Konten dari Pengguna
Benarkah Kartasura adalah Kyoto Versi Lokal?
22 Agustus 2025 12:24 WIB
·
waktu baca 13 menit
Kiriman Pengguna
Benarkah Kartasura adalah Kyoto Versi Lokal?
Ada kesamaan pola pembalikan nama antara Kyoto–Tokyo dan Kartasura–Surakarta. Apakah benar kedua kota ini saling terhubung? #userstoryMuhammad Nur Azza
Tulisan dari Muhammad Nur Azza tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBeberapa bulan yang lalu saya baru sadar akan kesamaan dari kedua bahkan keempat kota yang berada di Jepang dan Indonesia. Dua berada di Indonesia yakni Kartasura dan Surakarta. Maka, akan saya jadikan satu paket saja yakni Kartasura-Surakarta. Satu paket kota ini memiliki kemiripan, dalam artian pola nama serta cerita di baliknya.
Jika menilik dari namanya saja, kita sudah mendapati bahwa pola nama kedua paket kota ini saling terbalik. Misal Karta Sura dibalik menjadi Sura Karta dan Kyo To menjadi To Kyo. Apakah ini hanya permainan kata belaka, atau mungkin ada simbolisme tersembunyi di dalamnya?
Bisa jadi, perubahan ini mencerminkan suatu peristiwa besar dalam sejarah masing-masing kota yang mengubah arah perkembangan mereka.
Ibukota Ketenangan
Kyoto terletak sekitar 50 km di timur laut Osaka, kota industri besar di Jepang. Wilayahnya cenderung menurun dari utara ke selatan dengan ketinggian rata-rata 55 meter di atas permukaan laut. Berada di dataran tinggi Tamba yang bergunung-gunung, Kyoto terbentang di sepanjang cekungan Yamashiro di dalam sebuah lembah. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan Nishiyama, Kitayama, dan Higashiyama.
Karena lokasinya yang berada di daerah tinggi, Kyoto mengalami musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang cukup panas. Waktu terbaik untuk menikmati keindahan Kyoto adalah saat musim semi dan gugur. Musim hujan terjadi antara Juni dan Juli, berlangsung sekitar tiga hingga empat minggu, sedangkan musim panas ditandai dengan suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi.
Di musim dingin, kota ini biasanya mengalami dua hingga tiga kali turun salju ringan serta suhu dingin yang menusuk, dikenal sebagai sokobie.
Sebagai ibu kota Jepang selama lebih dari satu milenium, dari tahun 794 hingga 1868, Kyoto memiliki berbagai sebutan sepanjang sejarahnya.
Kyoto awalnya didirikan dengan nama Heian-kyō (平安京)pada tahun 794 oleh Kaisar Kanmu. Nama ini memiliki makna "Ibu Kota Perdamaian dan Ketenangan", mencerminkan harapan akan stabilitas politik serta harmoni kosmologis dalam pemerintahan yang baru. Meskipun secara resmi disebut Heian-kyō, masyarakat dan kalangan bangsawan lebih sering menyebutnya sebagaiKyō (京) atau Miyako (都), yang keduanya berarti "ibu kota."
Seiring waktu, istilah Kyoto (京都) mulai lebih umum digunakan sejak abad ke-11 dan perlahan menggantikan nama sebelumnya tanpa adanya perubahan resmi. Nama Kyoto sendiri tersusun dari dua karakter, yaitu 京 (Kyō) yang berarti "ibu kota" dan 都 (To) yang berarti "kota" atau "ibu kota," sehingga secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "Kota Ibu Kota."
Pergantian nama dari Heian-kyō menjadi Kyoto bukan sekadar perubahan dalam bahasa, tetapi juga mencerminkan pergeseran sosial dan politik yang mengubah kota ini dari simbol kejayaan kekaisaran menjadi pusat perkotaan yang dinamis di tengah sistem feodal Jepang.
Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan utama, menjadi tempat kedudukan resmi administrasi negara, kediaman serta pusat ritual bagi kaisar dan para bangsawan sipil. Selain itu, berbagai bangunan dan monumen resmi didirikan untuk menunjang kemegahan kekaisaran, administrasi birokrasi, serta kegiatan diplomasi. Namun, kuil-kuil Buddha dikecualikan dari tata kota, sementara keberadaan prajurit di dalam wilayah ibu kota secara prinsip dilarang.
