Konten dari Pengguna
Makan Bergizi Gratis dan Kelas Menengah
7 September 2025 9:13 WIB
·
waktu baca 11 menit
Kiriman Pengguna
Makan Bergizi Gratis dan Kelas Menengah
Apakah Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan populis ini sebenarnya bisa diterima secara semua kalangan? Menurut saya debatable. Artinya, ini penting dalam konteks soal pendidikan. Alit Teja Kepakisan
Tulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOrang akan mengira bahwa yang namanya beras itu adalah sesuatu yang hanya ada diatas piring. Kenyataannya, beras sendiri, bukan sekedar kita makan entah sekali sehari, dua kali sehari atau tiga kali sehari (tergantung Anda diet atau tidak). Tetapi, yang jelas bahwa pangan itu berpengaruh sekali terhadap politik secara komprehensif.
Seorang Soekarno, yang semasa muda sibuk menulis "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" lalu juga berteriak lantang dan menggebu-gebu saat dirinya menjadi Presiden, menjelang akhir kekuasaannya, nyatanya Soekarno dihadapi dengan masalah yang cukup fundamental yaitu soal pangan.
Misalnya dalam menerbitkan buku sebagaimana yang dikatakan oleh JJ Rizal yaitu buku Mustika Rasa, yang menurut JJ Rizal, bukan sekedar kumpulan resep masakan Indonesia melainkan politik pangan. Namun, seperti jokes JJ Rizal pula, bahwa semua perencanaan Soekarno untuk pembangunan yang misalnya dimulai dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana itu sirna ketika "65".
Bahkan, jauh sebelum Soekarno menerbitkan Mustika Rasa itu, upaya untuk berbicara soal pangan itu pernah direncanakan oleh IJ Kasimo, yang dikenal sebagai Kasimo Plan. Namun, karena itu pada masa revolusi beserta agresi, hal itu tidak menjadi konsentrasi utama.
Namun, pangan ini, jangan sekedar disimbolkan oleh perut kenyang semata. Sebenarnya jauh lebih bermakna setelah sebuah film digarap oleh Arifin C. Noer yaitu Pengkhianatan G30S/PKI.
Masih ingat cuplikan rakyat yang antri untuk beras , kehidupan yang sulit dan ada juga keluh kesah dari rakyat yang ngedumel bahwa ia enggan dapat beras tapi dengan syarat masuk SOBSI (sebuah organisasi serikat yang afiliasinya adalah PKI, lawan dari SOKSI yang saat itu merupakan organisasi penyokong Sekber Golkar).
Dan, itulah yang lebih fundamental penggambaran Orde Lama oleh Orde Baru. Dan, alhasil, saya memiliki tafsir bahwa setiap makanan itu selalu memiliki kausalitas yang sama yaitu politik. Mirip seperti apa yang dikatakan di awal-awal buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari bahwa kelaparan di masa kini itu sudah sirna. Orang yang meninggal kelaparan lebih sedikit dari orang obesitas.
Maka menurut Harari, bahwa kini kita akan lebih risiko kelaparan karena keputusan politik. Jadi, saya mengambil dasar Harari yaitu bahwa keputusan politik itu mempengaruh kelaparan dan kelaparan mempengaruhi politik.
Namun, apa relevansi yang bisa kita tarik benang merah antara Makan Bergizi Gratis yang notabene adalah politik makanan ini?
Bukan Sekedar Komoditas
Saya ingat sekali tulisan Salim Said, yang dalam catatannya bahwa apa mungkin kita melaksanakan yang namanya Trisakti itu? Perlu diketahui, Salim Said adalah seorang wartawan yang mengalami Orde Lama juga, meski di penghujung dan ia adalah orang yang tanda petik mampu untuk mengatakan bahwa apa mungkin kita melaksanakan Trisakti di satu sisi ekonomi morat-marit?
Jangan salah, keberhasilan Soeharto dan para pemikir seperti Soemitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana , Emil Salim dan lain-lain itu, adalah tokoh yang berhasil membuat fondasi kuat bangunan Orde Baru, selain misalnya disebutkan bahwa Orde Baru yang mendirikan adalah tentara.
Tetapi, ketakutan akan hidup yang morat-marit adalah juga salah satu fondasi yang kokoh mempertahankan Orde Baru selain juga tindakan militer yang selalu berupaya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban lewat Kopkamtib.
