Ketua Kelas dan Menakar Wapres

Perbesar

Pada 23 Maret 2024, saya menulis "Lika-liku Politik Ketua Kelas" dan menurut saya harusnya itu harus diganti menjadi "Siapa Layak Jadi Ketua Kelas?", sebab saya benar - benar kebingungan pasca 20 Oktober 2024 dilantik sebagai Presiden, Prabowo benar - benar dihantui bernama Poros Solo, yang sentimen dengan Poros Teuku Umar di Menteng tersebut. Sebaliknya, Poros Teuku Umar juga sentimen dengan Poros Solo. Maka, setelah teriakan "Hidup Jokowi!" di HUT Gerindra, apakah itu tanda yang deklaratif akan ketua kelas?

Ketua kelas ini jangan dianggap remeh. Ingat, meskipun model partai politik bukanlah struktur komando bergaya militer, tetapi jangan lupa, kita harus ingat bahwa setiap rezim harus memiliki ketua kelas. Umumnya, ketua kelas itu dipimpin langsung oleh Presiden yang memang berkuasa. Sejak pilpres dipilih secara langsung, dengan dua pendekatan yakni SBY dan Jokowi, keduanya selalu berupaya menjadi ketua kelas. SBY relatif tidak berhasil, kendati pun kursi Anas Urbaningrum sudah dicongkel, nyatanya Demokrat ditinggal oleh koalisinya.

Jokowi menurut saya lebih berhasil dalam tanda kutip hanya saat Oktober 2023 hingga Oktober 2024 (alias satu tahun). Kenapa? Ya jelas sekali, bahwa Megawati adalah bayangan besar dibalik Jokowi. Meski PDIP, atau kata ordal, bahwa Jokowi itu independen dan memiliki hak prerogatif, tetapi kita kan berbicara soal simbol politik. Ingat, apa ucapan Megawati, yang nyeleneh-nyeleneh (timeline-nya adalah Oktober 2014 sampai Oktober 2023), selalu kena imbas kepada Jokowi. Mengapa demikian? Karena partai pengusung Presiden. Apa kata dan tindakan PDIP, efeknya sampai kepada Jokowi.

Jokowi, permainannya di menit akhir memang "ngeri - ngeri sedap" alias resiko tinggi. Seperti rumus investasi "high risk-high return". Gibran yang meskipun hanya jarum kecil dalam hitungan jarum besar dalam bursa cawapres sebelum Oktober 2023, memang bukan ancaman yang potensial. Namun, disinilah titik awal ketua kelas sendiri bisa kita lacak sekaligus menemukan jawabannya siapa.

Anomali Golkar dan Reshuffle

Kendati PDIP masih ada di posisi atas suara partai, namun Golkar bisa dibilang relatif berhasil di Pileg 2024 ini. Badai Novanto dan nyaris juga Badai Airlangga pada 2023, hampir menyebabkan Golkar ini mengalami "default". Namun, nyatanya berhasil. Pada 2019, kepemimpinan Golkar ada pada Airlangga dan 2024 juga ada pada Airlangga. Bisa di cek, apa yang berubah.

Namun, saya melihat ada yang anomali. Kok sebuah kesuksesan kenaikan suara malah berujung pada pencongkelan yang begitu cepat di masa transisi Jokowi? Malah terkesan buru - buru? Ya, meskipun kita tahu bahwa pergantian ketua umum adalah hal yang biasa di Golkar, merupakan sebuah tradisi sebuah partai tanpa figur sentral. Tetapi, nyata juga bahwa Gibran diusung oleh Golkar, yang notabene perlu tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal. Artinya, ada peran Airlangga, tapi kok digantinya begitu cepat apalagi di masa transisi?

