Konten dari Pengguna
Membaca Kapital di Indonesia
24 Agustus 2025 11:19 WIB
·
waktu baca 12 menit
Kiriman Pengguna
Membaca Kapital di Indonesia
Apakah kapitalis dalam kasus Tom Lembong itu sungguh sebuah kapitalisme? Menurut saya, kita perlu membaca sejarah yang jauh ke belakang. Alit Teja Kepakisan
Tulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMembaca berita di Kumparan itu saat Tom Lembong diputuskan, saya tertarik karena tidak akan membahas abolisi atau amnesti atau apapun namanya. Biarkanlah itu ranah yang lain. Namun, saya mengutip berita itu karena adanya kata kapitalis. Ini adalah kata yang akhir-akhir ini bergema kembali.
Sebelumnya, kata seperti "kapitalis", "neolib", "sosialis" atau apapun itu, terasa hanya diam dikaji di kampus, kalau tidak ya di acara diskusi yang memerlukan keseriusan tingkat tinggi. Namun, frasa atau kata itu kembali digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 dan saat peluncuran koperasi yang menurutnya kapitalis tidak suka.
Namun, jauh sebelum itu, Prabowo sudah dengan keras mengkritik kapitalisme, itu ada di dalam bukunya berjudul Paradoks Indonesia yang diterbitkan pada Februari 2017, bukan 2022. Yang mana ia menyoroti soal "Demokrasi Kita Dikuasai Pemodal Besar".
Kembali soal kapitalisme. Saya bermaksud menulis ini bukan berupaya menentang dan menantang gagasan yang didoktrinasi oleh Roeslan Abdulgani pada dekade 1960-an yang menyebarkan apa yang ia maksud sebagai "Sosialisme Indonesia". Karya yang berisi kumpulan ceramah Roeslan Abdulgani itu dicetak oleh Jajasan Prapantja (Yayasan Prapanca, EYD) tahun 1964.
Namun, saya akan melakukan pembacaam Kapitalisme Indonesia dalam dua konteks yaitu membaca sejarah sebelum kemerdekaan yang oleh Hatta dipotret dalam sebuah artikel pada November 1931 dan kemudian apa yang dijabarkan oleh Richard Robison dalam The Rise of Capital-nya.
Adakah Budaya Kapitalisme?
Djawa Post pada 15 September 1960 memberitakan bahwa "Buku,, Hoakiau",, Demokrasi Kita" dilarang oleh Pangdam V Djaya". Dua buku fenomenal itu kini bisa kita baca hari ini tanpa harus rasa takut. Buku Hoakiau di Indonesia yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer atau Pram, bukanlah layaknya Tetralogi Buru.
Bukan. Itu adalah reaksi atas pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan. Pram, menuliskan itu bukan sekedar pledoi, melainkan menguraikan jejak panjang mengenai Hoakiau di Indonesia dan khususnya mengenai sejarah panjang dari sebelum kemerdekaan.
"Kasad Lapor Pada Menteri Keuangan" dan dibawahnya "Pelaksanaan Penjelesaian Warung2 Asing" di Bintang Timur pada 5 November 1959. Mari kita membaca apa yang diurai oleh Pram, selain ia menyoalkan kewarganegaraan bahwa Pram mencatat bahwa sistem sosial Indonesia yang menyebabkan tiadanya kebudayaan perdagangan.
Ya, meski kita baca buku sejarah terkait sejarah kerajaan di Indonesia, pasti selalu ada kata "perdagangan" (Saya tidak tahu, apakah di buku yang direvisi oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon ada juga). Namun, Pram menyoroti soal sistem sosial itu sendiri yaitu Feodalisme. Dua hal yang menopang adanya Feodalisme itu menurut Pram ada dua : kekuatan bersenjata dan hierarki sosial.
Menurut Pram, karena sistem kita yang sangat agraris dan Pram meragukan adanya budaya perdagangan itu. Meski ada dalam catatan sejarah bahwa kita memiliki perdagangan, namun belum terlalu kuat, menurut Pram.
Ia memperlihatkan perbedaannya dengan India bahwa mereka memiliki budaya borjuis dan bertemu dengan negara yang melahirkan Revolusi Industri yakni Inggris. Di Indonesia, kata Pram, bahwa raja yang secara langsung memerintahkan rakyat menghimpun hasil bumi dan hasil bumi ini dihimpun oleh pejabat dan mengumpulkan hasil bumi. Pram mengatakan bahwa inilah yang melahirkan budaya borjuis itu. Borjuis yang tidak lahir layaknya di India.