Maka, puncak kejayaan dari Orde Baru itu sendiri adalah swasembada. Apabila membaca secara teliti buku Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya karya Ramadhan K.H yang menulis otobiografi Soeharto, disitu tampak pembangunan dan terutama swasembada beras menjadi hal yang sangat ditonjolkan.
Pembangunan tentu bukan hanya "betonisasi" tetapi juga misalnya dengan membuat Inpres soal Pendidikan. Alhasil, Orde Baru mendapatkan limpahan dari Booming Minyak pada dekade 70-an dan jugga praktik swasembada beras.
Semua itu berhasil dan mempertahankan Orde Baru sebagai rezim yang anti-tesis daripada rezim yang menjadikan "politik sebagai panglima" dan menggantikannya "ekonomi sebagai panglima". Hal itu pula yang mempertahankan Orde Baru sekian lama.
Artinya, beras yang barangkali hari ini kita lihat di warung, toko atau grosir yang menampung beras 20 kg hingga 25 kg itu seperti pemandangan yang dalam tanda petik biasa, namun di masa Orde Lama itu tidak mudah dilakukan. Sebab, konstelasi politik yang kuat dari Soekarno untuk misalnya memperkuat Non-Blok atau aliansi seperti NEFO dan membuat GANEFO.
Orde Baru menggunakan hal itu sebagai legitimasi dan bertahan lama dengan komoditi beras. Ini artinya bahwa benar seperti yang dikatakan oleh ekonom seperti Chatib Basri, bahwa kenaikan harga beras bukan hanya soal gejolak politik, melainkan gejolak kelas di dalam masyarakat yang tadinya tidak terlihat miskin menjadi kelas yang rentan miskin karena kenaikan harga beras.
Artinya ini bukan sekedar komoditas biasa yang dimakan begitu saja. Tidak. Namun, memiliki landasan yang kuat, khususnya di Indonesia. Maka, jangan pernah memandang sebuah makanan tidak berpengaruh terhadap politik. Termasuk juga bahwa orang tertarik dengan program yang memang langsung dirasakan seperti Makan Bergizi Gratis (dulu namanya Makan Siang Gratis). Namun, bagaimana makanan ini mempengaruhi politik, kapan tepatnya makanan bisa menjadi senjata politik?
Makanan dan Warna Politik
Makan Bergizi Gratis bukanlah ujug-ujug begitu saja muncul, melainkan sudah sejak Gerindra berhasil menancapkan kemenangan di Pilkada Jakarta pada 2017 dengan motor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat itu yang mengaplikasikan Revolusi Putih.
Ini bisa dilihat dalam dua ulasan di kumparan yaituMenurut Sains, Sepenting Apa sih “Revolusi Putih” Terapan Anies-Sandi? , soal program yang diimplementasikan di Jakarta pada masa itu dibawah Anies-Sandi. Artinya, Gerindra yang menjadi soko politik utama Anies (saat itu, tentunya) adalah legitimasi program ini.
Artinya, kalau kemudian bahwa Prabowo menjanjikan Makan Siang Gratis kemudian sekarang namanya Makan Bergizi Gratis, bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Soal gizi pun sudah disebut di dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra itu sendiri. Tapi, mengapa ini bisa menjadi dampak terhadap politik itu sendiri?
Di Amerika Serikat, misalnya, Partai Demokrat bisa dibilang kebijakan yang berkaitan dengan makanan ini semakin menjadi memperkuat identitasnya sebagai partai yang sosial di dalam kebijakan. Hal itu bisa dilihat dalam kebijakan tiga presiden yang berasal dari Demokrat antara lain Roosevelt, Lyndon B. Jhonson, dan Obama.
Roosevelt yang menjadi presiden pada saat krisis besar atau Great Depression pada tahun 1930-an, membuat kebijakan yang disebut sebagai Federal Surplus Relief Corporation , yang mana kebijakan itu bertujuan untuk menangani kebijakan di pangan khususnya untuk mengelola surplus.
Lalu, pada masa kepemimpinan Lyndon B. Jhonson (LBJ), presiden yang menggantikan JFK, membuat program Food Stamp Act atau yang lebih populis dikenal sebagai War on Poverty. Namun, sebagai kesimpulan, dua kebijakan ini berhasil menandai identitas baru Partai Demokrat yang mungkin dalam bahasa kita sehari-hari adalah pro wong cilik.
