Konten Media Partner

Tak Cuma Penertiban, Pemkot Yogya Juga Sediakan Pemberdayaan Gepeng Asal DIY

5 Desember 2025 14:25 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Konten Media Partner
Tak Cuma Penertiban, Pemkot Yogya Juga Sediakan Pemberdayaan Gepeng Asal DIY
Pemkot Yogya menerapkan penjangkauan dan asesmen terpadu bagi gepeng asal DIY untuk menentukan rujukan, pemulangan, atau pelatihan keterampilan. #publisherstory #pandanganjogja
Pandangan Jogja
Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinsos Yogya, dan relawan. Foto: Dok.Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinsos Yogya, dan relawan. Foto: Dok.Istimewa
Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan program Jogja Zero Gepeng sebagai respons atas meningkatnya aktivitas gelandangan dan pengemis di ruang publik. Program ini mulai diperkenalkan secara resmi pada akhir September 2025 dan kini menjadi payung koordinasi penjangkauan, asesmen, hingga pemberdayaan oleh Dinas Sosial.
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Indrawati, menjelaskan bahwa program ini tak hanya bertujuan memulihkan ketertiban kota, namun juga memastikan gepeng mendapatkan rujukan layanan sosial yang tepat.
“Sebenarnya kan Zero Gepeng artinya itu kan bagaimana Jogja itu terbebas itu istilahnya ya dari gepeng (gelandangan dan pengemis),” ujar Indrawati saat dihubungi Pandangan Jogja, Kamis (4/12).
Penertiban Satpol PP Diikuti Asesmen Sosial
Gelandangan dan pengemis (gepeng) tiba di kamp asesmen setelah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinsos Yogya, dan relawan. Foto: Dok.Istimewa
Setiap gepeng yang ditertibkan Satpol PP dibawa ke Dinas Sosial untuk menjalani asesmen. Petugas memetakan asal-usul, kondisi sosial, hingga alasan mereka hidup di jalan. Hasil asesmen menentukan apakah seseorang akan dipulangkan ke keluarga, dirujuk ke layanan lain, atau menjalani proses pembinaan.
Pemkot juga melakukan pendataan administrasi kependudukan, termasuk biometrik bagi mereka yang tidak memiliki dokumen.
“Kalau enggak punya kita ngajak teman-teman dari Dukcapil untuk di biometrik,” kata Indrawati.
Menurutnya, motif ekonomi masih menjadi penyebab paling dominan seseorang menjadi gepeng.
“Rata-rata itu kalau mereka itu secara ekonomi ya, terus ada beberapa juga karena ada masalah keluarga tidak mau kembali ke keluarganya,” jelasnya.
Pemberdayaan Lewat Pelatihan, tapi Peserta Masih Terbatas
Program pemberdayaan yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Foto: Dok. Dinsosnakertrans Kota Yogya
Dinas Sosial menyediakan pelatihan keterampilan bagi gepeng, namun hanya bagi gepeng yang berasal dari Kota Yogyakarta, khususnya yang dinilai siap mengikuti proses tersebut.
“Tidak semua disabilitas juga mau untuk dilatih kerja dari asesmen kami ini yang bisa dilatih seperti itu dan enggak banyak yang mau,” tutur Indrawati.
Ia menyebut ada peserta yang menunjukkan perkembangan, termasuk mereka yang sebelumnya memiliki gangguan kejiwaan.
“Tapi tadi ada waktu beberapa kali kalau ada kegiatan tuh ada ditampilkan ini loh gepeng, ini loh yang dulu ODGJ sudah bisa buat wirausaha seperti itu,” ujarnya.
Tantangan Utama: Mindset Hidup di Jalan
Gelandangan dan pengemis (gepeng) melakukan asesmen bersama Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Foto: Instagram/@dinsosnakertrans_yk
Indrawati mengatakan tantangan besar program ini bukan pada ketersediaan fasilitas, tetapi pada perubahan perilaku.
“Karena orang biasa aja berjalan itu kan enak enggak ngapa-ngapain dikasih makan, dikasih uang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pola hidup bebas aturan membuat sebagian gepeng enggan kembali ke keluarga.
“Itu yang mindset-nya seperti itu, ketika dia kembali ke keluarga, itu kan ada aturan-aturan yang mengikat dia,” tambahnya.
Untuk itu, edukasi diberikan kepada gepeng dan keluarga mereka agar tidak kembali ke jalan.
“Kita edukasi yang bersangkutan dan juga keluarganya untuk jangan sampai gepeng tersebut kembali lagi ke jalan,” tutup Indrawati.
Trending Now