Konten dari Pengguna
Membaca Sisi Lain Kudatuli dan PDIP
28 Juli 2025 8:57 WIB
·
waktu baca 8 menit
Kiriman Pengguna
Membaca Sisi Lain Kudatuli dan PDIP
Apakah PDIP itu sendiri menyadari ada Kuda yang Tuli? Terutama di dalam sejarah? Padahal partai ini berdiri di dalam garis sejarah perlawanan. Alit Teja Kepakisan
Tulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDua tulisan saya di Kumparan yang berkaitan dengan PDIP, yakni Purifikasi PDIP dan Megawati dan Menanti PDIP, adalah tanda bahwa saya melihat PDIP sebagai partai yang memiliki sejarah (dalam tanda petik) khusus. Bukan sekedar partai politik yang berdiri untuk merayakan kembali aroma multipartai.
Kalau kita baca kronologis dari buku Menjerat Gus Dur , adalah buku yang membuat saya memiliki pendapat baru bahwa PDIP khususnya Megawati, dibesarkan bukan hanya oleh nama Soekarno dibelakangnya, melainkan juga oleh Soeharto itu sendiri dan lebih spesifik ABRI atau Angkatan Darat. Hanya persoalan cara, yakni perlakuan.
Kalau kita lihat otobiografi Soekarno yakni Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, terutama di bagian lampiran ada foto Megawati bersama Soekarno, memang perlakuannya adalah orang tua ke anak. Soeharto? Lihatlah Kudatuli itu, sebuah akronim dari Kudeta 27 Juli pada 1996.
Peristiwa yang bukan hanya saja sekedar dualisme seperti Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, atau Moeldoko dan AHY pada KLB Deli Serdang, tidak. Ada banyak hal yang harus dibaca, kenapa terjadinya Kudatuli ini bukan sekedar dualisme, tapi juga adalah soal militer di dalamnya.
Saya tidak akan menggunakan teori konspirasi, ini ada di dalam catatan sejarah yang orang barangkali akan mengatakan tidak ada. Bahwa PDI (PDI, bukan PDIP) yang dengan terpilihnya Megawati di Sukolilo pada 1993 adalah politik tingkat tinggi, bukan semata-mata ada trah Soekarno disana.
Lalu, apa saja sejarah sebelum terjadinya Kudatuli dan apa yang harus kita kenang dari perjalanan seorang Megawati yang simbolnya juga terpampang jelas di dalam PDIP?
De-Bennysasi Dulu
Kedua istilah ini menggunakan kata "De" yang satunya jelas adalah De-Bennysasi yang merujuk pada Panglima ABRI Jenderal TNI Benny Moerdani dan Demokrasi. Dua "de" ini bisa dibilang bertemu di waktu yang tepat. Panglima ABRI Jenderal Benny Moerdani adalah salah satu Panglima ABRI yang paling fenomenal.
Bahkan, Salim Said dalam bukunya Gestapu ke Reformasi itu rela menghabiskan banyak halaman dalam bab "Fenomena Benny Moerdani" yang mengupas habis peran "Unsmilling General" ini. Namun, kenapa Benny Moerdani beserta anasirnya di dalam ABRI kemudian diceritakan disingkirkan dengan istilah "De-Bennysasi" ini?
Cerita yang melegenda adalah soal Benny Moerdani yang menegur Soeharto karena ucapan Benny Moerdani kepada Soeharto soal anak-anaknya saat itu. Dan, disinilah kemudian hubungan itu retak. Saya tidak akan membahas legenda itu, namun akan membahas implikasi dari De-Bennysasi terhadap arah politik Soeharto yang berubah dan kemudian adanya menghabisi anasir Benny Moerdani di lingkungan ABRI.
Benny Moerdani dalam catatan Salim Said, bahwa ia meminta kepada dua juniornya yakni A.M Hendropriyono dan Agum Gumelar (kebetulan, dua orang ini kemudian menjadi orang di dalam Kabinet Megawati) agar melindungi Megawati khususnya di dalam PDI. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa sikap, misalnya pada saat Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI membiarkan PDI kampanye dan melakukan apa yang disebut Salim Said sebagai metal (merah total) di Jakarta pada Pemilu 1987.
Yang menarik juga adalah bergabungnya Purnawirawan ABRI ke PDI, menjadikan Golkar yang kental dengan ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) menjadi tidak lagi relevan. Disinilah kemudian muncul adanya dua faksi yakni ABRI Merah Putih dan ABRI Hijau. Tentu saja, hijau disini adalah warna daripada Islam dan Merah Putih adalah sebaliknya.