Sebab, menurut catatan dari Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, bahwa pembelahan identitas terjadi signifikan terjadi setelah dua undang-undang yaitu Voting Right Act dan Civil Right Act , lalu juga setelah terpilihnya Barry Goldwater di Partai Republik, menjadikan Republik kian konservatif dan Demokrat kian pro terhadap minoritas kulit hitam. Artinya, program yang ada ini memang mempresentasikan partai politik dan Demokrat empat puluh tahun kemudian berhasil menaikkan presiden dari minoritas yaitu Obama.
Setelah itu pula, politik makanan kemudian digunakan oleh Black Panther Party yang memperkenalkan Free Breakfast for Children pada dekade 1960-an. Artinya, secara kesimpulan bahwa program ini sendiri juga yang terkesan mulia namun bukan tanpa kritis di Amerika. Namun, ada yang unik, apakah itu memang benar-benar gratis?
Tentu, baik Gerindra pada masa Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta lalu program sebelumnya di Amerika Serikat tadi, itu memerlukan yang namanya anggaran (fiskal), kan? Artinya, itu tidak sungguh gratis. Jadi, apa yang sebenarnya terlihat dan sekaligus tidak terlihat?
Apakah Ongkos dan Kepercayaan Cukup?
Kita sederhanakan, bahwa ada AP (Anggaran Pendapatan) dan BN (Belanja Negara) yang artinya pemasukan dan pengeluaran. Program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang bersumber dari APBN , bukan daerah.
Saya tidak akan mengutip angka, statistik atau apapun. Namun sederhana saja yaitu yang kadang tidak disadari oleh pengambil kebijakan bahwa selain aspek kuantitatif tersedianya anggaran, juga penting aspek kepercayaan di dalam program itu.
Sepanjang yang saya ketahui (yang saya ketahui) kebijakan populis itu kadangkala diperlukan sebuah demand (permintaan) yang memang mendasar di dalam publik itu sendiri. Artinya, kalau ada politisi misalnya berjanji untuk mengimplementasikan internet gratis dan kemudian terpilih artinya bahwa itu memang relevan di dalam masyarakat itu sendiri.
Ada demand, seperti hukum ekonomi yaitu supply (penawaran) dan demand (permintaan). Saya berasumsi, artinya bahwa kemenangan Prabowo sebagai Presiden sendiri terbilang relevan karena memang yang ditawarkan sesuai dengan permintaan. Masalahnya adalah bahwa kebijakan apapun yang mengandung frasa gratis, itu sesungguhnya tidak gratis.
Ada partisipasi masyarakat disana yaitu lewat PPN. Sederhana saja, misalnya membeli langganan aplikasi atau layanan, itu terkena PPN. Yang kemudian nantinya akan menjadi pajak dan disetor kepada negara. Kemudian, itu dialokasikan kepada Makan Bergizi Gratis. Artinya ada partisipasi.
Bahkan, beberapa catatan memperlihatkan ada alokasi besar untuk Makan Bergizi di dalam alokasi dana pendidikan yang mandatnya adalah 20% dari total APBN. Bukan tanpa catatan, bahwa program ini beberapa catatan mengatakan kurang efektif.
Bahkan, saya melihat dari sisi kepercayaan terhadap penyelenggaraan juga terjadi. Menurut saya. Bahwa program ini memiliki dua tanda tanya sekaligus, pertama dari sisi anggaran dan kepercayaan. Karena itu, bijak pengelolaan fiskal dan juga memperoleh kepercayaan juga amat penting di hadapan publik.
Mengapa saya menyoroti hal ini? Jangan lupa, soal pendidikan itu adalah hal yang sangat sensitif. Bayangkan, guru, tenaga kependidikan, operator sekolah, nyaris setiap tahun membicarakan hal yang sama yaitu soal kesejahteraan. Maka, saya menyoroti 20% anggaran ini sekian persen dialokasikan untuk MBG, yang memang memberikan posisi kebutuhan anak sebagai yang utama.
Namun, soal guru, tenaga kependidikan dan operator sekolah atau bahkan honorer, itu kalau tidak diatasi bisa saja bukan hanya menjadi komoditi politik melainkan berpengaruh kepada kualitas pendidikan itu sendiri. Ini soal kesejahteraan selalu saja menjadi kata kunci dalam hal soal pendidikan.
