Konten dari Pengguna
Memetik Pelajaran dari Thailand dan Mesir
27 Juli 2025 14:52 WIB
·
waktu baca 11 menit
Kiriman Pengguna
Memetik Pelajaran dari Thailand dan Mesir
Apa pelajaran militer yang bisa dipetik dari Thailand dan Mesir? Menurut saya ini sangat relevan sekali mengenai politik sipil militer kita.Alit Teja Kepakisan
Tulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarChannel News Asia pada 2 Juli 2025 telah menuliskan hal yang menarik yakni Is another military coup on the horizon for Thailand after PM Paetongtarn’s suspension? oleh Louisa Tang. Namun, kita tidak akan membahas soal konstitusi atau dinamika politik, sebab pengetahuan saya juga tidak begitu banyak terhadap Thailand. Tapi, ada kata kunci yang menarik yakni "millitary" dan "coup".
Tapi, saya sendiri mencoba untuk mengaitkan dengan dinamika Thailand terutama kaitannya dengan militer. Sekali lagi, militer. Topik mengenai militer, bukan hanya soal senjata. Tidak hanya itu. Banyak hal yang bisa kita pelajari, terutama sejarah Thailand dan romansa kudetanya yang selalu menghantui.
Apa yang terjadi pada dua Shinawatra sebelumnya yakni Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra yakni pada 2006 dan 2014 adalah kudeta yang dilakukan militer terhadap kepemimpinan sipil dalam hal ini Perdana Menteri.
Kudeta militer bukanlah hal yang baru di dalam dinamika Thailand. Dan identitas itu melekat di dalam Thailand, sebagai negara yang berjejak monarki itu, militer bisa dibilang memainkan peran yang penting terutama kaitannya ke monarki menuju monarki konstitusional pada 1932.
Majalah Time pada 23 Oktober 1933 misalnya memberitakan itu,
Kudeta itu terjadi 15 tahun setelah terjadinya Revolusi Bolshevik atau Revolusi Rusia pada 1917 yang menggulingkan Tsar saat itu. Namun, revolusi yang terjadi di Thailand sejak 1932 dan sampai pada Yingluck Shinawatra (trah Shinawatra juga), bahwa militer memainkan peran yang penting.
Perlu diingat, yang melakukan revolusi pada 1932 bukanlah dilakukan milisi atau laskar, mereka tentara kerajaan. Artinya, tentara yang dalam konsep kita kenal hari ini sebagai alat negara. Ini sama dengan apa yang terjadi pada Mesir saat mengkudeta Raja Farouk pada 1952 (20 tahun setelah kudeta Thailand) adalah juga tentara resmi, alias alat negara.
Yang dilakukan oleh kelompok internal tentara Mesir sendiri yakni Free Officers dengan dua tokoh kunci yakni Muhammad Naguib dan Gamal Abdul Nasser. Mereka semua adalah tentara yang kita pandang hari ini sebagai alat negara, pemimpinnya mungkin saat itu adalah kerajaan, sedangkan kini adalah (dalam bahas Agus Widjojo) merupakan politisi terpilih.
Berganti dari kerajaan kepada politisi terpilih, ternyata tidak menghentikan tradisi kudeta di Thailand. Lantas apa pelajaran yang relevan bisa kita petik khususnya berkaitan dengan militer beserta reformasinya yang mana kita baru juga di abad ke-21 melakukan reformasi terhadap militer?
Militer Sebagai Entitas Politik
Untuk menjelaskan ini, kita harus membedakan antara kudeta dan bukan kudeta. Sebab, dalam banyak tulisan, khususnya di Kumparan, saya selalu menggaris tebalkan peran politik sipil di dalam sejarah masuknya militer ke dalam kekuatan politik sipil. Dan, itu lebih dari dua tulisan saya ulas hingga kaitannya dengan purnawirawan.
Tetapi, apa yang terjadi pada Mesir dan Thailand, menurut saya adalah militer sebagai politik, bukan alat politik. Kalau ada yang memahami Mesir dan Thailand, barangkali akan memahami bahwa mereka adalah kekuatan politik tersendiri yang tidak memiliki acuan jelas baik kepada ideologi negara (dalam bahasa kita) dan konstitusi.
Hal ini bisa dilihat dalam penelitian yang dilakukan sebelum referendum di Mesir pada 14 Januari 2014, setelah Al Sisi naik ke kursi kekuasaan. Yakni oleh Doha Institute melalui Arab Center for Research and Policy Studies lewat artikelnya berjudul Egypt: A Comparison Between The 2012 and 2014 Constitutions.
