Konten dari Pengguna
Kembang Kempis Politik dan Arti Penting Militer di Thailand
8 September 2025 11:13 WIB
·
waktu baca 12 menit
Kiriman Pengguna
Kembang Kempis Politik dan Arti Penting Militer di Thailand
Apakah kudeta yang berulang kali oleh militer di Thailand memiliki arti yang penting sehingga politik sipil selalu bergejolak? Menurut sejarah, sangat penting. Revolusi yang gagal adalah penyebabnya. Alit Teja Kepakisan
Tulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetelah gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand, saya menonton dengan seksama dan tempo yang keseluruhan di kanal DipTalk oleh kumparan, yang topiknya soal konfil Thailand dan Kamboja. Silahkan ditonton, itu ulasan yang menarik dari sisi hubungan internasional. Sebelum video itu keluar, saya sudah menulis soal Memetik Pelajaran dari Thailand dan Mesir di kumparan pula.
Namun, saya tidak efektif untuk berbicara sudut pandang hubungan internasional mengenai Thailand dan Mesir, melainkan dari sisi militer yang saya kupas dan menarik untuk diulas, bagaimana militer Mesir dan Thailand sendiri sebagai sebuah kekuatan politik, mampu menginterupsi jalannya politik sipil.
Dan, kumparan memberitakan bahwa Anutin Charnvirakul Jadi PM Thailand yang Baru, Dinasti Shinawatra Runtuhdan ada satu kata kunci di dalam berita itu bahwa Anutin Charnvirakul adalah bagian dari royalis. Bagi yang tidak memahami sejarah politik Thailand, akan sumir, apa yang dimaksud sebagai royalis?
Karena itu, saya akan mengulas beberapa hal yang meliputi bagaimana sejarah, militer dan peran kelas menengah di dalam menentukan demokrasi yang dalam bahasa saya "kembang kempis" ini.
Kegagalan Revolusi Sejak Awal
Siam (kemudian Thailand) merupakan kerajaan yang sering diajarkan di masa saya sekolah dulu sebagai negeri yang tidak terkena kolonialisme. Alias, disebut sebagai negeri Gajah Putih. Tetapi, saya akan menjelaskan barangkali sisi penting soal kultur politik monarki yang tetap terpelihara meskipun kemudian revolusi terjadi pada 1932.
Namun, apabila kita menengok sejenak ke beberapa kasus peralihan monarki menuju bentuk negara yang tanda petik demokratis meski disebut sebagai monarki konstitusional, saya mengatakan bahwa yang bisa dikatakan berhasil adalah Inggris.
Itu diulas panjang dalam buku Why Nations Fail karya James Robinson dan Daron Acemoglu, bahwa soal institusi dan ekonomi yang inklusif mendorong kemajuan itu adalah Inggris di masa menjelang revolusi industri. Namun, yang diulas panjang lebar adalah bagaimana revolusi yang terjadi di Inggris itu ternyata sudah jauh terjadi yaitu pembatasan kekuasaan dari raja itu sendiri.
Misalnya, dalam babon buku teori ilmu politik atau sedikit buku yang saya baca soal sejarash kelahiran pembatasan kekuasaan, itu dimulai dengan Magna Charta pada 1215 yang dilakukan oleh para baron kepada Raja John. Artinya, kalau kita berbicara The Glorious Revolution of 1688, dan disebut berhasil, itu memiliki embrio yang panjang bahwa raja dibatasi meski oleh para baron.
Lalu, disempurnakan dengan Declaration of Right pada 1689 dan kemudian menurut catatan Acemoglu dan Robinson, bahwa pencabutan kekuasaan monarki kepada parlemen akhirnya melahirkan institusi yang partisipatif dan inklusif itu. Sehingga, produk hukum yang dibuat parlemen itu sendiri, mampu memangkas anti-monopoli dan melindungi inovasi, maka seperti James Watt dan mesin uap itu kemudian melahirkan revolusi baru setelah revolusi politik bernama revolusi industri.
