Konten Media Partner
Gedung Baru Belum Siap, Ortu Siswa SD Terdampak Tol di Sleman Tolak Relokasi
10 November 2025 14:11 WIB
·
waktu baca 2 menit
Konten Media Partner
Gedung Baru Belum Siap, Ortu Siswa SD Terdampak Tol di Sleman Tolak Relokasi
Orang tua siswa SD terdampak proyek tol di Sleman menolak anak-anaknya direlokasi ke shelter sementara karena gedung pengganti belum siap. #publisherstory #pandanganjogja Pandangan Jogja
PerbesarSejumlah wali murid SD Negeri Nglarang, Mlati, Sleman, memprotes rencana relokasi sekolah yang terdampak proyek Tol Jogja–Solo. Mereka menolak pemindahan siswa sebelum gedung sekolah pengganti selesai dibangun.
Pantauan Pandangan Jogja di lokasi menunjukkan beberapa wali murid membentangkan poster bertuliskan “Jangan Gusur Sekolah Kami Sebelum Kami Mendapatkan Gedung yang Baru!!!”, “Stop Jadikan Anak-anak Kami Tumbal Proyek Tol”, dan “Ciptakan Lingkungan Sekolah yang Nyaman dan Aman tanpa Debu, Polusi, dan Getaran Alat Berat Proyek Tol”.
Salah satu wali murid, Wiwit, mengatakan ada tiga ruang kelas yang akan dibongkar. Ia menilai proyek berskala nasional seperti ini seharusnya sudah direncanakan matang sejak awal.
“3 ruangan mau dibongkar dan anak-anak mau dipindahkan ke shelter. Ini proyek nasional harusnya sudah dikonsep sejak dulu,” kata Wiwit di Balai Kalurahan Tlogoadi menjelang pertemuan dengan pihak tol, Senin (10/11).
“Tidak ada shelter, tidak ada relokasi dan akan dibangunkan gedung yang baru. Jika terkendala izin silakan bisa duduk bareng,” tambahnya.
Wiwit juga menyebut, sejak proyek berjalan, sejumlah murid sering sakit seperti demam, batuk, pilek, hingga radang. Lokasi sekolah hanya berjarak sekitar lima meter dari jalur proyek tol.
Lurah Tlogoadi, Suhadi, menyampaikan pertemuan antara pihak sekolah dan pelaksana proyek sudah dilakukan hingga 15 kali sejak awal pembangunan dimulai.
Sementara itu, Staf Ahli Direksi Bidang Pengadaan Tanah PT Jasamarga Jogja–Solo, Muhammad Amin, mengatakan anggaran pembangunan gedung baru sudah disiapkan, namun terkendala status lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Anggaran dan kontraktor sudah ada. Jadi jalan tengahnya, kalau mbangun (gedung baru) sekarang kan minimal 6 bulan. Selama 6 bulan, murid mau belajar di mana, sebagian,” kata Amin.
“Ada Joglo depan sekolah, kita modifikasi tambah 2 kelas sementara, tapi bukan pakai tenda,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi agar persoalan lahan segera terselesaikan.
“Saya akan menggandeng temen-temen nanti dari perizinan ada Dispertaru, ke Kementerian Pertanian ada Dinas Pertanian. Nanti kita kawal biar secepatnya bisa diselesaikan. Setelah itu nanti dari Jasamarga Adhikarya bisa bergerak,” ujar Susmiarto.