian sejati tidak dapat dipaksakan dengan senjata, tetapi dibangun melalui struktur sosial yang inklusif dan adil.
Afrika Barat berada di persimpangan sejarah. Jika komunitas internasional gagal bertindak secara bijak, Mali dan Nigeria dapat menjadi episentrum baru radikalisme global. Namun jika kebijakan perdamaian berbasis negosiasi dan keadilan sosial diterapkan secara konsisten, kawasan ini justru bisa menjadi model baru bagi rekonstruksi pascakonflik dunia. Perdamaian bukanlah sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya harapan di tengah reruntuhan kekerasan.