Namun, ada hal yang menarik bahwa menurut James Robinson sendiri ada karakteristik yang beda dari revolusi yang terjadi di Inggris itu sendiri. Dalam satu podcast di Endgame, James Robinson sendiri mengatakan ada hal yang esensial perbedaan revolusi terjadi di Inggris dan Sudan yaitu keterlibatan tentara. Ya, tentara.
Menurut Robinson, bahwa saat di Inggris terjadi revolusi itu, parlemen tidak mengizinkan raja memiliki tentara. Sedangkan, di Sudan ada tentara. Itu yang membedakan dan dalam konteks Thailand, kita bisa lihat bahwasanya yang memiliki peran revolusi bukanlah parlemen, melainkan tentara.
Seperti yang saya tuliskan sebelumnya, bahwa militer di Thailand, bukanlah laskar seperti dalam konteks Indonesia yaitu Pemuda Sosialis Indonesia, Hizbullah atau apapun, melainkan tentara negara yang memiliki pangkat perwira pada 1932. Dalam catatan kaki nomor 32 dalam buku Ini Bukan Kudeta, Salim Said memperlihatkan bahwa kudeta yang terjadi saat itu diakibatkan oleh persekutuan tentara dan birokrat yang sebagian pulang belajar dari Eropa.
Namun, saya tidak menemukan ulasan mengapa tentara yang melakukan revolusi lalu kemudian menjadi bagian dari royalis? Ini bisa dibaca kemudian di dalam sejarah revolusi itu sendiri pasca 1932 yaitu Khatna Rasadon (Partai Rak, yakni terbelahnya dua faksi sipil dan militer itu sendiri antara Pridi Banomyong (sipil) dan Phibunsongkhram (militer). Perpecahan ini disebabkan dua ideologi yang saat itu sedang tumbuh yaitu Pridi dengan kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Yellow Cover Dossier yang beraroma sosialis dan Phibunsongkhram yang beraroma nasionalis-fasis.
Ketidakharmonisan ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal setelah Pangeran Boworadet (dari kaum monarki absolut) yang memberontak karena merasa dipinggirkan akibat ide sosialis dari Pridi. Dan, sedikit banyaknya, Phibunsongkhram memiliki kesamaan denan Boworadet soal ideologi. Namun, akhirnya enam tahun setelah revolusi, kemudian Phibunsongkhram yang militer itu menjadi Perdana Menteri pada 1938 dan menggunakan ideologi fasis itu disertai pergantian identitas Siam menjadi Thailand yang bisa disebut sebagai Pan-Thaiisme oleh Phibun.
Namun, menurut saya, beberapa catatan kaki yang saya baca, bahwa militer yang tadinya alat revolusi untuk mengganti monarki yang dalam asumsi saya menjadi sebuah republik, lalu kemudian menjadi royalis monarki itu, tidak terjadi pada 1947. Melainkan sudah sejak perpecahan Phibunsongkhram dengan Pridi, dan juga setelah menjadi nasionalisme yang mengukuhkan konservatisme identitas Thailand itu.
Meskipun 1947 adalah titik penting ketika kudeta terjadi saat itu antara militer yang dipimpin Phin Choonhavan terhadap Thawan Thamrongnawasawat (faksi Pridi) yang digulingkan oleh militer. Tetapi, itu bukan berarti kemenangan Phibun atau Pridi, secara simbol, revolusi 1932 telah sirna. Sebab, kudeta 1947 itu adalah "reset ke setelah pabrik" politik di Thailand meskipun sudah bukan lagi monarki absolut.
Ini disebabkan salah satunya karena Perang Dingin yang menurut saya sudah dimulai sejak Doktrin Truman pada 1946, yang melindungi Turki dan Yunani dari ekspansi Uni Soviet. Dan, mencegah efek Komunisme atau lebih tepatnya kubu Uni Soviet yang digambarkan sebagai anti-Tuhan (meski sebenarnya tidak demikian, namun supaya mudah mengapa kelompok kanan sangat anti komuniss), maka dengan mudah kaum konservatif anti terhadap komunis dan juga anti terhadap Phibun yang meski militer namun dinilai pro terhadap Jepang.
