Konten dari Pengguna

Kurikulum Belum Merdeka bagi Guru

Prince Clinton Damanik
Guru - Alumni Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Yogyakarta
12 Agustus 2022 13:50 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kiriman Pengguna
Kurikulum Belum Merdeka bagi Guru
Alih-alih, memerdekakan kurikulum ini justru berikan rasa takut pada pendidik dan sebabkan murid kembali menjadi 'kelinci percobaan' dari sebuah kurikulum yang seperti 'kejar tayang' ini. #userstory
Prince Clinton Damanik
Tulisan dari Prince Clinton Damanik tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi guru mengajar. Foto: Shutterstock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi guru mengajar. Foto: Shutterstock

Kurikulum

Kemunculan kurikulum yang lahir pada masa pandemi COVID-19 sontak membuat terkejut berbagai kalangan baik itu kalangan umum maupun para pelaku di dunia pendidikan. Kurikulum yang memang sudah dicanangkan sejak 2021 dengan nama kurikulum prototipe ini akhirnya launching di tahun 2022 dengan memberikan beberapa opsi kepada sekolah untuk memilih tiga pilihan kurikulum yakni, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
Ketiga pilihan kurikulum tersebut memiliki beberapa perbedaan yang cukup tampak terlihat, seperti mandiri belajar yang masih semi Kurikulum 2013, mandiri berubah yang masih belum dituntut secara penuh untuk melaksanakan konsep Kurikulum Merdeka secara sepenuhnya, dan mandiri berbagi yang diharapkan dapat menjalankan seluruh perencanaan kurikulum merdeka secara paripurna serta mampu untuk berbagi hasil karyanya pada sekolah yang memilih mandiri belajar dan mandiri berubah.
Mundur kebelakang sedikit, sebelumnya juga terdapat sekolah yang diberikan kesempatan untuk mencicipi rasanya kurikulum tersebut yaitu Sekolah Penggerak untuk SD-SMA, dan SMK Pusat Keunggulan bagi pendidikan vokasi. Kehadiran sekolah-sekolah tersebut juga tak terlalu berdampak karena yang disangka akan ikut serta mempercepat penyebaran pemahaman terkait kurikulum merdeka, justru sebagian besar belum mampu menerapkan konsep kurikulum merdeka seutuhnya walau sudah diberikan kesempatan melaksanakan selama setahun terlebih dulu.
Sejak sedari awal sudah timbul banyak kritikan dan pesimisme dalam perencanaan kurikulum tersebut yang seolah-olah terlalu diburu oleh waktu untuk mengejar hasil karya nyata Kementerian Pendidikan di sisa waktu hingga 2024 yang pastinya tak mau dicap tak memiliki karya dalam pemerintahan selama ini.
Hal ini tak ubahnya dengan kelahiran Kurikulum 2013 yang memang lahir pula di masa akhir kepemimpinan Presiden SBY yang memang pada saat itu merupakan kesempatan untuk menampilkan sebuah legacy di bidang Pendidikan berupa Kurikulum 2013 yang akhirnya berulang kali mendapatkan kritikan dan revisi yang nyaris setiap tahunnya dilakukan.
Walaupun Kurikulum 2013 lahir di tahun tersebut tetapi pada kenyataannya masih banyak yang hingga saat ini guru maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia masih belum memahami konsep sebenarnya dari kurikulum tersebut terutama dengan kerapnya revisi kurikulum yang terjadi ditambah dengan minimnya pelatihan serta sosialisasi dari dinas pendidikan masing-masing daerah menyebabkan banyak sekolah yang masih kesulitan menerapkannya terkhusus pada daerah-daerah terpelosok yang masih menggunakan metode jadul dalam pelaksanaan belajar mengajar di kelas.
Ilustrasi Implementasi Kurikulum Merdeka (sumber:kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id)