Menurut saya, anomali Golkar dan kaitannya dengan reshuffle adalah cara yang cepat dan tepat. Reshuffle dan pergantian ketua umum Golkar dari Airlangga, Agus Gumiwang dan kemudian Bahlil Lahadalia (Bahlil yang jahil, hehehe~), bukan tanpa sebuah strategi. Golkar secara fakta adalah pemenang, mau tidak mau dan suka tidak suka. Sekalipun Gerindra adalah pemenang presidennya tetapi penguasa parlemen adalah Golkar.

Parlemen adalah hal yang menakutkan untuk sistem presidensial, apalagi modelnya seperti Indonesia. Ingat pertarungan di awal Jokowi-JK antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat? Bahkan, Bambang Soesatyo menyebutnya sebagai "cukuran" dari KMP terhadap KIH. Sekalipun Prabowo sudah konsolidasi dengan beberapa lawan Pilpres seperti PKB, PKS, Nasdem untuk memperkuat koalisi pengusung sebelumnya, namun tetap saja Golkar memiliki pengaruh yang signifikan.

Ini mungkin teknis. Tetapi, kita bisa lihat di Kabinet Merah Putih, siapa saja yang duduk posisi sebagai Menko? Mayoritas, itu adalah elit - elit partai dan juga elit kekuasaan. Sebut saja, Yusril Ihza Mahendra, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, AHY, itu semua kan bisa dibilang yang memegang partai , meski Yusril sudah tidak. Tapi, kenyataannya kursi Menko itu diisi oleh ketua partai. Nah, Bahlil yang notabene keberlanjutan daripada kabinet sebelumnya yakni tetap di posisi ESDM, ini seperti apa? Masih ingat ledekan Cak Imin ke Gus Ipul? Ya, Menko membawahi menteri - menteri terkait.

Sekali lagi, ingat kata Panda Nababan, ketika Jokowi menaruh dua Golkar di kursi Menko yakni Menko Marves (baca: menteri segala urusan) dan Menko Perekonmian, itu kan diduduki oleh Luhut dan Airlangga yang notabene Golkar. Apakah ini simbolik oleh Prabowo bahwa Golkar tidak boleh menjadi ketua kelas di dalam rezim ini? Sebab, hanya Bahlil yang ketua partai tapi bukan Menko (partai maksudnya partai besar), padahal Golkar buktinya pemenang, tapi ditaruh dibawah Menko dan selalu menjadi bulan-bulanan?

Apakah ini adalah tanda bahwa Gerindra meski posisi ketiga, adalah pemegang ketua kelas sesungguhnya? Dengan andalan Sufmi Dasco, Ahmad Muzani dan Prasetyo Hadi selaku pengelola dapur Istana? Sebab, kan Prabowo harus jadi Presiden diatas semua partai. Tapi pernyataanya, apakah mampu Ketua Harian bernama Dasco ini memainkan orkestrasi, sebab ini adalah pertama kali mengelola kekuasaan?

(Bagian ini diambil dan diperas dari tulisan saya di Kumparan juga : Fenomena Airlangga dan Politik Golkar)

Poros Solo, Hambatan atau Berkah?

"Hidup Jokowi!" teriak Prabowo dengan pidato yang sudah biasa berapi - api itu. Menurut saya, Poros Solo ini adalah berkah di awal, tapi hambatan kemudian. Kalau orang mengatakan bahwa konsultan politik Prabowo bukanlah Hasan Nasbi dan Qodari (Mr. Q) melainkan Jokowi, bukanlah hal yang salah alias tidak ada. Itu benar adanya. Hanya saja, itu kapan? Sebelum dua puluh Oktober 2024, setelahnya? Prabowo ya tetap menjadi seorang yang memiliki pemikiran "Paradoks Indonesia", tidak ada yang berubah dari Prabowo.

Kalau Prabowo adalah keberlanjutan Jokowi, maka tidak akan sibuk memecah Menkumham menjadi Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Imigrasi alias posisi kabinet secara jumlah dan orangnya (meski tidak utuh, paling tidak 50%) masih orangnya Jokowi. Tapi, bukan itu yang terpenting, bahwa agenda Prabowo adalah bagi kursi, lalu menjadi Prabowo yang seutuhnya adalah kemudian. Maksud seutuhnya disini bukanlah karena Prabowo tidak memiliki kedaulatan tapi membuka "topeng" yang sesungguhnya.