Karena itulah, meski militer dan birokrat yang menjadi soko revolusi, namun mereka gagal mengawal itu dan kemudian kudeta 1947 adalah titik kembalinya militer sebagai seorang royalis (pro-monarki). Namun, satu tahun kemudian, Phibun kembali menjadi Perdana Menteri dan kemudian di kudeta lagi pada 1957 oleh militer.
Setelah 1957, kudeta bisa dibilang berakhir secara perebutan kekuasaan. Sebab, setelah Sarit Thanarat (yang mengkudeta Phibun) naik ke kekuasaan dan ia meninggal digantikan oleh Thanom Kittikachorn. Thanom, melakukan apa yang dilakukan oleh Soekarno yaitu semacam Dekrit, membubarkan Parlemen pada 1971 dan ia menjani monarki absolut (otoriter) dengan dalih konflik Indocina yang komunis itu.
Namun, peristiwa dramatis yaitu saat otoriter berlangsung pada 1973, mahasiswa pro-demokrasi itu melakukan serangan terhadap Thanom dan turunnya Thanom belum usai urusan. Pada tahun 1976, Thanom kembali dan terjadilah "pembantaian" terhadap mahasiswa Thammasat. Namun, militer kembali menaikkan Perdana Menteri yaitu Suchinda Kraprayoon pada 1991 dan konsekuensinya adalah terjadi lagi Black May 1992.
Karena itu, mayoritas pasca 1932, militer dominan dan selalu menginterupsi jalannya politik. Hingga, pasca krisis 1997 yang krisis kepercayaan terhadap elit lama, menaikkan bintang politik penting bernama Thaksin Shinawatra adalah titik poin penting bagaimana isu kelas disini bermain. Terutama oleh Salim Said, yang dalam bukunya menganalisis bahwa Thaksin yang populis itu berhasil dalam tanda petik menjadi antitesa dari elit Bangkok sekaligus royalis.
Dan, Salim Said memperlihatkan bahwa populisme Thaksin yang menjangkau kepada pedesaan itu, seperti Village Fund (lebih dahulu ada di Thailand), Universal Health Coverage dan program populis lainnya mampu menggeser peran birokrat dan meski Thaksin sebelumnya perwira menengah polisi namun dia adalah pebisnis dengan Shin Corporation.
Namun, ini berdampak kepada kelas royalis pro-monarki yaitu militer, birokrat bahkan kelas menengah ikut disana. Dan, kudeta terjadi pada 2006, Thaksin dituduh korupsi dan didesak oleh kaum Kaus Kuning (sebuah kelompok yang pro royalis dan anti terhadap Thaksin) hingga terjadi pertikaian Kaus Merah (pro-Thaksin) dengan Kaus Kuning.
Hingga, terjadilah pembenaran terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer yaitu Sonthi Boonyaratglin. Dua kekuatan faksi Kaus Kuning dan Kaus Merah yang bernama People’s Alliance for Democracy (Kaus Kuning) dan United Front for Democracy Against Dictatorship (Kaus Merah). Lalu, pada 2008 berdampak pada Bandara Suvarnabhumi yang diduduki oleh Kaus Kuning untuk menuntut turunnya ipar Thaksin yang menjadi Perdana Menteri yaitu Somchai Wongsawat.
Dan, kebijakan populis Thaksin, berdampak kepada Yingluck Shinawatra (adik Thaksin) dan kemudian ia mengalami kudeta lagi oleh Prayuth Chan-ocha pada 2014. Inilah kudeta yang terjadi di Thailand terhadap dua kali trah "Shinawatra". Apa yang bisa kita petik disini? Bahwa, militer, bukanlah alat negara melainkan memiliki yang namanya inisiatif dalam konteks menyelamatkan negara yang sebenarnya menyelamatkan monarki. Sebab, sangat pro Kaus Kuning dan pro terhadap monarki.
Karena itu, saya mengulas panjang sejarah Thailand disini, bukan sekedar sejarah belaka, melainkan apa arti penting militer Thailand yang mana ia melakukan revolusi namun kemudian mengubur revolusi itu sendiri? Bukan mempertahankan revolusi? Dan inilah alasan mengapa sejak awal ia telah gagal melakukan revolusi.
