Konten dari Pengguna
Tragedi Mahsa Amini: Ketika Negara Gagal Melindungi HAM Perempuan Iran
3 Desember 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Tragedi Mahsa Amini: Ketika Negara Gagal Melindungi HAM Perempuan Iran
Artikel ini membahas tragedi kematian Mahsa Amini sebagai simbol kegagalan negara Iran dalam melindungi hak asasi perempuan yang memicu protes besar “Woman, Life, Freedom”Nadia Alya Nashwa
Tulisan dari Nadia Alya Nashwa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika Mahsa Amini, perempuan Kurdi berusia 22 tahun, memasuki Teheran pada 13 September 2022, ia tidak pernah membayangkan perjalanannya akan mengubah wajah gerakan perempuan Iran. Kematian Mahsa Amini bukan hanya memicu demonstrasi di Iran, tetapi juga membuka kembali diskusi penting tentang bagaimana negara dapat mengatur, mengawasi, bahkan menghukum tubuh perempuan.
Amini ditangkap oleh Gasht-e Ershad (polisi moral Iran) karena diduga melanggar aturan wajib hijab. Beberapa jam setelah ditangkap ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan tiga hari berikutnya dinyatakan meninggal. Perbedaan tajam antara narasi pemerintah yang menyebut Amini mengalami gagal jantung dan temuan keluarga yang menyatakan Amini sehat, serta berbagai laporan independen termasuk analisis hukum yang membandingkan penyelidikan pemerintah dengan standar HAM internasional, menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam proses investigasi serta dugaan kuat bahwa Amini mengalami kekerasan dalam tahanan.
Kematian Amini pada akhirnya mempertemukan fakta-fakta medis, politik, dan sosial yang tidak saling mendukung versi pemerintah. Tragedi ini bukan sekadar tragedi personal, namun potret struktural dari bagaimana tubuh perempuan di Iran telah lama dijadikan arena kontrol negara. Dan dari situlah, gelombang protes terbesar sejak revolusi 1979 meletus. Ribuan perempuan melepas hijab mereka, rambut dipotong sebagai simbol duka, dan jalan-jalan Teheran dipenuhi satu kalimat: “Woman, Life, Freedom.”
Tubuh Perempuan sebagai Ranah Kontrol Negara
Aturan wajib hijab telah diberlakukan sejak 1983 di Iran. Namun implementasinya sering disertai tindakan berlebihan. Perempuan dapat dihentikan, dinterogasi, atau ditahan hanya karena dianggap "tidak berpakaian sesuai standar." Sejumlah penelitian feminism Islam menyatakan bahwa aturan tersebut tidak hanya menjadi persoalan moral atau religius, tetapi juga instrumen negara untuk mengontrol ruang gerak perempuan.
Dalam konteks inilah, kematian Mahsa Amini dipahami bukan sebagai "insiden," tetapi sebagai femisida berbasis negara, situasi ketika struktur hukum dan aparat negara berperan langsung atau tidak langsung dalam menyebabkan kematian perempuan. la bukan hanya korban, tetapi simbol dari praktik negara yang gagal, bahkan menolak memberikan perlindungan dasar bagi warganya sendiri, terutama perempuan. Tragedi ini menjadi titik ledak yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan atas tubuh perempuan dapat berbenturan dengan hak-hak dasar seperti hak hidüp, kebebasan berekspresi, dan kebebasan dari perlakuan kejam atau tidak manusiawi.
“Woman, Life, Freedom”: Dari Duka Menjadi Gelombang Perlawanan Global
Kematian Mahsa memicu gelombang protes terbesar yang pernah terjadi di Iran sejak Revolusi 1979. Ribuan perempuan turun ke jalan melepas hijab mereka, memotong rambut sebagai simbol duka, dan meneriakkan seruan yang kemudian mendunia: "Woman, Life, Freedom." Gerakan ini bergerak bukan sekedar pembelaan terhadap Mahsa, namun juga menjadi protes terhadap sistem yang selama puluhan tahun membungkam perempuan dan menormalisasi kekerasan berbasis gender.
Gerakan ini menunjukkan bahwa protes bukan hanya soal menolak aturan berbusana, tetapi tentang menuntut kembali kendali atas tubuh, pilihan, dan martabat. Perempuan, yang selama ini dipinggirkan oleh regulasi moral negara menjadi garda depan dalam menolak sistem yang opresif.
Sayangnya, respons pemerintah justru semakin represif. Laporan menunjukkan penangkapan massal, kekerasan, hingga hukuman mati terhadap demonstran. Iran Human Rights menyebutkan bahwa lebih dari 500 demonstran tewas dalam tahun pertama gelombang protes, termasuk perempuan dan remaja. Alih-alih mengevaluasi kebijakan diskriminatif, negara memilih mempertahankan kekuasaan melalui intimidasi.
Tetap saja, represi itu tidak menghentikan gerakan. Sebaliknya, solidaritas global bermunculan. Di Paris, Berlin, New York, hingga Jakarta, massa turun ke jalan membawa foto Mahsa. Media internasional menjadikan kisahnya sebagai sorotan utama. Bahkan dalam sidang PBB, kasus ini menjadi titik penting pembahasan mengenai krisis HAM di Iran. Dalam konteks ini, gerakan "Woman, Life, Freedom" menjadi bukti bahwa suara perempuan tidak lagi dapat dibungkam, meski negara berusaha memaksakan kontrol melalui kekerasan.
Kegagalan Negara dan Urgensi Perlindungan HAM Perempuan
Beberapa tahun telah berlalu sejak Mahsa Amini meninggal, tetapi bagi perempuan Iran, trauma itu tetap hidup. Di jalanan Teheran, polisi moral kembali aktif dengan aturan yang lebih keras. Di media sosial, suara perempuan Iran tetap dibungkam. Sekarang pertanyaannya bukan lagi mengapa Mahsa Amini meninggal, tetapi mengapa sistem yang memungkinkan kematiannya masih terus berjalan. Tragedi Mahsa menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan gender di Iran bukan sekadar budaya, melainkan telah terinstitusionalisasi dalam struktur hukum negara. Ketika aturan wajib hijab diberlakukan secara represif dan aparat negara diberi wewenang luas tanpa mekanisme pengawasan, pelanggaran HAM hanya tinggal menunggu momentum.
Tekanan internasional terus meningkat, baik melalui resolusi PBB, laporan organisasi HAM global, maupun kampanye solidaritas lintas negara. Namun perubahan tidak hanya datang dari luar, ia juga tumbuh dari dalam Iran melalui keberanian para demonstran yang menuntut masa depan berbeda. Meskipun gerakan ini menghadapi penindasan keras, narasi perlawanan tetap hidup melalui media sosial, seni, dan suara diaspora Iran di seluruh dunia.
Kasus Mahsa Amini adalah potret bagaimana negara dapat berubah menjadi aktor pelanggar HAM bila kekuasaan berjalan tanpa batas dan tanpa akuntabilitas. Selama negara masih mengatur tubuh, pakaian, dan ruang gerak perempuan, pelanggaran HAM akan terus menghantui. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa reformasi bukan lagi sekadar tuntutan politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan hak-hak paling fundamental. Mahsa mungkin telah tiada, tetapi namanya telah menjadi simbol global perlawanan terhadap ketidakadilan dan seruan agar negara tidak lagi abai terhadap martabat perempuan. Sebab, dalam setiap teriakan “Woman, Life, Freedom”, ada harapan bahwa tragedi serupa tidak akan terjadi lagi, di Iran maupun di tempat lain mana pun di dunia.