Perdagangan harus melalui raja. Alasan Pram menulis ini adalah ingin menunjukkan bahwa adanya catatan hubungan dagang antara Pedagang Tionghoa dengan Indonesia berdasarkan berita Dinasti Sung pada abad ke 10 hingga 11 M. Pram, menyoroti itu bahwa budaya perdagangan yang dimiliki oleh pribumi itu lemah.
Namun, 29 tahun sebelum Pram menulis itu, Hatta sudah memperlihatkan apa yang disebut sebagai dampak daripada "Kapital Kolonial" itu di Indonesia. Apa yang ditulis Hatta, sangat relevan dengan Pram, bahwa benang feodalisme masih sama menghantui perdagangan.
Kita bisa melihat artikel Hatta pada 20 November 1931 dengan judul "Pengaroeh Koloniaal Kapitaal di Indonesia" dan ia menuliskan dengan baik :
Dan, artikel itu menunjuk hidung VOC yang membawa militer dan melakukan genosida. Salah satu yang terekam adalah Genosida Banda pada 1621. Tujuan daripada menggunakan militer adalah mencari rempah dan yang paling penting adalah monopoli perdagangan.
Maka, pembacaan Hatta atas sejarah itu bisa kita lihat benang merahnya terhadap apa yang Pram katakan dalam bukunya itu, bahwa budaya perdagangan kita ada di dalam benang feodalisme. Bukan seperti yang diandaikan oleh James Robinson atau Daron Acemoglu (nanti akan kita ulas).
Maka, bisa kita baca bahwasanya pada masa sebelum kita menjadi sebuah entitas negara dan kemudian semua melebur, tidak ada kebudayaan perdagangan yang bisa dibilang tercipta dari sebuah institusi yang inklusif, melainkan berwatak ekstraktif.
Upaya Keluar dan Kembalinya Ekstraktif
Amiruddin Al Rahab (Beliau sejarawan, bukan hanya pernah jadi Komisioner HAM) dalam bukunya Ekonomi Berdikari Soekarno, menjelaskan bahwa tujuan pertama daripada berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) dalam ekonomi bukan semata mandiri, melainkan mengubah pola-pola ekonomi.
Yaitu, dari ekspor bahan mentah menjadi ekspor produk. Kita bisa baca sejarah yang ditulis oleh Hatta atau mundur ke belakang yakni pada masa VOC dan Kolonial, bahwa orientasinya adalah ekspor bahan mentah. Itulah upaya yang dilakukan oleh Soekarno, menurut Al Rahab bahwa revolusi di bidang ekonomi harus diubah dengan tujuan kemandirian.
Namun, tidak mudah. Al Rahab misalnya menguraikan bagaimana Perusahaan Negara (dulu namanya perusahaan negara) yang dikelola oleh tentara, nyatanya tidak efisien di dalam perekonomian. Misalnya saja dalam buku David Reeve yang dalam bukunya Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party System, memperlihatkan jelas Perusahaan Negara yang merupakan nasionalisasi dari perusahaan asing itu diambil alih oleh tentara secara pengelolaan.
Amirudin, disitu dalam penjelasan bedah bukunya, bahwa tentara yang baru saja lelah dalam usai memberangus DI/TII, PRRI, Permesta, tidak optimal dalam mengurus perekonomian. Dan, dari sinilah, saya mengatakan bahwa tidak tercipta sebuah kapitalisme yang diuraikan panjang lebar oleh Acemoglu dan Robinson mengenai studi kasus terciptanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18.
Orientasi kita yang ekstraktif itu sebenarnya tidak mengalami perubahan signifikan. Bukan mengandalkan produktivitas melainkan ekonomi ekstraktif yang mirip seperti masa sebelum kemerdekaan yaitu barang mentah atau barang tambang. Dan, pada masa Soekarno, tidak ada itu cukong.
Salim Said sendiri sebagai wartawan diujung Orde Lama, mengatakan bahwa kata "cukong" sendiri tidak ada dan menurutnya saat itu "duit tidak ada". Memang, haruslah diakui itu masa - masa yang susah sekali. Maka, kenapa memoar Soe Hok Gie yang berjudul Catatan Seorang Demonstran itu sangat menarik yaitu mengatakan bahwa dalam jarak yang tidak terlalu jauh dari Istana, rakyat memakan kulit mangga. Sedangkan di Istana, orang sedang sibuk berpesta. Itu di masa Demokrasi Terpimpin.
