Konten dari Pengguna
Jangan Jadi Die-Harder dalam Politik!
17 Juli 2025 19:02 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Jangan Jadi Die-Harder dalam Politik!
Sekjen PDIP yang kini menjadi pesakitan di meja hijau, Hasto Kristiyanto, berteriak lantang membacakan pledoi, pekan lalu. Bukan soal isinya yang ingin saya ulas, tapi bagaimana lakon komunikasinya beMuhammad Sufyan Abdurrahman
Tulisan dari Muhammad Sufyan Abdurrahman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSekjen PDIP yang kini menjadi pesakitan di meja hijau, Hasto Kristiyanto, berteriak lantang membacakan pledoi, pekan lalu. Bukan soal isinya yang ingin saya ulas, tapi bagaimana lakon komunikasinya begitu menarik dikaji. Sebab, ada satu fakta telanjang yang harus diakui dalam realitas politik Indonesia: seorang politikus boleh teriak, boleh emosional, boleh pula bermuka dua, sepanjang ia bicara di ruang publik.
Itulah yang sering disebut sebagai, “seni komunikasi politik”—di mana logika bukan lagi soal konsistensi, tetapi soal posisi. Ketika posisi berubah, narasi pun ikut berubah. Dalam pledoinya yang setebal 108 halaman, Hasto menyebut dirinya sedang melawan ketidakadilan. Ia menggambarkan penahanan dirinya sebagai bentuk pelemahan demokrasi dan tekanan terhadap oposisi. Suaranya keras, bahasanya tegas. Namun publik yang mengikuti jejak komunikasinya tentu tidak mudah lupa.
Beberapa tahun sebelumnya, Hasto berdiri sebagai pendukung keras Presiden Joko Widodo. Bahkan kerap disebut sebagai “bestie politik” dalam banyak manuver istana dan partai. Ia sempat memuji langkah pemerintah saat membantu kepulangan Habib Rizieq Shihab (awal November 2018), serta mendukung tindakan cepat kepolisian saat Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka (awal Desember 2018). Semua itu disampaikan dengan semangat bahwa hukum telah ditegakkan dan negara hadir menjaga ketertiban.
Namun menjelang Pemilu 2024, dinamika berubah drastis. Hasto mulai melontarkan kritik terbuka terhadap Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming. Ia menyindir keras gaya debat Gibran, misalnya, yang gemar menggunakan singkatan dan menyebutnya sebagai jebakan retorika yang tidak substansial. Lebih tajam lagi, ia menegaskan bahwa Jokowi telah menempuh jalan politik yang menyimpang dari semangat reformasi.
Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menyentil bahwa Jokowi kini lebih condong kepada kekuasaan ketimbang komitmen etik terhadap demokrasi. Salah satu momen paling berani adalah ketika Hasto mengungkit rekaman pertemuan Jokowi dengan elite partai pada 2019. Meskipun kemudian dikecam banyak pihak karena dinilai membuka rahasia forum, Hasto tetap bersuara dan tidak bergeser dari sikapnya sebagai “oposisi dari dalam.”
Apakah ini bentuk kemunafikan? Tidak selalu jika dalam politik. Di sinilah pentingnya memahami bahwa dalam komunikasi politik, bukan keutuhan pesan yang dicari, melainkan efektivitas dalam memengaruhi audiens saat itu juga. Apa yang dikatakan bukan tentang kebenaran objektif, tetapi tentang posisi politik subyektif. Karena itulah, banyak politikus tampak kontradiktif: mendukung satu hal hari ini, lalu menentangnya esok hari. Bagi mereka, publik hanya perlu diyakinkan dalam momen saat itu, bukan diukur dari jejak narasi yang panjang.
Tentu ini tidak berarti bahwa kita harus membenarkan laku semacam itu. Justru sebaliknya, publik harus semakin cermat membaca pesan politik dengan kesadaran bahwa komunikasi elite tak selalu menyampaikan kejujuran, melainkan lebih sering mengemas strategi.
Pledoi Hasto, sebagaimana pledoi-pledoi politikus sebelumnya, seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan bicara, tetapi juga tanggung jawab pada integritas komunikasi. Ketika seorang politikus menyebut dirinya sedang dizalimi, kita berhak bertanya: apakah sebelumnya ia pernah membela orang-orang yang ia anggap dizalimi hari ini?
Dan ketika komunikasi politik, terutama melalui digital public relations, hanya jadi pertunjukan teatrikal yang berganti naskah tergantung panggung, maka publik harus hadir bukan sebagai penonton pasif. Tetapi sebagai pembaca kritis yang tak mudah terseret arus air mata dan kalimat retoris.
Jangan Jadi Die-Harder
Di titik inilah, publik sepatutnya mengambil pelajaran penting: jangan menjadi pengikut yang terlalu larut. Jangan menjadi fans garis keras yang membela mati-matian, bahkan sampai menolak logika. Apalagi jika kecintaan politik membuat seseorang tega bertengkar dengan anaknya sendiri, memutus silaturahmi dengan saudara, atau saling memblokir antar kerabat hanya karena perbedaan pilihan. Semua itu terlalu mahal untuk sebuah drama kekuasaan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ditulis untuk rakyat.
Sebab politikus, betapapun fasih dan emosionalnya mereka bicara, pada akhirnya sedang memainkan peran. Mereka bisa menangis di pengadilan, lalu tersenyum di panggung partai. Bisa marah hari ini, lalu berkoalisi kembali besok. Semua itu bagian dari skenario, dan publik seharusnya cukup cerdas untuk tidak ikut terbawa peran secara utuh.
Itu sebabnya, mencintai atau membenci tokoh politik sebaiknya dilakukan sewajarnya. Kita perlu kritis, tapi tidak sinis; Perlu mendukung, tapi tidak membebek. Demokrasi tidak lahir dari barisan penggemar fanatik, tetapi dari warga negara yang rasional, yang bisa membedakan antara retorika dan prinsip serta antara pencitraan dan integritas.
Hasto hanyalah salah satu contoh dari politikus yang hari ini membela demokrasi, tapi dulu pernah membela kekuasaan. Besok bisa saja ia kembali ke lingkar berbeda lagi. Dan itu sah dalam politik. Tapi bagi rakyat, keteguhan moral dan konsistensi berpikir tidak boleh semudah itu berpindah. Kita boleh berganti pilihan, tapi tidak boleh berhenti berpikir.
Politik bukan arena iman buta. Ia bukan pertarungan antar nabi, melainkan antar narasi. Jika publik bisa menjaga jarak yang sehat, yakni cukup dekat untuk peduli, tapi cukup jauh untuk tidak terluka, maka kita punya harapan membangun demokrasi yang lebih waras.
Dengan demikian, pledoi atau drama politik lainnya akan tetap menarik dinikmati, tapi tidak memabukkan. Karena yang sedang kita saksikan adalah pertunjukan kekuasaan, bukan kebenaran mutlak. Maka tugas rakyat bukan bersumpah setia, tapi tetap waras dan kritis di tengah riuh panggung yang terus berubah. (**)