Konten dari Pengguna
Sang Pujangga Orde Baru
23 November 2025 3:39 WIB
·
waktu baca 9 menit
Kiriman Pengguna
Sang Pujangga Orde Baru
Apa pentingnya Budayawan dalam masa Orde Baru? Apakah mungkin Petruk Dadi Ratu tanpa senjata menurut saya belum terlalu lengkap, yang jelas budaya itu penting. Alit Teja Kepakisan
Tulisan dari Alit Teja Kepakisan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMembuka notifikasi kumparan, rasanya tulisan berjudul "Kisah Petruk yang Jadi Petrus", rasanya saya kurang fair apabila tidak menceritakan apa yang digambarkan Ben Anderson yaitu Petrus Dadi Ratu ternyata bukan sekedar bahwa soal senjata, melainkan bagaimana menjadi budayawan yang memelihara ingatan lewat produk budaya, namun bukan sang Petruk, melainkan para Kawula-nya juga. Jadi, diharapkan sudah membaca tulisan saya sebelumnya Kisah Petruk yang Jadi Petrus.
Konservasi cerita oleh Presiden Soeharto (beliau Presiden dan kini sudah Pahlawan) adalah bagaimana realitas intersubjektif itu berhasil diciptakan. Saya tidak mau menggunakan teori Hiperrealitas dari Jean Baudrillard. Terlalu njelimet. Tetapi, saya tidak bisa bayangkan setelah membaca secara agak berulang tulisan dari Salim Said, rasanya pencerita itu datang daripada rakyat itu sendiri dalam mendirikan, mempertahankan dan menumbangkan Orde Baru.
Mari, kita refleksi sejenak dengan sejarah. Apa fungsi radio di tangan pemerintah atau rezim yang berbeda? Kita coba bandingkan antara radio digunakan oleh rezim Franklin Delano Roosevelt dan Adolf Hitler? Ya, tentu sangat berbeda. Roosevelt menggunakan radio dan ada yang disebut sebagai “Fireside Chats” pada 1933 - 1934. Sedangkan, Hitler? Propagandis.
Tapi, baik Roosevelt maupun Hitler, sama - sama ingin propaganda pada intinya. Sebab, merujuk kepada pendiri Amerika Serikat yaitu James Madison bahwa “all governments rest on opinion”. Nah, karena itu bahwa Orde Baru pun berdiri juga berbasis pada opini kekuatan anti-PKI yang bagaikan bisul pecah sejak Demokrasi Terpimpin resmi untuk menggunakan Nasakom sebagai kekuatan integrasi yang tidak pernah tercapai.
Pola pikir anti-komunisme oleh Orde Baru, bukan hanya menjadi sebuah kebenaran tidak tertulis pasca Madiun 1948, namun juga oleh kekuatan anti-PKI yang ada di dalam masyarakat. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh John Roosa, penulis buku Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, bahwa identitas Indonesia pasca 1965 berubah, namun saya mengatakan bahwa di ranah kekuatan sosial juga berubah.
Bahwa, kekuatan yang mendirikan Orde Baru itu ada dua hal secara variabel : anti-Sukarno dan anti-Komunisme. Apa yang bisa membedakan antara anti-Sukarno dan anti-Komunisme? Menurut saya ini dua variabel yang harus dipisahkan. Sebab, anti-Sukarno berkaitan dengan inflasi yang dikatakan 600% itu dan kulit mangga seperti yang dikatakan Soe Hok Gie, dan anti-Komunisme yang merupakan sudah ada jauh sebelum Demokrasi Terpimpin berdiri, dan representasi utamanya adalah Angkatan Darat pasca Madiun 1948.
Persoalan anti-Sukarno ini adalah persoalan kemiskinan. Buktinya? Ada produk kebudayaan bernama film yang memperlihatkan seorang Ibu dan Anak yang berandai-andai apakah "Raja itu makan ayam?" tanya si Anak dan "Makanlah, ayo tidur" ucap si Ibu yang tidur ngemper di pinggir jalan. Itu di film apa? Saya sepertinya hampir bosan menjelaskan film ini, dia adalah Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI.
Fim itu adalah upaya konservasi ingatan bahwa apa yang terjadi di masa Presiden Sukarno adalah kesulitan, kemiskinan dan kelaparan. Ada cuplikan dimana sepasang Suami dan Istri, yang mana Suami tersebut mencak-mencak bahwa supaya dapat beras harus gabung dengan SOBSI (Salah satu underbow PKI). Ia yang dalam cuplikan film itu tampak serius mendengarkan pidato Untung pada 1 Oktober 1965.