Benny Moerdani ada di pihak Merah Putih, sedangkan wajah Hijau ada pada Jenderal seperti Panglima ABRI yakni Jenderal TNI Feisal Tanjung dan Jenderal Hartono yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat. ABRI Hijau dan Merah Putih ini bukan sekedar persoalan di dalam tentara, melainkan juga Soeharto sendiri.
Dengan didirikannya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), menurut Salim Said, Soeharto kian menjadi hijau yang konon awalnya sangat abangan itu. Bahwa Soeharto bertanya dalam konteks Piagam Jakarta yakni soal dirinya yang Abangan kepada Kiai Dahlan. Namun, menjadi "Hijau" pun harus dilihat konteksnya dalam kaitannya Benny Moerdani.
Tidak sekedar Soeharto yang kemudian naik haji begitu saja lantas ideologinya berubah. Tidak. Ini adalah soal politik yang memang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan dukungan politik. Terutama, yang memimpin ICMI yakni B.J Habibie, bukan Sarwono Kusumaatmadja yakni soal nama yang lebih Islam dan tidak ada unsur Jawa.
Barangkali, Soeharto sadar akan sosiologi Jawa sebagai kaum abangan, sehingga di dalam buku Salim Said dijelaskan bahwa nama Baharuddin Jusuf lebih dipercaya daripada nama Sarwono, konon orang sulit percaya. Sehingga, ini menjadikan logis bahwa Benny Moerdani yang merupakan minoritas Katolik itu meminta juniornya yakni Hendropriyono dan Agum Gumelar untuk membantu PDI dan dalam hal ini Megawati.
Psikologi politik yang terjadi menurut saya cukup tepat Soeharto saat itu lebih dekat dengan kalangan hijau. Sebab, kita semua tahu bahwa PDI yang dipimpin oleh trah Soekarno itu mengandung anasir-anasir kiri yang dalam pemahaman Orde Baru adalah kumanis (eh, Komunis, maksudnya).
Sehingga, menggaet Islam sebagai salah satu kekuatan politik sangat logis dan tepat. Karena, hubungan Islam sebagai kekuatan politik terutama dari kalangan HMI, itu tidak memiliki hubugan yang baik dengan orang kiri. Sehingga, memberikan cap Megawati sebagaimana Editor No. 6 pada 3 Oktober 1987 yang juga mengulas keganasan PKI terhadap para Jenderal dan satu kapten itu diingat kembali di dalam majalah yang sama membahas soal Megawati.
Bukan hal yang rahasia bahwa kekuatan Islam digunakan juga saat menghadapi PKI pasca Gestapu terjadi , termasuk anasir DI/TII yang digunakan. Hal ini diulas dalam buku NII Sampai JI-Salafy Jihadisme Di Indonesia Salafi Jihadisme di Indonesia yang memperlihatkan dengan baik pemanfaatan DI/TII dan kekuatan Islam politik dalam menghabisi PKI terutama oleh Ali Murtopo.
Ini kelak terlihat, pada saat Poros Tengah mencalonkan Gus Dur pada pemilihan Presiden 1999, yang mana Akbar Tandjung sebagai pimpinan partai kedua terbesar dan juga adalah senior HMI ikut di dalam Poros Tengah untuk melawan Megawati. Memang, soal hubungan politik Islam dan Megawati juncto PDIP memang tidak baik.
Dan, mencopot Benny Moerdani sekaligus mengganti anasirnya di dalam kekuatan politik adalah hal yang logis oleh Soeharto, namun itu membantu PDI sebagai partai yang menjadi antitesa setelah terpilihnya Megawati di Sukolilo atas bantuan Hendropriyono dan Agum Gumelar adalah arti penting Benny Moerdani terhadap Megawati dan juga PDI.
Arti Penting Perlawanan
Baik De-Benny-isasi ataupun Megawati, keduanya adalah memiliki nilai yang sama yakni sebuah perlawanan akan Orde Baru. Pada intinya disana. Maka, saya dalam tulisan Megawati dan Menanti PDIP, menyatakan dengan tegas jangan lupakan sejarah Megawati dan Orde Baru.
Sebab, Soeharto adalah yang membesarkan Megawati. Meskipun, kalau kita melihat dengan nyelekit bahwa Pram, Pramoedya Ananta Toer dalam wawancaranya sebagaimana terhimpun dalam buku Pram Melawan! mengatakan bahwa "Megawati kan boneka aja. Menurut saya lho." dan saya pun mengatakan bahwa sekalipun boneka, dia adalah hidup dan memiliki panca indera yang bisa merasakan suasana Orde Baru dan sadar akan perlawanan.