Temuannya adalah bahwa tidak ada yang terlalu berbeda antara konstitusi 2012 dan rancangan konstitusi 2014 saat itu. Hal yang penting yakni pelarangan partai berbasis agama dalam Pasal 74, yang dalam hal ini adalah menuju kepada Ikhwanul Muslimin, yang menjadi pemenang pada konstitusi 2012 lalu berhasil menaikkan Presiden Muhammad Mursi. Lalu, Pasal 234 yang memberikan membangun Gereja dan hak minoritas.
Untuk lainnya bisa dibaca dalam konstitusi Mesir yang berlaku sampai saat ini. Namun, yang penting kita harus ketahui, kenapa ideologi tentara Mesir terutama Al Sisi yang kini jadi Presiden tidak berideologi kepada konstitusi mereka? Sebab, doktrin dasar mereka bukanlah seperti kita yang memang desainnya adalah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, namun isinya adalah UUD 1945 dan Pancasila.
Di Mesir tidak demikian, yakni mereka adalah politik yang notabene nanti akan kita jelaskan, konteksnya dengan Indonesia. Bahwa Ikhwanul Muslimin (IM, kita singkat saja) adalah bagian dari pendukung revolusi militer terhadap Farouk adalah iya. Tetapi, setelah jatuhnya Farouk dan dipimpin oleh Naguib, terjadi dualisme antara Naguib yang mengakomodasi IM sedangkan Nasser tidak.
Setelah Naguib disingkirkan, Nasser yang tidak ramah terhadap Ikhwanul Muslimin, maka bisa dikatakan ideologi tentara secara otomatis adalah anti terhadap Ikhwanul Muslimin dan mempertahankan bentuk yang disebut sebagai republik itu sejak Nasser menjadi Presiden pada 1954.
Sehingga mempertahankan republik adalah sesuatu yang imperatif kategori, sebab tentara bersama kekuatan lainnya menumbangkan Raja Farouk pada 1952 dengan asumsi menggantinya menjadi republik dan ideologi yang tidak tertulis bernama anti kepada Ikhwanul Muslimin?
Lantas, kenapa tentara lunak pada 2012 sehingga Ikhwanul Muslimin berhasil? Jawabannya bukan lunak. Melainkan konteks Arab Spring yang terjadi pada 2011 dengan menggulingkan Hosni Mubarak yang memiliki ideologi sama dengan militer yakni anti terhadap Ikhwanul Muslimin. Dan, terjadilah apa yang disebut sebagai konstitusi 2012, yang mencoba memberikan landasan demokrasi dengan memenangkan Mursi. Lalu, ketika Al Sisi sebagai Menteri Pertahanan di era Mursi, bukan berarti selesai urusan.
Sebab, menjelang satu tahun kepemimpinan Mursi, Al Sisi lah yang memimpin kudeta militer terhadap Mursi pada 2013. Dan, setelah kudeta itu ia terpilih sebagai Presiden dan hingga hari ini.
Thailand, itu kurang lebih sama. Mereka bukanlah laskar, milisi layaknya Hizbullah, bukan, mereka adalah apa yang kita kenal hari ini sebagai alat negara. Namun, mengapa kudeta itu runtut terjadi di Thailand dan apa kesamaannya dengan Mesir?
Menurut saya, militer di dua negara itu masih menganggap mereka adalah penyelamat negara dan dalam hal ini berlaku pada Thailand. Kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh militer pada saat kudeta Thaksin Shinawatra dilakukan pada 2006.
Saya kutipkan dari ABC News yang saat itu menulis pada 20 September 2006 (satu hari setelah kudeta),
Kurang lebih bahwa karena Thaksin bertindak di luar batas dan juga bersikap kurang terhadap monarki, maka militer mengambil alih untuk memulihkan keadaan. Siapapun yang memperhatikan sejarah Thailand, tidak akan heran kalau ada kudeta yang dilakukan militer. Artinya, baik Mesir maupun Thailand, meski mereka mengalami beberapa kali reformasi, militer sama sekali belum (dalam tafsiran saya) kembali ke hakikat mereka di barak.
Inilah yang akan kita sambung dalam konteks militer di Indonesia, terutama berkaitan dengan berhasilnya supremasi sipil. Kenapa TNI kita tidak pernah kudeta dan sebenarnya tidak apple to apple dibandingkan dengan Mesir maupun Thailand?
Dengan segala hormat dengan Salim Said yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Mesir, Thailand dan Indonesia menurutnya bukanlah kudeta, melainkan karena democratic fatigue dan fragmented society. Tapi, saya akan melihat dari sisi yang lain yakni dinamika militer itu sendiri.