Mari kita refresh model kekuasaan ini. Masih ingatkah Jokowi sebelum dan pasca 27 Juli 2016 yang mendepak orang - orang aktivis layaknya Anies Baswedan, Sudirman Said dan Rizal Ramli? Itulah tanda akhir Jokowi bersama kekuatan dan orang - orang sipil, setelah itu Jokowi adalah kekuasaan yang sesungguhnya, apalagi di periode kedua. Presiden yang normal, presiden yang harus memeluk dan kompromistis dengan parlemen. Terutama masuknya Golkar dan PAN pada saat itu.

Tetapi, Poros Solo ini tentu adalah pemegang saham. Kalau diibaratkan sebuah perusahaan, Prabowo belumlah IPO alias Tbk. Sahamnya masih dipegang sebagian besar oleh Jokowi. Karena itu, setiap isu keretakan Prabowo dan Jokowi, selalu dibalas oleh para pendukungnya bahwa tidak ada keretakan. Itu tidak mungkin. Tapi, Prabowo is a president, bukan hal yang tidak mungkin dengan kekuatan yang lebih dahsyat daripada menjadi Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Gerindra, akan selalu bergantung pada poros ini dan itu.

Jadi, penentu hambatan atau tidak, jawabannya sederhana, kita tinggal menunggu kapan IPO dilakukan. Kalau orang menjawab bahwa Mendikti Saintek kan sudah di reshuffle, itu kan baru satu kursi dan tidak signifikan pengaruh seorang Satryo Soemantri. Tapi kalau Budi Arie dengan Judol, Bahlil dengan Raja Ampat dan sempat LPG 3 Kg, lalu Ara yang selama ini potretnya selalu ingin menjadi Pengpeng, bagaimana? Atau misalnya Sakti Wahyu, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Pratikno, dan intinya orang penting Jokowi-lah. Maka, Poros ini akan menentukan sikapnya.

Gibran dan Arti Penting Try Sutrisno

Saya membaca dua buku Salim Said, judulnya Gestapu ke Reformasi dan Jokowi Melawan Debt Collector, ada yang menarik. Satu buku terbit menjelang Pilpres 2014 yakni Gestapu ke Reformasi dan Jokowi Melawan Debt Collector setelahnya. Bahwa, JK baru menjadi "The Real Wapres" ketika JK menjadi wakil dari Jokowi, bukan SBY. Alias meskipun ada gaduh antara Rizal Ramli dan JK, tapi JK tetap pada posisinya sebagai seorang Wakil Presiden. Menurut Salim Said, JK yang berbeda latar belakang budaya dengan SBY yang Jawa dan JK yang Bugis dengan nuansa pedagangnya itu adalah penyebabnya.

Salim Said juga mengutip keluhan JK itu dengan menjelaskan budaya itu dengan amat baik dan memang benar apa yang dimaksud Salim Said. Bahwa Wakil Presiden, itu fakta sekali adalah pembantu presiden meski dia bukan anggota kabinet. Jadi, memang dalam tata negara demikian bahwa Wakil Presiden adalah pembantu non kabinet.

Namun, meski diketahui juga, kenapa dengan Jokowi yang begitu "Solo" alias gerak-geriknya lebih Jawa daripada SBY malah JK tunduk? Salim Said tidak memberikan analisis kebudayaan. Tetapi, malah nostalgia dengan menggunakan Jenderal Jusuf (Panglima ABRI era Soeharto) yang harus memiliki pengawas yakni L. Benny Moerdani dan Sudomo. Nah, sama dengan Megawati, yang diandaikan Salim Said untuk menjadi pembantu, penasihat dan pengawas Jokowi sebagai "Orang Solo" yang baru ke Jakarta sebentar lalu memimpin Indonesia.

