Konten dari Pengguna
Mengapa Amerika Serikat Sangat Ingin Menundukkan Iran?
6 Juli 2025 16:20 WIB
·
waktu baca 10 menit
Kiriman Pengguna
Mengapa Amerika Serikat Sangat Ingin Menundukkan Iran?
Melalui lensa Offensive Realism, artikel ini mengulas ambisi Amerika Serikat untuk menundukkan Iran demi menjaga hegemoninya di kawasan Timur Tengah.Muhammad Zair Baitil Atiq
Tulisan dari Muhammad Zair Baitil Atiq tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam beberapa waktu terakhir, perhatian dunia internasional tertuju pada kawasan Timur Tengah setelah keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik bersenjata antara Israel dan Iran mencuat ke permukaan. Intervensi ini dikonfirmasi secara terbuka melalui pernyataan Presiden Donald Trump di media sosial yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengerahkan pesawat pengebom strategis B-2 dan meluncurkan bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Iran di Kota Fordo.
Tindakan militer tersebut sontak memicu kekhawatiran global akan potensi eskalasi konflik yang dapat meluas dan mengancam stabilitas kawasan. Di balik serangkaian aksi militer dan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, muncul pertanyaan fundamental mengapa Amerika Serikat tampak begitu resah terhadap penguatan posisi Iran di Timur Tengah terutama dengan pengembangan program nuklir yang dilakukan?
Luka Lama yang Tak Sembuh: Sejarah Panjang Permusuhan Amerika Serikat dan Iran
Dalam membahas motif Amerika Serikat tentu tidak terlepas dari sejarah panjang pasang surut hubungan kedua negara. Keterlibatan signifikan pertama Amerika Serikat terjadi ketika perang dingin dimana Amerika berusaha memperluas pengaruhnya di berbagai negara termasuk Iran. Pada tahun 1953, Badan Intelijen Amerika dan Inggris yaitu CIA dan SIS melaksanakan berbagai propaganda di tengah masyarakat untuk memprovokasi dan memercik semangat anti kepemimpinan Mohammad Mossadegh, Perdana Menteri Iran pada saat itu.
Hal ini dilakukan karena Amerika melihat kebijakan Mossadegh yang ingin melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan minyak di negaranya sebagai ancaman besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya yang cukup bergantung dengan Minyak dari timur tengah terutama Iran. Selain itu, Mossadegh dicurigai memiliki kecenderungan ideologi komunis dan lebih condong terhadap Uni Soviet yang merupakan musuh terbesar Amerika Serikat pada saat itu.
Melalui propaganda yang dilakukan, badan intelijen mencoba menyatukan pendukung Mohammad Reza Pahlavi yaitu pemerintah pengganti yang disiapkan oleh Amerika Serikat dan mengorganisir demonstrasi untuk menurunkan rezim yang berkuasa. Strategi ini akhirnya berhasil melengserkan Mossadegh dan mengangkat Mohammad Reza Pahlavi sebagai pemimpin iran yang baru. Amerika bahkan memberikan bantuan pendanaan sebesar 5 Juta USD untuk menstabilkan transisi kepemimpinan yang terjadi.
Dibawah kepemimpinan Pahlavi, Iran menjadi negara yang sangat condong terhadap barat khususnya Amerika Serikat. Ia menandatangani perjanjian bahwa 40% dari sumber minyak Iran akan dikelola oleh perusahaan dari Amerika Serikat. Secara drastis Iran bertransformasi menjadi negara yang sekuler dan bercorak kebaratan.
Namun, dominasi pengaruh Amerika ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1979 terjadi Revolusi besar-besar an di Iran terhadap pemerintah yang berkuasa. Revolusi ini tidak hanya didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemimpin yang dianggap korup dan otoriter, namun juga didasari kebencian terhadap intervensi secara berlebihan Amerika terhadap urusan domestik dan hanya memanfaatkan Iran untuk keuntungan ekonominya.
Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat berubah secara drastis. Iran berevolusi menjadi negara yang bahkan menolak pengaruh dan eksistensi Amerika di kawasan timur tengah. Masyarakat yang sudah muak menyerang kedutaan besar Amerika Serikat dan menyandera beberapa diplomat. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat berusaha melindungi Mohammad Reza Pahlavi dengan membawanya kabur keluar negeri.
Revolusi ini berhasil melengserkan rezim yang berkuasa dan membuat Ayatollah Ruhollah Khomeini seorang ulama yang sangat berpengaruh pada saat itu menjadi pemimpin tertinggi negara. Ayatollah merombak sistem sosial dan politik Iran menjadi sebuah negara republik dan menjadikan hukum islam sebagai landasan utama negara. Kemenangan ini menandakan akhir dari pengaruh Amerika Serikat di Iran dan permusuhan di antara keduanya.
Upaya Amerika Serikat Untuk Menundukkan Iran
Akibat dari penyanderaan diplomat dan penyerangan kedutaan yang dilakukan oleh Masyarakat Iran selama masa revolusi, Amerika Serikat mengeluarkan sanksi pertamanya terhadap Iran dengan melarang impor barang dari Iran untuk masuk ke Amerika dan membekukan aset Iran sebesar 12 juta USD. Sanksi ini menjadi awal dari berbagai sanksi yang Amerika Serikat berikan kepada Iran pada tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 1984 Amerika memberikan label kepada Iran sebagai negara yang mendukung aksi terorisme internasional. Lebih lanjut pada tahun 1996 Amerika meresmikan undang-undang yang mengatur sanksi terhadap Iran dengan melarang segala bentuk investasi yang dilakukan perusahaan di sektor Minyak dan Gas yang dimiliki Iran. Amerika memberikan sanksi berat bagi perusahaan yang melanggar undang-undang ini dan bekerja sama dengan Iran.
Tidak berhenti sampai disana, pada tahun-tahun berikutnya berbagai sanksi terus diberikan terutama karena tuduhan terhadap upaya Iran melakukan pengelolaan Uranium dan pengembangan senjata Nuklir. Melalui pengaruhnya, Amerika berhasil memengaruhi berbagai negara lainnya untuk tidak berinvestasi dan menjalin kerja sama ekonomi secara signifikan dengan Iran. Namun tekanan ini justru membuat Iran semakin masif dalam membangun perekonomian secara mandiri dan terus melanjutkan pengayaan terhadap uranium yang mereka miliki.
Dinamika hubungan yang panas selama bertahun-tahun akhirnya membawa keduanya pada Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015. Kesepakatan ini turut ditandatangani oleh Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman. Dalam perjanjian ini, Iran sepakat untuk membatasi pengayaan uranium yang sedang dilakukan dengan syarat bahwa Amerika dan sekutunya akan mencabut sebagian besar sanksi ekonomi terhadap Iran.
Namun, efektivitas perjanjian ini ternyata hanya bertahan beberapa tahun saja. Pada tahun 2018, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan tersebut. Trump menilai bahwa perjanjian nuklir dengan Iran merupakan kesepakatan yang lemah dan tidak dapat diandalkan karena dinilai gagal menjamin keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Keputusan penarikan ini kemudian memicu Iran untuk tidak lagi mematuhi komitmen dalam perjanjian dan kembali melanjutkan berbagai program pengayaan uranium yang sebelumnya telah dibatasi.
Dalam upaya terbarunya pada Maret 2025, Presiden Donald Trump mengirimkan surat kepada Ali Khamenei untuk mengajak Iran kembali melakukan perundingan nuklir. Amerika mendesak Iran untuk segera mengakhiri upaya pengayaan uranium yang dilakukan dan berhenti membantu kelompok bersenjata pada perang proksi di kawasan timur tengah. Sebagai timbal balik, Amerika akan mencabut sanksi ekonomi Iran dan akan menormalisasi kembali hubungan kedua negara. Pada 12 April 2025 putaran pertama negosiasi pun dimulai antara Amerika Serikat dan Iran.