Bukan sekedar diam mematung. Bahwa Megawati yang dijadikan simbol perlawanan, karena nama Soekarno dibelakangnya yang kita tahu bahwa sejarahnya memiliki efek psikologis, apalagi narasinya tentang revolusi dan tulisannya di dalam Di Bawah Bendera Revolusi. Dan juga Megawati sebagai simbol kiri, adalah simbol pembebasan politik.
Karena itu, lebih besar menggaet nama Soekarno dan hingga kini, lebih besar nama Megawati daripada Budiman Sudjatmiko yang juga melakukan perlawanan hingga diakui oleh Prabowo bahwa ia dikejar-kejar. Bukan hal yang biasa pada saat itu, maka, ketika Budiman bergabung dengan Prabowo, banyak yang kecewa kan?
Nah, karena itulah Kudatuli ini bukanlah hanya sekedar dirayakan sebagai perlawanan Megawati dan adanya huru-hara, melainkan ingat bahwa siapa yang membesarkan Megawati? Perlawanan terhadap Soeharto.
Maka, kalau orang mengatakan tidak relevan pidato Megawati pada 2023 mengatakan "penguasa saat ini seperti Orde Baru" bukanlah tidak ada referensi dan tidak relevan. Itu relevan untuk mengingat memori perlawanan. Bahwa, Soeharto yang diyakini tidak akan jatuh bahkan dalam buku Salim Said disebutkan kalau PDI itu "kecil" sehingga tidak bisa ditakuti.
Namun, tidak sesederhana itu. Kudatuli haruslah tetap dirayakan, sebagai sebuah simbol perlawanan akan otoritarianisme. Namun, ada hal yang disoroti, yakni politik kita yang sering kita sebut sebagai "rekonsiliasi". Dengan keluarnya surat rekomendasi PDIP terhadap Sutiyoso pada 15 Juli 2002 dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 949, kemudian Sutiyoso dicalonkan oleh PDIP.
Padahal, kalau dibaca buku Kekerasan Budaya Pasca 1965 adalah bahwa ada perintah Mayor Jenderal TNI Sutiyoso disana. Ya, saya tidak akan membahas hukumnya atau aspeknya. Sebagai Panglima Kodam Jaya, bukan berarti tidak tahu adanya peristiwa itu. Bahkan, sebagaimana saya kutip dalam salah satu berita yakni Tempo pada 2003 bahwa Sekretaris Jenderal PDIP (Bukan Hasto tentunya) yakni Soetjipto, bahwa Sutiyoso sukses soal keamanan. Maka diusung.
Apakah sebenarnya Kuda telah Tuli? Saya tidak bisa menjawab itu. Bahkan, ketika PDIP terutama sikapnya di dalam pemerintahan SBY yang keras, lalu sedikit tenang di masa Jokowi dan kembali tenang di masa Prabowo, terjadi semacam disorientasi PDIP yang gagal memahami sejarah Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Meski demikian PDIP telah menetapkan Soekarnoisme sebagai basis landasan ideologi dan platform partai, namun sejarah dan kenangan akan perlawanan Orde Baru itu melekat. Maka, PDIP yang kini entah berada di luar atau di dalam, menurut saya haruslah diingat kalau PDIP adalah satu-satunya partai yang pernah berkuasa, pemenang dan besar secara jumlah, merasakan perlawanan itu.
Kita memang menyempitkan arti politik identitas, padahal PDIP sendiri memiliki politik identitas itu yakni bukan nasionalis melainkan perlawanan. Coba, kita tes air, kalau anggota PDIP teriak dan kritis dalam rapat komisi, pasti mendapatkan dukungan yang signifikan. Kenapa demikian? Sebab, itulah DNA nya yakni perlawanan.
Dan menurut saya, sebagai penutup, disinilah kita melihat bahwa ada Kuda yang Tuli, bukan Kudatuli. Bahwa dengan keluarnya rekomendasi terhadap Sutiyoso menandai itu, ditambah dengan berdamainya dengan bagian dari Orde Baru yakni Prabowo, maka selama Megawati ada di dalam komando partai, disana ia ada. Tapi, setelahnya? Inilah yang saya tanyakan dan saya jawab, bahwa memilih Megawati di PDIP, adalah upaya mempertahankan simbol perlawanan itu yang di dalamnya ada Kudatuli.
Bukan Kuda yang Tuli.