Konten dari Pengguna
Cinta Tak Bisa Bayar Sekolah: Realita Pahit Punya Anak Tanpa Kesiapan Ekonomi
5 November 2025 7:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Kiriman Pengguna
Cinta Tak Bisa Bayar Sekolah: Realita Pahit Punya Anak Tanpa Kesiapan Ekonomi
Banyak anak lahir di tengah keterbatasan ekonomi. Punya anak tanpa kesiapan finansial bukan hanya soal cinta, melainkan tanggung jawab besar agar anak bisa hidup layak. #userstoryNajwa Petrina Dewi
Tulisan dari Najwa Petrina Dewi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam masyarakat kita, memiliki anak sering dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan. Namun, di tengah biaya hidup yang terus melonjak, muncul pertanyaan yang semakin relevan: Apakah keputusan memiliki anak tanpa kesiapan finansial bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan sosial?
Pertanyaan ini mungkin terdengar keras, tapi faktanya banyak anak di Indonesia lahir dan tumbuh dalam kondisi ekonomi keluarga yang serba terbatas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan masih ada jutaan anak yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Di berbagai daerah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, banyak anak yang harus berjalan berjam-jam ke sekolah, bahkan bekerja membantu orang tua di usia belia. Mereka tumbuh dalam tekanan kemiskinan, kekurangan gizi, serta minim akses pendidikan dan kesehatan.
Fenomena ini tidak jarang terjadi di perkotaan juga. Di Jakarta misalnya, banyak keluarga muda tinggal di rumah kontrakan sempit dengan penghasilan pas-pasan, tapi tetap memilih memiliki anak lebih dari satu tanpa perencanaan matang.
Akibatnya, anak-anak mereka sering kali tidak mendapatkan nutrisi dan pendidikan yang memadai. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga pola pikir yang masih menganggap bahwa “rezeki akan datang sendiri setelah anak lahir”.
Menjadi orang tua bukan hanya tentang melahirkan, melainkan juga tentang memastikan anak memiliki kehidupan yang layak. Ketika orang tua memutuskan untuk memiliki anak tanpa kemampuan finansial yang cukup, secara tidak langsung mereka menempatkan anak dalam risiko ketidakadilan struktural.
Dalam konteks sosial, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk “kejahatan moral”; tidak karena memiliki niat jahat, tetapi karena mengabaikan hak dasar anak untuk hidup dengan layak.
Namun, menyalahkan individu saja tidak cukup. Pemerintah juga punya tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, menyediakan lapangan kerja layak, dan edukasi keluarga berencana yang benar-benar menjangkau masyarakat bawah. Kampanye tentang perencanaan keluarga seharusnya tidak hanya berfokus pada jumlah anak, tetapi juga pada kesiapan ekonomi dan mental dalam membesarkannya.
Sudah saatnya masyarakat berhenti menganggap bahwa memiliki anak banyak adalah tanda kebahagiaan. Cinta saja tidak cukup untuk membesarkan anak. Diperlukan kesadaran, perencanaan, dan tanggung jawab agar setiap anak yang lahir memiliki kesempatan untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Karena setiap anak berhak lahir untuk hidup sepenuhnya, bukan sekadar untuk bertahan.