Trump mendesak bahwa negosiasi dan perundingan ini harus dapat tercapai dalam 60 hari kedepan dan jika proposal ini gagal maka Amerika akan memberikan konsekuensi militer yang serius bahkan akan menambahkan sanksi ekonomi kepada Iran. Setelah melalui 5 putaran perundingan, pada 9 Juni 2025 Iran menyatakan penolakan terhadap proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Walaupun sebenarnya kedua negara sepakat untuk kembali melakukan perundingan pada putaran berikutnya di Oman, penolakan yang terus dilakukan oleh Iran memicu serangan militer yang dilakukan oleh Israel yang merupakan sekutu terdekat Amerika di kawasan timur tengah. Israel menyerang secara terbuka beberapa pusat pengembangan nuklir Iran untuk menghentikan upaya pengayaan yang dilakukan secara paksa karena frustasi melihat Iran yang tidak mau tunduk lewat meja perundingan.
Iran Sebagai Ancaman Hegemoni Amerika di Kawasan Timur Tengah
Untuk memahami kekhawatiran Amerika Serikat serta tindakan militernya terhadap Iran, pendekatan realisme ofensif dalam studi keamanan dapat memberikan penjelasan yang relevan. Berbeda dengan realisme defensif, yang menganggap bahwa negara hanya perlu memiliki kekuatan secukupnya untuk menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) dan mencegah serangan dari negara lain, realisme ofensif berpandangan bahwa negara akan terus berusaha memaksimalkan kekuatannya.
Dalam pandangan ini, kekuatan bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga sarana untuk memperluas pengaruh dan mengejar kepentingan nasional secara agresif. Dengan demikian, alih-alih hanya menjaga keseimbangan, negara-negara dalam kerangka realisme ofensif justru berupaya menjadi hegemon yakni kekuatan dominan yang berada di atas negara-negara lain. Posisi hegemon dianggap sebagai bentuk keamanan tertinggi, karena mampu mengendalikan sistem internasional dan meminimalkan ancaman eksternal.
Lebih dari itu, realisme ofensif juga percaya bahwa dominasi satu negara dapat menciptakan keteraturan dan stabilitas global. Inilah yang menjadi landasan bagi Amerika Serikat dalam melakukan berbagai intervensinya untuk menundukkan Iran, di mana Amerika melihat Iran sebagai ancaman besar terhadap dominasinya di kawasan timur tengah.
Timur tengah yang kaya akan sumber daya energi dan letak strategis sebagai rute perdagangan membuat Amerika sangat ingin mendominasi wilayah ini. Untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjalankan berbagai agendanya, Amerika Serikat telah membangun berbagai pangkalan militer di berbagai negara sekutu seperti di Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Amerika juga sebelumnya telah melancarkan berbagai operasi militer di kawasan secara besar-besaran seperti di Irak dan Afghanistan untuk menyingkirkan pihak yang dianggap dapat menghalangi kepentingan Amerika dengan dalih menjaga perdamaian dunia. Selain itu, Amerika Serikat dan sekutu utamanya Israel juga berhasil menundukkan berbagai negara di kawasan dengan mendesak mereka untuk menandatangani berbagai perjanjian misalnya seperti melalui Perjanjian Abraham.
Melalui perjanjian ini, UEA dan Bahrain menjadi negara arab selanjutnya setelah Mesir (1979) dan Yordania (1994) yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Hal ini tentu dapat terjadi karena adanya campur tangan Amerika Serikat yang mana kedua negara tersebut bergantung cukup tinggi terhadap teknologi militer, senjata, dan intelijen Amerika Serikat. Keterikatan ini membuat negara-negara tersebut tidak akan dapat menentang secara terbuka kebijakan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya di kawasan timur tengah.
Namun di tengah dominasi pengaruh tersebut, Iran hadir sebagai "Lonewolf" yang menentang kebijakan Amerika secara agresif disaat banyak negara lainnya di kawasan yang memilih untuk beraliansi. Dengan sumber daya alam yang kaya dan kapabilitas militernya yang mumpuni, Iran telah bertransformasi menjadi negara hegemon di kawasan dan terus memperluas pengaruhnya.