Politik Militer dan Kelas Menengah
Setelah mengulas secara garis waktu dinamika dan gejolak politik Thailand yang diinterupsi dan diintervensi oleh militer dengan segala dinamika, maka sebenarnya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Mesir, yang sama-sama militer namun revolusi terbilang berhasil untuk tidak memperoleh kekuasaan lama.
Konteks Mesir (kita sekilas saja ke Mesir) bahwa generasi seperti Naguib dan Nasser sendiri, berselisih di awal dan Nasser melakukan kup terhadap Naguib. Sebabnya adalah satu yaitu Ikhwanul Muslimin yang awalnya adalah kelompok yang juga bagian mendukung kudeta terhadap Raja Farouk pada 1952.
Namun, kesamaannya adalah bahwa militer menginterupsi jalannya politik sipil dengan inisiatifnya sendiri yaitu untuk menghadapi Ikhwanul Muslimin. Meski terjadi Arab Spring di Mesir dengan reformasi menjalankan demokrasi lalu kemudian melahirkan Presiden Morsi, namun karena Ikhwanul Muslimin adalah ideologi yang "haram" dari militer (sebenarnya ideologi Nasser yang turun-temurun), maka Al Sisi mengambil alih kekuasaan.
Artinya, ada ideologi tunggal seperti Sumpah Prajurit-nya militer Mesir meski tidak tertulis, dengan dalih supremasi keamanan dan demi negara. Sehingga, berbeda dengan Thailand yang dalam pandangan saya itu adalah bahwa lebih kepada kepentingan politik praktis yang sangat cair dan dinamis itu. Sedangkan di Mesir sangat prinsip.
Tapi, saya sendiri semacam memiliki kesepakatan cara pandang seperti yang diungkapkan Salim Said, bahwa persoalan Mesir adalah kelas menengah yang tidak kuat. Sebenarnya, argumen kelas menengah ini menarik untuk diulas. Sebab, apa korelasi kuat kelas menengah itu dengan intervensi militer? Salim Said, bahkan dalam bukunya Dari Gestapu ke Reformasi, dalam bab khusus mengenai ABRI Menjelang Perubahan, bahwa pertumbuhan generasi muda terdidik (termasuk kelas menengah) yang diakibatkan pembangunan Orde Baru dan tuntutan akan kebebasan serta menghapus sentralisasi kekuasaan di tangan ABRI dan Pemerintah menjadi tuntutan yang serius.
Dan, bertumbuhnya kesadaran generasi muda dan kelas menengah yang terdidik itu, menurut Salim Said, menuntut diperbaikinya tiga hal penting yaitu : penyalahgunaan kekuasaan, iklim yang korup, kebijakan (policy) yang buruk. (Baca hal. 400). Maka itu yang menjadi tuntutan daripada kelas menengah juncto mahasiswa yang mulai bergejolak pada tahun 1990-an.
Saya sendiri berpendapat khusus di Mesir ataupun Thailand, memang memiliki persoalan yang sama dengan Indonesia yaitu masih dalam kategori negara yang kelas menengahnya tidak terlalu dominan. Dan, di dalam kasus Indonesia, apa yang terjadi pada 1997-1998 sendiri, semua kalangan ikut turun melakukan apa yang disebut sebagai reformasi, namun wacananya adalah wacana kelas menengah dan kelas terdidik. Maka, persoalan militer di Mesir, itu juga persoalan ekonomi yang mana banyak produksi strategis dikuasai oleh militer. Artinya, motifnya adalah ekonomi.
Sedangkan di Thailand, lebih kepada eksistensi negara dan simbol monarki. Sehingga, sulit membedakan kepentingan negara dengan kepentingan kekuasaan. Inilah mengapa ada yang disebut arti penting militer di dalam politik sebagai sebuah kekuatan politik tersendiri, bukan sekedar dipolitisasi.
Maka kembang kempis politik yang ditopang baik oleh kelas menengah dan juga tidak ada kesepakatan dari kelas pedesaan (dalam konteks Thailand) terhadap kelas menengah, sehingga kelas menengah bahkan memerangi program Thaksin dan menjadi Kaus Kuning lalu mendukung militer. Namun, jika menggunakan analisis kelas, maka sebenarnya terjadi "pragmatisme".