Maka, kalau kita membaca istilah-istilah dari kaum Komunis saat itu, bahwa ada yang disebut "Birokrat-kapitalis" itu bukan semata tanpa alasan yang ekonomi. Namun, kenapa PKI begitu gencar melakukan revolusi saat itu padahal kapitalisme belum mapan? Saya melihatnya lebih sebagai sebuah politik daripada materialisme historis atau materialisme dialektis.
Sebab, bagaimana sosialisme mungkin ketika ekonomi morat-marit? Walau Orde Baru melahirkan banyak orang kaya dan ekonomi terkendali dengan baik, apakah yang ekstraktif kemudian hilang? Tidak. Booming Oil pada dekade 70-an, terbukti tidak berkelanjutan, sebab itu adalah bonanza dari watak ekonomi ekstraktif. Pemasukan terbesar tetap dari minyak yang tidak berkelanjutan.
Karena itulah, saya melihat adanya upaya keluar di era Soekarno namun kembali lagi di era Orde Baru, diakibatkan bukan karena politik semata melainkan infrastruktur yang juga belum memadai. Tentu, infrastruktur adalah keputusan politik. Dan, implikasi politik ada di dalamnya.
Sebab, Orde Baru yang menggunakan asas serba "tunggal" dan sentralisme politik, juga melahirkan sentralisme politik. Tak heran, pemikir seperti Rizal Mallarangeng menuliskan Mendobrak Sentralisme Ekonomi. Baik sentral maupun tidak sentral, tidak terwujud ekonomi yang inklusif itu.
Lihat saja, catatan dari Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy karya Jeffrey A. Winters, bahwa Orde Lama maupun Orde Baru tetap sama. Namun, kita bisa melihat ada satu kata kunci apabila melihat sejarah ekonomi baik abad ke-20 maupun abad ke-21 yaitu soal Tionghoa. Kenapa dalam membahas ekonomi di Indonesia, baik perspektif bisnis maupun sejarahnya selalu ada Tionghoa di dalamnya?
9 Naga Diganti Haji?
Saya membaca buku The Post-American World yang menggunakan diksi "Naga versus Elang" yang artinya China direpresentasikan Naga sedangkan Elang dipresentasikan oleh Amerika. Namun, berbicara Naga di Indonesia, bukan sekedar simbol orang Tionghoa yang Naga, melainkan bersoal pada kekuatan bisnis orang Tionghoa.
Soal Tionghoa disini, saya tidak akan masuk kepada soal rasialisme, melainkan politik perspektif historisnya. Apa itu? Soal yang diawal saya singgung yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan.
Ini jarang dibahas. Kalau pun dibahas, dia hanya satu puzzle dari ribuan puzzle buku sejarah. Tidak dibahas mendalam mengenai PP 10 1959 itu. Hanya kliping yang bisa memperlihatkan hal itu. Antara lain berita di Bintang Timur.
Peperda itu adalah Penguasa Perang Daerah yang dipimpin oleh Pangdam. Dan, bayangkan, selain di Jakarta Raya, PKP KMKB Bandung Let. Kol Amir Machmud mengumumkan larangan W.N Asing tinggal di Bandung. Tahun - tahun setelah Dekrit 5 Juli itulah, orang jarang melihat peristiwa selain bahwa kita kembali ke UUD 1945 dengan sebuah batu besarpijakan yaitu "Penemuan Kembali Revolusi Kita".
Ini bukan sekedar soal etnis atau apa, secara sejarah, memang orang - orang Tionghoa itu memiliki sejarah sebagai bagian dari ekonomi dan politik baik itu VOC maupun Kolonial. Di bidang ekonomi misalnya mereka digunakan sebagai pemungut pajak.
Di bidang politik, implikasi yang bisa dilihat sampai saat ini adalah larangan Tionghoa memiliki hak milik tanah di Yogyakarta. Itu nyata sekali, konsekuensi dari sejarah panjang. Tentu saya tidak memberikan nilai. Akan tetapi, yang jelas bahwa ekonomi selalu berkaitan dengan Tionghoa.
Itu fakta sekali. Bahkan, Soeharto lewat otobiografinya yaitu Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya dan juga memoar Pranoto Reksosamodra bahwa ada penyelundupan (atau apapun namanya) yang dilakukan oleh Soeharto bersama dengan Liem Sioe Liong yang merupakan keturunan Tionghoa. Apa yang kemudian terjadi pada masa kini adalah bahwa 9 Naga itu selalu kaitannya dengan jaringan besar ekonomi dan bisnis yang dimiliki oleh keturunan Tionghoa.