Memang dalam ilmu sosial, masa depan tidak bisa begitu diprediksi karena itu tadi, rumitnya kemauan dan kompleksitas daripada kepentingan. Hanya saja, kini yang disuruh mengawasi, menasihati dan membantu malah melawan di ujung periode kedua. Artinya, apakah JK dan Mega berhasil membentuk poros politik baru dan kemudian berlanjut ke Gibran secara mudah dan tiba - tiba?

Politik wakil presiden memang sebenarnya tidak banyak yang bisa begitu dikerjakan. Siapa yang meragukan kapasitas seorang Hatta menjadi pendamping Soekarno? Nyaris tidak ada. Tetapi, toh juga Hatta pada Desember 1956 akhirnya mengundurkan diri. Dengan catatan, Hatta pada masa revolusi (1945-1949) pernah memimpin Kabinet tapi itu konteksnya lai secara ketatanegaraan. Sama juga, siapa yang meragukan apalagi setelah membaca Tahta untuk Rakyat , otobiogafi Sultan Hamengkubuwono IX? Tapi, juga menolak kedua kalinya menjadi Wakil Presiden Soeharto, menurut Salim Said.

Tapi, yang jelas, kursi ini memang dikhususkan sebagai raksasa yang tidur dan bangun kemudian apabila dibutuhkan. George Washington ketika sudah dua kali dan diganti oleh John Adams, toh kemudian akhirnya bisa menjadi presiden.

Namun, kenapa ada yang menembak dengan ketapel pemakzulan sasarannya adalah Gibran? Kenapa Gibran? Apalagi, yang menandatangani adalah Try Sutrisno, selaku pernah menjabat Panglima ABRI dan Wakil Presiden. Ada celah yang tidak dilihat oleh banyak orang, arti penting Try Sutrisno. Saya tidak akan meragukan, bukan tidak mungkin Jenderal Try tidak ingat menjadi Wakil Presiden dari Soeharto itu bagaimana rasanya alias bisa dibilang membantu Presiden seperti biasa saja.

Tapi, kalau kita andaikan Wapres adalah raksasa yang tertidur, artinya kan ada semacam 'ancaman' terhadap Prabowo. Pertanyaan saya ini penting, apakah ada ancaman jatuhnya kabinet Prabowo sehingga Gibran ini dinilai potensial? Apa yang sebenarnya ditakuti pada Gibran? Sebuah fakta, rakyat di berbagai sosial media mencobolos Prabowo-Gibran sebagai sebuah pasangan dan memang menang.

Untuk apa ditakuti? Saya melihat bahwa pemakzulan ini bentuk kecemasan. Kendati saya bukanlah pendukung Prabowo-Gibran, tapi apa yang ditakuti? Sehingga pemakzulan mau tidak mau harus dilakukan? Apakah masih kita akan ungkit soal MK hingga Pilpres 2029 bergulir kita akan telah memiliki tiga aturan yang berlaku : ambang batas presiden 0%, ambang batas kepala daerah 0%, dan usia.

Tapi, tindakan tanda tangan atau manifesto dari eks Menteri Agama era Jokowi-Maruf yakni Fachrul Razi dan Jenderal Try Soetrisno adalah hal yang penting bahwa ada hal yang strategis. Bukan hanya persoalan politik biasa. Memangnya apa? Apakah takut Gibran berlaku layaknya JK yang berupaya menasihati, mengintervensi, dan mengawasi Prabowo? Menurut saya, coba baca buku Buyung Nasution berjudul Nasihat Untuk Presiden, disitu kelihatan pemimpin kita jarang mendengar nasihat.

Kalau mau menghilangkan Poros Solo, artinya kan memang poros ini sungguh kuat, pertanyaannya, kenapa Prabowo tidak mampu menghentikannya? Dan, kapan itu dihentikan? Seperti tadi, IPO dulu. Disitulah kita bisa lihat, siapa ketua kelasnya.

Sekian.