Konten dari Pengguna
Eskalasi Berlapis: Ketika Retorika dan Rudal Mewarnai Timur Tengah
30 Juni 2025 16:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Eskalasi Berlapis: Ketika Retorika dan Rudal Mewarnai Timur Tengah
Konflik Iran-Israel meluas, retorika berubah jadi aksi militer. Dunia terancam krisis global jika diplomasi gagal jadi jalan keluarNoki Kurniawan
Tulisan dari Noki Kurniawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKonflik antara Iran dan Israel kembali mencapai titik kritis. Namun kali ini, eskalasi tersebut tidak lagi bersifat simbolik atau terbatas pada perang proksi. Serangan udara, rudal balistik, dan intervensi langsung Amerika Serikat telah mengubah lanskap konflik menjadi lebih kompleks dan berbahaya. Dunia menyaksikan bagaimana retorika politik berubah menjadi ledakan nyata, dan bagaimana Timur Tengah kembali menjadi panggung utama ketegangan global.
Pada 22 Juni 2025, militer Amerika Serikat melancarkan serangan presisi terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa serangan ini bertujuan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran, dan menyebutnya sebagai “langkah berani yang akan mengubah sejarah”. Pernyataan ini disambut hangat oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut kerja sama militer AS-Israel sebagai “tim yang belum pernah ada sebelumnya”.
Namun, respons Iran tidak kalah keras. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Teheran meluncurkan 30 rudal ke wilayah Israel, memicu sirene udara di Tel Aviv dan Yerusalem serta menyebabkan kepanikan massal. Iran menyebut serangan AS sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, dan menegaskan haknya untuk membela diri. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa “Amerika telah mengkhianati diplomasi dan harus bertanggung jawab atas konsekuensi serius dari kejahatan ini”.
Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada dua negara yang bertikai. Amerika Serikat kini secara terbuka menjadi pihak ketiga yang terlibat langsung, mengubah konflik regional menjadi potensi krisis global. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan kekuatan militer oleh AS dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. “Tidak ada solusi militer. Satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi,” tegasnya.
Konflik ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Parlemen Iran telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia. Sekitar 20 persen konsumsi minyak global melewati selat ini, dan jika ditutup, harga minyak dunia diperkirakan akan melonjak tajam. Ekonom dari INDEF, Eko Listiyanto, memperingatkan bahwa lonjakan harga minyak akan berdampak langsung pada inflasi global dan subsidi energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Dari sisi hukum internasional, serangan terhadap fasilitas nuklir yang secara prinsip harus dilindungi dari serangan militer menimbulkan pertanyaan serius. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas di Natanz menyebabkan kontaminasi radiologis dan kimiawi, dan menegaskan bahwa “fasilitas nuklir, dalam keadaan apa pun, tidak boleh menjadi target serangan”.
Indonesia, melalui DPR RI, telah menyerukan agar pemerintah aktif mendorong PBB untuk menghentikan perang ini. Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyebut konflik ini sebagai “ancaman nyata terhadap perdamaian dunia” dan mendesak agar Indonesia memanfaatkan perannya di OKI dan PBB untuk mendorong gencatan senjata. Pemerintah Indonesia juga telah mengevakuasi puluhan WNI dari Iran dan Israel sebagai langkah antisipatif.
Apa yang kita saksikan saat ini adalah bentuk nyata dari “eskalasi berlapis”, konflik yang berkembang secara vertikal (dari retorika ke serangan militer) dan horizontal (melibatkan aktor negara lain, memicu dampak ekonomi global, dan mengancam stabilitas kawasan). Dalam situasi seperti ini, diplomasi bukan hanya pilihan, tetapi keharusan.
Namun, diplomasi pun kini menghadapi tantangan besar. Ultimatum Presiden Trump yang memberi Iran waktu dua minggu untuk kembali ke meja perundingan atau menghadapi serangan lanjutan, mempersempit ruang negosiasi. Di sisi lain, Tiongkok dan Rusia mulai menunjukkan sinyal keterlibatan, dengan Presiden Xi Jinping menyatakan kesiapan untuk memainkan peran konstruktif dalam perdamaian Timur Tengah. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, konflik ini bisa menjadi titik temu dari berbagai kepentingan global yang saling bertabrakan.