Konten dari Pengguna
Mencari Nabi di Tengah Baliho: Refleksi Budaya Politik Kita
1 Januari 2026 12:39 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Mencari Nabi di Tengah Baliho: Refleksi Budaya Politik Kita
Refleksi akhir tahun tentang budaya politik, harapan politik, dan kecenderungan menyucikan figur pemimpin dalam demokrasi.Musbikhin M
Tulisan dari Musbikhin M tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Refleksi akhir tahun tentang harapan politik dan kecenderungan menyucikan figur.
PerbesarAkhir tahun selalu memberi jarak. Dalam budaya politik kita, jarak ini penting untuk menilai ulang harapan, kekecewaan, dan cara kita memaknai demokrasi.
Setiap lima tahun sekali, demokrasi Indonesia memang selalu riuh. Spanduk bermunculan, baliho memenuhi sudut kota, media sosial berubah menjadi arena debat, dan percakapan sehari-hari mendadak sarat politik. Semua itu wajar. Pemilu tidak pernah benar-benar sunyi.
Yang tidak selalu wajar adalah cara sebagian dari kita memaknai pilihan politiknya.
Di tengah kebisingan itu, sebagian warga tidak sekadar memilih pemimpin. Mereka menemukan sesuatu yang lebih besar: figur yang dipercaya mampu menyelamatkan segalanya. Bukan hanya ekonomi atau hukum, tetapi juga harapan, kekecewaan, bahkan rasa takut kolektif. Seorang kandidat perlahan bergeser dari manusia politik menjadi sosok yang diperlakukan nyaris seperti nabi.
Lengkap dengan pengikut setia, tafsir tunggal, dan dosa yang selalu bisa diampuni.
Bedanya, nabi yang ini butuh baliho.
Pemilu sejatinya adalah mekanisme paling duniawi yang dimiliki demokrasi. Ia lahir dari kompromi, perhitungan, negosiasi kepentingan, serta batas-batas kekuasaan yang jelas. Tidak ada wahyu di dalamnya. Yang ada hanyalah program, janji, rekam jejak, dan kemungkinan gagal yang selalu terbuka.
Namun ekspektasi sebagian pemilih justru bergerak ke arah sebaliknya. Seorang calon pemimpin diposisikan seolah memiliki kapasitas moral dan kemampuan praktis yang nyaris tak terbatas. Ia dianggap selalu benar, atau setidaknya selalu bisa dibenarkan. Jika ada kebijakan yang janggal, yang salah pasti konteks. Jika ada kegagalan, itu disebut pengorbanan. Jika ada kritik, maka pasti ada niat buruk di baliknya.
Di titik ini, politik berhenti menjadi ruang rasional.
Ia berubah menjadi ruang kepercayaan.
Yang dipertahankan bukan lagi kebijakan, melainkan keyakinan. Bukan lagi hasil, melainkan iman.
Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari kelelahan kolektif. Ketika sistem terasa lambat, hukum terasa tumpul, dan ketidakadilan terasa berulang, manusia cenderung mencari jalan pintas emosional. Harapan kemudian ditumpukan pada satu figur—satu nama, satu wajah—seolah-olah kompleksitas negara bisa disederhanakan menjadi satu orang yang “cukup kuat”, “cukup bersih”, atau “cukup berani”.
Masalahnya, negara tidak pernah bekerja sesederhana itu.
Negara digerakkan oleh sistem, institusi, prosedur, dan pembatasan. Presiden, sekuat apa pun mandatnya, tetap berada dalam jejaring kekuasaan yang rumit. Ada parlemen, ada partai, ada kepentingan ekonomi, ada birokrasi, dan ada realitas global yang tidak bisa dinegosiasikan lewat slogan.
Ketika seorang pemimpin diperlakukan seperti nabi, seluruh kerumitan ini diabaikan. Yang tersisa hanyalah narasi sederhana: kalau dia memimpin, semua akan beres. Narasi yang menenangkan, tetapi rapuh.
Yang lebih problematis, pemujaan politik justru melahirkan paradoks. Semakin seseorang membela figur pilihannya secara membabi buta, semakin terlihat bahwa ia tidak sepenuhnya percaya pada demokrasi itu sendiri. Ia tidak yakin sistem bisa mengoreksi kesalahan, institusi bisa membatasi kekuasaan, atau mekanisme hukum bisa berjalan tanpa figur “penyelamat”.
Maka seluruh harapan dititipkan pada satu manusia.
Ini bukan bentuk kepercayaan diri kolektif, melainkan tanda kecemasan yang mendalam. Kecemasan bahwa tanpa figur itu, semuanya runtuh. Kecemasan bahwa jika figur itu dikritik, maka masa depan ikut terancam.
Di sinilah kritik mulai dianggap pengkhianatan, dan perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan.
Ironisnya, sikap seperti ini tidak menguatkan pemimpin, justru melemahkannya. Pemimpin yang tidak boleh salah akan kehilangan ruang belajar. Pemimpin yang tidak boleh dikritik akan kehilangan kompas koreksi. Pemimpin yang selalu dibenarkan tidak pernah benar-benar diuji.
Dalam sejarah politik di banyak tempat, kultus terhadap figur hampir selalu berakhir buruk. Bukan karena pemimpinnya selalu jahat, melainkan karena kekuasaan yang tidak diuji hampir pasti menyimpang.
Seorang nabi, dalam pengertian moral dan spiritual, justru tidak membutuhkan pembelaan fanatik. Ia berdiri pada nilai, bukan pada pembenaran. Ia tidak memerlukan buzzer, tidak butuh serangan balik terhadap pengkritik, dan tidak menuntut pengikutnya memusuhi mereka yang berbeda tafsir.
Jika seorang pemimpin politik harus diperlakukan seperti nabi agar tetap tampak benar, mungkin masalahnya bukan pada rakyat yang kritis, melainkan pada figur yang terlalu rapuh untuk diuji oleh nalar publik.
Sering kali terdengar pertanyaan: “Kalau bukan dia, siapa lagi?”
Pertanyaan ini terdengar pragmatis, tetapi menyimpan kesedihan tersendiri. Ia mencerminkan betapa rendahnya ekspektasi kita terhadap sistem, seolah-olah kualitas negara sepenuhnya bergantung pada satu individu.
Padahal, demokrasi tidak pernah menjanjikan pemimpin sempurna. Yang ia tawarkan adalah mekanisme koreksi. Hak untuk memilih, sekaligus hak untuk mengkritik. Kesempatan memberi mandat, sekaligus kewajiban untuk mengevaluasi.
Ketika pemilih menolak berhenti menyembah pilihannya, di situlah demokrasi kehilangan maknanya.
Tulisan ini bukan ajakan untuk sinis, apalagi apatis. Justru sebaliknya. Ini ajakan untuk menurunkan ekspektasi ke tempat yang sehat. Mengembalikan politik ke ranahnya sebagai urusan duniawi yang perlu diawasi, bukan disucikan.
Memilih pemimpin adalah keputusan penting, tetapi bukan peristiwa sakral. Bilik suara bukan altar. Coblosan bukan doa. Dan hasil pemilu bukan wahyu yang kebal dari evaluasi.
Ketika kita berhenti mencari nabi di tengah baliho, kita memberi ruang bagi demokrasi untuk bekerja sebagaimana mestinya: tidak sempurna, sering menjengkelkan, tetapi selalu bisa diperbaiki.
Menjelang pergantian tahun, barangkali refleksi paling jujur adalah mengakui bahwa demokrasi tidak butuh nabi, hanya warga negara yang mau berpikir jernih.