Konten dari Pengguna
Malaysia dan Isu Domestik Menguji Solidaritas ASEAN
9 Oktober 2025 11:28 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Malaysia dan Isu Domestik Menguji Solidaritas ASEAN
Rasisme di Malaysia meningkat tajam, dan ASEAN tetap diam. Ketika politik identitas dijadikan alat kekuasaan, keamanan sosial pun runtuh.naufal athallah
Tulisan dari naufal athallah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMalaysia kini menjadi cermin paling jelas bagaimana persoalan domestik dapat mengguncang stabilitas Asia Tenggara. Di tengah meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan politik identitas, fondasi sosial yang menopang keamanan kawasan perlahan melemah. Konflik internal yang tampak lokal ternyata berdampak lintas batas, menciptakan gelombang ketegangan sosial yang memengaruhi keutuhan kawasan. Prinsip ASEAN Way yang menekankan musyawarah dan non-intervensi, selama ini menjadi kebanggaan diplomasi Asia Tenggara, kini tampak kehilangan efektivitasnya. Ketika diskriminasi tumbuh di jantung politik Malaysia, ASEAN justru terdiam, memilih menjaga kesopanan diplomatik daripada menegakkan solidaritas moral.
Laporan Malaysia Racism Report pada tahun lalu 2024 yang disusun oleh Pusat Komunikasi Masyarakat atau KOMAS (Centre for Human Rights and Anti-Discrimination Malaysia) mencatat 73 kasus diskriminasi berbasis ras dan agama sepanjang 2024 — tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Ironisnya, hampir 40 persen terjadi di ranah politik, bukan di jalanan. Parlemen, partai, bahkan pejabat publik kerap melontarkan retorika rasial yang membelah masyarakat. Dalam konteks teori Regional Security Complex dari Barry Buzan, apa yang terjadi di Malaysia bukan hanya urusan domestik, tapi juga bagian dari jaring keamanan Asia Tenggara yang saling terhubung.
Salah satu kasus paling disorot adalah penolakan terhadap penetapan Kampung Baru Cina sebagai warisan UNESCO. Isu yang seharusnya bersifat budaya berubah jadi perdebatan politik bernada etnis. Di ruang digital, KOMAS juga menemukan meningkatnya ujaran kebencian terhadap warga Tionghoa dan India. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sebuah keamanan sosial yang merupakan bagian dari konsep Comprehensive Security menjadi rapuh ketika negara gagal mengelola keberagaman. Keamanan tidak hanya soal menjaga perbatasan, tetapi juga memastikan setiap warga merasa aman di tanahnya sendiri.
Masalahnya, diskriminasi di Malaysia berdampak ke luar negeri. Rasa tidak aman di kalangan minoritas dapat mendorong migrasi, memicu ketegangan di sektor tenaga kerja, dan memperlemah kepercayaan antarnegara. Di sinilah teori Security Dilemma terasa relevan. Saat satu negara memperkuat identitas nasional dengan menekan kelompok tertentu, negara lain di kawasan bisa merasa terancam secara sosial atau politik. Alih-alih menciptakan stabilitas, nasionalisme yang sempit justru memperluas ketidakamanan regional.
Namun ASEAN, seperti biasa, memilih diam. Prinsip Non-Intervensi dan ASEAN Way membuat negara anggota enggan menegur sesamanya, bahkan ketika nilai kemanusiaan dilanggar secara terang. Prinsip itu lahir untuk mencegah konflik antarnegara, tetapi dalam praktiknya justru menutup ruang kepedulian. Diskriminasi di Malaysia dan krisis kemanusiaan di Myanmar akhirnya dianggap “masalah internal”, padahal keduanya memiliki dampak langsung terhadap stabilitas kawasan. Inilah ironi keamanan kolektif ASEAN yakni semua saling terhubung, tapi tak satu pun berani terlibat.
Padahal, ASEAN sudah punya fondasi normatif yang cukup kuat. ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025 menegaskan bahwa keamanan kawasan harus bersifat menyeluruh (comprehensive security), mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Dokumen itu menempatkan “komunitas yang people-centred” sebagai tujuan utama. Jika prinsip ini benar-benar dijalankan, isu seperti rasisme di Malaysia seharusnya menjadi agenda penting dalam diskusi keamanan kawasan sehingga bukan hanya laporan yang lewat begitu saja di forum tahunan.
Namun di lapangan, prinsip itu belum terasa. ASEAN masih terjebak dalam dilema klasik diantara menjaga kedaulatan dan memenuhi tanggung jawab moral. Prinsip Non-Intervensi, sebagaimana diatur dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC), menjadi pedang bermata dua. Ia melindungi kedaulatan, tapi juga membungkam kepedulian. Dalam bahasa teori keamanan, inilah bentuk dilema regional : upaya menjaga harmoni formal justru menciptakan ketidakamanan substantif.
Beberapa strategi telah dibuat oleh ASEAN , salah satunya ialah dengan adanya flexible engagement yakni keterlibatan lunak yang memungkinkan ASEAN berbicara tentang isu sensitif tanpa dianggap melanggar kedaulatan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat human security, di mana keselamatan manusia ditempatkan di atas kepentingan negara. Dalam konteks Malaysia, itu berarti ASEAN dapat mendorong kerja sama pendidikan toleransi, memperkuat dialog antaragama, dan mendukung lembaga seperti KOMAS dalam advokasi keadilan sosial.
Kasus Malaysia seharusnya jadi alarm bagi seluruh Asia Tenggara. Ketika politik identitas dijadikan alat kekuasaan, keamanan sosial perlahan hancur. Dan bila setiap negara sibuk menjaga citra sambil menutup mata terhadap ketidakadilan di dalam negeri, maka keamanan kawasan hanya akan jadi ilusi. Comprehensive security yang diimpikan APSC tak akan pernah tercapai tanpa keberanian moral untuk melihat akar masalah di masing-masing negara.
Laporan KOMAS tentang rasisme di Malaysia memberikan pelajaran penting bahwa keamanan tidak bisa dibangun di atas ketidakadilan. Selama diskriminasi masih dibiarkan dan prinsip non-intervensi dijadikan alasan untuk abai, perdamaian ASEAN hanya akan menjadi slogan di atas kertas. Keadilan sosial di dalam negeri harus menjadi fondasi pertama sebelum berbicara tentang stabilitas regional. Karena sejatinya, keamanan kawasan bukan ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan oleh keberanian moral negara-negara anggotanya untuk menegakkan kemanusiaan dimulai dari rumahnya sendiri.
Referensi :
Pusat KOMAS Malaysia. (2024). Malaysia racial discrimination report 2024. Pusat KOMAS Malaysia (p. 27).
Pusat Komas. (2021). Malaysia Racial Discrimination Report 2020. Pusat Komas Malaysia, 27.
ASEAN Socio-Cultural Community. (2016). ASEAN socio-cultural community blueprint 2025. ASEAN Secretariat.