Untuk menjaga ketertiban dan kebersihan, aktivitas seperti pembunuhan dan penguburan resmi dilarang karena dianggap mencemari lingkungan. Perdagangan juga dibatasi, dan aktivitas pertanian umumnya tidak diperbolehkan, karena seluruh lahan dalam batas kota dirancang khusus untuk urbanisasi. Heian-kyō dimaksudkan sebagai pusat mononuklir, di mana institusi kekaisaran menjadi pusat utama dari seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Setiap elemen kota secara fisik dan filosofis berorientasi pada pusat tunggal, yaitu kaisar dan kompleks istananya.
Struktur kota ini diatur oleh aturan resmi dan norma sosial yang mengikat, mulai dari penentuan lokasinya hingga desain jalan dan arsitektur bangunan resmi. Tata letak perumahan, pembangunan infrastruktur, serta interaksi sosial di dalam kota ditentukan oleh prinsip status, kepatutan, dan tradisi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keputusan Kaisar Kanmu untuk memindahkan ibu kota ke Heian-kyō mungkin dianggap tergesa-gesa dan mendadak oleh orang-orang pada masanya. Sepuluh tahun sebelumnya, ia telah mengalokasikan sumber daya besar untuk memindahkan ibu kota dari Heijō-kyō (kini Nara) ke Nagaoka-kyō, yang direncanakan sebagai ibu kota permanen Jepang. Namun, pemindahan ke Heian-kyō terjadi dengan sangat cepat, hanya berselang beberapa bulan setelah keputusan dibuat.
Para sejarawan telah mencoba menjelaskan alasan kegagalan Nagaoka-kyō dan perlunya pemindahan ke Heian-kyō. Beberapa berpendapat bahwa ibu kota sebelumnya dihantui roh jahat, sementara yang lain menyoroti faktor politik dan ekonomi yang mendorong Kanmu untuk memilih lokasi baru. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kegagalan Nagaoka-kyō adalah banjir yang terus-menerus dan destruktif. Kondisi geografisnya yang tidak stabil akibat deforestasi dan lereng curam menjadikannya lokasi yang kurang ideal untuk ibu kota yang padat penduduk.
Sebaliknya, Heian-kyō yang terletak di cekungan Uta, barat laut Nagaoka-kyō, menawarkan kondisi yang jauh lebih baik. Secara topografi, wilayah ini lebih aman dari risiko banjir dan memiliki keunggulan strategis dalam pertahanan, transportasi, serta prinsip geomansi. Ladang pertaniannya luas dan datar, dengan lereng yang landai dari utara ke selatan.
Pegunungan rendah yang mengelilingi wilayah ini menyediakan pasokan air alami melalui Sungai Katsura di barat dan Sungai Kamo di timur, memungkinkan pembangunan ibu kota tanpa perlu proyek hidrolik besar. Selain itu, hutan di pegunungan sekitar menyediakan sumber kayu yang melimpah dan berfungsi sebagai benteng alami terhadap ancaman eksternal.
Meskipun wilayah sekitar Heian-kyō relatif damai, ekspansi kekaisaran terhadap suku Emishi di timur laut masih berlangsung hingga abad ke-10. Situasi ini kemungkinan mendorong perhatian lebih terhadap aspek pertahanan dalam pemilihan lokasi ibu kota. Selain itu, nama Heian-kyō, yang berarti "Ibu Kota Kedamaian dan Ketenangan," mencerminkan harapan akan stabilitas dan ketentraman bagi pemerintahan baru.
Sejarah pemindahan ibukota dari Kyoto ke Edo (Tokyo) tak jauh dari naiknya Tokugawa Ieyasu menjadi Shogun (semacam Perdana Menteri) dan mendirikan dinasti Keshogunan yang baru di Jepang yakni Keshogunan Tokugawa. Sebelum menjadi Shogun, Ieyasu perlu menjalani pertempuran hebat yang tercatat sebagai salah satu pertempuran samurai terbesar di sejarah Jepang. Pertempuran tersebut tak lain adalah Pertempuran Sekigahara yang terjadi pada 21 Oktober tahun 1600.
Pertempuran ini terjadi di Sekigahara, sebuah kota kecil yang kini berada di Prefektur Gifu. Peristiwa ini menjadi titik akhir dari periode Sengoku, era peperangan saudara dan ketidakstabilan politik di Jepang.