Balik Jadi Alat, Setelah Revolusi Usai
Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani pada 3 April 1965 di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) memberikan amanat apa yang ia maksudkan sebagai Kekaryaan Angkatan Darat.
Saya akan mengutip dengan detail agar konteksnya kita dapatkan,
Perlu kita lihat konteks, mengapa Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan demikian. Sebab, Presiden Soekarno memberlakukan revolusi itu lagi setelah Dekrit 5 Juli 1959. Maka, sejak pidato 17 Agustus 1959 yang juga dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol) dan judulnya adalah Penemuan Kembali Revolusi Kita, secara otomatis dan secara legal tentara dibawa masuk ke dalam ranah politik sipil.
TNI yang saat itu dipimpin secara kekuatan politik oleh Nasution pasca kembali menjadi Kepala Staf Angkatan Darat 1955, memang adalah orang yang dalam tanda petik memiliki ideologi yang sama dengan Presiden Sukarno yakni anti terhadap partai-partai.
Dan, kesamaan politik itu tercermin di dalam program politik kendaraan politik Nasution pada Pemilu 1955 yakni Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang mengusung pula kembali kepada UUD 1945.
Kalau kita serius membaca Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 3 dari Nasution, maka kelihatan betul bahwa Nasution tidak mampu mengembalikan lewat jalan politik, maka ia mengatakan dalam memoar itu bahwa,
Alhasil, Dekrit 5 Juli 1959 berhasil atas sokongan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Nasution. Namun, perlu saya tegaskan bahwa berhasilnya dukungan itu karena sudah menjadi kekuatan politik lewat Dewan Nasional dan masuk ke dalam Golongan Fungsional lalu masuk masuk ke dalam salah satu Angkatan Karya.
Bahkan, ketika Soeharto naik ke kekuasaan pada masa Gestapu padahal ia saat itu hanya Panglima Kostrad, perlu diketahui ia juga dilegitimasi oleh kekuatan rakyat yang ketakutan akan komunis. Akhirnya, kekuatan anti-komunis yang membantai PKI dan simpatisannya dengan kekuatan senjata dari Angkatan Darat.
Maka, harus dibaca mengapa militer begitu didukung dan kemudian memiliki legitimasi atas dwifungsi selain yang sudah dibangun oleh Presiden Sukarno pada 1958. Akhirnya, jangan menyalahkan kenapa Orde Baru selalu mencurigai adanya PKI sebagai ancaman, hingga Nasution mengatakan bahwa bukan PKI lagi yang menjadi ancaman, melainkan ketidakadilan.
Militer, sebagai kekuatan utama yang melawan PKI sejak Madiun 1948 dan Gestapu, akhirnya berkuasa penuh sejak Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, namun itu semua beda dengan Mesir maupun Thailand. Sekalipun Ikhwanul Muslimin sama bernasib seperti PKI, namun ideologi tentara tetaplah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Ucapan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada Maret 2022 silam soal PKI, meskipun memunculkan resistensi, namun tidak terjadi gejolak yang besar-besaran. Tidak ada. Karena, isi daripada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit adalah UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara.
UUD 1945 pun yang berlaku, bukan memakai kata "asli" atau "perubahan". Ini menandakan bahwa mereka sudah tunduk di dalam politik sipil. Lalu, yang membedakan apa secara dasar? Tentara sudah kembali ke barak dengan menghentikan Dwifungsi secara sepihak lewat Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap pada April 2000. Salah satu tokohnya adalah Agus Widjojo.
Agus Widjojo yang juga keras anti terhadap melibatkan tentara kembali ke dalam politik bahkan dilibatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme itu, Agus Widjojo tegas bahwa tentara tidak dirancang menjadi penegak hukum. Secara tegas saja, menjadi penegak hukum saja ditolak apalagi diajak mengurus hal di luar pertahanan?
Nah, sebagai refleksi pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa biarkanlah tentara kita sesuai dengan rel yang telah dibangun oleh generasi TNI yang notabene adalah abad ke-21,generasi baru dan generasi yang sudah mengatakan bahwa mereka generasi yang tidak lagi mengalami revolusi fisik, sehingga mendukung supremasi sipil. Sehingga, mereka jadi alat setelah revolusi usai.
Pertanyaan saya selalu berulang dalam tulisan yang berulang khususnya di Kumparan, bagaimana dengan politisi sipil kita?
*Lebih jelas, argumen di Balik Jadi Alat Setelah Revolusi Usai, bisa dibaca Meratapi Reformasi Kita, Potret Sejarah Militer dan Politisi Sipil. Untuk bagian Mesir dan Thailand, ada di dalam buku Salim Said berjudul Ini Bukan Kudeta.