Konten dari Pengguna
Reshuffle dan Bayang-Bayang "Radical Break"
10 September 2025 21:14 WIB
·
waktu baca 5 menit
Tulisan dari Muhammad Suhail Ghifari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandai fase baru dalam politik Indonesia. Ia bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari percakapan yang lebih besar mengenai radical break—sebuah istilah untuk menggambarkan perubahan besar-besaran yang memutus mata rantai rezim sebelumnya. Meskipun reshuffle kali ini belum dapat dikategorikan sebagai radical break penuh, ia tetap menyimpan muatan simbolis dan implikasi politik yang luas.
PerbesarPerbedaan dan Karakteristik “Radical Break”
Secara konseptual, radical break berarti perubahan menyeluruh, termasuk pergantian posisi-posisi kunci yang selama ini dianggap proksi dari Presiden Jokowi. Reshuffle terbaru lebih tepat disebut sebagai parsial break. Dari sisi kuantitatif, langkah ini belum radikal. Empat menteri baru yang masuk berasal dari partai yang sama yaitu Golkar dan menggantikan kursi Golkar yang sudah ada. Figur seperti Bahlil Lahadalia pun tetap dipertahankan.
Namun, secara kualitatif, reshuffle dapat dibaca sebagai langkah radikal. Mengapa? Karena Presiden Prabowo merespons tuntutan rakyat dalam tempo singkat setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran. Keputusan yang cepat ini menunjukkan keseriusan Presiden membaca kesadaran moral dan psikologis publik. Di tengah kemarahan rakyat, respons cepat merupakan pesan penting bahwa suara jalanan tidak diabaikan.
Dampak dan Implikasi Reshuffle
Implikasi pertama adalah pengakuan bahwa tuntutan publik tidak bisa lagi disepelekan. Reshuffle memberi sinyal bahwa Presiden bersedia mendengar aspirasi rakyat meskipun masih ada wilayah abu-abu. Posisi Menko Maritim dan Investasi, misalnya, tetap dipegang ex officio oleh Menteri Pertahanan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pemisahan peran.
Penggantian Sri Mulyani menjadi salah satu sorotan utama. Selama ini, ia dianggap sebagai barometer stabilitas ekonomi Indonesia. Kepergiannya memunculkan dua tafsir: Apakah ini murni karena pertimbangan teknokratik atau bagian dari tukar tambah politik? Apa pun motifnya, langkah ini adalah pergeseran penting, sekaligus ujian bagi wajah ekonomi Indonesia di masa depan.
Reshuffle juga bisa dilihat sebagai “cicilan pertama” dari sebuah “asuransi radical break”. Premi asuransi itu sudah dibayar masyarakat sipil melalui demonstrasi dan tuntutan pertanggungjawaban. Kini, pemerintah dituntut untuk melanjutkan “cicilan-cicilan” berikutnya dalam bentuk perombakan lebih luas yang menjawab keresahan publik secara substantif.
Menjaga Jarak dari Rezim Jokowi
Reshuffle bukan hanya manuver teknis, melainkan juga simbolik. Ia memperlihatkan upaya Prabowo untuk menjaga jarak dari Jokowi secara psikologis. Publik menunggu kepastian bahwa pemerintah baru ini bukan sekadar lanjutan dari rezim lama.
Secara sosiologis, masyarakat masih menuntut lebih dari sekadar letupan kegembiraan kecil. Mereka menginginkan pemutusan hubungan yang jelas dengan pola kepemimpinan feodalistis Jokowi. Beberapa langkah sudah diambil, termasuk pembatalan proyek strategis tertentu. Namun, bagi publik ini hanya awalan. Ada dorongan kuat dari deep psychology rakyat agar rezim sebelumnya dikenang dengan catatan kritis, bahkan “dihukum” secara simbolik melalui perombakan kebijakan.
Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi meninggalkan jejak yang tidak ringan. Indeks demokrasi memburuk, korupsi merajalela, dan legitimasi publik terkikis. Banyak yang menilai bahwa demokrasi justru dilemahkan oleh presiden sendiri lewat ambisi otoritarian dan arogansi kekuasaan. Sejarah ini harus dicatat secara jujur. Bukan untuk dendam, melainkan agar masyarakat mengerti bagaimana demokrasi bisa rusak dari dalam. Jika catatan ini diabaikan, deep psychology publik bisa sewaktu-waktu berubah menjadi demonstrasi besar dengan tuntutan yang lebih keras.
Prediksi Masa Depan dan Harapan Politik
Reshuffle kali ini bisa dipahami sebagai bentuk katarsis. Ia menyalurkan kemarahan publik dan memberi ruang bahwa pemerintah masih peka. Namun katarsis tidaklah cukup. Reshuffle hanyalah “pintu pertama” yang dibuka. Masih ada pintu-pintu lain yang harus dilewati jika Prabowo ingin pemerintahan ini diingat sebagai pemerintahannya sendiri—bukan bayangan dari masa lalu.
Prediksi yang cukup kuat: di tahun-tahun mendatang akan ada reshuffle kedua yang lebih makro dan medium. Tidak mungkin semua diruntuhkan sekaligus tanpa mengguncang stabilitas administrasi negara. Oleh karena itu, publik menunggu radical break tahap berikutnya, yang benar-benar melepaskan diri dari jejaring lama.
Harapan politik juga diarahkan pada tahun 2027 yaitu saat muncul kebutuhan membangun politics of hope. Sistem dan kultur politik diharapkan bergeser. Anggota parlemen dituntut bukan hanya berpolitik praktis, tetapi memiliki kapasitas intelektual, memahami sejarah bangsa, dan merawat demokrasi.
Di sinilah partai politik memainkan peran kunci. Mereka harus menyusun kurikulum internal yang membekali kader dengan ide demokrasi dan pemikiran intelektual bangsa. Selama ini, kepercayaan publik pada partai sudah tergerus dan kepercayaan tersebut digantikan oleh media sosial dan para pembentuk opini publik. Jika partai tidak berbenah, mereka akan kehilangan relevansi.
Menata Ulang Relasi Politik
Reshuffle adalah momentum untuk menata ulang hubungan antara partai politik dan kesadaran publik, antara tokoh politik dan nilai-nilai masyarakat. Kali ini, mini radical break seharusnya tidak berhenti di kosmetik jabatan, tetapi menjadi fondasi transformasi politik yang lebih besar.
Pemerintahan Prabowo diuji pada dua hal: sejauh mana ia bisa menunjukkan wajah baru yang bersih dari bayang-bayang lama dan sejauh mana ia berani membuka pintu-pintu berikutnya menuju perubahan yang lebih substantif.
Jika reshuffle hanya dilihat sebagai strategi meredam protes, publik akan kembali turun ke jalan dengan tuntutan yang lebih keras. Tetapi jika ia dibaca sebagai awal komitmen terhadap demokrasi, kejujuran, dan keadilan, maka politik Indonesia berpeluang memasuki fase baru.
Pada akhirnya, sejarah akan menilai bahwa reshuffle ini bukan dari siapa yang digantikan, melainkan dari arah politik yang diambil setelahnya. Apakah ia akan membuka jalan menuju radical break yang sejati atau berhenti sebagai manuver kosmetik?