Namun, film itu kita tinggalkan sejenak. Saya pada pertengahan 2022, mendapatkan sebuah buku yang covernya agak unik yaitu judul bukunya adalah Jokowi Melawan Debt Collector, dengan Jokowi sebagai cover dan menggunakan pakaian karate yang seperti mau menghalau musuh. Saya buka, dan ternyata ini menarik, bahwa ini adalah arsip Salim Said selama menjadi reporter atau wartawan di Harian Angkatan Bersenjata, sebelum kemudian ikut mendirikan Tempo.
Kita harus menggarisbawahi bahwasanya (supaya tulisan ini tidak melebar jauh, meskipun sebenarnya harus lebar) bahwa buku ini menampilkan dua abad, yaitu abad ke-20 dan abad ke-21. Kita tinggalkan sejenak. Kita urai. Di buku itu ada sebuah tulisan pada 12 Desember 1970 "Pangkowilhan Letjen TNI Kemal Idris : De-Sukarnoisasi Harus Berjalan Terus". Cuplikannya menarik :
Tapi memang, itu sudah dilarang, karena 1966 keluar TAP MPRS XXV/1966. Namun, di buku yang lain, Salim Said dalam buku Dari Gestapu ke Reformasi maupun Gestapu 65, menyebutkan bahwa ada tiga king maker yang bernasib tragis antara lain Sarwo Edhie, Dharsono dan Kemal Idris. Yang juga menjadi pahlawan kemarin adalah Sarwo Edhie dan yang menjadi representasi adalah AHY saat ditetapkan Pahlawan Nasional bersama Soeharto.
Pangkowilhan sekaligus Dubes RI untuk Yugoslavia Kemal Idris ini memang tragis. Harus dikatakan demikian. Desukarnoisasi ini bisa dibaca dua hal, pertama mencabut kekuatan Nas dan Kom, yang pada Pemilu 1971 masih direpresentasikan oleh PNI dan Kom yang sudah bubar dengan PKI pada 1966. Namun, Desukarnoisasi adalah juga gambaran baik tentang Presiden Soeharto dalam menjungkirbalikkan kondisi ekonomi.
Dari gambaran mengerikan menunjukkan kemakmuran. Saya menggunakan sumber sejarah yang sah dan valid, bahkan dari sang pelaku langsung. Coba baca buku Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, karya Ramadhan K.H dan juga G. Dwipayana. Disitu bisa kita lihat fotografi menarik dari Presiden Soeharto yang tersenyum itu sembari panen beras, melihat tambak udang, dan juga berfoto dengan smooth bersama Nixon. Namun, saya hitung setiap bab yang berisikan foto itu ada foto beras, dan yang saya hitung (mungkin bisa salah) itu ada tujuh foto yang berkaitan dengan beras.
Variabelnya adalah panen, petani dan bulog. Itu ada tujuh foto. Lainnya adalah foto pertemuan dan juga foto masa muda. Tapi, beras (makanan) ternyata adalah bukan menjadi makanan yang akan dimakan oleh rakyat melainkan juga menjadi cerita bahwa masa Sukarno adalah masa yang susah dan variabelnya juga adalah Lubang Buaya.
Itu dilestarikan. Dalam buku Salim Said yang tadi, Jokowi Melawan Debt Collector, ada epilog yang ditulis oleh Fachry Ali mengutip wartawan Far Eastern Economic Review yaitu Micheal Vatikiotis bahwa : Soeharto gives his people rice instead of speeches. Sebelum ada epilog, ada kutipan yang menarik dari Salim Said bahwa "Bagaimana pula kita berdikari dalam keadaan ekonomi morat-marit dengan inflasi yang fantastis tingginya?" dan itu ditulis pada abad ke-21 , tepatnya 4 September 2016 (ketika Jokowi-JK sudah terpilih dengan Trisakti itu).
Tapi, saya mau mengatakan bahwasanya memang selain soal apakah mungkin Petruk Dadi Ratu tanpa sebuah senjata, menurut saya mungkin saja. Sekali lagi, mungkin. Asal variabel mengapa saat pergantian Ratu (Pemimpin) itu terjadi bisa ditumpas dengan baik. Menurut saya, salah satu produk kebudayaan yang melekat pada Orde Baru adalah Orde Lama itu erat dengan kelaparan dan kemiskinan sehingga mendukung Orde Baru adalah sebuah niscaya demi stabilitas untuk pembangunan.