Akar konflik ini bermula pada akhir abad ke-16, ketika Oda Nobunaga, seorang daimyo berpengaruh, mulai menyatukan Jepang melalui serangkaian penaklukan militer. Setelah kematiannya pada tahun 1582, salah satu jenderalnya yang setia, Toyotomi Hideyoshi, melanjutkan upaya tersebut dan berhasil mengalahkan sebagian besar daimyo yang tersisa, sehingga membawa perdamaian ke negeri itu.
Namun, setelah Hideyoshi wafat pada tahun 1598, terjadi kekosongan kekuasaan karena putranya, Toyotomi Hideyori, masih terlalu muda dan belum berpengalaman untuk memimpin. Situasi ini memunculkan dua kubu yang saling bersaing. Di satu sisi, Tokugawa Ieyasu, mantan sekutu Hideyoshi, berupaya mengambil kendali. Sementara itu, di sisi lain, Ishida Mitsunari, seorang pendukung setia klan Toyotomi, membentuk perlawanan untuk mempertahankan pengaruh keluarga tersebut.
Usai Pertempuran Sekigahara, Tokugawa Ieyasu berhasil meraih kemenangan dan memperkuat dominasinya atas Jepang. Kemenangan ini memungkinkan Ieyasu untuk mendirikan Keshogunan Tokugawa, yang kemudian menguasai Jepang selama lebih dari 250 tahun hingga berakhirnya pemerintahan feodal pada masa Restorasi Meiji tahun 1868.
Tokugawa Ieyasu memindahkan pusat pemerintahan ke Edo setelah memenangkan Pertempuran Sekigahara (1600), yang menghancurkan kekuatan klan Toyotomi dan membuka jalan bagi pembentukan Shogun Tokugawa (1603–1868). Pemindahan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan shogun, menghindari pengaruh istana kekaisaran di Kyoto, serta memanfaatkan lokasi Edo yang lebih strategis dan mudah dipertahankan dibandingkan Kyoto.
Setelah memenangkan Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, Tokugawa Ieyasu memindahkan pusat pemerintahan ke Edo, yang kemudian menjadi markas Keshogunan Tokugawa (1603–1868). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kendali shogun, mengurangi pengaruh istana kekaisaran di Kyoto, serta memanfaatkan posisi strategis Edo yang lebih mudah dipertahankan.
Meskipun mendirikan bakufu di Edo, Ieyasu tetap mempertahankan Kastil Nijō di Kyoto sebagai simbol kekuasaan Tokugawa di bekas ibu kota, meskipun jarang menggunakannya. Ia hanya mengunjungi kastil tersebut dalam acara-acara penting, seperti pelantikan Kaisar Gomizunoo pada tahun 1611. Seiring waktu, peran Kyoto sebagai pusat politik semakin berkurang, terutama setelah tahun 1630, ketika Edo berkembang menjadi kota terbesar di Jepang.
Saat Kaisar Meiji (1867-1912) naik takhta, Keshogunan Tokugawa secara resmi berakhir pada 9 November 1867, ketika Shogun Tokugawa ke-15, Tokugawa Yoshinobu, menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar. Sepuluh hari kemudian, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala negara. Peristiwa ini menandai awal dari pemulihan kekuasaan kaisar, yang dikenal sebagai Taisei Hōkan (pengembalian pemerintahan).
Pemindahan ibu kota dari Kyoto ke Edo (江戸) (yang kemudian dinamai Tokyo) pada tahun 1868 merupakan bagian dari reformasi besar dalam Restorasi Meiji. Kyoto telah menjadi pusat politik Jepang selama lebih dari seribu tahun, tetapi pada abad ke-17, kekuasaan efektif telah beralih ke shogun Tokugawa di Edo. Meskipun Kyoto tetap menjadi pusat budaya dan simbol kekaisaran, perannya dalam pemerintahan semakin berkurang.
Kaisar Meiji memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Tokyo (東京), yang berarti "ibu kota timur". Keputusan ini bertujuan untuk menandai pergeseran kekuasaan dari sistem feodal ke pemerintahan modern yang terpusat. Setelah perpindahan ibu kota, Kyoto mengalami penurunan status, dengan banyak distrik aristokrat yang akhirnya ditinggalkan.
Beberapa bangunan istana tetap dipertahankan, tetapi banyak kediaman bangsawan di sekitar istana kekaisaran dihapuskan. Pada tahun 1877, sebagian besar bekas kawasan istana diubah menjadi Kyoto Imperial Park, yang kini menjadi salah satu ruang hijau terbesar di kota tersebut.