Karena itulah guru, tenaga kependidikan dan operator sekolah yang selalu berbicara kesejahteraan ini mesti dipertimbangkan soal fiskal. Bukan sekedar memotong dan tanpa sebuah solusi. Implikasinya besar dan yang menyoroti ini bukan hanya guru melainkan juga kelas menengah, yang selalu konsen soal pendidikan.
Mengapa peran pengeluh profesional di dalam kebijakan yaitu kelas menengah begitu penting? Sebab, kelas menengah bukan soal pendapatan melainkan kapasitas pendidikan dan tajam akan sebuah kebijakan menjadi penting untuk dilihat.
Kelas Menengah
Masalahnya, saya barangkali berpikir dalam kategori kelas, bahwa yang terbesar kontra akan hal ini adalah kelas menengah. Ya, sebuah kelas yang sangat bisa dibilang sebagai kelasnya tak kaya dan tak miskin.
Kenapa ini saya soroti? Bisa dibaca di dalam artikel kumparan, Berkaca dari Chili, Ekonom Sarankan Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah, bahwa kelas ini adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mengingatkan alarm yang pernah diberikan oleh Chatib Basri mengenai kelas menengah dan Chile.
Bukan hanya itu, bahkan Prabowo Subianto dalam karyanya Paradoks Indonesia sendiri memperhatikan kelas menengah "Dengan populasi 270 juta orang, dan jumlah ‘kelas menengah’ 20% populasi atau sekitar 50 juta orang , Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan menarik."Tapi, apa korelasi kuat kelas menengah dengan MBG ini sendiri?
Kelas menengah, apabila kebijakan memang berpihak kepada kelas menengah, ia tidak akan pernah berpikir bahwa untuk bertanya "apa besok bisa makan?" yang dipikirkan adalah "mau makan apa ya besok?". Jadi, bisa saja perhatian kelas menengah bukan pada soal kebutuhan diri mereka sendiri melainkan pajak mereka yang dipotong lewat PPh di slip gaji itu diperuntukkan untuk apa?
Maka, disini keluarlah istilah bahwa kelas ini adalah kelas yang barangkali tidak tertarik jargon populis melainkan sudah melek soal governance. Yaitu, pengeluh profesional. Sebuah kelas yang sangat memperhatikan isu-isu seperti demokrasi atau isu yang memang tidak akan dipikirkan oleh mereka yang asumsinya masih bertanya "apakah besok bisa makan?"
Prabowo sendiri mengatakan bahwa kelas menengah sendiri menopang pasar domestik yang besar. Namun, apabila kita jarang memperhatikan tuntutan kelas menengah ini, bagaimana? Dan, anggaran yang begitu besar ini dialokasikan untuk semua anak (memperhatikan tanpa kelas) dan pembiayaan tentu oleh mereka yang PPh nya diambil setiap bulan.
Dan itu pekerja formal, yang sudah jelas mereka adalah bagian kelas menengah. Ini yang amat harus dipikirkan. Bahwa keadilan merata memang. Tetapi, argumentasi yang kadang luput bahwa kelas menengah adalah kelas yang jarang diperhatikan. Padahal, implikasi kelas menengah terhadap demokrasi, sistem politik dan ekonomi itu berpengaruh begitu besar.
Tentu saya tidak mengatakan bahwa kelas menengah kontra akan program ini, tidak. Tapi bahwa kepercayaan pembayar pajak yang dalam hal ini ditopang oleh kelas menengah dan ke atas, itu sangat penting. Bukan hanya untuk statistik tax ratio, melainkan mampu melahirkan konsep keadilan yang sesungguhnya dengan menggunakan keuangan secara tepat sasaran dan seberapa efektif program, itulah yang menjadi sorotan utama (kembali pada poin soal kepercayaan).
Maka, pertanyaan akhirnya adalah apakah MBG ini sebagai program yang dalam tanda petik populis, bisa juga membantu penopang dan pembiaya program ini yang notabene dibarengi oleh kelas menengah namun perhatian terhadap kelas menengah yang barangkali sudah tidak terlalu berpikir soal makanan melainkan hal lain yang lebih kualitatif itu bisa diperhatikan untuk kesinambungan? Kita nantikan.
*Tulisan ini memiliki kaitan erat dengan tulisan saya sebelumnya di kumparan berjudul, argumen dasarnya semua ada di tulisan berjudul Ongkosnomos.