Guru dalam Kurikulum Merdeka

Guru sendiri diharapkan memiliki peran penting dalam kurikulum merdeka yang dapat dilihat betapa masifnya publikasi Guru Penggerak yang acap kali disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim dapat menjadi salah satu pondasi untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Namun, tampaknya hal tersebut tak diiringi dengan pengawasan dan pelaksanaan secara komprehensif, kondisi saat ini banyak guru penggerak yang justru hanya bertujuan untuk menyelesaikan pelatihan dan menuntaskan program tersebut sehingga dapat menjadi sosok yang dilabeli sebagai Guru Penggerak yang memang diproyeksikan menjadi sosok yang memimpin dalam sekolah yaitu sebagai seorang Kepala Sekolah.
Hal ini sejalan dengan konsep diawal tadi sekolah penggerak akan membagikan hasil karyanya dengan sekolah lainnya, sama seperti guru penggerak yang seyogyanya dapat membimbing dan mengajak guru lainnya untuk memiliki kualitas dan keterampilan yang sama dengan guru penggerak. Namun, lagi-lagi tampaknya konsep ini belum berjalan dengan baik masih banyak ditemukan guru penggerak yang masih hanya berfokus pada sekolahnya saja, atau memang pemerintah belum memfasilitasi para guru penggerak untuk ikut berkarya pada sekolah-sekolah yang tak mendapatkan kesempatan menjadi sekolah penggerak tersebut.

Guru Belum Merdeka

Kehadiran tiga pilihan kurikulum merdeka menyebabkan banyak sekolah yang berbondong-bondong untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, terutama banyaknya guru yang sudah cukup haus akan berbagai pelatihan seperti yang mereka rasakan di saat terjadinya masa-masa perubahan kurikulum, tak dipungkiri juga adanya anggapan bahwa sekolah yang masih menggunakan kurikulum lama tentu tampak tertinggal dibandingkan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini.
Tampaknya rasa ingin tahu guru tersebut tak diiringi dengan keseriusan Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah, konsep webinar-webinar yang terus diforsir oleh Kementerian Pendidikan untuk menjangkau berbagai daerah pada kenyataannya masih menemui banyak kesulitan, mulai dari belum meratanya fasilitas internet, hingga sudah menjadi rahasia umum bahwa guru di Indonesia lebih memahami ketika workshop secara langsung dibandingkan hanya menonton webinar di zoom maupun YouTube.
Kemunculan berbagai bentuk perangkat pembelajaran cukup membuat geger kalangan pendidik, minimnya akses informasi yang diberikan oleh pemerintah memaksa berbagai sekolah untuk melaksanakan Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing secara mandiri dengan narasumber, yaitu hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang notabene mereka sendiri memperoleh informasi hanya melalui berbagai webinar juga bukan dari workshop yang benar-benar dapat memberikan pemahaman pada pimpinan sekolah tersebut.
Kondisi ini memaksa guru kembali disibukkan dengan mengurus administrasi guru yang semakin hari semakin ruwet, belum lagi terhambatnya buku ajar dari kementerian menyebabkan guru masih terjebak sebatas pada Capaian Pembelajaran yang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan saja, yang isi materinya sendiri belum benar-benar dipahami oleh guru.
Berbagai perubahan nama dan muatan seperti Capaian Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Modul Ajar, Tujuan Pembelajaran, KKTP, IKTP, Sumatif, Indikator Asesmen, dan Formatif sukses membuat guru-guru di daerah menjadi kebingungan terkhusus pada guru yang memiliki usia cukup senior. Alhasil, banyak pendidik menjadi lebih fokus menyelesaikan administrasi karena takut akan ditagih dan diperiksa oleh Dinas Pendidikan, dan justru mengajar seperti layaknya pembelajaran dalam Kurikulum 2013.
Sebuah pemahaman yang berkembang pada saat ini di kalangan banyak guru yaitu Kurikulum Merdeka bukan menawarkan kemerdekaan akibat minimnya pelatihan dari pemerintah kepada daerah-daerah sehingga kurikulum ini tak layak disebut sebagai kurikulum Merdeka.
Alih-alih memerdekakan guru dan murid, kurikulum ini justru memberikan rasa takut pada pendidik dan menyebabkan peserta didik kembali menjadi 'kelinci percobaan' dari sebuah kurikulum yang seperti 'kejar tayang' ini, harapannya para pemangku kebijakan dapat mengingat kembali penyataan dari Menteri Pendidikan ketika mengemukakan konsep awal Merdeka Belajar.
Prince Clinton Damanik, Guru Honor Swasta dan mahasiswa Pascasarjana UNY
Trending Now