Hal ini memunculkan rivalitas pengaruh di kawasan dengan negara hegemon lainnya seperti Arab Saudi yang didukung oleh Amerika Serikat. Hubungan buruk antara keduanya tidak simplistik hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan terhadap akidah islam sunni-syiah, namun juga karena hasrat akan kekuasaan dan dominasi di kawasan timur tengah.
Persaingan ini termanifestasikan dengan lahirnya perang dingin diantara kedua negara. Meski kedua blok tidak berperang secara langsung namun persaingan terjadi dalam perang proksi (Proxy war) yang terjadi di beberapa wilayah konflik di kawasan timur tengah. Timur tengah menjadi arena tempur antara dua kutub kekuatan dunia yakni blok Timur dan Barat.
Seperti pada konflik yang terjadi di Yaman, Iran mendukung Houthi untuk memberontak terhadap pemerintah resmi yang didukung oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sedangkan di negara lainnya seperti di Suriah misalnya dimana kelompok oposisi Hay'at Tahrir al-Sham bersama masyarakat sipil yang didukung oleh Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintah Bashar al-Assad yang didukung oleh Rusia, Iran, dan Hizbullah di Lebanon.
Iran merupakan perwujudan counter hegemoni yang dilakukan blok timur terhadap Amerika dan sekutunya di kawasan timur tengah. Rusia, China, dan Korea utara juga secara aktif mendukung Iran untuk mengembangkan kapabilitas militernya.
Rusia dan China misalnya merupakan mitra tradisional keamanan Iran yang telah banyak mengirimkan pasokan persenjataan dan alat tempur kepada Iran. Sedangkan Korea Utara secara aktif bekerja sama dengan Iran dalam mengembangkan Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) yang diklaim dapat mencapai daratan Eropa dan pengembangan fasilitas bawah tanah untuk melindungi berbagai proyek strategis Iran.
Namun terlepas dari peran negara lain, Iran juga secara mandiri berhasil mengembangkan kapabilitas militernya. Misalnya melalui pengembangan rudal hipersonik seperti Rudal "Fattah-2" dengan jangkauan 1800 km dan kecepatan bahkan hingga mencapai 15 mach. Dengan kecepatan ini, Fattah-2 hanya memerlukan waktu sekitar 400 detik untuk dapat mencapai Israel.
Rudal Hipersonik ini juga telah terbukti berhasil menembus Air Dome Israel yang diklaim sebagai pertahanan udara terbaik di kawasan timur tengah. Iran tidak hanya berhasil membuktikan kemandiriannya di tengah embargo ekonomi Amerika, namun juga menegaskan bahwa kekuatan mereka tidak dapat dianggap remeh.
Kekhawatiran ini semakin lengkap dengan upaya pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran secara masif. Pemerintah Iran secara serius mengembangkan program nuklir sebagai salah satu kekuatan yang dimiliki. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk melakukan penambangan, Iran juga mengembangkan kapasitasnya dalam pengayaan terhadap Uranium dari berbagai pusat pengembangan yang dibangun seperti Isfahan Nuclear Technology Center, Fordow Fuel Enrichment Plant, Natanz Enrichment Complex, dan Bushehr Nuclear Power Plant.
Walaupun Iran selalu mengklaim bahwa pengembangan program nuklir ini adalah untuk tujuan perdamaian dan kebutuhan sipil, Amerika Serikat menuduh Iran telah mengembangkan senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi sejak 2002. Data dari IAEA menunjukkan bahwa pada 2025 Iran telah memiliki 275 kg Uranium dengan tingkat pemurnian hingga mencapai 60%.
Amerika percaya bahwa Iran sudah dapat memproduksi bom nuklir dalam satu tahun kedepan jika tidak segera dihentikan. Tentu hadirnya senjata nuklir yang baru di timur tengah dapat menjadi ancaman besar bagi dominasi dan keamanan Amerika di kawasan tersebut.