Konten Media Partner

28.000 Warga Kota Yogya Masih Miskin, Ada 1.000 Rumah Tak Layak Huni

23 Oktober 2025 15:40 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Konten Media Partner
28.000 Warga Kota Yogya Masih Miskin, Ada 1.000 Rumah Tak Layak Huni
Sekitar 28.000 warga Kota Yogyakarta masih masuk dalam kategori miskin. Selain itu, masih ada sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni di Kota Yogya. #publisherstory #pandanganjogja
Pandangan Jogja
Ilustrasi kemiskinan di kawasan padat penduduk. Foto: Pixabay
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi kemiskinan di kawasan padat penduduk. Foto: Pixabay
Angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tercatat turun dari 6,26 persen pada 2024 menjadi 6,14 persen pada 2025. Berdasarkan data tersebut, sekitar 28 ribu warga masih masuk dalam kategori miskin.
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menjelaskan bahwa data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Angka kemiskinan turun dari 6,26 persen menjadi 6,14 persen. Kalau dihitung penduduk, sekitar 28 ribu jiwa,” kata Agus saat ditemui Pandangan Jogja usai Musrenbang tematik kemiskinan di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (22/10).
Ia menerangkan, survei dilakukan dengan metode sampling terhadap sekitar seribu warga.
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono. Foto: Dok. Pemkot Yogya
“BPS mengambil sampel sekitar seribu warga. Dari data itu diketahui misalnya 62 orang miskin, maka ketemu angka 6,2 persen. Itu data sampling, bukan sensus,” ujarnya.
Agus menambahkan, meski angka kemiskinan menurun, masih ada pekerjaan rumah yang perlu ditangani pemerintah daerah.
“Untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), masih tersisa sekitar seribu unit yang harus diintervensi. Sampai minggu lalu sudah sekitar 50-an unit yang ditangani,” jelasnya.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan, lanjut Agus, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Prioritasnya jelas: masyarakat harus bisa makan sehat dan tinggal di rumah yang layak. Kalau seseorang tidak bisa makan, atau rumahnya tidak layak, berarti dia miskin,” katanya.
Ia menuturkan, hasil musrenbang akan disinergikan dengan kebijakan Wali Kota untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, baik dari sisi gejala (simptomatis) maupun akar penyebabnya (kausatif).
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Foto: Dok. Pemkot Yogya
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menekankan pentingnya penanganan kemiskinan yang menyentuh dua aspek sekaligus.
“Saya minta dua-duanya disentuh. Simptomatisnya saya minta diurus melalui foodbank,” ujarnya.
Hasto juga menyinggung pentingnya semangat gotong royong antarwarga.
“Saya menyebutnya self-limited poverty, seperti penyakit yang bisa sembuh sendiri. Gotong-royong antar warga miskin bisa membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan,” kata Hasto.
Ia mencontohkan, selain bantuan pangan, pemerintah juga memberikan beasiswa pendidikan, memperbaiki rumah kumuh, dan membuka akses pekerjaan.
“Orang miskin yang ingin sekolah sarjana kita beri beasiswa; rumah kumuh diperbaiki; yang menganggur kita carikan pekerjaan. Jadi dua-duanya harus dilakukan,” ucapnya.
BPS belum merilis data terbaru mengenai sebaran kemiskinan per kemantren. Pada tahun sebelumnya, Kemantren Umbulharjo tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi di Kota Yogyakarta.
Trending Now