Sampai saat ini. 9 Naga yang memang tidak kelihatan itu, memang akan selalu menjadi cap yang abadi akibat dari konsekuensi sejarah mereka yang tumbuh di dalam watak ekonomi yang bisa dikatakan ekstraktif, dengan peran besar kuasa Orde Baru. Bukan layaknya persaingan inklusif seperti yang diandaikan pada buku Why Nations Fail.
Namun, mendengar 9 Haji yang kini menurut kabar yang berseliweran akan mengganti 9 Naga, pertanyaannya, mampukah dia memompa peningkatan kelas menengah? Kenapa kelas menengah? Kalau saja kita baca novel Laut Bercerita, bahwa bisa saja perjuangan mereka berhasil yakni Laut, Kinan, Anjani, Sunu, Alex dan kawan lainnya yang bermarkas di Yogyakarta dengan Rumah Hantu, Seyegan, dalam melawan Orde Baru tetapi dengan kelas menengah.
Kelas menengah itu memang sering dikutip oleh Salim Said yang pengamat politik dan Chatib Basri, ekonom. Bahwa, demokrasi sangat mungkin bisa tumbuh dan bertahan dengan sifat kelas menengah yang dalam bahasa Chatib Basri adalah pengeluh yang profesional, sehingga check and balanced itu bisa terjadi.
Karena itulah, kekuatan kawan-kawan Biru Laut, tidak hanya terletak pada kekuatan kiri mereka yang bersembunyi membaca Pramoedya Ananta Toer, Marx, Laclau, dan sajak W.S Rendra. Tidak. Mereka juga perlu kelas menengah. Dan, lahirnya kelas menengah, pasti ada institusi yang inklusif yang menyebabkan mereka bertumbuh.
Selama ini, kita bisa mendengar, apakah Haji itu yang sebagian besar berbasis ekonomi ekstraktif seperti tambang itu, apakah mampu menaikkan taraf ekonomi dan hidup dalam institusi dan ekonomi yang inklusif? Maka, jangan sampai, debat atau pemberian cap kepada Haji atau Naga, tidak mengubah sistem yang signifikan, hanya pergantian ekstraktif.
Kunci Persaingan dan Produktivitas
Saya akan mengandaikan bahwa pembacaan kapitalisme kita ini tidak berhenti pada taraf cap atau identitas belaka, melainkan mewujudkan Indonesia itu sendiri yang maju. Produktivitas selalu menjadi kunci dari apapun.
Chatib Basri sendiri saat menguliti janji para capres, selalu menghitung dengan rumus ICOR dan berapa investasi terhadap PDB yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selalu saja Chatib Basri, ekonom yang pendapatnya renyah untuk ditelan untuk kalangan bukan ekonomi bahwa produktivitasnya ditingkatkan.
Saya tentu tidak pro liberal atau apapun, yang penting bagaimana produktivitas itu meningkat dan bisa meningkatkan kelas menengah. Hanya itu. Sehingga, kita tidak lagi berkeluh bahwa banyaknya kelas bawah yang rentan lalu disusupi Bansos atau politik uang, maka akan memilih. Itu adalah konsekuensi politik yang sehat. Maka dalam membaca kapitalisme di Indonesia adalah keluar dari jaring ekstraktif termasuk juga pembenahan institusi.
Persis, seperti apa yang dikatakan oleh James Robinson bahwa tidak ada kepemimpinan yang berkelanjutan tanpa disertai pembangunan institusi. Karena itu, kita bisa lihat Amerika Serikat, mau Presiden Trump atau Biden bahkan JFK, mereka berbasis pada sistem. Dan, itulah institusi yang inklusif sehingga memungkinkan lahirnya Obama.
Sebagai penutup, bukan sekedar meniru resep inklusif, tetapi juga untuk refleksi, supaya pembangunan tidak sekedar cap atau stempel untuk menuju ekonomi yang lebih terbuka. Kampanye politisi kita yang selalu saja mengupayakan hadirnya Pemerintah, kurang sadar bahwa ruang fiskal kita itu terbatas, maka itu alasan kenapa saya menuliskan ini. Maka, menjawab apakah ada budaya kapitalisme yang menghasilkan produktivitas dan persaingan? Singkat saja, menurut saya, adalah tidak.