Itu semacam kartu AS dan juga dipelihara. Dalam karya Wijaya Herlambang yaitu Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film, juga membeberkan bahwa sastrawan - sastrawan atau penulis juga berperan penting. Yang terpenting adalah sejarawan itu sendiri yaitu Nugroho Notosusanto. Dan cerpen lainnya yang mendukung dan juga ikut dalam legitimasi melawan Komunisme.
Namun, Orde Baru lewat G. Dwipayana dan juga sang film maker yaitu Arifin C. Noer, tampaknya menjadi seniman yang berhasil untuk menjadi budayawan untuk mengingat hal itu, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh James Madison bahwa “all governments rest on opinion”, menjadi sesuatu yang niscaya dilakukan. Entah, apakah saya akan menyamakan dengan terbakarnya Gedung Reichstag pada 1933 dan kemudian Hitler naik adalah sesuatu yang pas atau otak-atik gathuk, saya kurang tahu.
Jelas juga bahwa Orde Baru, yang tiba - tiba saja kini menjadi follow-up lagi terutama setelah Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional, semua membicarakan Orde Baru. Variabelnya bermacam-macam bisa saja HAM, Petrus, PKI 65, atau juga misalnya KKN (bukan Kuliah Kerja Nyata), namun yang jelas bahwa tidak banyak yang mau memberikan catatan kaki bahwa barangkali di masa itu Soeharto dinilai sebagai pahlawan.
Saya kira logis. Logis, belum tentu benar. Sekali lagi, logis belum tentu benar. Untuk melegitimasi bagaimana Panglima Kostrad yang pada 1 Oktober 1965 menjadi Panglima Angkatan Darat kemudian menjadi Pejabat Presiden dan kemudian Presiden penuh itu, dibuatkan sebuah mahakarya film tersebut dari Arifin C. Noer. Nahasnya, yang muncul hanya film Pengkhianatan, padahal yang juga berperan penting adalah Djakarta 66.
Namun itu tidak booming, dikarenakan menonjolkan peran mahasiswa yang disebut Angkatan 66. Ingat, dalam sejarah kerajaan terutama di Jawa, peran pujangga itu sangatlah sentral apalagi dalam penulisan Babad yang memberikan legitimasi. Coba kita baca lagi Babad Tanah Jawi, yang silsilah panjang itu, adalah sebagai legitimasi. Saya mungkin tidak tepat menyamakan, namun bahwa karena pemerintah berbasis pada opini publik, bahwa ya, harus kita sepakati (meski tidak terlalu sepakat) bahwa tulisan, produk kebudayaan dan sastra itu juga mendukung naiknya Orde Baru.
Bukan hanya senjata apalagi kekuatan bernama Angkatan Darat. Tetapi, apabila orang kini kontra akan keputusan daripada Prabowo yang memberikan gelar Pahlawan, mungkin kita harus melihat sesuatu bahwasanya di masa itu terutama pasca 1973, dan terjadinya Booming Minyak itu, Orde Baru berhasil dengan kekuatan yang variabel pentingnya adalah Mafia Berkeley seperti Widjojo Nitisastro, adalah menggantikan masa suram Orde Lama.
Apabila saat itu rakyat memberikannya nama Pahlawan, saya kira logis dan itu sudah dilegitimasi lewat produk kebudayaan bahkan lagi-lagi diingatkan oleh Salim Said sampai abad ke-21, yang menganggap kita morat-marit selama Trisakti itu. Nyatanya, legitimasi juga dari rakyat. Lantas, apa yang kita permasalahkan kemudian kalau begitu? Kalau hanya mau bicara legitimasi.
Namun, legitimasi itu bukan sekedar hukum yang digunakan Soeharto saat memulihkan keamanan dan ketertiban seperti Undang-undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, melainkan juga dukungan rakyat dan juga budayawan. Demikian, artinya bisa kita petakan bahwa variabel pendukung Orde Baru yang ikut mendirikan dan mempertahankan adalah :
Menurut saya, setelah Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) dan juga demo pada 1978 yang mana Rizal Ramli ikut di dalam demo tersebut, maka tiga variabel itu berhasil dibungkus dalam film Pengkhianatan itu. Ya, tiga variabel itu ternyata sangat penting sekali di dalam mengangkat dan mempertahankan Orde Baru sampai kemudian Fukuyama pada 1989 memberikan kode yaitu The End of History, yang berujung pada menjelang The End of Soeharto, menurut saya, karena Tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet dengan Piagam Belavezha, maka bubar Uni Soviet.
Sebagai penutup, saya akan kembali pada sejarah, karena diajarkan Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jasmerah, bukan Jas Kuning) adalah dengan kembali mengutip Negarakertagama karya Empu Prapañca yaitu :