Ketika konstitusi 2017 di Thailand dibentuk, dengan memberikan kuasa kepada militer dan kemudian muncul opini yang menarik dari Pithaya Pookaman dengan menyebutkan bahwa konstitusi 2017 sebagai "Thailand Junta’s Constitutional Masterpiece". Namun, itu bukan sekedar tiba-tiba, melainkan dilakukan dengan referendum yang melibatkan kelas menengah. Lalu, bagaimana kelas menengah ikut sebenarnya menentukan disini sebagai faksi royalis juga sebagai kelas pragmatis ini?
Dalam bahasa Marx, ini adalah kelas yang "tanggung", bahwa ia adalah borjuis kecil yang sangat rapuh. Artinya, jika ia berkembang ke atas, maka ia akan menjadi kelas borjuis (penindas) dan jika ia malah tidak berkembang akan menjadi proletariat (kelas ditindas). Maka, sulit melakukan perubahan dengan kelas ini. Sebab, Marx sebagai orang yang menggunakan basis dialektika Tuan-Budak (bukan dalam pengertian Hegel tentunya), itu menganggap kelas yang di tengah ini sulit diajak revolusioner.
Sehingga, ini sangat utopis. Dalam konteks demokrasi dan sebuah pembangunan negara, saya mengacu pada pemikir bernama Seymour Martin Lipset yang pernah menulis jurnal soal demokrasi dan kaitannya dengan pembangunan (termasuk ekonomi) dengan judul Some Social Requisites of Democracy Economic Development and Political Legitimacy dan bukunya yang cukup mudah dipahami yaitu Political Man.
Saya menyederhanakan saja, (nanti bisa dibaca bukunya, sudah ada yang terjemahan), bahwa ekonomi dan politik itu memiliki korelasi yang kuat. Bahwa negara yang ditopang oleh pembangunan yang baik seperti pendidikan, kesehatan dan industrialisasi, itu cenderung membuat demokrasi bisa lebih stabil (bukan stabilitas politik) melainkan demokrasi bisa berjalan dengan benar.
Definisi demokrasi disini bukan seperti yang kita andaikan yakni Jacques Rancière, dengan diksi "kesetaraan radikal" itu. Bukan. Melainkan iklim demokrasi yang ada checks and balanced, lalu juga toleransi dan norma yang kita andaikan seperti kosmpolitan sebab ia ada urbanisasi disitu dan lain sebagainya. Namun, ini berkorelasi kuat juga dengan pendapat dari James Robinson yang mengatakan bahwa institusi itu menentukan segalanya, yaitu ekstraktif atau inklusif.
Maka, baik ekstraktif maupun inklusif, seperti juga pernyataan dari Robinson bahwa revolusi institusi yang terjadi di Inggris dan Sudan ada perbedaan fundamental yaitu soal tentara. Paradoks yang kita lihat di Thailand, mengapa kudeta berulang kali terjadi meski kini tidak terlihat geliat militer, apakah karena sibuk dengan konflik Kamboja, ataukah memang pengaruh kuat politik dari monarki menyebabkan militer menjadi seolah penyelamat negara yang harus selalu mengintervensi politik? Maka, boleh saya menyimpulkan, ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan politik sipil, baik kelas menengah maupun pedesaan.
Entah, saya menyebut ketidakdewasaan atau ketidakbijaksanaan politik sipil yang selalu begitu, sehingga menyebabkan "instabilitas politik" terus menerus dan itu merupakan nada ancaman. Padahal, kalau ditelisik sistem Parlementer, memang begitu adanya. Dia bergantung pada koalisi. Sama seperti yang terjadi sekarang dengan Paethongtarn Shinawatra dan Anutin Charnvirakul yang sebelumnya merupakan koalisi, lalu mencabut dukungan koalisi dan bubar.
Pertanyaan mendasar, apakah militer memiliki arti penting di dalam politik Thailand, sebab ia yang melakukan revolusi lalu juga mengubur revolusi itu sendiri meskipun sistem yang diciptakan menyebabkan gonjang-ganjing dan kemudian ia masuk ke dalam politik dan kemudian dalih menyelamatkan negara (cum Monarki)? Singkat saja, bisa jadi.