Ibukota "Terakhir" Kerajaan
Kartasura adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, yang secara ekonomi berkembang menjadi kawasan perkotaan mandiri, mirip dengan Solo Baru. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, namun untuk mencapai ibu kota Kabupaten Sukoharjo, warga Kartasura umumnya harus melewati wilayah Surakarta.
Kondisi ini pernah memunculkan wacana penggabungan Kartasura dengan Surakarta, meskipun usulan tersebut selalu ditolak oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, pernah ada aspirasi dari warga Kartasura untuk membentuk kota administratif atau kotamadya sendiri. Jika rencana tersebut terwujud, Kartasura akan memiliki luas wilayah yang kurang lebih setara dengan Kota Salatiga, dengan jumlah penduduk sekitar 120.000 jiwa.
Kartasura sendiri merupakan ibukota Kesunanan Mataram di akhir abad 17 hingga 18 pertengahan. Jika dilihat dari awal, maka Kartasura menjadi ibukota keempat Mataram (sebelum Kartasura, ada Kotagede, Karta dan Plered). Sejarah perpindahan dari ibukota sebelumnya yakni Plered ke Kartasura, diwarnai pertempuran melawan pemberontak yang cukup melelahkan. Pemberontakan yang dilakukan oleh bangsawan asal Madura yakni Trunajaya di akhir abad ke-17.
Pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677 mengancam Kesunanan Mataram ketika pasukannya menyerang Istana Plered. Amangkurat I (raja Mataram saat itu) melarikan diri ke barat, sementara Raden Mas Rahmat (adipati anom) yang diperintahkan untuk bertahan memilih ikut mengungsi. Sebagai gantinya, Pangeran Puger tampil mempertahankan istana.
Ketika pasukan Trunajaya tiba, pihak Amangkurat I telah meninggalkan Plered. Pangeran Puger sempat bertahan, tetapi kalah jumlah dan terpaksa mundur ke Jenar, tempat ia mendirikan Istana Purwakanda dan menobatkan dirinya sebagai Sunan Ngalaga. Sementara itu, Trunajaya menjarah harta pusaka Mataram sebelum kembali ke Kediri.
Setelah Trunajaya pergi, Sunan Ngalaga kembali ke Plered dan menumpas sisa pasukan pemberontak, lalu mengangkat dirinya sebagai sunan Mataram. Di sisi lain, Amangkurat I wafat dalam pengungsian di Banyumas dan menunjuk Raden Mas Rahmat sebagai penerusnya dengan gelar Amangkurat II. Ia pun meminta bantuan VOC untuk merebut kembali takhta.
Karena Plered telah dikuasai Sunan Ngalaga, Amangkurat II membangun istana baru di hutan Wanakarta yang kelak menjadi Istana Kartasura pada September 1680. Ia berupaya membujuk Sunan Ngalaga untuk bergabung, tetapi ditolak, sehingga pecah perang saudara. Pada 28 November 1681, Sunan Ngalaga akhirnya menyerah kepada VOC dan kembali menjadi pangeran di bawah pemerintahan Amangkurat II.
Nama "Kartasura" diambil dari bahasa Jawa Kuno yakni karta (ꦏꦂꦠ) yang artinya "makmur", (atau dalam bahasa Sanskerta: krta berarti suatu "pencapaian") dan sura (ꦱꦸꦫ) yang berarti "berani". Dengan demikian nama Kartasura yang dimaksud berarti sebuah kota yang berani berjuang untuk kemakmuran suatu bangsa.
Saat ibukota berhasil dipindahkan, bukan berarti Kerajaan tidak mengalami pemberontakan lagi. Justru setelah perpindahan ini, peperangan dan pemberontakan semakin menjadi. Sehingga di pertengahan abad 18, raja harus memindahkan ibukota ke tempat yang baru lagi. Sekaligus, ibukota selanjutnya akan menjadi yang terakhir. Karena kerajaan tunggal ini akan segera terpecah karena perang suksesi antar keluarga raja.
Kota selanjutnya yang menjadi penerus Kartasura ialah Surakarta. Kota ini mulai berkembang ketika Sunan Pakubuwana II, penguasa Kesunanan Mataram Islam, memindahkan pusat pemerintahan dari Kartasura ke Desa Sala. Pemindahan ini dilakukan karena Istana Kartasura mengalami kehancuran akibat serangan pemberontak (yang dipimpin oleh Sunan Kuning atau Amangkurat V yang masih terhitung kerabat raja).
