Konten Media Partner
Cerita Relawan Mencegah Yogya Jadi Tempat Nyaman Gelandangan dan Pengemis
10 Desember 2025 14:37 WIB
·
waktu baca 3 menit
Konten Media Partner
Cerita Relawan Mencegah Yogya Jadi Tempat Nyaman Gelandangan dan Pengemis
Lewat pendekatan humanis, relawan PSM jadi garda depan program Jogja Zero Gepeng untuk mencegah Yogya jadi tempat yang nyaman bagi gepeng. #publisherstory #pandanganjogja Pandangan Jogja

Program Jogja Zero Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta tak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Di garis depan upaya ini berdiri para relawan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yang berperan sebagai motivator dan jembatan informasi.
Bendahara 2 PSM Kota Yogyakarta, Dwi Puji Lestari, mengungkapkan, penjangkauan yang dilakukan menggunakan pendekatan yang humanis.
“Humanis iya. Itu yang dilakukan oleh PSM. Nggih. Yang dilakukan oleh PSM itu yang humanis. Nggih. Jadi tidak menertibkan tapi melakukan pendekatan secara humanis,” kata Dwi, saat ditemui Pandangan Jogja, Kamis (4/12).
Ia menjelaskan bahwa PSM tidak memiliki wewenang untuk menertibkan atau mengevakuasi. Peran mereka adalah membantu Satpol PP dalam hal pendekatan, terutama saat penertiban dilakukan.
“Kalau kita nanti akan melakukan penertiban kita membantu itu Satpol PP. Karena kita juga sering diikutsertakan oleh Satpol PP,” jelasnya.
Memotivasi untuk Tidak di Kota Jogja
Dwi menjelaskan bahwa peran utama PSM sejak awal adalah memotivasi para gepeng, anak jalanan, dan gelandangan untuk tidak menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tempat tinggal.
“Peran utamanya nuwun sewu. Kalau kami dari awal itu dibentuk kan istilahnya untuk memotivasi kalau kita ketemu gepeng, ketemu anak jalanan, ketemu gelandangan dan itu memotivasi untuk tidak di Kota Jogja. Njih, karena Kota Jogja itu bukan untuk tempat gelandangan dan lain-lain,” ujar Dwi.
Ia menambahkan, “Kami motivasi kalau memang bisa tidak menetap di Kota Jogja dan tidak tidur di sembarang tempat.”
PSM Kota Yogyakarta bekerja dalam tiga tim wilayah penjangkauan Utara, Tengah, dan Selatan yang mencakup seluruh kemantren. Tugas tim relawan ini bukanlah mengevakuasi, melainkan menjangkau dan memberikan informasi kepada Dinas Sosial. Evakuasi fisik tetap dilakukan bekerja sama dengan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.
Bukan Penduduk Kota
Tantangan terbesar yang dihadapi relawan PSM adalah anggapan bahwa Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi para gepeng. Faktor kenyamanan, terutama pasca-Covid, disebut menjadi pemicu lonjakan.
“Memang Jogja itu terlalu nyaman bagi mereka. Jadi, orang Jogja itu nunsewu ya. Seperti apa ya? Kalau dikata terlalu lembut sebetulnya juga tidak lembut karena kalau kita ketemu Gepeng kita juga bisa istilahnya memberi motivasi itu yo yo ora neng kene ini bukan tempatnya Gepeng bukan tempatnya teman-teman yang dari luar kota,” kata Dwi.
Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar gepeng justru berasal dari luar wilayah Yogyakarta. Data terakhir menyebutkan gepeng di Yogyakarta berasal dari Klaten, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Purworejo, hingga Lampung.
Faktor dominan yang mendorong seseorang menjadi gepeng beragam, meliputi masalah mental, ekonomi, dan ikut-ikutan.
“Kalau saya melihat ada dua ya, Mbak. Ada tiga kalau nggak salah. Ya mental, ekonomi juga ikut-ikutan. terutama anak-anak pang. Jadi diajak terus,” jelas Dwi.
Ia juga mencontohkan kasus anak-anak muda dari luar kota yang bukan berasal dari keluarga miskin, tetapi mencari jati diri di jalanan. “Anak orang mampu. Akhirnya dimotivasi. Tapi mereka ya seperti itulah. Hanya ingin mencari dari jati diri saja,” ujar Dwi.
Dwi menegaskan bahwa penanganan gepeng luar kota memiliki keterbatasan anggaran.
“Sebetulnya kalau memang sudah tidak diurus mungkin ya, katakanlah tidak diurus karena mereka bukan penduduk kota. Kalau penduduk kota mungkin oleh pemerintah kota langsung diurusin sampai selesai gitu. Kalau bukan penduduk kota lagi kita mau bagaimana? Sementara dana kan untuk penduduk kota. APBD kan untuk penduduk kota, bukan untuk wilayah luar,” tutupnya.