Untuk membangun istana baru, Sunan Pakubuwana II membeli tanah dari kepala desa Sala, Kyai Sala, dengan harga 10.000 ringgit (gulden Belanda). Sala adalah salah satu dari tiga dusun yang dipilih oleh Pakubuwana II atas saran Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyudha, serta komandan pasukan Belanda, J.A.B. van Hohendorff, sebagai lokasi istana baru setelah terjadinya Perang Suksesi Mataram Islam di Kartasura.
Seiring waktu, karena penyebutan Sala dianggap sulit bagi orang Belanda, nama ini berubah menjadi Solo. Adapun nama Surakarta diberikan sebagai nama resmi (wisuda) bagi Istana Surakarta, pusat pemerintahan baru Kesunanan Mataram Islam di Desa Sala. Istana baru tersebut secara resmi dinamai Keraton Surakarta Hadiningrat dan mulai dihuni pada 20 Februari 1745. Serta menjadi Istana dan Ibukota terakhir Kerajaan Mataram, karena di tahun 1755, Kerajaan ini terpecah menjadi dua Kerajaan akibat dari perang suksesi takhta.
Tata ruang Kota Surakarta bermula dari perpindahan Istana Kartasura ke Desa Sala, yang kemudian berkembang menjadi Kota Surakarta. Pangeran Mangkubumi merancang tata ruang kota dengan konsep catur gatra tunggal, sebagaimana yang diterapkan oleh leluhurnya, Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Dalam konsep ini, istana dibangun berdekatan dengan alun-alun, masjid, pasar, serta cepuri atau benteng pertahanan. Alun-alun terletak di utara dan selatan istana, dengan Masjid Ageng berdiri di sebelah barat alun-alun utara. Sementara itu, pasar kota, yang dikenal sebagai Pasar Gede Harjonagoro, berada di timur laut istana. Benteng cepuri hingga kini masih berdiri dalam kompleks istana.
Pada abad ke-20, tata ruang Surakarta mulai dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Mereka membangun benteng di selatan pasar dan mendirikan penjara di barat laut istana. Selain itu, Belanda juga mendirikan gereja, kantor telegraf (sekarang Kantor Pos Besar Surakarta), dan bank (kini Kantor Bank Indonesia). Di sebelah utara bangunan-bangunan tersebut, terdapat Tugu Pemandengan yang menjadi titik nol kilometer Kota Surakarta.
Kata Sura (ꦱꦸꦫ) dalam bahasa Jawa bermakna "keberanian," sedangkan Karta (ꦏꦂꦠ) berarti "makmur." Nama Surakarta mencerminkan harapan agar kota ini dihuni oleh orang-orang yang berani berjuang demi kebaikan serta kemakmuran bangsa dan negara. Selain itu, nama Surakarta juga dianggap sebagai permainan kata dari Kartasura, ibu kota sebelumnya. Sementara itu, Sala, nama desa tempat istana baru didirikan, merujuk pada pohon suci asal India, yaitu pohon Sala.
Penutup
Melihat kisah Kyoto–Tokyo dan Kartasura–Surakarta, tampak jelas bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun dari batu, kayu, atau tanah, melainkan juga dari memori kolektif serta berbagai macam dinamika politik yang turut serta berperan dalam mengubah wajah kota tersebut. Pola pembalikan nama bukan sekadar permainan linguistik, melainkan simbol dari transisi kekuasaan dan upaya membangun legitimasi baru.
Kyoto pernah ditinggalkan demi Tokyo dalam kerangka modernisasi Jepang, sementara Kartasura digantikan oleh Surakarta akibat konflik internal dan pergolakan politik Jawa. Keduanya sama-sama mencerminkan bahwa sebuah ibu kota dapat lahir, berkembang, bahkan ditinggalkan, tetapi tetap menyisakan jejak penting dalam sejarah bangsa.
Menyebut Kartasura sebagai “Kyoto versi lokal” bukanlah berlebihan, ia bisa menjadi salah satu cara memahami bagaimana Nusantara juga mengenal dinamika perpindahan ibu kota yang sama di bagian dunia lain sebagai baha refleksi zaman, tentu untuk pembelajaran di masa depan.